HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
MINGGU PAING, 8 FEBRUARI 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Ranperda Terkatung-katung
Susahnya Tertibkan Jalur Hijau
Aparat Terlibat, Pemerintah Setengah Hati Pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang kawasan hijau terbuka atau jalur hijau di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sepertinya sulit dihindari. Buktinya, vila dan ratusan rumah tinggal dan tempat usaha sudah berdiri kokoh di beberapa kawasan yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau.
DPRD Badung mensinyalir sedikitnya 25 kasus vila melanggar jalur hijau terjadi di wilayahnya. Sekretaris Komisi A, I Wayan Suweca, mengungkapkan jumlah itu didapat berdasarkan pengamatan langsung dan laporan dari masyarakat. Yang disebut tadi baru pelanggaran oleh bangunan berupa vila, belum termasuk pelanggaran oleh bangunan lainnya. Yang membuat DPRD makin geram, pelanggaran yang terjadi justru tidak terpantau pemerintah. Bahkan dalam hal ini, birokrat Badung dituding ikut andil melakukan pelanggaran den-
gan mengeluarkan izin vila bersangkutan. Kasus terkini yaitu vila dengan IMB No.1359 tahun 2007 di Banjar Jempinis Desa Pererenan, Mengwi. Sampai sekarang, eksekutif dan legislatif Badung masih adu argumen mengenai keberadaan vila ini. Eksekutif mengatakan tidak masalah sementara Dewan bilang melanggar jalur hijau. Lantas bagaimana dengan vila lainnya? Kepala Dinas Cipta Karya, I Ketut Suwandi, justru balik mempertanyakan data yang dibeberkan Suweca. Dia mengaku tidak tahu soal 25 vila pencaplok
jalur hijau di Badung. Bahkan, dia dengan tegas menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk vila di kawasan jalur hijau. Karena sama-sama ngotot, Suweca menyatakan segera melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait seperti DCK dan Satpol PP Badung. Kata dia, eksekutif akan dimintai keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan ini. Termasuk juga kemungkinan menjerat pejabat publik bersangkutan atas sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal.19 Melanggar Perda
NOMOR 172 TAHUN KE 61
SEJAK 1948
BPM/dok
JALUR HIJAU - Papan jalur hijau tampak merana karena selalu diserobot untuk permukiman.
PELANGGARAN terhadap jalur hijau juga marak di Tabanan sejak beberapa tahun belakangan. Pelanggaran ini kerap dikeluhkan oleh para wakil rakyat dalam berbagai persidangan di DPRD Tabanan. Di antaranya disoroti sejumlah jalur hijau berdiri bangunan. Bahkan, investor banyak yang mencaplok jalur hijau. Anggota DPRD Tabanan, I Ketut Loka Antara, banyak menyoroti jalur hijau yang telah berubah menjadi hitam di Selemadeg Timur karena tidak tegasnya penegakan aturan dari pihak eksekutif. Demikian pula pelanggaran jalur hijau di Penebel. Bahkan, banyak papan jalur hijau yang tiba-tiba hilang karena berdiri sejumlah bangunan. Dewan menuduh aksekutif tidak mampu menegakkan aturan yang telah dibuatnya. Memang terkesan perda jalur hijau yang telah dibuat terdahulu tidak bertaring. Di sisi lain, Bupati Tabanan N. Adi Wiryatama membantah pihaknya tidak mampu menegakkan aturan. Masalah tanah, kata dia, memang sangat pelik dan pihaknya sangat sulit untuk melarang masyarakat melarang pada lahan miliknya sendiri. Hal.19 Dibiarkan Mengambang
Ombak Mengganas di Buleleng
Rekening Liar Jadi Dana Taktis
Puluhan Rumah Hancur Singaraja (Bali Post) Ombak besar yang terjadi sejak Kamis (5/2) sore hingga Sabtu (7/2) kemarin di perairan Buleleng, makin ganas. Puluhan rumah warga di tepi pantai Desa Bungkulan Kecamatan Sawan dan di sejumlah desa di Kecamatan Buleleng serta Kecamatan Seririt, Sabtu kemarin, di-
laporkan rusak parah. Air laut yang meluap ke daratan juga membuat ratusan hektar sawah di tepi pantai terendam dan diperkirakan akan mengalami gagal panen. Puluhan pohon kelapa juga hanyut terseret gelombang pasang. Hal.19 Harus Mengungsi
BPM/kmb15
OMBAK - Ombak besar membuat rumah rusak dan pohon kelapa bertumbangan di perairan Buleleng.
Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan pengusutan rekening liar di sejumlah departemen dan lembaga negara. Berdasarkan temuan di lapangan, uang dari rekening liar itu banyak dijadikan dana taktis institusi tersebut. Demikian kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M. Jasin, di Jakarta, Sabtu (7/2) kemarin. KPK belum bisa mengungkapkan departemen atau lembaga negera yang dimaksudkannya tersebut. Alasannya, semuanya masih dalam penelitian serta kajian tim khusus penanganan rekening liar. Tetapi modus yang banyak ditemukan yakni dengan membentuk yayasan di instansi tersebut. Kemungkinan motif ini ditempuh, agar tak mudah ditelusuri lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan. ‘’Kami masih terus melakukan penelusuran dan pendalaman. Tunggu saja, pasti yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan penggunaan rekening liar tersebut akan ditindak sesuai hukum yang berlaku,’’ tegas Jasin. (kmb3)
Penyandang Dana Kerusuhan Ditangkap
LENSA
Akbar, Cosmas, dan Bomer Diduga Terlibat Jakarta (Bali Post) Pemeriksaan tersangka kasus unjuk rasa anarkis di gedung DPRD Sumut yang berakhir rusuh memasuki babak baru. Dua penyandang dana kerusuhan itu ditangkap dan ditahan penyidik Poltabes Medan dan Polda Sumut.
BPM/ant
ROBOT - Seorang pelajar SLTA melakukan uji coba robot rakitannya dalam kompetisi robot Lego Mindstorm NXT tingkat pelajar di Kampus Universitas Indonesia, Sabtu (7/2) kemarin.
DAERAH
2
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga Ketua Dewan Kehormatan KPU Pusat, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengharapkan Pemilu 2009 sukses karena sangat menentukan. Ini pemilu terakhir masa transisi. Jika gagal, demokrasi tinggal nama saja. Ia mengakui banyak pihak yang khawatir dengan Pemilu 2009. Mengapa?
HIBURAN
18
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Abubakar Nataprawira di Jakarta, Sabtu malam (7/2) kemarin, mengatakan kedua penyandang dana itu Djumongkas Hutagaol dan Tahan Panggabean. Djumongkas diduga melanggar pasal 146, 170, 160 jo 55 KUHP degan modus mendanai kegiatan unjuk rasa. ‘’Ia menyerahkan dana Rp 1,6 juta untuk aksi itu,’’ katanya. Tahan Panggabean diduga menjadi penyandang dana juga lalu membagi-bagi dananya kepada para pengunjuk rasa. Polisi belum dapat memastikan berapa dana yang
dikeluarkan Tahan Panggabean untuk mendanai unjuk rasa namun sejumlah tersangka yang ditahan polisi sebelumnya mengaku menerima uang Rp 20 ribu. Selain kedua tersangka, polisi pada Sabtu malam menahan tiga tersangka lagi yakni Martunggul Panjaitan dengan tuduhan menyediakan angkutan untuk massa, Masrul Simbolon dengan tuduhan mengumpulkan massa dan Erwin Josua Tarigan dengan tuduhan mengumpulkan massa. Sabtu siang tadi, polisi juga telah menahan delapan tersangka. Hingga kini, polisi te-
lah menahan 25 tersangka dan memeriksa 30 orang saksi. Tudingan Gus Dur Gus Dur dalam acara Kongkow Bersama Gus Dur di Jl. Utan Kayu No. 68 H, Jakarta Timur, Sabtu (7/2) kemarin mengatakan tragedi pemaksaan pembentukan Provinsi Tapanuli tidak terlepas dari campur tangan elite politik di Jakarta. Ia menuding mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Mantan Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara, dan Bomer Pasaribu ikut terlibat. “Sumatera Utara ngotot dimekarkan su-
BPM/dok
Akbar Tandjung
Cosmas Batubara
Bomer Pasaribu
paya ada Provinsi Tapanuli. Karena itu, orang kayak Akbar Tandjung, Cosmas Batubara dan Bomer Pasaribu kepingin (jadi politikus lokal) karena tidak punya pekerjaan di Jakarta,” kata
Meski unjuk rasa pada 3 Februari 2009 menghilangkan jiwa Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat, kata dia, tidak serta merta aspirasi pembentukan Provinsi Tapanuli harus dipadamkan. Paling
mendesak dilakukan adalah evaluasi menyeluruh dan komprehensif atas kelayakan pembentukan provinsi baru tersebut. Hal.19 Buat Hiburan
Pemilu
Cetak Surat Suara Terancam Molor Nama Pramono Anung Tak Nongol Jakarta (Bali Post) Cetak perdana surat suara yang bakal di-launching Minggu (8/2) ini, teracam molor. Ini gara-gara enam partai politik hingga Sabtu malam kemarin, tidak hadir saat validasi akhir surat suara. Enam parpol yang absen
adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Pembangunan (Pakar Pangan), dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia. “Saya harap dengan masalah ini tidak mempengaruhi tahapan-tahapan
berikutnya. Tetapi bisa saja launching tertunda. Kita terus berusaha untuk menghadirkan mereka,” kata anggota KPU Andi Nurpati di Gedung KPU, Sabtu (7/2) kemarin. Dikatakannya, KPU akan senantiasa koordinasi untuk menghadirkan parpol yang
tidak hadir tersebut. Apalagi waktunya terbatas. ‘’Kami akan minta pimpinan parpol mendelegasikan bawahannya untuk memvalidasi. Kami tunggu sampai malam ini atau Minggu ini,” ujarnya. Hal.19 Pramono Anung
Peta Politik 2009 (2-Habis)
Independensi Desa Pakraman Makin Rapuh
FILM “The Detours to Paradise” (TDtP) yang dibintangi Lola Amaria akan dirilis pada Maret 2009 di Taiwan. Di film itu, Lola tampil sebagai sebagai tenaga kerja Indonesia. “Rilis di Taiwan awal Maret, tapi Februari ini saya sudah mau berangkat ke sana untuk pers conference, roadshow sekalian jumpa fans,” ujar Lola. Apa komentarnya soal film ini?
Asas rahasia dalam konteks pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) tergusur dalam Pemilu 2009. Asas rahasia tersisih oleh praktik pengkavlingan suara di tingkat kelompok desa pakraman, banjar adat termasuk kelompokkelompok tradisinal dan modern. Pengkondisian satu pilihan politik pada satu figur ini telah membuat pemilu legislatif menghancurkan indenpendesi desa pakraman dalam politik.
LEBURNYA identitas indenpendensi desa pakraman dalam pengelolaan politik, menurut pengamat politik Prof. Dr. I Nyoman Budiana dan Nayaka Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP), Dewa Ngurah Swastha, telah menyuburkan budaya praktik pragmatis dalam pengelolaan politik. Pemilu 2009 yang menonjolkan pertarungan figur telah menyeret desa pakraman pada peleburan sikap independensi. Sejak bertahun-tahun desa pakraman yang ditabukan mengelola politik secara praktis kini malah secara terbuka melakukan politik praktis. Hal.19 Peran Politik
Basis PDI-P Basis Golkar Campuran Parpol
Grafis:Tamiarta
PETA - Pemetaan wilayah Bali berdasarkan jabatan politis.