Bali Post - Selasa, 7 Oktober 2008

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

SELASA PON, 7 OKTOBER 2008

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

PPNS Harus Sidik Pejabat yang Keluarkan Izin

Tindak Pelanggar Kawasan Suci

Badung Tunggu Revisi Perda RTRW KOTA

2

PROYEK pembangunan dermaga Tanjung Benoa yang ditarget rampung pertengahan November 2008 mendatang, terancam molor. Pasalnya, hingga kini pihak pelaksana baru menyelesaikan 30 persen, padahal waktu yang tersisa hanya sekitar sebulan lagi. Tak jelas, apakah proyek senilai Rp 2.169.683.000 bisa jalan setelah ada tambahan dana lagi.

KABUPATEN

4

SURAT perintah semasa Gubernur Bali Dewa Made Beratha tak digubris Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, Gubernur yang baru, Made Mangku Pastika, kembali melayangkan surat. Melalui surat tertanggal 17 September 2008, Gubernur Pastika memerintahkan Bupati Geredeg mencabut Perbup 1 Tahun 2008 yang mengubah kawasan Mimba, Padangbai menjadi objek wisata eksklusif untuk meloloskan pembangunan Hotel Chateau de Bali.

OLAH RAGA

10

LPBP Klungkung dibuka resmi Bupati Wayan Candra ditandai tendangan bola pertama, didampingi Kadisdik Klungkung Nengah Wijana dan Manajer Koperasi Pasar (Koppas) Srinadi Nyoman Suwirta. Candra berpesan kepada keempat kontestan agar bertarung secara sportif dan memainkan sepak bola berkualitas. Sementara dua tim unggulan, juara bertahan SMAN 1 Dawan (Smansada) dan SMAN 1 Semarapura (Ekasma), sama-sama memetik kemenangan pada partai pembuka Liga Pelajar Bali Post (LPBP) IV/2008 Kabupaten Klungkung di Lapangan Umum Dawan, Senin (6/10) kemarin. Smansada menaklukkan SMKN 1 Semarapura 2-0, sedangkan Ekasma menundukkan SMAN 2 Semarapura 4-1. Jadwal Selasa (7/10) SMKN 1 Semarapura vs SMAN 2 Semarapura SMAN 1 Semarapura vs SMAN 1 Dawan

GAYA HIDUP

18

BAU mulut atau disebut halitosis sering mengganggu penampilan seseorang. Tak jarang, hal ini juga bisa “mengganggu” orang di sekitarnya. Secara normal, jika mulut kering karena air liur yang kurang, atau akibat kurang melakukan aktivitas berkunyah, akan menyebabkan bau mulut tak segar. Apa saja penyebab mulut berbau dan bagaimana mengatasinya?

NUSANTARA

Denpasar (Bali Post) Peringatan Gubernur Bali (Dewa Made Beratha - red) agar Pemkab Badung menindak pelanggar kawasan suci di Uluwatu, nampaknya masih dianggap angin lalu. Dalihnya, Pemkab Badung masih menunggu kepastian perubahan Perda No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Ruang Bali. Kabag Humas dan Protokol

Setda Badung I Gede Wijaya mengatakan, eksekutif masih cooling down dan menunggu apa hasil keputusan di provinsi. ‘’Jadi apa tindakan kami, akan tergantung kebijakan provinsi,’’ ujar Wijaya, Senin (6/ 10) kemarin. Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Badung Made Subawa. Hal.19 Tim Terpadu

Denpasar (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menindaklanjuti penyimpangan keuangan di Tabanan. Termasuk melaporkan perkembangan penanganannya ke KPK. kait surat KPK tersebut telah disampaikan 11 item dugaan penyimpangan di Tabanan kepada Aspidsus Kejati Bali Tjok Gede Anom. ‘’Beliau berjanji secara transparan akan menyampaikan penanganan kasus dugaan penyimpangan anggaran sebagaimana diminta oleh KPK,’’ katanya. Semadha mengatakan pengusutan kasus dugaan korupsi jembatan Kuwum Marga yang kini ditangi Kejati

Tabanan hanya sebagian kecil dari deretan kasus korupsi di Tabanan. BPK telah menemukan dugaan penyimpangan miliaran rupiah. Sayangnya penanganannya saru gremeng. Untuk itu, pihaknya bersurat ke KPK dengan mengirim berkas rangkuman temuan BPK 2006-2007 yang diduga ada unsur korupsi. Dari surat tersebut direspons KPK dengan surat R-3113/40/VIII ter-

tanggal 20 Agustus 2008. Intinya meminta Kejati Bali menindaklanjuti dan menyampaikan perkembangan kasus korupsi di Tabanan ke KPK. Dia melaporkan 11 item temuan BPK terhadap penyimpangan anggaran di Tabanan. (lihat tabel) Kata Semadha, semua item itu ada unsur penyimpangan. Malahan PD Darma Santika yang sudah tak aktif sejak April 2006 malah tahun 2007 kembali mendapatkan pengucuran dana dari APBD. Hal.19 Lahan Tidur

Takkan Hambat Pencalonan

Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengundang Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk bertemu hari ini, terkait diterbitkannya keputusan presiden (keppres) tentang perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY selama tiga tahun. Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa menegaskan, keppres tersebut tidak akan menghambat langkah Sultan jika ingin maju sebagai capes/ cawapres di Pemilu 2009. ‘’Jangan berpikir menghambat itu atau bagaimana, kita harus bangun kepercayaan. Jadi memang tidak ada konteks untuk menghambat,’’ kata Hatta, Senin (6/10) kemarin. Mengenai keterlibatan langsung Presiden, Hatta berpendapat adalah hal yang wajar saja bila Presiden ingin bertemu dengan gubernurnya. Menurutnya, semula pertemuan SBYSultan direncanakan pada Senin kemarin, namun karena ada rapat paripurna kabinet membahas krisis keuangan di Amerika Serikat maka pertemuannya ditunda. Hal.19 Masa Jabatan

Bali Post/ant

SIDANG RAKYAT - Ribuan warga mengikuti Sidang Rakyat II Kawula Yogyakarta di halaman DPRD DIY, Senin (6/10) siang kemarin.

Sidang Rakyat Yogya

Sultan Tetap Jadi Gubernur Yogyakarta (Bali Post) Sidang Rakyat II Kawula Yogyakarta yang dihadiri ribuan warga Yogyakarta di halaman DPRD DIY, Senin (6/ 10) siang kemarin, memutuskan mengangkat Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Keputu-

san sidang rakyat yang dibacakan Ketua/Mandataris Sidang Rakyat Kawula Yogyakarta Mulyadi itu secepatnya akan disampaikan kepada Presiden, pimpinan DPR, Gubernur DIY dan DPRD DIY. Keputusan tersebut didasari pernyataan sikap berbagai elemen masyarakat DIY yang

dibacakan Sekretaris Sidang Rakyat Kawula Yogyakarta Bibit Rustamto. Berbagai elemen masyarakat menyampaikan pernyataan sikap bahwa DIY berstatus istimewa dalam NKRI dan berkedudukan setingkat provinsi. Hal.19 Dicalonkan Kembali

Presiden Jamin Krisis 1998 Tak Terulang

Sri Mulyani

PEMANFAATAN kawasan suci yang secara jelas melanggar perda seharusnya diproses secara hukum. Tidak peduli apakah pejabat yang menerbitkan izin ataukah investor yang memanfaatkan kawasan suci tersebut, sudah seharusnya tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Pemerhati hukum Dr. IGN Wairocana, S.H., M.H. menyatakan pelanggaran atas kawasan suci termasuk klasifikasi tindak pidana. Hal itu dengan jelas tertera pada pasal ketentuan pidana Perda No. 3 Tahun 2005 pasal 42. Hal.19 Peraturan Daerah

DUGAAN PENYIMP ANGAN PENYIMPANGAN 5 Penyertaan modal pada PD Darma Santika Rp 1,392 miliar tahun 2007.

5 Belanja barang dan jasa kurang disajikan Rp 16,077 miliar.

5 Sisa kas pada pemegang kas (BRSUD) 5 5 5 5 5 5 5 5

Rp 1,3 miliar. Pengelolaan dan hibah yang tak masuk APBD Rp 10,15 miliar. Belanja bibit ternak Rp 1,8 miliar. Penggunaan dana untuk tim koordinasi pengamanan daerah Tabanan Rp 408 juta. Operasional Gatriwara Rp 223 juta. Pemeliharaan gedung pada SKPD Sekretariat DPRD berupa belanja barang dan jasa Rp 4,19 juta. Kelebihan pembayaran honor kegiatan PKK Rp 113 juta. Penyetoran dan pengeluaran di luar mekanisme APBD pada rekening Rp 78 juta. Penggunaan dana untuk tim sekretariat daerah Rp 111 juta.

Jimly Mundur dari MK

19

MAHKAMAH Konstitusi (MK) takkan mengeluarkan provisi (penundaan eksekusi) mati terhadap Amrozy cs. Pasalnya, lembaga ini tidak mengenal konsep hukum tersebut. ‘’Jangankan provisi, UU yang berlaku saja tidak bisa ditunda pelaksanaannya hanya karena ada perkara,’’ kata Ketua MK Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/10) kemarin.

Bali Post/dok

INCARAN - Kawasan Uluwatu yang eksotik menjadi incaran para investor.

KPK Minta Kejati Usut Korupsi di Tabanan Demikian surat yang ditandatangani Plh. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Chesna Anwar yang diterima Koordinator Aliansi Gerakan Moral Masyarakat Ketut Semadha Putra, Senin (6/10) kemarin. Surat KPK tersebut langsung disampaikan Semadha Putra ke Kejati Bali. Semadha Putra usai pertemuan itu menyatakan, ter-

NOMOR 53 TAHUN KE 61

SEJAK 1948

Bali Post/ap

Jakarta (Bali Post) Krisis ekonomi 1998 takkan terulang akibat krisis perekonomian global yang dipicu masalah perkreditan di Amerika Serikat (AS), kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (6/10) kemarin. ‘’Saya harus katakan secara tegas dan jelas bahwa tidak akan terjadi krisis sebagaimana kita alami pada sepuluh tahun lalu,’’ kata Presiden pada pertemuan pemerintah dengan Bank Indonesia, dunia usaha, pengamat ekonomi serta pimpinan media massa di Gedung Utama Seretariat Negara. Pada pertemuan itu, Presiden menjelaskan perbedaan kondisi fundamental pada 1998 dan pada 2008. Pada 1998, terjadi transisi politik serta salah kelola pemerintahan sehingga muncul ketidakpercayaan yang memicu kepanikan. ‘’Saya berani katakan seperti itu. Untuk kita lebih tenang, jernih berpikir, dan lebih rasional

dalam ambil keputusan, rumuskan kebijakan dan tindakan-tindakan diperlukan,’’ ujarnya. Presiden meyakini faktor-faktor pemburuk yang menyebabkan krisis ekonomi pada 1998 seperti kebijakan tidak konsisten dan tidak adanya kepercayaan dari masyarakat, saat ini tidak ada lagi. Ia juga meyakini saat ini kebijakan, prioritas, serta trend perekonomian Indonesia berada pada jalur yang tepat, yang ditandai oleh membaiknya pendapatan per kapita, menurunnya rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi pun, lanjut Presiden, tetap berada pada kisaran enam persen selama tujuh kuartal pada 2008. ‘’Dari itu semua saya katakan, ini tidak sama, tidak seburuk 1998. Hal.19 Krisis Ekonomi

Jakarta (Bali Post) Jimly Asshiddiqie dikabarkan mengajukan surat pengunduran diri dari Hakim Konstitusi (MK), efektif November 2008. Kabar itu beredar luas di kalangan wartawan melalui pesan singkat. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menolak memberi keterangan mengenai bakal mundurnya anggota hakim konstitusi Jimly Asshiddiqie mulai 1 November 2008. ‘’Saya tidak akan memberikan keterangan, nanBali Post/dok ti pada suatu saat disampaiJimly Asshiddiqie kan ke pers,’’ katanya, Senin (6/10) kemarin. Hal senada dikatakan Kepala Subbag Media Massa MK Heru Setiawan, yang mengatakan dirinya belum tahu informasi itu. ‘’Tetapi tunggu saja minggu ini,’’ katanya. Jimly Asshiddiqie yang juga sebagai pakar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) menjabat sebagai Ketua MK selama dua periode, yakni 2003-2006 dan 2006-2009. Pada pemilihan Ketua MK belum lama ini, posisinya digantikan oleh hakim konstitusi yang baru dari DPR, Mahfud MD. (ant)

Pemkab Bangli

Bukan Balas Jasa KEBIJAKAN politik yang sering mendasari lahirnya program pemerintahan, cenderung menimbulkan masalah di lapangan. Umumnya kelompok masyarakat yang berada di luar jalur politik sang penguasa sering merasa tersisih. Sebaliknya yang menjadi pendukung kekuasaan banjir bantuan. Kenyataan seperti ini masih sering terjadi karena gagalnya pejabat publik melepaskan atribut politiknya setelah berkuasa. Kondisi ini disebabkan banyak alasan. Di antaranya kebijakan-kebijakan politik atas nama pemerintahan sering kali berbau balas jasa, sehingga peningkatan sarana pembangunan sering kali mengarah pada kelompok masyarakat yang menjadi basis massa politik penguasa. Gaya mengelola pemerintahan semacam ini harus segera dievaluasi karena jelas-jelas menimbulkan reaksi tak simpatik dari publik. Mencermati hasil-hasil jajak pendapat Bali Post di Bangli, jelas masih terlihat bahwa sebuah kebijakan yang menyangkut rakyat kecil sering kali memicu pro dan kontra. Di satu pihak ada yang mengaku sudah merasakan program pemerintahnya, sedangkan di pihak lain ada yang merasa tak merasakan ada kepedulian dari pemerintahnya. Logikanya dalam urusan pelayanan publik, halhal yang sifatnya menyangkut pelayanan umum harus digarap maksimal. Masih tingginya keluhan pada layanan kesehatan dan penjagaan lingkungan di Kabupaten Bangli, misalnya layak dijadikan pelajaran. Masalahnya, dua hal ini kini sedang menjadi beban hidup dan ancaman bagi kehidupan warga. Hal.19 Sering Bermasalah


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.