HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
JUMAT UMANIS, 10 OKTOBER 2008
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Perbup Belum Dicabut
FAKTA
DPRD Bali Segera Panggil Bupati Geredeg DPRD Bali mengagendakan pemanggilan Bupati Karangasem Wayan Geredeg, Senin (13/10), terkait belum dicabutnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2008. Sebelumnya Gubernur Bali Drs. Made
Mangku Pastika dalam surat 188.34/6810/Hk meminta Bupati Geredeg mencabut Perbup karena tak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi. ‘’Suratnya sudah diteken Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa, B.A.,’’ kata
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Wayan Sutena, S.H., Kamis (9/10) kemarin, di Renon. Selain itu, akan diundang Karo Hukum, Kadis PU, Ketua Bappeda Bali dan Kepala Bappedalda Bali berkaitan merebaknya pelang-
Mangku Pastika Saya telah menurunkan tim verifikasi untuk mencari data secara seksama ke lokasi Bukit Mimba. Sekarang tim masih bekerja dan belum ada laporan tentang hasilnya.
Bali Post/edi
BINTANG - Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan menyematkan bintang Kartika Ekapaksi Nararya kepada prajurit terbaik Kodam IX/Udayana di sela-sela peringatan HUT ke-63 TNI, Kamis (9/10) kemarin.
garan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali. Dalam surat Gubernur tersebut, Bupati Geredeg diberikan waktu seminggu sejak 17 September, untuk mengambil langkah-langkah sesuai kewenangan. Jika tidak
Sutena Mestinya Bupati Geredeg tak mengabaikan surat peringatan Gubernur Bali tersebut. Jika peringatan itu diabaikan, akan ada dua pintu bagi Bupati Karangasem.
Denpasar (Bali Post) Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan menyatakan Bali dalam kondisi kondusif. Laporan dari intelijen dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Pulau Dewata ini aman-aman saja. Oknum atau kelompok yang mencoba melakukan infiltrasi negatif hingga terorisme tidak ada. ‘’Semoga damai-damai saja di Bali. Dengan hati yang mendalam kami memohon tidak ada lagi episode Bom Bali III,’’ kata Pangdam usai HUT ke-63 TNI di Lapangan Puputan Margarana, Kamis (9/10) kemarin. Pada upacara apel bersama yang dihadiri Gubernur Bali Mangku Pastika, Ketua DPRD IB Wesnawa, Kapolda Bali Irjen T. Ashikin, Pangdam Hotmangaradja Pandjaitan bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Sementara Komandan Upacara Letkol (P) Umar Patu Rohman. Bali Post/ap
Fundamen Kebersamaan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam menegaskan, mencairnya makna kedaulatan dan fundamen kebersamaan dalam era perkembangan global dewasa ini, harus disikapi dengan arif oleh TNI dan segenap masyarakat Indonesia. Dengan sikap penyegaran dan pencerahan, prajurit TNI hendaknya mampu sebagai pelopor bersama dengan komponen bangsa lainnya untuk mencegah dan mengurangi dampak dari efek buruk era globalisasi itu. Hal. 19 Kebangkitan Nasional
2
PENYELESAIAN empat proyek milik Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung terancam molor. Tak jelas, apa pertimbangannya empat proyek bernilai miliaran rupiah itu baru duluncurkan. Padahal tahun anggaran 2008 tinggal tiga bulan lagi, sehingga besar kemungkinan proyek itu tuntas tidak tepat waktu.
4
PENGERUKAN bukit di kawasan Tamblingan, Desa Munduk Kecamatan Banjar, Buleleng secara liar dikhawatirkan makin meluas jika Pemkab Buleleng tak segera mengambil tindakan penertiban. Beberapa bulan lalu, lokasi penggalian tak lebih dari dua lokasi. Kini, lokasi penggalian sudah mencapai lebih dari sepuluh titik.
GAYA HIDUP
rencana detail tata ruang kawasan pariwisata Candidasa. Menurut Sutena, mestinya Bupati Geredeg tak mengabaikan surat peringatan Gubernur tersebut. Hal. 19 Jatuhkan Sanksi
Geredeg Tidak khawatir dengan sanksi hukum terkait tak dicabutnya Perbup. Sebab, usulan perubahan RDTR itu sesuai prosedur.
Kawasan Hulu Bali Rapuh
Bali Tetap Kondusif
KABUPATEN
ada tanggapan Bupati, akan diteruskan kepada Mendagri untuk membatalkan Perbup Karangasem Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan alokasi penggunaan lahan blok I di kawasan efektif pariwisata Padangbai mengenai
LINGKUNGAN
Pangdam IX/Udayana:
KOTA
NOMOR 56 TAHUN KE 61
SEJAK 1948
18
SETIAP wanita pasti sangat cemas jika terserang selulit. Gangguan pada kulit ini timbul karena timbunan lemak di bawah kulit, berupa guratan-guratan berwarna putih atau stretch mark seperti retakan. Hal ini tentu saja membuat wanita jadi tidak percaya diri. Benarkah tidak sulit mencegah selulit? Caranya?
EKONOMI - Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah), Miranda Gultom dan Sofyan Jalil saat konferensi pers terkait ekonomi Indonesia, Kamis (9/10) kemarin.
Longgarkan Aturan ’’Buy Back’’ Jumat Ini BEI Dibuka Kembali
Jakarta(Bali Post) -
Pemerintah memutuskan membuka kembali transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (10/10) hari ini. Rencananya, perdagangan indeks harga saham gabungan (IHSG) akan mulai ditransaksikan sejak perdagangan sesi pertama. Atas hal itu, pemerintah telah menyiapkan lima jurus penyelamatan pasar modal terkait sentimen negatif bursa global. ‘’Kami terus menjaga integritas pasar modal dengan melakukan beberapa tindakan, sehubungan dengan pembukaan kembali bursa saham besok pagi,’’ ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Kamis (9/10) kemarin. Sebelumnya, perdagangan di lantai bursa Rabu (9/10) lalu pada pukul 11.06.14 WIB dihentikan sementara oleh direksi BEI. Ini dilakukan sehubungan terjadinya panic selling (aksi jual besar-besaran - red) seiring sentimen atas penurunan indeks di bursa global. Lima Langkah Menkeu menuturkan, pe-
merintah telah menempuh lima langkah untuk menyelamatkan pasar modal. Diharapkan adanya aturan itu mampu memberikan situasi yang kondusif dan ketenangan sekaligus memberikan kepercayaan kembali terhadap para pelaku pasar. Lima langkah tersebut; dihapusnya aturan market to market untuk surat utang yang dimiliki perbankan. Aturan baru tersebut telah disepakati dengan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Dengan begitu, bank lebih mudah mengurus portofolionya surat utangnya. Langkah kedua,
melonggarkan aturan terkait dengan aturan buy back oleh seluruh emiten di bursa. Langkah ketiga, menambah likuiditas melalui belanja kementerian dan lembaga. Pemerintah akan mengoperasikan APBN untuk menambah likuiditas di pasar dengan cara mendorong belanja. Keempat, pembelian saham BUMN yang terkoreksi tajam padahal fundamentalnya baik melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Depkeu. Langkah kelima adalah penegakan hukum oleh Bapepam dan SRO terhadap para pelaku pasar yang telah melanggar
aturan. Mengenai hal tersebut, menurut Menkeu, karena otoritas bursa dan badan pengawas pasar modal menengarai anjloknya indeks tidak hanya dipengaruhi sentimen global. ‘’Ada juga faktor-faktor yang tidak wajar,’’ katanya. Menurutnya, ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kondisi krisis ekonomi global dengan cara short selling dan mengembuskan rumor gagal bayar emiten Group Bakrie. Sri Mulyani mengatakan, pembentukan harga saat indeks terjun bebas kemarin tidak mencerminkan pembentukan harga yang wajar. Sebab, mekanisme pasar tidak wajar. ‘’Ada kepanikan dan tingkah laku tidak wajar karena ketidakpastian pasar global,’’ tandasnya. (kmb1)
Bagir Segera Kejakgung Turun Lagi ke Banyuwangi Diberhentikan Siapkan Pemeriksaan Ratna Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan surat keputusan presiden tentang pemberhentian Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan sebagai hakim agung. ‘’Sebenarnya tidak perlu diributkan soal pensiunnya Bagir Manan,’’ kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (9/10) kemarin. Kata Mensekneg, proses tersebut sesuai dengan UU Mahkamah Agung yang menyatakan usia pensiun ketua Mahkamah Agung dan hakim agung adalah 67 tahun. ‘’Tidak perlu diributkan soal pensiunnya Pak Bagir Manan. Begitu rancangan UU belum selesai, masih dibahas di DPR maka UU yang lama yang masih berlaku, yang mengatakan bahwa hakim agung dan ketua MA akan pensiun dalam usia 67 tahun,’’ katanya. Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan surat keputusan presiden berkaitan dengan Bagir Manan yang telah memasuki usia pensiun sebagai Ketua MA. Hal. 19 Usia Pensiun
Banyuwangi (Bali Post) Tim Kejaksaan Agung (Kejakgung) yang menangani kasus korupsi Lapangan Terbang (Lapter) Blimbingsari kembali turun ke Banyuwangi. Kedatangan para jaksa senior ini akan menyiapkan pemeriksaan tiga tersangka jilid kedua. Salah satunya adalah Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari. Selain Bupati Ratna, dua tersangka lain masing-masing mantan Kepala Bagian Umum Pemkab Banyuwangi yang kini menjabat Kepala Dinas Peternakan Budiyanto dan mantan Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi Bambang Wahyudi. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah tujuh tersangka pertama mulai dijebloskan ke tahanan kejaksaan. Sebelum memeriksa ketiga tersangka, tim penyidik Kejaksaan Agung harus merampungkan berkas penyidikan tujuh tersangka jilid pertama. ‘’Targetnya, November mendatang BAP ketujuh tersangka itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Setelah itu kami mulai memanggil tiga tersangka baru, terma-
suk Bupati Ratna,’’ kata Ketua tim Kejaksaan Agung Mohamad Anwar, Kamis (9/10) kemarin. Namun, Anwar mengaku belum memohon izin pemeriksaan Bupati Ratna Ani Lestari kepada Presiden. ‘’Kami selesaikan tahap pertama ini dulu,’’ katanya lagi. Pemeriksaan tersangka jilid pertama akan menjadi acuan pada pemeriksaan pada jilid kedua nanti. Pasalnya, kasus ini masih ada rentetannya dari tahun 2002-2007. Sejak Rabu (8/10) hingga Kamis (9/ 10) kemarin, tim Kejaksaan Agung kembali memeriksa tujuh tersangka pada jilid pertama. Masing-masing mantan Bupati Banyuwangi Samsul Hadi, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi Nawolo Prasetyo, mantan Pelaksana Tugas kepala BPN Suharno, mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sujiharto, mantan Kepala Bagian Perlengkapan Sugiharto, mantan Camat Kabat Sugeng Siswanto dan mantan Kepala Desa Pengantigan Effendi. Hal. 19 Enam Orang
TIDAK salah kalau masyarakat Bali menjadikan lingkungan, masalah utama mereka. Hal itu ditunjukkan jajak pendapat Bali Post yang diadakan di seluruh Bali (BP, 18/97/10). Polling itu menunjukkan tujuh dari sembilan kabupaten/kota yang ada menjadikan lingkungan sebagai masalah utama yang perlu segera mendapat perhatian serius. Desakan itu makin urgen untuk segera ditindaklanjuti menyusul banjir yang menimpa Denpasar, Badung dan Gianyar. Banjir kini menjadi ancaman bagi warga di daerah hilir. Tak hanya wilayah perkotaan, sejumlah desa di Bali kini menjadi daerah rawan banjir. Volume dan intensitas banjir pun terus meningkat. Ini merupakan kesalahan mengelola lingkungan dan keserakahan mengeksploitasi alam Bali demi memanjakan investor. Menghindari bencana banjir menjadi bencana rutin bagi krama Bali, evaluasi kebijakan dan redesain pengelolaan alam Bali mendesak dilakukan. Banjir bandang yang menyapu sejumlah ruas jalan di Denpasar dan sejumlah wilayah di Gianyar diakui sebagai banjir terburuk sepanjang tahun. Arus air bah ini dikategorikan amat deras karena mampu meratakan perumahan dan menghanyutkan mobil. Isyarat alam ini mengindikasikan bahwa setiap tahun volume banjir di Bali terus mengganas. Auditor Green Globe Ir. A.A. Raka Dalem, M.Sc. mengatakan laju air permukaan yang demikian hebat merupakan indikasi kehancuran di kawasan hulu. Perombakan kawasan hulu secara membabi buta telah membuat sungai mengalami pendangkalan hebat. Sisa-sisa perombakan kawasan hulu untuk investasi membuat tanah-tanah pegunungan labil. Akibatnya air berlumpur menjadi bagian yang hanyut di sungai dan menimbulkan pendangkalan. Kondisi ini makin parah ketika kayu hutan diganti dengan tanaman produktif berumur pendek. Akibatnya curah hujan tak tertampung dan menjadi air permukaan. Risiko dari kesalahan Bali mengelola alamnya diprediksi akan semakin fatal. Pada musim hujan Bali akan kebanjiran dan saat musim kemarau mata air akan mengering. Untuk itu, Dekan FMIPA Unud ini menyarankan pejabat publik di Bali segera melakukan reorientasi kebijakan dan melakukan gerakan terpadu dalam menyelamatkan daerah aliran sungai (DAS). Hal. 19 Air Permukaan