HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SABTU KLIWON, 11 JULI 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 90.000 ECERAN Rp 3.500
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Pilpres
Tim Mega-Pro Mulai Ungkap Kecurangan Jakarta (Bali Post) Keunggulan sementara SBY-Boediono dalam pilpres disikapi berbeda oleh Golkar dan PDI-P. Golkar melalui ketua umumnya, Jusuf Kalla, telah memberi ucapan selamat kepada SBY. Demikian pula sejumlah pengurus DPP Golkar menggagas percepatan munas untuk memperbarui pimpinan partai.
SOLUSI Kagumi Konsep ’’Ajeg Bali’’ Denpasar (Bali Post) Ajeg Bali merupakan konsep yang sangat berguna bagi orang Bali, terbukti dari kehadirannya yang mampu memicu dan mendorong masyarakat untuk mendiskusikan apa yang dimaksud dengan kebudayaan Bali yang baik dan apa yang baik buat kebudayaan Bali. Hal tersebut disampaikan dua sarjana Australia, A/Profesor Jeff Lewis (dosen RMIT University) dan Belinda Lewis (Monash University) Melbourne, Australia, dalam kuliah umumnya di Program Kajian Budaya Unud, Jumat (10/7) kemarin. Kuliah yang dibuka Dekan Fakultas Sastra Unud Prof. Ardika dan dipandu juru bahasa Dr. I Nyoman Darma Putra, dihadari 50 mahasiswa serta didampingi Ketua Program Prof. Made Suastika. Pada saat kuliah umum itu, Jeff dan Belinda Lewis juga memperkenalkan buku barunya tentang Bali yang berjudul ‘’Bali’s Silent Crisis; Desire, Tragedy, and Transition’’ (Krisis Bali yang Dipendam; Hasrat, Tragedi, dan Transisi). Usai diskusi di Fakultas Sastra Unud, Jeff dan Belinda mengunjungi Gedung Pers Bali Ketut Nadha. Ia menyerahkan bukunya kepada Pimpinan Kelompok Media Bali Post Satria Naradha yang banyak dijadikan sumber dalam menulis tentang ajeg Bali. ‘’Kami kagum akan konsep ajeg Bali. Karenanya harus terus digelindingkan lewat berbagai tindakan nyata dalam pemberdayaan masyarakat,’’ kata Jeff Lewis. Buku yang terbit di Amerika ini berisi analisis mendalam dengan pendekatan kajian budaya berbagai persoalan sosial budaya yang dihadapi Bali dalam proses perubahan akibat globalisasi dalam 30 tahun terakhir. Menurut Jeff dan Belinda, dalam tiga dekade terakhir, Bali mengalami banyak perubahan yang disebabkan berbagai hal, termasuk globalisasi dan serangan terorisme. Hal. 19 Budaya Luar
Bali Post/ist
BUKU - Jeff Lewis dan Belinda Lewis menyerahkan buku kepada Satria Naradha. Pimpinan Kelompok Media Bali Post itu banyak dijadikan sumber dalam buku ‘’Bali’s Silent Crisis; Desire, Tragedy, and Transition’’.
KOTA
2
KONTROVERSI pengerukan pasir di kawasan Pantai Geger belum berakhir. Setelah lama berselang, DPRD Badung dalam rapat Panitia Anggaran yang digelar Jumat (10/7) kemarin mempertanyakan seputar penjualan pasir pantai yang menjadi masuk ke wilayah kabupaten terkaya di Bali ini. Hasil penjualan masih belum jelas. Pertanyaan soal penjualan pasir Pantai Geger yang digunakan untuk proyek penataan Pantai Kuta ini kembali mencuat setelah eksekutif membeberkan rancangan anggaran perubahan tahun 2009. Lalu apa jawaban eksekutif?
KABUPATEN
Namun tidak demikian halnya dengan PDI-P. Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) terus mengungkap sejumlah kecurangan yang terjadi selama pilpres 2009
dan siap menghadapi gugatan hukum atas temuan tersebut. Sekretaris Timkamnas Megawati-Prabowo, Fadli Zon, Jumat (10/7) kemarin mengungkapkan, selain 5,8 juta data pemilih ganda yang berhasil di-
yang cacat hukum,’’ katanya. Selain itu, Timkamnas Mega-Prabowo juga akan mempertanyakan suara dari 69.000 TPS yang ditiadakan KPU karena berpotensi suara di 69.000 TPS tersebut disalahgunakan. Tidak itu saja, Timkamnas Mega-Prabowo juga mempertanyakan keseriusan KPU memutakhirkan DPT pascapenemuan DPT ganda. Hal. 19 25 Unit
KPU Siap Hadapi Gugatan Jakarta (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap menghadapi gugatan sengketa pemilihan presiden 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada Biro Hukum KPU untuk melengkapi data yang diperlukan jika ada gugatan sengketa pilpres. ‘’Walaupun tidak mengharapkan ada gugatan sengketa, tetapi kalau memang ada, KP sudah siap,’’ kata Hafiz, Jumat (10/ 7) kemarin. Kepada pasangan caprescawapres dan tim sukses masing-masing diminta mengajukan gugatannya melalui jalur hukum yang ada yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. KPU memberi batas waktu gugatan 3 x 24 jam setelah pengumuman rekapitulasi
manual. ‘’Jika tidak ada gugatan, KPU segera menetapkan pasangan calon pemenang pilpres 2009,’’ tegasnya. Pada bagian lain, Hafiz menegaskan bahwa KPU telah menutup pusat tabulasi suara melalui SMS, kendati penghitungan yang dilakukan belum tuntas. Hingga tabulasi suara melalui SMS ditutup, suara yang masuk baru mencapai 18.908.132, dengan posisi teratas SBY-Boediono (61,7 persen), Mega-Prabowo (28,6 persen), dan JK-Wiranto (9,8 persen).Menurutnya, dengan ditutupnya tabulasi SMS, KPU dapat lebih fokus pada rekapitulasi manual tanggal 22 hingga 24 Juli mendatang. Sebenarnya, kata Hafiz, sejak awal KPU tidak menginginkan tabulasi suara melalui SMS. Hal. 19 Dibantu Pendanaan
SBY Naikkan Anggaran TNI 20 Persen
Bali Post/ant
MENAIKI PANSER - Presiden Yudhoyono didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menaiki salah satu dari 40 Panser seusai serah terima dari PT Pindad ke Departemen Pertahanan, Jumat (10/7) kemarin.
Golkar Belum Bersikap
Kasus Antasari Kurang Alat Bukti
Jakarta (Bali Post) Ketua DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI Perjuangan berharap bisa menjadi oposisi bersama Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra dan Partai Hanura. Saatnya Golkar bisa menunjukkan eksistensinya sebagai partai besar yang telah lama menjadi bagian bangsa Indonesia. ‘’’Ya, kami harap Golkar mau bersama kami sebagai oposisi. Karena bagaimana pun menjadi oposisi atau tidak merupakan hak otonom Partai Golkar untuk memposisikan diri bagi pemerintahan mendatang,’’ katanya, Jumat (10/7) kemarin. Sementara itu, Partai Golkar sampai saat ini belum menentukan sikap apakah akan menjadi oposisi pemerintah apabila hasil penghitungan suara resmi KPU menetapkan calon presiden Jusuf Kalla (JK) kalah pada pilpres 2009. ‘’Konsep oposisi itu kan ada pada sistem parlementer dan kalaupun oposisi dibentuk, harus ada
Jakarta (Bali Post) Meski belum mengeluarkan penetapan, Mahkamah Agung (MA) sudah memastikan persidangan bagi Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar di PN Jakarta Selatan. Alasannya, perencanaan pembunuhan terhadap Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen di kawasan Jakarta Selatan. Begitu pula dengan para saksi yang banyak berdomisili di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MA Abdul Kadir Mappong di Jakarta, Jumat (10/7) kemarin. Namun, tanbahnya, hingga saat ini MA belum memutuskannya. Pasalnya, hingga kini pengadilan belum juga menerima pelimpahan berkas penuntutannya. Tetapi hal itu tetap perlu dibicarakan dengan Ketua MA Harifin A Tumpa. Sementara itu, Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, berkas Antasari belum dilimpahkan ke pengadilan karena kejaksaan masih ada kekurangan alat-alat bukti. Hal. 19 Terus Digali
PDI-P Ajak Golkar Oposisi kabinet bayangan,’’ kata Tim Sukses JK-Wiranto, Indra J Piliang, Jumat kemarin, usai diskusi publik bertema ‘’Mengukur Kualitas Pilpres 2009'’. Selain PDI-P, Hanura juga mengajak Golkar untuk bergabung. Juru bicara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jogi Suhandoyo mengatakan, Golkar harus bersikap kesatria untuk tampil memposisikan diri sebagai oposisi, sebagai penyeimbang bagi pemerintah mendatang. ‘’Apalagi Golkar kan partai yang sudah lama, partai besar, yang seharusnya dapat menghargai keberadaannya secara lebih terhormat dengan menjadi oposisi bersama PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura,’’ tuturnya. Pijakan untuk menjadi oposisi, lanjut Suhandoyo, sudah ada sebelumnya berupa koalisi besar antara PDI Perjuangan dan Golkar dan kini akan didukung Gerindra dan Hanura. Hal. 19 Belum Besikap
MA Vonis Bebas Muchdi Pr.
4
WALAU Gubernur Bali telah menggelontor bantuan kepada desa pakraman yang salah satu tujuannya meningkatkan sumber daya manusia, tidak banyak desa pakraman yang menggelar pasraman sesuai dengan harapan Gubernur yang telah memberikan bantuan itu. Bahkan, sejumlah bendesa adat terangterangan mengatakan tidak ingin menggelar pasraman dan memilih bantuan itu difokuskan untuk pembangunan fisik dan biaya piodalan.
sisir awal pekan ini, Tim MegaPrabowo juga berhasil menyisir 1.753 data pemilih ganda tambahan di akhir pekan. ‘’Temuan didapat di 69 kabupaten/kota di enam provinsi. Ini dapat menjadi hulu dari proses demokrasi
NOMOR 320 TAHUN KE 61
Muchdi Pr.
Bali Post/ant
Jakarta (Bali Post) Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung atas perkara pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi Pr. Dengan putusan tersebut, mantan Deputi IV Bidang Penggalangan Badan Intelijen Negara (BIN) bebas dari segela tuntutan terkait kasus tersebut. Pertimbangan penolakan kasasi itu, karena putusan PN Jakarta Selatan dinilai tidak keliru dalam penerapan hukum. ‘’Jaksa tidak dapat membuktikan pembebasan terdakwa Muchdi tidak murni. Sebaliknya, jaksa hanya menjelaskan sifat tidak murni tersebut,’’ kata juru bicara MA Hatta Ali, Jumat (10/7) kemarin. Selain itu, MA juga tidak mempertimbangkan hasil pembuktian pengadilan. Pasalnya, hasil pembuktian bukan alasan permohonan kasasi. Dengan putusan kasasi ini, terdakwa Mucdi Pr. menjadi bebas. Hal
itu merujuk kepada utusan pengadilan tingkat pertama yang telah membebaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Putusan kasasi Nomor 423K/Pid/2009 ini, ditetapkan majelis hakim agung yang diketuai Nyak Pa dengan anggota Muchsin dan Valerine J Krierkhoff. Sebelumnya, majelis hakim PN Jakarta Selatan memvonis bebas terdakwa Muchdi Pr. Ia dinilai tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan Munir. Atas putusan tersebut, JPU Cirrus Sinaga menyatakan keberatan. Setelah berkoordinasi dengan pimpinan kejaksaan, tim penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi. Atas putusan kasasi ini, Kejaksaan Agung melalui Kapuspenkum Jasman Panjaitan menyatakan belum menentukan sikap. Perkara itu sendiri belum masuk dalam pokok perkara saat dinyatakan tidak diterima hakim agung. Hal. 19 Peninjauan Kembali
Bandung (Bali Post) Pemerintah akan meningkatkan anggaran pertahanan mulai tahun 2010 sebesar Rp 7 triliun atau sekitar 20 persen dari anggaran tahun sebelumnya. Penambahan anggaran militer ini difokuskan pada penguatan alutsista dan modernisasi persenjataan TNI secara tepat dan terarah. ‘’Kita merencanakan, masuk dalam RAPBN nanti akan kita tambah Rp 7 triliun, sehingga akan mencapai Rp 40,6 triliun. Itu kenaikan lebih dari 20 persen. Secara sistematik, tahun demi tahun, kita menuju angka minimum essential force,’’ kata Presiden Yudhoyono saat memimpin rapat terbatas di ruang rapat kantor PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7) kemarin. Kunjungan singkat satu hari Presiden ke Bandung itu, sekaligus menyaksikan serah terima 40 unit panser APS2 6 x 6 buatan PT Pindad. Acara serah terima antara Direktur Utama PT Pindad kepada Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso berlangsung di Hanggar CN-235, PT Dirgantara Indonesia, Bandung. Presiden mengatakan dengan adanya proses pergantian anggota DPR pascatahun ini, maka akan ada percepatan proses pembahasan RAPBN 2010. Menurut SBY, dirinya akan menyampaikan pidato kenegaraan dan nota keuangan negara yang dipercepat pelaksanaan sekitar dua minggu dari biasanya yang dilaksanakan tiap tanggal 16 Agustus. Hal. 19 Usulan Anggaran
’’ Saya tidak ingin ada bisnisnya di lingkungan TNI lantas sistem persenjataan dan perlengkapan tidak sesuai dengan standar yang ada. Itu nyawa prajurit, jangan sampai membahayakan prajurit kita.’’