HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
KAMIS WAGE, 5 FEBRUARI 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN NOMOR 169 TAHUN KE 61
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Hasil Survei KPK
Korup, Petugas Pelayanan Publik di Daerah Jakarta (Bali Post) Para petugas pelayanan publik di daerah-daerah masih berperilaku korup. Pemberian gratifikasi (hadiah) kepada petugas dianggap sebagai hal wajar untuk mendapatkan pelayanan. Jika pemohon tidak memberikan imbalan, petugas akan memperlakukannya berbeda dan pengurusan permohonan kurang diperhatikan.
KOTA
2
KONFLIK yang muncul pada Pemilu 2009 diperkirakan sangat rawan. Terutama datang dari para caleg yang gagal meraih kursi Dewan. Masalahnya, potensi gagal mencapai 92 persen atau 4.666 orang dari total calon 5.065 orang. Dari jumlah ini yang akan menduduki kursi DPR termasuk DPRD hanya 399 atau 8 persen dari total caleg yang ada.
KABUPATEN
Demikian hasil survei yang dilakukan KPK terhadap 52 kabupaten/kota di 20 provinsi dengan melibatkan jumlah responden sebanyak 6.240 orang. Survei ini dilakukan selama tahun 2008. Hasil survei ini disampaikan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, Rabu (4/2) kemarin.
Diungkapkan, ada 12 kota/ kabupaten yang unit pelayanan publiknya rawan korupsi, akibat praktik suap masih tinggi. Bahkan, sebagian besar pemohon memberikan imbalan kepada petugas. Inisiatif suap datang dari petugas dan pemohon layanan merasa tak bisa berbuat apa-
apa dan menuruti kehendak petugas bersangkutan. ‘’Hasil survei ini menjadi peringatan awal kepada pemerintah kabupaten/kota setempat. KPK akan terus melakukan monitoring hingga adanya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik,’’ ujarnya.
Dijelaskan Jasin, 12 kabupaten/kota yang rendah integritasnya dalam pelayanan publik yakni Kota Bandung menduduki peringkat pertama. Selanjutnya, Kota Tangerang, Kota Malang, Kota Pontianak, Kota Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya, Kota Manado, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Integritas MA Dalam kesempatan itu,
Sarkopagus di Gianyar
Penanganan Korupsi Lamban
GUBERNUR Bali untuk ketiga kalinya melayangkan surat, meminta Bupati Karangasem I Wayan Geredeg mencabut Perbup 1 Tahun 2008 tentang mengubah satu blok kawasan di Bukit Mimba, Padangbai. Dua kali surat permintaan mencabut Perbup itu dilayangkan semasa Gubernur Bali Dewa Made Beratha, surat ketiga perihal yang sama dilayangkan Gubernur Made Mangku Pastika tertanggal 28 Januari 2009. Bagaimana sikap Bupati Karangasem?
12
PELATIH timnas Inggris Fabio Capello mendukung pencalonan Inggris sebagai tuan rumah Piala Dunia 2018. Setelah menjadi tuan rumah pada pesta sepak bola sejagat 1966, Inggris selayaknya menjadi tuan rumah kembali.
GAYA HIDUP
18
JAMBU monyet atau jambu mete memiliki kandungan tertentu yang mampu mengatasi penyakit diabetes melitus, radang mulut, hingga disentri. Buah jambu monyet yang sebenarnya biasa disebut mete atau mente, yaitu buah batu yang berbentuk ginjal dengan kulit keras. Bagaimana resep mengolah buah ini jadi obat?
LENSA
Bali Post/ant
TULANG MANUSIA - Petugas dari Balai Arkeologi Denpasar membersihkan tulang manusia yang berada di dalam sebuah sarkopagus saat penggalian di Desa Keramas, Gianyar, Bali, Rabu (4/2) kemarin. Kini sudah empat sarkopagus dan serpihan tulang manusia ditemukan di lokasi itu pada kedalaman sekitar dua meter yang diperkirakan berumur 2.500 tahun.
Pelunasan BLBI Baru Rp 303 Juta Jakarta (Bali Post) Pelunasan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh obligor yang ditangani Departemen Keuangan (Depkeu) baru mencapai Rp 303 juta. Anggota Tim Pengawas Penyelesaian BLBI DPR Dradjad H. Wibowo, Rabu (4/2) kemarin, menyebutkan obligor Adisaputra Januardy dan James S.Januardy (PT Bank Namura Internusa) telah melunasi seluruh utangnya pada Januari 2009 sebesar Rp 303 juta ditambah biaya administrasi 10 persen kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pelunasan baru sebesar Rp 303 juta, yang lain baru berupa aset-aset,’’ kata Dradjad. Adisaputra Januardy dan James S. Januardy sudah melunasi seluruh utangnya, namun belum dapat diterbitkan surat keterangan lunas (SKL) karena masih menunggu penyelesaian asset settlement. Hal.19 Empat Obligor
Kasus Sumut
Golkar Sayangkan Langkah Polri Jakarta (Bali Post) Partai Golkar sangat kecewa terhadap aksi anarkis yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut meninggal. Selain itu, Golkar juga menyayangkan langkah Polri dalam menangani aksi itu. ‘’Terhadap adanya laporan di mana Polri kurang tanggap, kami kecewa. Karena itu, Golkar mendesak Kapolri untuk meminta keterangan pimpinan Polri setempat,’’ kata Ketua DPP Golkar yang juga Ketua F-PG DPR Priyo Budi Santoso, Rabu (4/2) petang kemarin. Ia menyatakan tindakan pengunjuk rasa yang menyebabkan Abdul Aziz Angkat meninggal merupakan tindakan barbar dan tidak berperikemanusiaan. Pelakunya harus ditangkap. ‘’Begitu juga penggerak serta aktor intelektual harus segera ditangkap,’’ katanya. Terkait pembentukan Provinsi Tapanuli, ia meminta agar menghenti-
kan seluruh proses pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) di Sumatera Utara (Sumut) sampai waktu yang tidak ditentukan. ‘’DPP Golkar sudah memerintahkan kepada anggota Fraksi Partai Golkar di DPR-RI untuk menghentikan seluruh proses pemekaran Provinsi Tapanuli,’’ tegasnya. Sebelumnya, Mendagri Mardiyanto di sela-sela raker dengan Komisi II DPR mengemukakan, proses pembentukan Protap tidak ditolak, tetapi ditinjau kembali. Agar Diusut Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat diusut tuntas. Hal.19 Panggil Mendagri
Badung
Pelanggaran Jalur Hijau Terus Bertambah
Bali Post/ant
MENGUNGSI - Seorang warga yang rumahnya kebanjiran mengungsi ke tempat yang lebih tinggi di Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta, Rabu (4/2) kemarin. Mereka terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir kiriman dari Bogor sejak beberapa hari lalu.
ritas rendah adalah Depkeu, BPN, Depkum dan HAM, PT Angkasa Pura II, PT Pelindo II, Depsos, Depdag, Dephub, Deperin, PLN, Depdiknas, Depnakertrans serta Depag. Sedangkan 15 unit menempati urutan terendah, di antaranya Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Depkeu, Lembaga Pemasyarakatan, PN Jakarta Utara dan PN Jakarta Pusat. Hal.19 Praktik Suap
Tabanan
5
OLAH RAGA
Jasin juga membeberkan hasil survei terhadap 105 unit pelayanan di 35 departemen atau lembaga negara. Dari 105 unit itu, hanya 84 unit pelayanan yang menjadi perhatian KPK, karena bersentuhan langsung dan berdampak bagi masyarakat. Hasilnya, Mahkamah Agung (MA) dinilai sebagai institusi yang memiliki skor integritas terendah. Terbukti, pelayanan yang dilakukan MA masih di bawah rata-rata. Selain MA, pelayanan publik yang memiliki integ-
Denpasar (Bali Post) Bangunan menyimpang dari aturan di Badung nampaknya tak bisa dibendung. Bahkan, pelanggaran yang terjadi sepertinya atas restu pemerintah. Sebab, ada di antara pelanggar tersebut mengantongi IMB. Dalam catatan DPRD Badung, sedikitnya ada 25 kasus pelanggaran jalur hijau. Deretan kasus ini dipastikan akan terus bertambah. Rabu (4/2) kemarin saja, DPRD Badung kembali punya bidikan baru. Sebuah vila tanpa
nama di Banjar Jempilis Desa Pererenan, Mengwi, dilaporkan melalui surat oleh warga yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Lingkungan ke Gubernur Bali. Tembusannya juga dialamatkan ke DPRD Badung. Dalam surat tersebut, vila dimaksud dibangun di daerah terlarang yakni kawasan jalur hijau. Padahal, di jalur Badung-Tanah Lot tempat vila itu dibangun sudah jelas terpampang tanda larangan mendirikan bangunan. Detail papan larangan itu berbunyi
‘’dilarang membangun pada radius kedalaman 2.385 meter ke pantai’’. Disebutkan pula, tanah sawah dekat vila dengan luas sekitar lima are, sengaja tidak dibuatkan tembok pembatas yang dimaksudkan agar lahan sawah nampak menyatu dengan tanah milik vila. Yang makin membuat aneh, pembangunan yang tidak pada tempatnya itu direstui dengan lolosnya izin mendirikan bangunan (IMB). Vila itu telah memiliki IMB yang dikeluarkan tahun 2007. Dalam surat lap-
oran ini pula, Masyarakat Peduli Lingkungan meminta Gubernur Bali untuk segera memerintahkan Bupati Badung membongkar bangunan vila dimaksud, termasuk menegakkan aturan yang berlaku. Surat laporan masyarakat ini, kontan membuat Sekretaris Komisi A DPRD Badung I Wayan Suweca makin geram. Dia langsung membeberkan bahwa selama ini saja sudah ada 25 pelanggaran sejenis. Hal.19 Citra Pejabat
KEJAKSAAN Negeri Tabanan tengah menangani sejumlah kasus dugaan korupsi. Di antaranya kasus dugaan korupsi BLT di Batungsel, Pupuan; kasus jembatan Kuwum, Marga; kasus korupsi bansos di Samsam; kasus korupsi LPD dan dugaan korupsi dana pendidikan. Dari jumlah kasus itu hanya sedikit yang terungkap. Itu pun kasus yang melibatkan masyarakat kecil, seperti penyimpangan di LPD, jembatan Kuwum dan BLT. Sementara kasus besar yang melibatkan pejabat nyaris tak terdengar. Seperti dugaan penyimpangan dana pendidikan hingga kini tak jelas sejauh mana hasil penyelidikan aparat. Untuk kasus-kasus yang ‘’berjaringan’’ seperti ini, aparat mesti proaktif mencari informasi. Bukan menunggu laporan dari masyarakat. Sebab, untuk di Tabanan hal itu tidak mungkin. Sebab, mereka pasti mencari selamat, walaupun mereka mengetahui adanya penyimpangan. Berbeda dengan daerah lain yang masyarakat dan komponen lainnya lebih terbuka dan lebih welcome terhadap kritik. Terhadap kecenderungan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Ni Putu Indriati beberapa waktu lalu mengatakan tidak ada kasus yang mangkrak, semua dalam penanganannya, termasuk kasus pendidikan. Untuk kasus pendidikan, Indriati mengaku masih dalam tahap penanganan. Namun, diakui, perjalanan sejumlah kasus korupsi cenderung lamban karena harus menunggu hasil penghitungan BPKP. Dicontohkan, kasus dugaan korupsi jembatan Kuwum yang menyeret WS sebagai tersangka atas kerugian negara Rp 130 juta. Kasus itu belum bisa maju ke tingkat pengadilan walau penyidikan telah selesai, sebab berkas perhitungan kerugian negara dari BPKP harus dilampirkan. WS dijerat dengan UU No. 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini bukan hanya WS yang dibidik, sejumlah saksi sempat dimintai keterangan. Salah satunya Ketua DPRD Tabanan Wayan Sukaja. Namun, hingga kini hanya WS yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara kasus dugaan korupsi bansos sedang disidangkan di PN Tabanan. Hal.19 Uang Nasabah