Bali Post
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Pengemban Pengamal Pancasila
MINGGU UMANIS, 7 JUNI 2009
Mencegah Miras Rambah Sekolah
Intensifkan Sidak dan Pengawasan Melekat MENCUATNYA kasus arak metanol di Bali yang merenggut 23 korban jiwa patut diwaspadai oleh kalangan praktisi dunia pendidikan. Meskipun belum ada laporan para korban itu berstatus sebagai pelajar, namun tidak tertutup kemungkinan kegemaran menenggak minuman memabukkan itu sudah merasuki kalangan pelajar. Khususnya lagi, di kalangan pelajar pria. Pada mulanya, mereka mencicipi minuman laknat itu lantaran sekadar ikut-ikutan teman biar tidak dicap sebagai cowok banci. Lama-kelamaan, mereka pun terjerumus makin dalam alias menjadi pecandu aktif. Pokoknya, tiada hari tanpa pesta arak. Ketika arak
BPM/dok
I Made Tumbuh
I Ketut Kerta
“standar” dirasa tidak lagi menjanjikan efek memabukkan yang sensasional, mereka pun nekat memburu arak dengan racikan yang tidak lazim
seperti arak dioplos metanol dan beragam bahan berbahaya lainnya. Petaka pun akhirnya datang, pesta arak itu berujung maut nan memilukan.
“Terus terang, saya bergidik membaca Bali Post yang memberitakan korban arak oplosan terus bertumbangan. Saya khawatir, jangan-jangan ada siswa kami yang ikut-ikutan menenggak minuman mematikan itu,” kata Kepala SMAN 1 Kuta Utara, Drs. I Ketut Kerta, M.Pd., ketika dihubungi Sabtu (6/6) kemarin. Kekhawatiran yang dilontarkan kepala sekolah penyandang status Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) itu tentunya sangat beralasan. Pasalnya, lokasi UD THK yang dicurigai oleh aparat kepolisian sebagai produsen arak bermasalah itu relatif dekat dengan SMAN 1 Kuta Utara. Sebagian dari siswanya juga ber-
domisili di kawasan itu sehingga bukan perkara sulit bagi mereka untuk mendapatkan minuman memabukkan itu. Apalagi, pihak produsen disebut-sebut juga menjual minuman itu dalam “partai kecil” berupa jeriken maupun kantong plastik. “Begitu kasus itu mencuat, saya langsung meminta guru-guru untuk mengintensifkan pengawasan terhadap para siswa. Khususnya, siswa-siswa yang selama ini dinilai bermasalah yang punya potensi terjerumus menjadi pecandu arak. Syukurlah, sampai saat ini belum ada indikasi siswa kami yang suka mabuk-mabukan,” ujarnya. Hal.19 Pola Guru Asuh
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile:
MASYARAKAT kini waswas memperjualbelikan arak, menyusul berjatuhannya korban meninggal akibat minuman lokal beralkohol ini. Dampak ke depannya juga sangat berbahaya terutama bila ditiru siswa atau remaja. Penyetopan penjualan arak atau miras pada umumnya sudah seharusnya dilakukan. Di kawasan pariwisata Kuta dan Legian misalnya, para pengelola hiburan malam mulai menyetop penjualan minuman arak. Padahal, arak dengan segala variasi campurannya cukup diminati oleh wisatawan asing maupun lokal. Beberapa diskotek dan bar menawarkan minuman jenis ini kepada tamu. Biasanya, arak yang sudah dimix dengan minuman lain, dijual jauh lebih murah ketimbang minuman impor. Tak heran, arak cukup mendapat tempat di hati wisatawan. Namun dengan berjatuhannya korban akibat arak, para pengelola tempat hiburan di Kuta dan Legian banyak yang tidak berani ambil risiko untuk menawarkannya kembali ke tamu. Pengelola Diskotek Engine Room, Legian, Putu Meste, mengatakan pihaknya langsung memutuskan untuk tidak membeli dan menyediakan arak untuk para tamu. Hal.19 Minuman Impor
Wakil Bali Pemenang Ketiga
Jakarta (Bali Post)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menatapkan Bupati Natuna, Kepulauan Riau, Daeng Rusnadi (DR) sebagai tersangka dugaan korupsi dana bagi hasil migas. “KPK sudah menetapkan DR sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (6/6) kemarin. KPK menetapkan Daeng sebagai tersangka dalam pekan ini. Rencananya, kata Johan, KPK akan melanjutkan pemeriksaan terhadap Daeng di Jakarta. Namun, Johan belum bisa memastikan kapan Daeng akan diperiksa. Daeng diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bagi hasil minyak dan gas Kabupaten Natuna tahun 2003-2004 sebesar Rp60 miliar. Informasinya, ketika menjadi Ketua DPRD Natuna periode 2000-2005, Daeng diduga menerima dana APBD untuk memperjuangkan tambahan dana bagi hasil bagi Natuna. Selain itu, uang juga diduga mengalir ke sejumlah anggota DPR periode itu. Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Bupati Natuna, Hamid Rizal sebagai tersangka.(ant)
2
SISTEM proteksi dan perlindungan hukum terhadap pertanian di Bali sangat lemah. Sampai saat ini belum ada ketentuan yang mewajibkan investor di Bali yang menjadi bapak angkat sektor pertanian atau subak. Sanksi hukum bagi perusak tata guna air, saluran irigasi termasuk menelantarkan lahan pertanian juga tak tegas. Padahal untuk membangun korelasi dan sinergi yang kuat secara lintas sektor, pertanian Bali harus memiliki kesetaraan dengan investasi lain yang selama ini kerap menggerogoti lahan pertanian. Langkah ke arah itu bisa saja ditempuh dengan penegakan hukum formal dan hukum adat.
13
PEMBALAP Red Bull, Sebastien Vettel, berhasil menghadang laju Jenson Button, guna merebut posisi pole pada Grand Prix Formula 1 Turki, Minggu (7/6) ini. Ia mengungguli pembalap Brawn GP sekaligus pimpinan klasemen kejuaraan itu, lewat persaingan seru di akhir-akhir sesi kualifikasi, Sabtu (6/6) kemarin.
HIBURAN
Bali Post/dok
DISITA - Polisi saat memanggul satu jeriken arak yang disita di Tabanan belum lama ini.
Karenina, Miss Indonesia 2009
Bupati Natuna Tersangka Korupsi
OLAH RAGA
227418
Stop Jual Arak
FAKTA
DAERAH
NOMOR 286 TAHUN KE 61
18
Bali Post/ant
MISS INDONESIA - Karenina Sunny saat menerima mahkota dari Miss Indonesia 2008 Sandra Amelia dan Miss World Ksenia Sukhinova, setelah dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2009, Jakarta, Sabtu (6/6) malam.
Hadapi Manuver Malaysia di Ambalat
KPK Tunggu Amplop
RI Tidak Gentar Jakarta (Bali Post) Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan RI tidak gentar terhadap berbagai manuver Malaysia di Blok Ambalat, Laut Sulawesi, baik dalam bentuk pergelaran kekuatan militer maupun propaganda kepada masyarakat Blok Ambalat dan sekitarnya. “Kami tidak gentar, silakan saja Malaysia bermanuver menghadirkan kekuatan militer dan melakukan propaganda di Ambalat dan sekitarnya. Yang jelas, Ambalat adalah bagian NKRI,” katanya di Jakarta, Sabtu (6/6) kemarin. Dikatakan, meski kondisi ekonomi dan sosial masyarakat RI di wilayah perbatasan masih minim, namun mereka sudah cukup dewasa dan pintar untuk tidak begitu saja terpengaruh manuver dan propaganda Malaysia, apa pun itu bentuknya. Terlebih, lanjut Menhan, sejak 1966 Indonesia telah memberikan konsensi pada perusahaan multinasional ENI dan Chevron di Blok Ambalat dan itu tidak pernah dipersoalkan Malaysia sebelumnya, sampai mereka men-
geluarkan Peta Maritim 1979, yang ditentang oleh Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Cina. “Hasil kontrak itu, selama ini juga masuk ke kas Negara Indonesia. Jadi, bagaimanapun posisi kita lebih kuat. Ini semua berdasar
Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982,” tuturnya. Tentang kemungkinan membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional, Juwono mengatakan langkah itu tidak perlu. “Kami optimis
saja, apa pun yang dilakukan Malaysia,” ujarnya. Hal senada diungkapkan juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah. Ia mengatakan kecil kemungkinan persoalan Blok Ambalat dibawa ke Mahkamah Internasional. “Kedua pihak sepakat untuk mengedepankan perundingan bilateral. Jadi, ya.. segera saja kita lanjutkan perundingan agar persoalannya tuntas,” katanya. (ant)
TNI-AL Siap Tempur
BPM/dok
Juwono Sudarsono
Manado (Bali Post) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) siap bertempur untuk mempertahankan wilayah Ambalat, dari intervensi Malaysia. Wakasal Laksamana Madya, Moekhlas Sidik, mengemukakan hal itu di Manado, Sabtu (6/6) kemarin, saat meninjau kesiapan pelaksanaan Sail Bunaken 2009. “Status Ambalat saat ini selalu diutak-atik Malaysia. Meski begitu, kami menyatakan kalau TNI-AL tetap mendukung semua cara pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya. Pemerintah Indonesia, jelas Moekhlas, lebih memilih menempuh jalan dialog dan perundingan, untuk membahas persoalan Ambalat daripada berperang. Hal.19 Kedaulatan Laut
Kerahkan Massa di Haul Bung Karno
Mega-Pro Terancam Disemprit Bawaslu
ADEGAN ciuman memang bukan hal yang mudah dilakukan seorang artis. Walau sudah profesional sekalipun, terkadang mereka merasa canggung saat melakukan adegan ini dengan lawan mainnya. Megan Fox, salah satu bintang seksi papan atas Hollywood, mengakui hal ini. Ia hampir saja menangis ketika seorang aktor menciumnya. Lho, mengapa?
Jakarta (Bali Post) Setelah pasangan caprescawapres SBY-Boediono, kini giliran duet Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto terancam disemprit Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasangan capres-cawapres dari PDI-P - Parai Gerindra itu diduga melanggar aturan kampanye. Hal ini terkait dengan peringatan 108 tahun harlah Bung Karno. Namun, kata anggota Bawaslu, Wahidah Suaib, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (6/ 6) kemarin, pihaknya belum dapat memutuskan. Pasalnya, Bawaslu masih perlu mengkaji rekaman video acara tersebut yang berlangsung di Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. ‘’Kami masih mempelajari, apakah ada unsur pelanggaran kampanye pemilu atau tidak,’’ ujarnya. Menurut dia, setelah mempelajari rekaman acara itu, Bawaslu langsung menggelar rapat koordinasi membahas masalah ini. Tetapi untuk sementara, Ba-
waslu sudah menerima laporan adanya dugaan pengerahan massa di tempat terbuka seperti itu. ‘’Paling cepat minggu depan, kami sudah bisa mengambil keputusan atas persoalan itu,’’ ujar Wahidah. Sementara Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SMDI) Christopel Nalenan menilai pengerahan massa dalam peringatan 108 tahun harlah Bung Karno di Karawang, Sabtu kemarin, sudah masuk kategori pelanggaran kampanye rapat umum. Aturan main yang dilanggar Mega-Pro adalah pasal 213 UU Pilpres terkait soal kampanye di luar jadwal. Ada ciri-cirinya yakni acara itu dilakukan di tempat terbuka, ada arak-arakan dan dihadiri orang yang jumlahnya melebihi ketentuan UU. Jadi itu sudah rapat umum. Padahal, saat ini merupakan massa kampanye tertutup bagi tiga pasang kandidat capres-cawapres. Hal.19 Jauh Berbeda
WAJAH cerah Karenina Sunny Halim terlihat jelas setelah ia terpilih sebagai Miss Indonesia 2009. Finalis wakil DKI Jakarta ini nantinya mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2009 di Afrika Selatan, November mendatang. Gadis kelahiran Jakarta 13 Juni 1986 ini menjadi pemenang setelah menyingkirkan finalis lainnya yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (5/6) malam. Pada ajang kontes Miss Indonesia tersebut pemenang ketiga diraih oleh Viviane asal Bali dan pemenang kedua Melati Putri Kusuma Dewi dari Sulawesi Barat. Ajang bergengsi itu disaksikan ratusan penonton, dan juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta dan Miss World 2008 Kasenia Sukhinova. Selain pengukuhan tiga pemenang untuk Miss Indonesia 2009, juga panitia memberikan beberapa penghargaan antara lain Miss Persahabatan diraih Nadia Adeline asal Papua Barat, Miss kulit cantik Viviane (Bali), Miss tubuh sehat Emmi Asmin (Sumatera Selatan) dan Miss Sporty Lani Karma (Sulawesi Utara). Kategori penghargaan Miss Favorit yang ditentukan lewat pesan singkat elektronik (SMS) oleh pemirsa diberikan kepada finalis asal Kalimantan Barat, Thirza Puspita Chandra. Acara itu dipandu Tantowi Yahya, dimeriahkan sejumlah grup band antara lain Peterpan dan Ungu. (ant)
Bali Post/ade
HAUL - Guntur Soekarnoputra saat memberikan sambutan pada haul atau peringatan hari lahir ke-108 Bung Karno di Rengasdengklok, Karawang, Jabar, Sabtu (6/6) kemarin.
Jakarta (Bali Post)KPK tengah menunggu laporan amplop dari pernikahan putra Mensekneg Hatta Rajasa, M Reza Ihsan Rajasa. Institusi penegak hukum ini memberikan tenggat waktu hingga 30 hari atas pelaporan hasil gratifikasi (hadiah) yang diterima pejabat negara yang menggelar resepsi tersebut. Demikian dikatakan Karo Humas KPK Johan Budi SP yang dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (6/6) kemarin. Menurut dia, jika hingga batas waktu itu tidak dilaporkan, kemudian ada masyarakat yang melaporkan adanya penerimaan gratifikasi, KPK bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap pejabat negara yang bersangkutan. Untuk urusan gratifikasi, diakui Johan, KPK memang mengambil sikap menunggu kesadaran pejabat negara untuk melaporkan jumlah hadiah, baik uang tunai maupun dalam bentuk barang yang diterima pejabat tersebut. Selanjutnya, KPK melakukan verifikasi. Tetapi kalau tidak juga melapor, berarti kami yang harus bersikap tegas, tandasnya. Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didaulat menjadi saksi mempelai lelaki, M Reza Ihsan Rajasa yang merupakan putra sulung Hatta Rajasa. Sedangkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid menjadi saksi mempelai perempuan, RA Kusuma Anggraeni, putri sulung dari Djoko Ramiadji. Acara pernikahan dilangsungkan di kediaman mempelai perempuan di Jalan Mangunsarkoro Nomor 69, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.(kmb3/kmb4)