Bali Post
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA UMANIS, 7 JULI 2009
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Contreng Pilpres
Pelatihan Internet di Pasraman Besakih
Bisa Gunakan KTP dan Paspor
Bangun Jaringan Telekomunikasi dari Besakih
Jakarta (Bali Post) -
Kerja keras KPU untuk memperbarui DPT akhirnya sia-sia. Sebab, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor. Hal ini menyusul keputusan MK yang mengabulkan gugatan pasal 28 UU 42/2008 tentang Pilpres terkait hak untuk memilih.
Bali Post/ant
KTP - Ketua KPU Hafiz Anshary menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya usai jumpa pers di gedung KPU, Jakarta, Senin (6/7) kemarin.
‘’MK mengabulkan gugatan pemohon terhadap pasal 28 UU 42/2008 yang berbunyi untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih,’’ kata Ketua Majelis Hakim MK Mahfud MD, Senin (6/7) kemarin. Dalam putusan ini juga disebutkan penggunaan
KTP harus disertai dengan Kartu Keluarga (KK). Kemudian, penggunaan hak pilih harus dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan alamat KTP yang mengacu pada RT/RW dimaksudkan. ‘’Pemilih dengan KTP harus mendaftarkan diri satu jam sebelum penutupan pemungutan suara,’’ kata Mahfud.
Sementara penggunaan paspor dapat diperkenankan, namun pemilih bersangkutan harus melapor diri terlebih dahulu kepada panitia pemilihan suara atau panitia pemilihan luar negeri. Jika tidak mendaftarkan diri, dianggap dengan sukarela tidak menggunakan hak pilihnya. Hal. 19 Rapat Pleno
Bali Post/ant
MK - Ketua Majelis Hakim Konstitusi Mahfud MD mengetuk palu seusai membacakan amar putusan pada sidang putusan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (6/7) kemarin.
FAKTA Pemilih Ber-KTP Hanya Diberikan Waktu Satu Jam Jakarta (Bali Post) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penggunaan KTP dan paspor yang dinilai mepet menjelang hari pencontrengan 8 Juli besok dinilai akan menimbulkan masalah baru di lapangan. Persoalan penambahan logistik akibat penambahan DPT dan kemungkinan terjadinya penggunaan KTP ganda dinilai akan menjadi masalah baru bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Anggota KPU Andi Nurpati mengatakan, setelah MK memutuskan mengesahkan KTP dan paspor untuk mencotreng, KPU segera menggelar rapat pleno untuk menyiapkan peraturan teknis sebagai tindak lanjut putusan MK tersebut. ‘’KPU tengah memikirkan cara agar TPS yang memiliki banyak pemilih tambahan dapat mengalihkan sejumlah pemilihnya ke TPS lain yang tidak terlalu padat jumlah pemilihnya. Semacam pemerataan,’’ kata Andi, Senin (6/7) kemarin. Selain logistik, KPU juga mengantisipasi penggunaan KTP ganda. Untuk mengantisipasi persoalan ini, selain penggunaan tanda tinta sebagai bukti telah memilih, KPU akan mendata tiap pemilih yang menggunakan KTP dengan mewajibkannya mendaftar terlebih dulu. Hal. 19 Batas Waktu
KOTA
2
EMPAT warga asing yang dirawat di gedung isolasi RS Sanglah, Senin (6/7) kemarin dipulangkan. Mereka adalah Brian Ariel Schasorodsky (22) asal Argentina, Jerry O Brien (43) dari Jerman, Ryan Wood (23) dan Arron Michael (24) dari Australia. Mereka dipulangkan sekitar pukul 13.00 wita. Kejadian tidak mengenakkan sempat menimpa keempat wisman ini. Pasalnya, ketika mereka hendak pulang dengan taksi yang sudah dipesankan untuk mereka, sopir taksi tersebut menolak mengantar karena takut ketularan.
KABUPATEN
4
HAMPIR sepanjang pesisir Jembrana rawan abrasi. Paling parah dan kasatmata terjadi di Munduk Asem, Cupel. Di samping itu, kondisi serupa juga terjadi di Gilimanuk, Perancak, serta Yehembang (Rambut Siwi). Di bagian barat, abrasi juga mengganas di Pulukan, Pekutatan. Pohon kelapa yang dulu berada di pinggir pantai juga sudah mulai lenyap terseret arus laut. Apa yang dilakukan pemerintah setempat untuk menahan derasnya air laut?
NOMOR 316 TAHUN KE 61
Amlapura (Bali Post) Besakih memiliki taksu yang kuat untuk menjadikan Bali dan dunia ini lebih baik, sehingga segala sesuatunya di Bali dimulai dari Besakih. Jaringan spiritual Bali yang dikenal dunia diawali dari Besakih. Kini saatnya jaringan teknologi komunikasi dimulai dari Besakih. Dengan satu antena yang dipasang di Pasraman Besakih, hulunya Bali telah terjaringkan ke seluruh dunia. Pimpinan Kelompok Media Bali Post Satria Naradha menyampaikan hal itu, ketika pembukaan pelatihan internet dan facebook kerja sama dengan PT Telkom Kandatel Bali, Senin (6/7) kemarin, di Pasraman Besakih. Pelatihan gelombang pertama ini diikuti 41 pelajar yang dibagi pada dua sesi. Hari pertama diikuti 21 orang dan selebihnya ikut pada hari kedua, Selasa ini. Selain memperdalam ilmu di bidang teknologi informasi (TI), mereka juga diajarkan meditasi sekaligus makemit di Pura Besakih. Adapun para peserta datang dari Denpasar, Gianyar, Klungkung dan Karangasem. Namun dari 41 peserta, 25 orang berasal dari Desa Besakih. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat di Besakih untuk lebih mengenal teknologi informasi. Kata Satria Naradha, diharapkan dari pelatihan ini nantinya kian bergema dan kian memasyarakat teknologi informasi di Besakih. Sebab, sejak zaman dahulu para leluhur mulai mengerjakan sesuatu yang sangat penting yang bakal mengubah tatanan dunia dari Besakih. Sehingga Besakih dikenal sebagai hulunya Bali. ‘’Mengajegkan Bali baik dari segi lingkungan, spiritual dan penguasaan teknologi kita mulai dari Besakih. Dengan demikian kita harapkan Bali yang lebih maju dengan menguasai teknologi yang dilandasi dengan spiritualitas yang baik,’’ katanya. Satria Naradha juga mendukung ide besar pihak Telkom Bali dengan memprakarsai Bali ICT (Information Community Technoloy) atau masyarakat Bali berbasis teknologi informasi. Hal. 19 Tak Tertinggal
Bali Post/ant
KISRUH DPT - Ratusan pengunjuk rasa dari berbagai elemen berhadap-hadapan dengan petugas kepolisian saat menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (6/7) kemarin. Pengunjuk rasa menuntut KPU menunda pemilu presiden, perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan mengecam kinerja KPU yang dianggap berpihak kepada salah satu pasangan capres/cawapres.
Temuan BPK di Jembrana
Ada 19 Rekening Liar dan Proyek Mandek Negara (Bali Post) BPK RI Perwakilan Bali menemukan sejumlah penyimpangan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana tahun anggaran 2008. Dari temuan tersebut, 13 di antaranya berpotensi merugikan daerah. Atas temuan itu BPK berkesimpulan untuk tidak memberi pendapat atau disclamer. Penyimpangan tersebut di antaranya adanya 19 rekening liar di bank hingga sejumlah program kebijakan yang jalan di tempat seperti dana bergulir, pajak sawah gratis (subsidi PBB sawah), pembangunan senderan Tukad Ijo Gading, Jimbarwana Transport hingga aset mesin kompos. Kepala BPK RI Perwakilan Bali Gede Kastawa menyampaikan temuan ini dalam
Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jembrana terkait penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemkab Jembrana tahun 2008, Senin (6/7) kemarin. Sidang dihadiri Bupati Jembrana I Gede Winasa, Wabup Jembrana I Putu Artha, Ketua DPRD Jembrana Made Kembang Hartawan dan anggota serta pejabat SKPD dan muspika lainnya. Kastawa mengatakan, dari hasil pemeriksaan itu ada 13 temuan yang disampaikan di antaranya BPK menemukan ada 19 rekening liar yang tidak dilaporkan dan tidak ditetapkan dengan SK Bupati dengan saldo seluruhnya per 31 Desember 2008 sebesar Rp 813,43 juta. Hal. 19 Kerugian Daerah
PENYIMP ANGAN TEMU AN BPK PENYIMPANGAN TEMUAN Dana bergulir yang disalurkan sebesar Rp 13,57 miliar di Dinas Disperindagkop tidak dapat dikembalikan oleh penerima dana bergulir, sehingga tidak dapat digulirkan kembali alias mandek. Aset mesin pengolahan sampah/kompos nilainya sebesar Rp 2,61 miliar belum diakui dan tidak tercatat sebagai aset baik oleh Pemkab Jembrana maupun oleh Perusda Jembrana. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 935,31 juta tidak sesuai dengan ketentuan. Pemberian subsidi PBB khusus sawah sebesar Rp 2,18 miliar kepada petani sawah di Kabupaten Jembrana tidak sesuai ketentuan. Hasil pekerjaan pembangunan senderan di Tukad Ijo Gading sebesar Rp 1,98 miliar mengalami kerusakan dan sebelum masa pemeliharaan berakhir tidak dilakukan perbaikan oleh rekanan. Pengadaan jasa sarana transportasi Bus Jimbarwana Transpor tidak melalui studi kelayakan yang memadai dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp 802,72 juta. Selain itu pertanggungjawaban belanja jasa pihak ketiga/non-PNS sebesar Rp 690,15 juta tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. grafis/de wiryawan
Di Bandara Ngurah Rai
Dugaan Korupsi VoA Rp 3 M Jakarta (Bali Post) Depkum dan HAM menemukan dugaan korupsi yang terjadi di Bandara Ngurah Rai. Hal ini terkait dengan selisih Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penerbitan Visa on Arrival (VoA) hingga mencapai Rp 3 miliar. Demikian dikatakan Menkum dan HAM Andi Mattalata, Senin (6/7) kemarin. Kasus ini, lanjutnya, berawal dari laporan Kepala Imigrasi Denpasar. Kemudian, pihaknya meminta bantuan BPK untuk melakukan pemeriksaan investigatif.
Hasilnya, dalam periode Oktober 2008 - Mei 2009 ditemukan kerugian negara Rp 3 miliar. ‘’Kemungkinan tindak pidana korupsi berlangsung setelah diterapkan e-office untuk permohonan pengurusan VoA itu,’’ jelas Andi. Pemeriksaannya hingga kini masih berlangsung. Pihaknya perlu laporan resmi dari BPK, sebelum mengambil tindakan tegas bagi pelaku yang terlibat. Selain itu, Depkum dan HAM juga segera mengambil langkah pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan den-
gan merumuskan VoA dikeluarkan seperti sekarang ini atau hanya cukup dengan satu jenis. Sekarang ini, tambah Menkum, VoA yang dikeluarkan imigrasi ada dua jenis. Jenis pertama merupakan visa untuk bermukim selama satu minggu. Harganya 10 dolar AS. Sedangkan jenis kedua, visa untuk bermukim selama 30 hari dengan harga 25 dolar AS. Bahkan, sebelumnya masih menggunakan cara manual sehingga hal seperti ini tak terdeteksi. ‘’Tetapi untuk sekarang ini
belum bisa kami putuskan. Intinya, jangan sampai mekanisme yang dikeluarkan menghambat pelayanan. Kami terus melakukan penelusuran terhadap siapa saja yang melakukannya. Untuk saat ini, kami sebenarnya sudah mengantungi beberapa nama,’’ ujarnya. Sementara itu, Dirjen Imigrasi Basyir Ahmad Barmawir mengatakan modus yang ditemukan, biasanya terjadi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Hal. 19 Petugas Counter
Bali Post/bud
INTERNET - General Manager Kandatel Bali I Gede Negara, Kadis Infokom Karangasem Ir. IG Ngurah Yudiantara, M.M. dan Pimpinan Kelompok Media Bali Post Satria Naradha tengah memperhatikan peserta pelatihan internet, usai pembukaan kegiatan di Pasraman Besakih, Senin (6/7) kemarin