HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS PON, 4 JUNI 2009
Pemerintah Belum Serius Tingginya harga pupuk dan rendahnya harga produk pertanian dijadikan bukti, pemerintah tak peduli dengan nasib petani. Apalagi mudahnya keluar izin alih fungsi lahan, baik untuk fasilitas pariwisata maupun perumahan, seolaholah telah menstigmakan pemerintah tak berpihak kepada pertanian. Tingginya alih fungsi lahan pertanian serta masih banyaknya petani miskin mengindikasikan pemerintah belum berbuat maksimal untuk men-
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
PETANI identik dengan kemiskinan. Apabila sektor pertanian mendapat perhatian berarti identik pula bahwa pemerintah berupaya mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, semestinya pemerintah daerah berlomba-lomba memberdayakan sektor pertanian. Apalagi jumlah petani di Bali mencapai 60 persen dari jumlah penduduk daerah ini. Dari data itu semestinya pemerintah daerah terus menaikkan anggaran dalam sektor pertanian.
gangkat sektor ini. Padahal sekitar 60 persen penduduk Bali hidup dari sektor ini. ‘’Kalau melihat rata-rata kepemilikan lahan petani jelas bertani ke depan akan sangat berat,’’ ujar Ketua HKTI Bali Prof. Dr. Suparta, Selasa (2/6). Idealnya tiap KK petani punya lahan dua hektar. Namun saat ini rata-rata di bawah 0,5 hektar. Ini akibat pemerintah kurang komit menjaga sektor pertanian ini dalam arti luas. Hal. 19 Mesti Dipelihara
PRITA MULYASARI, sosok ibu rumah tangga yang kini menjadi pusat perhatian. Tak ketinggalan dua calon presiden menjenguknya ke LP wanita. Prita Mulyasari telah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tangerang sejak 13 Mei 2009 terkait kasus pidana pencemaran nama baik yang diadukan RS Omni Internasional. Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal ketika Prita menuliskan keluhannya dalam email atau surat elektronik tentang pelayanan RS Omni. Namun, isi surat elektronik tersebut tersebar hingga ke sejumlah milis sehingga membuat RS Omni mengambil langkah hukum. Setelah pelimpahan kasus tersebut dari kepolisian ke Kejaksaan Negari, Prita Mulyasari langsung menjalani penahanan. ‘’Kejaksaan menerima penyerahan berkas tahap pertama (dari penyidik polisi), maka tugasnya jaksa untuk meneliti apa sudah lengkap atau tidak,’’ kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga, di Jakarta, Rabu (3/6) kemarin. Hal. 19 Enam Tahun
Bali Post/afp
ATLANTIS - Pesawat ruang angkasa Atlantis akhirnya tiba di markasnya, Florida. Atlantis dibawa dari California, Rabu (3/6) kemarin dengan pesawat Boeing 747. Atlantis mendarat di California, 24 Mei lalu setelah menyelesaikan misi selama 13 hari memperbaiki dan meningkatkan kinerja teleskop ruang angkasa Hubble. Atlantis terpaksa mendarat di California, menyusul cuaca yang tak menentu di Kennedy Space Center, Florida.
2
HOTEL The Best Western, Kedonganan dipastikan telah melanggar aturan ketinggian bangunan. Hal ini menyusul pernyataan Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung I Ketut Suwandi, yang menegaskan bangunan ini memiliki tinggi lebih dari 15 meter. Setelah mengetahui melanggar, apa tindakan Cipta Karya?
5
SIDANG kasus Marga berdarah berlangsung maraton, Rabu (3/6) kemarin di Pengadilan Negeri (PN) Tabanan. Kesembilan terdakwa termasuk Ketua BMI Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi duduk di kursi pesakitan. Semua tersangka kompak mengenakan kemeja putih bersih.
GAYA HIDUP
di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura itu memang sangat kecil dibandingkan total APBD Karangasem tahun ini mencapai sekitar Rp 600 miliar. Ia menilai pihaknya telah banyak berjuang dalam memperbesar anggaran untuk pertanian dalam arti luas. Soalnya, sektor itu merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Karangasem, karena lebih dari 80% penduduknya merupakan petani dan sebagian besar masyarakat kecil yang miskin. Hal. 19 Harus Disasar
Dari Internet ke LP
Pulang ke Markas
KABUPATEN
Namun, tidak demikian halnya Pemkab Karangasem. Anggaran atau belanja langsung untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Karangasem tahun 2009 ini turun dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2008 belanja langsung Rp 6,6 miliar, tahun ini hanya Rp 4,7 miliar dari total anggaran di dinas itu masingmasing Rp 9,2 miliar. Sekretaris Komisi II DPRD Karangasem Nyoman Oka Antara, Rabu (3/6) kemarin di Amlapura mengatakan, anggaran untuk belanja langsung
Prita, Ibu Rumah Tangga
LENSA
KOTA
NOMOR 283 TAHUN KE 61
Janji Tak Ditepati
Garap Sektor Pertanian di Bali (1) PEMPROV dan kabupaten/kota di Bali menyatakan telah membangun sektor pertanian secara maksimal. Salah satu yang dijadikan tolok ukur adalah besaran APBD di sektor pertanian. Selain itu swasemada beras (walapun di atas kertas) juga diakui sebagai bentuk keberhasilan dalam membina petani. Tetapi tidak demikian halnya di lapangan. Para petani mengeluhkan tak mendapat perhatian dari pemerintah. Petani merasa terpinggirkan.
20 HALAMAN SEJAK 1948
18
PEMINAT olahraga renang di Bali mengalami peningkatan seiring bertumbuhnya kolam renang khususnya di Denpasar dan Badung. Olahraga ini diminati karena manfaatnya yang besar bagi kesehatan. Tidak hanya menyehatkan, renang juga mampu menumbuhkan rasa percaya diri seseorang. Benarkan renang secara khusus ampuh sembuhkan asma?
Rapat Kabinet, Bahas Kasus Prita Bali Post/ant
PERKEMBANGAN AMBALAT - Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno (kiri), Kasau Marsekal TNI Subandrio (kanan), Kasad Jenderal TNI Agustadi SP (kedua kanan) dan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri berjalan keluar seusai mengikuti rapat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/6) kemarin. Dalam rapat itu dibahas situasi terakhir di kawasan Ambalat, Kalimantan Timur.
Soal Ambalat
Malaysia Jangan Provokatif Jakarta (Bali Post) Pemerintah RI mengingatkan pemerintah Malaysia agar tidak bertindak provokatif dalam persoalan Ambalat yang dapat membuat ketegangan kedua negara makin meruncing. Penegasan tersebut dikemukakan Menko Polhukum Widodo AS saat memaparkan hasil rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/6) kemarin. Pemerintah Indonesia berharap agar pihak Malaysia juga menghormati proses perundingan ini dan tidak melakukan tindakan-tindakan provokasi dengan melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. ‘’Kita tidak ingin ada sesuatu yang mengarah pada aksiaksi kekerasan yang merugikan semuanya,’’ kata Widodo. Sejauh ini, Indonesia berharap persoalan Ambalat dapat ditempuh melalui jalur perundingan. Untuk itu, Departemen Luar Negeri diminta terus proaktif melakukan akselerasi diplomatik dalam penyelesaian sengketa Ambalat. Pengelolaan terhadap masalah Ambalat harus tetap berada pada kebijakan dasar yaitu pertama melalui
jalur diplomasi yang mengutamakan perundingan penyelesaian garis batas wilayah maritim antara Indonesia dan Malaysia. Kedua, tetap mempertahankan kehadiran unsur-unsur pertahanan di lapangan, dalam rangka pengawasan serta penegakan kedaulatan. Untuk kekuatan perang di lapangan ini, Widodo mengatakan, Presiden memerintahkan agar seluruh jajaran TNI terkait harus tetap berorientasi terhadap kebijakan dasar. Kehadiran di laut dari unsur-unsur TNI dalam hal ini TNI-AL, terus dipertahankan dan semua repons yang dilakukan terhadap semua interaksi di lapangan, dilakukan secara profesional dan mengikuti rule of engagement. Hal. 19 Sangat Alot
Malaysia Juga Sering Protes Kuala Lumpur Pemerintah Malaysia ternyata juga sering mengirimkan nota diplomatik berisi protes kepada Indonesia atas pelanggaran wilayah oleh TNI-AL, pesawat militer, nelayan dan kapalkapal Indonesia. ‘’Malaysia sebenarnya banyak juga mengirimkan nota dinas diplomatik ke Deplu di Jakarta terkait pelanggaran yang dilakukan kapal Angkatan Laut, pesawat militer dan nelayan Indonesia karena masih ada beberapa daerah yang belum ada titik temu mengenai batas-batas negara,’’ kata Dubes RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar, Rabu (3/6) kemarin. Kata Da’i, ada beberapa nota dinas yang nadanya keras. Salah satu yang diprotes Malaysia adalah pembuatan jalan dengan cor semen di Pulau Sebatik oleh Indonesia. Sebatik merupakan pulau yang terbagi dua wilayah yakni Indonesia dan Ma-
laysia. Malaysia menilai pembangunan jalan itu telah memasuki wilayah Malaysia maka akhirnya kedua negara meninjau lokasi bersama-sama dan membicarakan hal itu dengan baik-baik. Ketika ditanya sepanjang tahun 2008, berapa banyak Malaysia mengajukan nota protes ke Indonesia, ia mengatakan, karena itu nota diplomatik tentu saja isi dan jumlahnya dirahasiakan. Yang pasti protes dari mereka juga banyak. Oleh sebab itu, Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk GBC (General Border Committee) untuk membahas dan berunding mengenai batas-batas wilayah yang belum ada kesepakatan baik di perbatasan darat dan laut. ‘’Sejak ada kebuntuan tahun 2008, pertemuan GBC tingkat menteri diubah dari setiap tahun menjadi dua tahun sekali. Namun tim teknis terus bekerja dan berunding untuk menentukan batas-batas wilayah kedua negara,’’ katanya. (ant)
DPR Minta Pemerintah Bersikap Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah segera mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran di blok Ambalat. ‘’DPR sudah sangat jelas meminta nota protes, terutama gagasan-gagasan dari Malaysia terhadap perbatasan Ambalat, karena itu pemerintah diharapkan bertindak tegas menggunakan jalur diplomatiknya,’’ ujar Muhaimin, Rabu (3/6) kemarin. Hal. 19 Terjadi Perang
Bali Post/dok
Muhaimin Iskandar
Jakarta (Bali Post) Persoalan Prita Mulyasari menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Jakarta, Rabu (3/6) kemarin, kasus Prita juga dibahas. Dalam amanatnya, Presiden meminta aparat penegak hukum menggunakan hati dan rasa keadilan dalam menangani sebuah perkara. Demikian penjelasan juru bicara presiden, Andi Mallarangeng, Rabu (3/6) kemarin. Pada rapat itu, kata Andi, Presiden meminta penjelasan tentang proses hukum kasus Prita Mulyasari kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan menelepon Jaksa Agung Hendarman Supandji yang sedang berdinas di Kepulauan Riau. Presiden meminta Jaksa Agung, Kapolri, dan kepada pihak pengadilan, dalam rangka menegakkan hukum, juga menggunakan hati dan rasa keadilan. ‘’Selain itu, Presiden mengingatkan agar mempertimbangkan berbagai macam segi dan hukum secara keseluruhan, sehingga penegakan hukum dan rasa keadilan berjalan bersama-sama. Hal. 19 Rasa Keadilan