Bali Post - Selasa, 12 Mei 2009

Page 1

Bali Post

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA KLIWON, 12 MEI 2009

DPRD Setuju Kaji Kewenangan Gubernur yang Terlalu Luas Denpasar (Bali Post) Kewenangan yang terlalu luas yang diberikan kepada gubernur pada Ranperda RTRWP menjadi sorotan tajam pada Seminar RTRWP Bali di Unud, Senin (11/5) kemarin. Atas sorotan itu, Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Ketut Adiputera, S.H. menyatakan Dewan juga komit mengkaji secara seksama kewenangan gubernur yang terlalu luas. Sebab, kewenangan yang terlalu luas di kemudian hari dikhawatirkan memunculkan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sementara itu, Ketua Bappeda Bali Nengah Suarca juga menyatakan akan membentuk tim untuk mengkaji ulang kajian akademis maupun pasal-pasal krusial dalam Ranperda RTRWP Bali. Mereka juga menyatakan siap mengakomodasi hasil seminar Unud ini demi penyempurnaan draf Ranperda RTRWP Bali. Suarca menyatakan selain membentuk tim, eksekutif juga sudah melaporkan ke pusat bahwa pembahasan RTRWP Bali akan molor karena adanya berbagai masukan masyarakat. Karena itu, pihaknya tak mematok

Bali Post/edi

5 Eksekutif dan legislatif harus membuka ruang publik dan memiliki kemauan untuk menyusun ulang kajian akademis. 5 Perda harus memberikan ke wenangan kolektif, bukan mem berikan mandat khusus pada jabatan secara berlebihan. 5 Pasal-pasal yang memiliki poten si multitafsir dan memberikan ke wenangan berlebihan atas jaba tan harus dicoret. 5 Pasal 61 tentang kewenangan menetapkan status pura, pasal 72 dan pasal 83 tentang kewenan gan gubernur menetapkan ODTW, ODTWK serta kawasan khusus harus dihapus. 5 Pasal 162 tentang kewenangan bupati untuk menentukan ODTW/ ODTWK harus dihapus. Sebab, hal ini memberikan hak berlebi han pada jabatan, sehingga me miliki ruang penyimpangan yang terbuka.

Nengah Suarca

target tahun 2009 ranperda ini harus selesai sebagaimana amanat UU Tata Ruang yang diberlakukan April 2007. Adiputera mengisyaratkan semua kajian hasil seminar, baik masukan filosofi maupun pasal-pasal akan disampaikan dalam rapat internal di Dewan. Bahkan, jika ada hasil rumusan tak jelas, pihaknya akan mengundang tim perumus dari Unud untuk diajak dengar pendapat menyempurnakan Ranperda RTRWP Bali. Hal.19 Para Tokoh

20 HALAMAN SEJAK 1948

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Seminar RTRWP Bali (1)

Rekomendasikan Rombak Kajian Akademis dan Pencoretan Pasal PEMBAHASAN RTRWP Bali 2009 yang melibatkan lintas pakar, Forum Guru Besar, lintas rektor perguruan tinggi se-Bali merekomendasikan sejumlah pemikiran kritis dalam konteks penyempurnaan RTRWP Bali. Sekitar 60 guru besar dan sejumlah rektor perguruan tinggi se-Bali serta LSM terlibat aktif dalam Seminar dan Fokus Group Discussion (FGD) yang menelorkan sejumlah rekomendasi kritis. Di antaranya

susun ulang kajian akademis RTRWP Bali, termasuk pencoretan sejumlah pasal yang berpotensi menjadi pasalpasal cek kosong. Seminar dan FGD yang digelar di lantai IV Fakultas Kedokteran Unud, Senin (11/ 5) kemarin berlangsung hangat dengan lontaran pemikiran kritis mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.30 wita. Usulan melakukan bongkar ulang kajian akademik dilontarkan Prof. Dr. Ir. Indayati Lanya,

NOMOR 261 TAHUN KE 61

M.S. dan pakar tata ruang Rumawan Salain. Mereka menuding dasar penyusunan kajian akademik ini mengabaikan sejumlah pedoman dasar dan UU yang berkaitan langsung dengan standar pemetaan ruang nasional. Bahkan, rujukan data serta pemetaan dalam kajian ini dinilai tak mewakili kondisi Bali saat ini. Mereka menyebutnya dengan data kedaluwarsa. Hal.19 Penataan Ruang

Bali Post/edi

TATA RUANG - Rektor Unud Prof. Bakta (kanan) saat pembukaan Seminar ‘’Mencari Solusi Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali 2009'’ di Kampus Unud, Senin (11/5) kemarin.

Lebih dari 60 Pasal Bermasalah

Denpasar (Bali Post) Ranperda RTRWP Bali mengandung banyak kelemahan. Dari 187 pasal yang ada, sedikitnya 60 pasal bermasalah. Demikian terungkap pada Seminar dan Focus Group Discussion (PGD) Ranperda RTRWP Bali, Senin (11/5) kemarin. Prof. Dr. Ing. Made Merta dan Prof. Dr. Dasi Astawa secara terbuka mengatakan kajian akademis yang menjadi referensi utama sesungguhnya tidak layak. Akibatnya, kesalahan Ranperda RTRWP Bali bukan saja pada substansi, tetapi struktur kalimat, cara penulisan dan penormaan — sebagaimana layaknya sebuah dokumen hukum — juga parah. Setelah melalui diskusi intensif yang melibatkan dua kelompok, Prof. Dr. N. Netera Subadiyasa dan Dr. Wayan P. Windia selaku perangkum memaparkan kajian, koreksi sekaligus masukan. Lebih dari 100 poin masukan yang diberikan oleh sekitar 30 akademisi yang dalam satu minggu ke depan akan dirumuskan lebih

lanjut oleh satu Tim Khusus yang ditunjuk oleh Rektor Unud. Dokumen inilah yang nantinya diserahkan kepada DPRD dan Pemprov Bali guna penyempurnaan Ranperda RTRWP. Perlu dicatat, lebih dari 60 pasal bermasalah yang sempat menjadi sorotan dari para akademisi dan kalangan LSM. Sorotan umumnya menyangkut lemahnya rumusan pasal yang berpotensi menimbulkan multitafsir, tidak lengkap perumusannya serta kontradiktif satu sama lain. Sebagian di antara pasal yang kontradiktif itu telah disajikan Bali Post dalam sebulan terakhir ini. Hal.19 Rumusan Konsep

Hercules Kecelakaan, Wings Air Pecah Ban Megawati Disebut KABUPATEN

5

KOTA

2

PROYEK lapangan tembak di Desa Sembung, Mengwi yang sempat diprotes warga, ternyata dikerjakan tanpa dokumen amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Badung. Padahal, amdal merupakan salah satu syarat untuk mengajukan izin mendirikan bangunan (IMB).

KABUPATEN

Jakarta (Bali Post) Pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara (AU) mengalami kecelakaan saat mendarat di Pangkalan Udara Sentani, Papua, Senin (11/5) siang kemarin. Kepala Penerangan Mabes TNI-AU Marsekal Pertama TNI FH Bambang Soelistyo mengatakan, kejadian itu disebabkan landing gear lepas saat pesawat akan melakukan pendaratan. ‘’Pesawat tinggal landas dari Biak dan tiba di Sentani sekitar pukul 11.30 WIB,’’ ungkapnya. Akibatnya, pesawat tidak dapat mendarat sempurna dan hingga kini masih berada di landasan Bandara Sentani. Sambil menunggu proses evakuasi, seluruh kru pesawat

menurunkan muatannya. Sementara Bandara Sentani ditutup sementara. Bambang menambahkan, pesawat C-130 Hercules berasal dari Skadron 32 Pangkalan Udara Abdurahman Saleh, Malang, dan ke Papua untuk misi bantuan logistik rutin. Ban Pecah Sementara itu, ban utama sebelah kiri bagian dalam pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 8384 pecah saat mendarat di Bandara Selaparang Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin kemarin pukul 15.57 wita. Namun pendaratan pesawat dengan rute penerbangan SurabayaMataram yang mengangkut

166 penumpang dan awak itu tetap berjalan normal karena ban lainnya berfungsi normal. Menurut petugas Airport Deputy Manager (ADM) Rudy, ban pesawat pecah saat mendarat dan sempat menimbulkan bunyi sehingga petugas bandara bersikap siaga. Sesaat setelah mendarat, pesawat jenis MD-82 yang pada lambungnya bertuliskan PKLMP itu langsung diarahkan ke apron untuk proses pergantian ban yang pecah. Ban utama pesawat bagian kiri dalam yang pecah itu merupakan jenis nine gear. ‘’Umur ban masih dalam batasan waktu penggunaan, ban itu bisa pecah mungkin karena faktor lain saat pendaratan,’’ ujarnya.

Rudy yakin ratusan orang penumpang di pesawat Wings Air yang mengalami ban pecah itu tidak mengetahui insiden tersebut, sehingga tidak terlihat tanda-tanda kepanikan. ‘’Saya kira para penumpang tidak tahu kalau ban pesawat pecah, mereka tidak panik dan terlihat normal-normal saja. Justru petugas apron di bandara yang mengetahuinya,’’ ujar Rudy. Stasion Manager Lion Air, Indra Apriamar, membantah adanya insiden ban pecah saat pesawat Wings Air itu mendarat di Bandara Selaparang. Namun, ketika ditanya mengapa ada pergantian ban di apron Bandara Selaparang, Indra mengatakan itu hanya pergantian ban skala biasa. (ant)

4

SETELAH sempat diboikot DPRD Jembrana seminggu lalu, sidang paripurna dengan agenda pembacaan LKPJ oleh Bupati Jembrana I Gde Winasa akhirnya dilangsungkan Senin (11/5) kemarin dengan dihadiri dan dibacakan langsung oleh Winasa. Tetapi Dewan masih tidak puas dengan LKPJ Bupati. Pasalnya, masih ada sejumlah anggaran yang belum cair, seperti insentif untuk para guru dan ADD yang dianggarkan dalam APBD hingga akan masuk triwulan II. Bali Post/ant

INDUSTRI

17

HINGGA kini peran perbankan nasional belum berpihak pada industri pertanian. Hal itu tercermin masih rendahnya alokasi kredit sektor pertanian dibandingkan sektor lainnya. Mengapa perbankan susah sekali mengucurkan kredit kepada para petani. Padahal banyak petani yang membutuhkan modal.

GAYA HIDUP

KECELAKAAN - Pesawat C-130 Hercules TNI-AU mengalami kecelakaan saat mendarat di Pangkalan Udara Sentani, Papua, Senin (11/5) siang kemarin.

Hatta Diutus SBY Temui Megawati

18

GURU Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Menaldi Rasmin mengatakan, perlu dilakukan pencegahan primer dalam mengantisipasi terjadinya penyebaran virus H1N1. Dikatakan, masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan yang kurang baik, terutama dalam upaya menjaga kesehatan, seperti merokok, kualitas udara yang makin buruk dan sebagainya. Apa lagi yang harus dilakukan sebagai antisipasi H1N1?

Bali Post/ant

TEMUI MEGA - Hatta Rajasa (tengah) didampingi Sekjen PDI-P Pramono Anung (kiri), dan Taufiq Kiemas usai bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati, Senin (11/5) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Mensekneg Hatta Radjasa kembali mendatangi kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Senin kemarin. Dia mengaku sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjembatani komunikasi politik SBYMega. Bahkan, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku dipanggil SBY di Cikeas sebelum menemui Mega. Kunjungan kedua kalinya ini, menurut Hatta, untuk melakukan komunikasi politik dari apa yang selama ini sudah terjalin. ‘’Ada komunikasi yang sangat baik, antara saya sebagai yang diutus oleh

Pak SBY untuk melakukan komunikasi politik dengan Pak Taufiq, Ibu Mega, Mas Pram, demi sesuatu yang besar buat bangsa dan negara,’’ akunya. Dalam hal ini, dia membantah komunikasi politik yang dilakukan membicarakan seputar koalisi Demokrat - PDI-P. Kalangan PDI-P berpendapat penjajakan komunikasi politik antara SBY-Mega dan kehadiran Hatta sebagai utusan SBY telah membuka jalan komunikasi antara PDI-P dengan Demokrat dan SBY. ‘’Ketika secara resmi Hatta Rajasa diutus oleh SBY, ini adalah awal komunikasi itu,’’ kata Pramono. Hal.19 Koalisi Besar

Terima Dana PT RNI

Jakarta (Bali Post) Ketika sejumlah parpol sibuk menggalang koalisi, pernyataan mengejutkan justru terungkap dari Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/5) kemarin. Mantan Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin menyebutkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri turut menikmati uang dari BUMN ini sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut merupakan penyisihan dari hasil impor gula kerja sama antara PT RNI dan Bulog. Pengakuan ini keluar dari bibir terdakwa Ranendra Dangin, ketika diminta tanggapannya oleh majelis hakim yang diketuai Martini Mardja atas kesaksian ahli dari BPKP Agustina Arumsari dalam persidangan kasus dugaan korupsi tersebut. Menurut Ranendra Dangin, uang itu diberikan sebagai setoran untuk membantu dana kampanye PDI-P menjelang pemilu 2004. Pengeluaran itu sudah dimasukkan dalam pembukuan. ‘’Uang itu kami berikan di Yogya pada 2003 sebagai dana bantuan kampanye PDI-P,’’ ungkap Direktur Personalia PT Angkasa Pura I yang telah dinonaktifkan ini. Pernyataan terdakwa Ranendra sempat membuat kaget saksi ahli dari BPKP tersebut. Pasalnya, saat itu Agustina Arumsari tengah menjelaskan kerugian negara yang diakibatkan tindakan dari terdakwa Ranendra. Hal.19 Dana Kampanye


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.