HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SABTU UMANIS, 7 FEBRUARI 2009
Pengemban Pengamal Pancasila
Seret Wali Kota Kediri Jakarta (Bali Post) Kasus dugaan korupsi Bupati Situbondo, Jawa Timur, Ismunarso, terus berkembang. Bahkan kini menyeret Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Akhmad Maschud. Ia pun diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan dana yang merugikan negara Rp 45,7 miliar. Pemeriksaan terhadapnya berlangsung enam jam. Wali Kota Akhmad Maschud tiba di gedung KPK, Jumat (6/2) kemarin. Ia datang pukul 10.00 WIB bersama rombongan kecil yang merupakan ajudan serta stafnya. Tidak ada komentar saat ditanya kehadirannya tersebut. Pejabat daerah itu terus berjalan menuju ruang pemeriksaan. Usai menjalani pemeriksaan yang berakhir pukul 16.00 WIB, sikap Akhmad Maschud tak berubah. Petinggi kota penghasil rokok kretek ini terus berjalan menuju mobilnya. ‘’Maaf, saya tidak bisa komentar apa-apa. Silahkan tanya KPK,’’ selorohnya singkat. Kepala Humas KPK Johan Budi SP membenarkan pemeriksaan Wali Kota Kediri Akhmad Maschud tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Bupati Situbondo Ismunarso. Hal ini sebagai pengembangan kasus ini. Ditanya keterkaitannya dengan kasus Bupati Situbondo, Johan enggan membeberkannya. Alasannya, pemeriksaan ini bagian dari strategi penyidikan. ‘’Dalam persidangan semuanya juga akan jelas,’’ tuturnya. Kasus dugaan korupsi kas daerah (kasda) Pemkab Situbondo, Jawa Timur ini diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 45,7 miliar. Sebelumnya pada 27 November tahun lalu KPK menggeledah kantor Pemkab Situbondo. Sasaran utama adalah ruang kerja bupati, wakil bupati dan sekretaris daerah. Ismunarso sudah jadi tersangka dan ditahan di LP Cipinang sejak 10 Desember 2008 lalu. (kmb3)
Singaraja (Bali Post) -
Kabupaten Buleleng sepertinya tak henti-henti dirundung bencana. Setelah dua bukit di Tejakula longsor, Jumat (6/2) kemarin terjadi lagi bencana longsor di tiga tempat yang berbeda. Selain longsor, pada saat bersamaan ombak besar melanda perairan Buleleng, sehingga mengakibatkan tiga rumah nelayan di Desa Kalibukbuk rusak. Bencana longsor terjadi di Jalan Raya Singaraja-Denpasar, tepatnya di Dusun Wirabuana Desa Gitgit Kecamatan Sukasada. Longsor juga terjadi di Desa Pakisan Kecamatan Kubutambahan, dan di Desa Unggahan Kecamatan
Seririt. Longsor di Gitgit terjadi ketika hujan lebat melanda daerah itu sejak Kamis (5/2) sore hingga Jumat pagi kemarin. Saat itu pekarangan rumah Nyoman Gampil, warga Gitgit, tergerus ke tengah jalan dan sempat membuat arus lalu lintas Singaraja-Denpasar macet total selama sekitar dua jam. Longsor di Desa Pakisan menyebabkan sebuah bangunan sanggah kemulan milik Gede Sweker tergerus ke jurang. Di Unggahan, longsor menyebabkan sejumlah bangunan milik Putu Sudiarka, seperti rumah, dapur, kamar mandi dan kandang babi, mengalami rusak parah. Sementara itu di perairan
PELATIH Liverpool, Rafael Benitez, berharap cedera yang menimpa gelandang sekaligus kapten Steven Gerrard tidak akan mengganggu usaha timnya untuk bersaing merebut gelar Liga Utama Inggris. Ujian pertama The Reds tanpa Gerrard akan terjadi pada laga melawan Portsmouth, Minggu (8/2) dini hari nanti. Gerrard cedera hamstring saat kalah 01 dari Everton pada partai ulang putaran keempat Piala FA, Kamis lalu. Ia meninggalkan lapangan saat pertandingan baru berjalan 15 menit. Hasil pemeriksaan menunjukkan gelandang Inggris ini harus istirahat hingga tiga pekan.
BANYAK remaja kini tampil bergaya dengan tindik tubuh atau populer dengan sebutan body piercing. Mereka melakukan itu rata-rata karena alasan seni, tuntutan komunitas, trend. atau mengikuti Namun, benarkah tindik di bagianbagian tubuh tertentu bisa mengundang bahaya karena sulit mengontrol luka dari gesekan bahan-bahan yang tak higienis?
18
Bali Post/ole
SUDAH HILANG - Satu unit bangunan milik seorang nelayan di Kalibukbuk, Buleleng masih berdiri, sementara bangunan lainnya sudah hilang tergerus ombak.
Jakarta (Bali Post) -
Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri akan mencopot Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Nana Soekarna dan Kapoltabes Medan Kombes Pol. Anton Suhartono dari jabatannya. Kapolri mengatakan, diperoleh kesimpulan bahwa ada kelalaian menyangkut prosedur yang tidak dipenuhi oleh leader di wilayah pejabat bersangkutan.
5
9
ombak besar yang terjadi mulai Kamis hingga Jumat kemarin menerjang rumah-rumah nelayan yang berada di tepi pantai. Data sementara menyebutkan, tiga rumah semipermanen di Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, rusak setelah diterjang ombak besar. Sementara puluhan nelayan di daerah ini mengungsi ke tempat yang aman. ‘’Ombaknya kira-kira lima meter menerjang tanggul dan air laut masuk ke rumah kami,’’ kata Komang Budi (35), warga di Celuk Buluh, yang rumahnya rusak diterjang ombak. Hal. 19 Ombak Besar
Kapolda Sumut dan Kapoltabes Dicopot
2
SETELAH beberapa lama Gubernur Bali Mangku Pastika menyatakan penolakannya terhadap rencana proyek panggung terapung di Danau Buyan, Bupati Buleleng Putu Bagiada akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan di atas kertas yang dilengkapi stempel dan tanda tangan basah itu dikeluarkan Jumat (6/2) kemarin. Apa saja isinya?
EKSPRESI
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Buntut Kematian Ketua DPRD
SEJUMLAH proyek pembangunan yang telah dan kini sedang dilaksanakan di Badung molor dan berkualitas rendah. Diduga kuat hal ini terjadi karena rekanan proyek yang tidak profesional dan main-main dengan anggaran. Bupati Badung pun dituding lembek, takut mengeluarkan blacklist kepada rekanan nakal.
OLAH RAGA
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
’’Sanggah’’ dan Rumah Rusak
Kasus Bupati Situbondo
KABUPATEN
NOMOR 171 TAHUN KE 61
Lagi, Longsor di Buleleng
FAKTA
KOTA
Bali Post
20 HALAMAN SEJAK 1948
Bambang Hendarso Danuri
Bali Post/dok
‘’Dalam rangka pembinaan akan ada tindakan bagi pejabat di lapangan. Kongkretnya, akan ada penggantian Kapolda dan Kapoltabes dalam waktu yang tidak terlalu lama,’’ kata Kapolri di Istana Negara, Jumat (6/2) kemarin. Kapolri menjelaskan, terdapat tindakan tidak profesional dilakukan oleh aparat di lapangan yang menyebabkan Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat meninggal dunia dalam peristiwa demonstrasi pemekaran wilayah Tapanuli
menjadi provinsi. Kelalaian yang paling parah adalah adanya prosedur yang tidak dipenuhi oleh Kapolda dan Kapoltabes. Atas dasar itu, Polri memberikan sanksi tegas. Mengenai penggantinya, Kapolri belum memberikan siapa yang akan menggantikan Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan. Demikian pula dengan siapa pejabat yang akan dimutasi untuk memberikan tempat kepada kedua perwira Polri itu. Hal. 19 Tidak Disiplin
Gelombang Lima Meter
Lembar Ditutup
Mataram (Bali Post) Kencangnya tiupan angin dan tingginya gelombang yang mencapai lima meter terjadi di wilayah perairan NTB. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Jumat (6/2) kemarin mulai pukul 15.00 wita, jalur penyeberangan Lembar-Padangbai ditutup. Kepala Cabang PT ASDP Cabang Lembar Kaimuddin Maliling, Jumat kemarin mengatakan, penutupan tersebut dilakukan guna meminimalisasi angka kecelakaan penyeberangan laut. Diharapkan, kapal-kapal kecil ataupun perahu nelayan dapat mematuhi imbauan ini demi keselamatan. Hal. 19 Tidak Bersahabat
Bali Post/ant
TANGGUL ROBOH - Sekitar 50 meter tanggul di tepi pantai Tanjung Karang, Mataram, Roboh, Jumat (6/2) kemarin. Tanggul tersebut roboh akibat diterjang ombak setinggi 4 meter sejak dua hari lalu.
Peta Politik Pemilu 2009 (1)
Pertarungan Kian Terbuka PERUBAHAN peta politik di Bali bergerak cepat pasca-Pemilu 1999. Kekuasaan PDI-P saat itu tak terbendung di sembilan kabupaten/ kota. Kader PDI-P juga tercatat sebagai nakhoda dengan jabatan bupati/wali kota. Kursi-kursi legislatif yang diperebutkan juga dikuasai kader banteng dalam lingkaran. Lima tahun kemudian peta politik bergeser. PascaPemilu 2004 mulai menunjukkan perubahan. Hal itu ditandai dengan beralihnya tiga jabatan bupati dari kader PDI-P kepada kader Golkar — Badung, Gianyar dan Karangasem. Ini diprediksi akan berimbas pada Pemilu 2009. Sembilan
kursi DPR-RI yang dulunya dikuasai PDI-P juga mulai direbut partai gurem pendatang baru dan Golkar pada Pemilu 2004. Kini ketika iklim demokrasi berubah dan rambu-rambu hukum pengelolaan demokrasi tak menguntungkan lembaga partai politik (parpol) banyak kalangan memprediksi persaingan akan makin sengit dan kekuasaan partai mayoritas di Bali akan makin rapuh. Pemilu 2004 di Bali melibatkan 24 partai. Sejumlah partai baru dengan ideologi agama dan nasionalisme langsung menunjukkan eksistensinya. Buktinya, PKS di Denpasar langsung menyabet dua kursi. Di Bali PNI-M,
PNBK, Partai Demokrat dan PKPB juga menunjukkan kekuatannya. Ada sembilan kursi di luar PDI-P dan Golkar direbut partai pendatang baru. Berbicara tentang kekuasaan partai politik di Bali, tampaknya tak lengkap jika tak memetakan kekuatan
politik parpol berdasarkan Pemilu 2004. Berdasarkan data yang diolah oleh Pusat Data Bali Post, dari sembilan kabupaten/kota, semua wilayah masih menjadi kekuasaan PDI-P. Hal. 19 Aliansi Partai
LIMA BESAR PILIHAN POLITIK PEMILU 2004 DI BALI PDI-P Partai Golkar Partai Demokrat PKPB PNI-Marhaenisme
999.715 352.366 107.638 81.638 71.016
(51,34%) (18,10%) (5,53%) (4,19%) (3,65%)
Badung
Pemkab Tak Sanggup Lagi Awasi Wilayah BANGUNAN elite bermasalah di Kabupaten Badung jumlahnya sulit ditebak. Baik eksekutif maupun legislatif hingga kini belum bisa menginventaris dan menindak dengan tegas pelanggaran yang ada. Jangankan yang tak terpantau, pelanggaran yang sudah di depan mata tak bisa ditangani secara tuntas. Salah satunya Hotel Anantara. Akibatnya, pelanggaran demi pelanggaran terus tumbuh atau layaknya penyakit akan makin borok. Posisi Pemkab Badung sebagai penegak aturan pun kini dianggap lemah alias lembek. Pemkab Badung dinilai tidak mampu lagi mengontrol wilayahnya, sehingga pejabat di atasnya dirasa harus turun tangan. Sebagian besar bangunan bermasalah timbul karena proses perizinan dan pengawasan pembangunan di Badung yang amburadul. Banyak contoh kasus pembangunan yang bangun dulu, izin belakangan. Penyebab yang lainnya, investor nakal yang membangkang dari aturan. Selain itu pemkab dinilai terlalu ‘’mencintai’’ investor yang jelas-jelas melakukan pelanggaran. Contoh paling hangat yaitu vila dengan IMB No.1395 tahun 2007 yang terletak di Banjar Jempinis, Mengwi. Eksekutif dan legislatif, masing-masing punya argumen. Eksekutif mengatakan vila dimaksud boleh-boleh saja. Sementara DPRD bilang itu telah melanggar jalur hijau. Terlepas dari opini mana yang benar, faktanya vila itu diperluas tanpa mengantongi IMB baru terlebih dahulu. Kata Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Badung I Ketut Suwandi, IMB-nya masih dalam proses. Kalau demikian, maka proses pembangunan dibiarkan jalan terus. Bagaimana kalau ternyata vila itu menyimpang dari IMB yang dikeluarkan? Ini berarti satu kesalahan fatal sudah dibuat Pemkab Badung karena teledor mengeluarkan izin. Pemkab khususnya DCK memang memberikan teguran kepada pemilik bangunan menyimpang untuk segera membongkar bangunan yang tidak sesuai IMB. Jika tidak juga dihiraukan, tiba saat tim yustisi turun tangan langsung. Hal. 19 Tim Yustisi