HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
MINGGU PAING, 4 JANUARI 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 138 TAHUN KE 61 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Kapal Lian Senggigi Belum Muncul
Kesakralan Watu Klotok Mulai Terusik KAPAL pesiar Lian Senggigi yang tenggelam saat penyeberangan dari Gili Trawangan, Lombok menuju Pulau Serangan, Bali, hingga Sabtu (3/1) kemarin belum muncul ke permukaan. Tenggelamnya kapal yang mengangkut 35 WNA, 5 WNI, dan 4 anak buah kapal (ABK) di perairan sekitar Watu Klo-
tok, Klungkung, Jumat (2/1) lalu, mengundang beragam prediksi. Ada yang mengaitkan tenggelamnya kapal dengan tonase 25 GT itu, dikarenakan adanya niat yang tak baik dari penumpang kapal. Juga akibat terusiknya kesakralan/kesucian kawasan Watu Klotok akibat ulah ja-
hil manusia. Termasuk dikaitkan dengan sasih kenam dan kepitu yang notabene bulan bencana, terutama di samudra. Pantai Watu Klotok merupakan pantai yang berada di bagian selatan Kota Klungkung. Hal.19 Melindungi Danau
BPM/bal
WATU KLOTOK - Suasana Pura Watu Klotok saat perayaan Saraswati, Sabtu (3/1) kemarin.
Anggota Parlemen Korsel Adu Jotos, 20 Luka-luka
ADU JOTOS - Sejumla anggota parlemen Korsel terlibat adu jotos dengan aparat keamanan untuk menggagalkan RUU dan perdagangan bebas dengan AS.
BPM/ap
Muchdi Divonis Bebas
Bukti Kuatnya Praktik Mafia Peradilan Jakarta (Bali Post) Jaksa Agung Hendarman Supandji memastikan dirinya bersama Kapolri Jenderal Pol. Bambang Dahuri akan membeberkan berbagai hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkaitan dengan putusan bebas Muchdi Purwoprandjono. Hal itu juga akan dimanfaatkannya untuk meyakinkan SBY bahwa pihaknya mengambil langkah hukum lanjutan berupa pengajuan kasasi kepada MA atas vonis tersebut. Menurut dia, kejaksaan tengah mengumpulkan segera dokumen serta data dari berkas pemeriksaan yang diperlukan untuk dipaparkan di hadapan Kepala Negara tersebut. ‘’Saya belum tahu kapan menghadap Pak Presiden. Tetapi atas vonis bebas
(terdakwa Muchdi Pr) itu, kejaksaan pasti mengajukan kasasi,’’ tandasnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (3/1) kemarin. Putusan bebas bagi mantan Danjen Kopassus TNI AD dalam perkara pembunuhan aktivis HAM Munir tersebut
diakui Hendarman, menjadi perhatian khusus Presiden SBY. Hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum serta HAM yang menjadi program utama pemerintahannya. Atas dasar itu, kejaksaan memastikan siap melakukannya dengan seg-
enap kemampuan yang ada. ‘’Hukum harus tetap ditegakkan,’’ katanya. Dalam kesempatan terpisah, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan, vonis bebas bagi Muchdi itu mengindikasikan sistem peradilan di Indonesia hingga kini masih diwarnai praktik mafia peradilan. Tiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan banyak yang tidak berpihak pada kebenaran. ‘’Sistem peradilan kita masih bisa dibeli. Semua or-
Perhubungan
LENSA TREND
5
BPM/eka
SARASWATI - Salah seorang pemedek tengah mempersembahkan sesaji dalam persembahyangan hari suci Saraswati di Pura Jagatnatha, Denpasar, Sabtu (3/1) kemarin.
DAERAH
KPU Didesak Beberkan Batal, Penambahan ”Run Way’’ Ngurah Rai Donatur Lembaga Riset Denpasar (Bali Post) Kontroversi seputar wacana relokasi Bandara Ngurah Rai Denpasar dipastikan berakhir Sabtu (3/1) kemarin. Hal ini menyusul penegasan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla bahwa Bandara Ngurah Rai tetap di tempat sekarang dan dalam dua tahun ke depan akan diperluas menelan biaya Rp 1,2 triliun.
Seusai meninjau Bandara Ngurah Rai, kemarin kepada wartawan, Wapres Jusuf Kalla menegaskan Bandara Ngurah Rai akan diperluas dan dilengkapi peralatan operasional berstandar internasional. Dia menjelaskan perluasan difokuskan pada terminal internasional dan domestik. Hal.19 Dikaji Mendalam
3
13
PETINJU asal Namibia Paulus Moses, sukses merebut sabuk juara kelas ringan WBA, dari Yusuke Kobori (Jepang), dalam pertarungan di Jepang, Sabtu (3/1) kemarin. Ketiga juri menyatakan kemenangan multak bagi Moses, yang dikenal sebagai polisi di negaranya.
HIBURAN AKTRIS Revalina S. Temat didapuk menjadi pemeran utama dalam film “Perempuan Berkalung Sorban”. Di film ini, Revalina menjadi perempuan berpendirian kuat, cerdas, dan memberontak tradisi pesantren. Peran “memberontak” yang dilakoni ini berbeda dengan kehidupan Revalina sehari-hari. “Saya sih kalau berontak pelan-pelan,” katanya. Apa lagi komentarnya?
18
Kontras Buka ‘’Hotline’’ Sementara itu, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) membuka hotline pos informasi bagi warga masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus pembunuhan Munir. ‘’Langkah ini
diambil sebagai tindak lanjut dari vonis bebas bagi Muchdi,’’ kata Koordinator Kontras sekaligus Sekretaris Kasum Usman Hamid. Informasi yang masuk melalui hotline tersebut, kata dia, dimanfaatkan untuk bahan ivestigasi kembali kasus Munir secara lebih luas. Investigasi ini tanpa batas waktu dan diharapkan menemukan bukti-bukti tambahan berupa dokumen, informasi atau foto orang-orang yang terkait kasus Munir tersebut. (kmb4/kmb3)
Politik
KARENA mengalami kerusakan teknis, pesawat Merpati Airlines tujuan Jakarta gagal terbang dari Bandara Ngurah Rai, Sabtu (3/1) kemarin. Pesawat sudah mulai meluncur di run way (landasan pacu), tetapi tiba-tiba berhenti dan berbalik arah kembali ke apron.
OLAH RAGA
ang tahu kalau Muchdi itu salah. Tetapi kenapa semua diam. Ini merupakan bukti dari kuatnya praktik mafia peradilan,’’ ujarnya.
Seoul Sejumlah anggota parlemen dari oposisi terbesar Korea Selatan, Sabtu (3/1) kemarin, terlibat adu jotos dengan para penjaga keamanan. Saat kejadian, para petugas berusaha melerai protes para anggota dewan di meja ketua parlemen, berkaitan dengan upaya memaksakan rancangan undangundang gagasan Presiden Lee Myung-bak. Para anggota parlemen dari Partai Demokrat (DP) telah menduduki ruang sidang paripurna dewan sekitar sepekan untuk mencegah Partai Grand National (GMP) yang berkuasa memprakarsai kesepakatan perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, serta RUU lain untuk diputuskan. Lebih dari 150 petugas keamanan menyerbu ke dalam gedung dari tiga tempat terpisah dalam upayanya menyingkirkan para anggota DP dari meja pimpinan sidang Dewan Nasional. Akibat serangan itu, 20 orang mengalami lukaluka. Park Byeong-seng, koordinator ketua kebijakan DP, dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan luka-luka. Pemimpin DP, Won Hye-young, terkena pecahan kaca. Para anggota DP membentuk rantai manusia, meneriakkan kata-kata ‘’mundur Ketua Parlemen Kim Hyung-o’’ pada saat dia berusaha menghalangi para petugas keamanan. Kim, yang bergabung dengan GNP, menandaskan kewenangannya untuk meminta para penjaga keamanan itu menyingkirkan para anggota DP. Dalam pernyataannya, Sekretariat Majelis Nasional, kantor ketua parlemen Kim, mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan tindakan untuk membersihkan para anggota DP dari meja sidang utama sebelum Senin. Sepanjang sejarah Korea Selatan, para anggota parlemen oposisi acapkali melakukan protes-protes menduduki meja pimpinan sidang untuk menggagalkan produk legislasi dan menimbulkan bentrokan-bentrokan di parlemen yang tidak wajar. “Sejak saat ini, kami tak bisa mengakui Kim Hyung sebagai anggota dewan,” kata Chung Se-Kyun, pemimpin DP. Sekitar 900 personel polisi antihuru-hara berjaga-jaga di luar gedung Majelis Nasional, namun secara hukum dilarang memasuki gedung parlemen. GNP berharap bisa menyetujui 85 RUU pada Kamis nanti sidang luar biasa parlemen akan berakhir. (ant)
BPM/dok
BANDARA - Bandara Ngurah Rai yang akan diperluas mulai tahun ini.
Jakarta (Bali Post) KPU diminta segera turun tangan mengatur lembaga-lembaga riset. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui penyandang dana (donatur) dari survei yang digelar lembaga riset. Pasalnya, sejumlah hasil survei telah menimbulkan keresahan yang berujung pada konflik horizontal berkepanjangan. ‘’Harus ada aturan yang menegaskan hasil survei bukanlah hasil resmi. Kemudian, KPU juga harus mengatur yang berisi kewajiban lembaga-lembaga riset harus membuka penyandang dananya,’’ kata Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Sabtu (3/1) kemarin. Lembaga riset tersebut, lanjut dia, jangan merangkap sebagai konsultan politik. Sebaiknya, kedua peran itu harus dipisahkan. Pemisahan diperlukan karena hasil survei dari sejumlah lembaga riset kerap memperlihatkan hasil yang berbeda-beda. Padahal, jarak waktu dilakukannya survei itu kurang dari seminggu. Diungkapkan, melihat kondisi ini, masyarakat sudah bisa melihat ada kepentingan di balik lembaga survei itu. Tidak dimungkiri survei itu bisa mempengaruhi opini publik. Untuk itu, masyarakat perlu tahu siapa penyandang dana di balik survei itu. Pihak yang berwenang mengatur hal ini hanyalah KPU, Hadar kembali mengingatkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indobarometer Mohammad Qodari menolak larangan lembaga bisa merangkap sebagai konsultan politik. Ia meminta hal tersebut biarkan saja, agar lembaga riset hidup secara alami. ‘’Soal hasil survei, biar masyarakat yang menilai objektivitas hasil riset tersebut,’’ tuturnya. Hal.19 Beda Metodologi
Soal Rumdin DPRD Badung
Tidak Efektif, Hanya Bikin Rakyat Cemburu
Sebuah lahan yang berlokasi di dekat Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Sempidi telah diisiapkan untuk dijadikan kompleks rumah dinas (rumdin) bagi wakil rakyat yang duduk di DPRD Badung. Lahan tersebut telah jauh hari disiapkan, namun belum bisa terealisasi sampai sekarang. Rumdin ini dinilai membuat rakyat makin cemburu dengan anggota DPRD karena memakai uang rakyat.
KOMPLEKS rumdin yang jika kelak terealisasi ini akan berada di belakang gedung DPRD Badung. Buruburu Ketua DPRD Badung I Gde Adnyana menegaskan rumdin ini untuk meningkatkan kinerja wakil rakyat Badung. Diharapkan, jika wakil rakyat menempati rumdin, tugas sehari-hari anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien. Apakah rumdin tersebut benar-benar penting untuk dibangun? Menurut tokoh masyarakat Legian Rutha Ady dan Pembantu Rektor I Undiknas IB Raka Suardana sama-sama meragukan efektivitas rumdin Dewan dalam upaya meningkatkan kinerja anggota Dewan.
Raka Suardana menyebut sudah jelas rumdin Dewan tidak efisien. Pasalnya, anggota Dewan Badung sudah pasti berdomisili di Badung sehingga mobilitas anggota Dewan tidak terlalu rumit. Paling lama perjalanan hanya memakan waktu satu jam. ‘’Lain halnya dengan eksekutif, mereka memang perlu untuk kepentingan dinas. Kalau Dewan, saya bukan tidak setuju. Tetapi menurut saya, yang paling cocok punya rumdin adalah DPRD Bali,’’ ujarnya. Karenanya, dia meminta pemegang kebijakan berkaca dari kondisi masyarakat saat ini yang berada dalam kekhawatiran himpitan ekonomi. Hal.19 Masih Nihil
BPM/dok
RUMDIN - Di sekitar Puspem Badung inilah akan dibangun rumah dinas (rumdin) bagi anggota DPRD Badung.