HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SELASA KLIWON, 14 OKTOBER 2008
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN NOMOR 60 TAHUN KE 61
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Segera Diumumkan, Eksekusi Amrozy Cs. Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung kini tidak ragu untuk melakukan eksekusi mati terhadap Amrozy cs. Pasalnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji pada Jumat (24/10) mendatang segera mengumumkan pelaksanaan hukuman mati bagi ketiga terpidana kasus bom Bali I itu. Demikian dikatakan Kapuspenkum Kejaksaan Agung Jasman Panjaitan, Senin (13/10) kemarin.
KOTA
2
TEKANAN luar biasa diperoleh anggota Panja RUU Pornografi DPR-RI dalam rangka uji publik di Denpasar, Senin (13/ 10) kemarin. Selain tekanan penolakan dari komponen masyarakat Bali, rombongan juga dihadang ratusan mahasiswa anti-RUU Pornografi di luar gedung. Bila kondisinya demikian, untuk apa dilanjutkan lagi?
KABUPATEN
5
PROYEK pengurukan pantai untuk perluasan hotel di pantai Baruna, Desa Pemaron Kecamatan Buleleng yang dikeluhkan warga di sekitarnya, tampaknya mulai mendapat respons dari Pemkab Buleleng. Namun, langkah pemkab ini dinilai lamban. Kabag Hukum Setkab Buleleng Made Widhiarta, S.H. baru akan mengadakan sidak ke lokasi proyek, Selasa (14/10) ini. Widhiarta yang dihubungi Senin (13/10) kemarin, mengaku dirinya sudah membaca surat dari tim teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng terkait kasus pengurukan pantai Baruna tersebut. Dalam surat itu disebutkan bahwa proyek perluasan hotel itu memang melanggar sempadan pantai karena dibangun pada 0 meter di atas pantai.
OLAH RAGA
9
ABSEN selama 11 bulan dalam laga internasional tidak menjadi kendala bagi Ricardo Kaka. Pemain terbaik dunia milik AC Milan ini menjadi inspirator kemenangan 4-0 Brazil atas Venezuela dalam kualifikasi Piala Dunia 2010 Zona Amerika Selatan, Senin (13/10) kemarin. Kaka sudah mencetak gol saat laga berjalan lima menit dan menjadi kreator gol ketiga timnya. Striker Manchester City, Robinho, juga mencuri perhatian dengan menyumbang dua gol sekaligus. Hasil ini membawa Brazil naik ke urutan kedua klasemen sementara dengan koleksi 16 poin, atau berselisih empat poin dari pimpinan Paraguay.
GAYA HIDUP
18
Langkah ini diambil untuk menepis anggapan bahwa pihaknya sengaja menundanunda pelaksanaan eksekusi itu. Padahal, yang sebenarnya terjadi yakni pimpinan kejaksaan masih menimbang-nimbang dan mencari waktu yang tepat untuk
melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tersebut. ‘’Jaksa Agung yang akan mengumumkannya. Tetapi tidak mungkin memberitahukan hari dan jamnya,’’ jelasnya. Diungkapkan, penilaian miring terhadap kejaksaan
terkait eksekusi Amrozy cs. itu, benar-benar sudah merugikan jajarannya. Seharusnya, masyarakat perlu mengetahui untuk melaksanakan penetapan hukum itu tidak mudah. Diperlukan persiapan yang matang serta antisipasi seminimal mungkin
terhadap kemungkinan hambatan yang sewaktu-waktu muncul tanpa diduga-duga. Begitu pula dengan dampak setelah hal ini dilaksanakan. Sementara mengenai tata cara hukuman mati itu, Ritonga meminta semua pihak tidak perlu lagi memperdebatkannya. Eksekusi itu dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia yakni ditembak mati. ‘’Kami ikuti aturan yang berlaku. Yang pasti Indonesia merupakan satu negara dari
Jakarta (Bali Post) Bagi para nasabah besar yang menyimpan uangnya di bank kini bolehlah bernapas lega. Pasalnya, pemerintah menaikkan batas penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menjadi Rp 2 miliar dari sebelumnya hanya Rp 100 juta. Di sisi lain, hal tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas keuangan nasional. Demikian diatur peraturan pemerintah (PP) tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS sebagai pelaksanaan dari peraturan pengganti undang-undang (perpu) tentang perubahan atas UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Perpu dan PP ini mulai berlaku sejak 13 Oktober 2008. ‘’Jumlah simpanan yang dijamin LPS paling banyak Rp 100 juta yang mencakup 95 persen jumlah nasabah kita, kemudian jumlah simpanan yang dijamin naik paling banyak Rp 2 miliar, artinya 20 kali lipat dari jumlah sekarang ini dijamin pemerintah,’’ ungkap Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Senin (13/10) kemarin. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur BI Boediono, Ketua FSSK Raden Pardede, Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany, Dirjen Pajak Darmin Nasution, dan Dirjen Kekayaan Negara Depkeu Hadiyanto. Hal.19 Dijamin Pemerintah
Lingkungan
LH Bantah Ikut Susun DPPL
Bali Post/ap
BURSA - Hari pertama perdagangan pancasuspensi, Senin (13/10) kemarin, masih terjadi aksi jual, walaupun pada penutupan IHSG mengalami kenaikan akibat ‘’buy back’’ dari BUMN.
”Buy Back’’ Angkat IHSG Jakarta (Bali Post) Perdagangan hari pertama pascapenutupan Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (13/10) kemarin, berlangsung gonjang-ganjing. Pada sesi pagi terjadi aksi jual. Bahkan harga sejumlah saham BUMN anjlok. Namun berkat diperlogarnya kebijakan buy back, makin siang harga-harga saham gabungan (IHSG - red) mulai meningkat. Bahkan ditutup pada level 1.461,873 poin naik 10,204 poin atau 0,7
persen. Diduga, dana lokal mulai masuk lagi dan sejumlah emiten BUMN mulai melakukan aksi pembelian kembali (buy back) sahamnya, sehingga mampu mendongkrak indeks BEI sebesar 10,204 poin. Dari data perdagangan, harga saham di BEI sempat mengalami penurunan sampai 80 poin atau sekitar 6 persen. Namun dengan mulai masuknya dana lokal dan aksi buy back sejumlah
emiten BUMN, indeks akhirnya perlahan-lahan mulai naik dan ditutup naik 0,7 persen. Beberapa saham yang menjadi penggerak kenaikan indeks di antaranya saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), saham PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA), saham Telkom dan saham PT Semen Gresik (SMGR). Selain itu, bursa regional
di antaranya bursa Singapura dan Hangseng Hongkong juga mulai melaju dengan naik siginifikan. Bursa Hangseng naik sekitar 10 persen dan bursa Singapura naik 7,18 persen. Analis Riset PT BNI Securities Muhammad Alfatih mengatakan, pemerintah yang mendorong program buy back menjadi sentimen positif pasar. Hal.19 Tidak Panik
Balik Mengundang DPRD Bali BUPATI Geredeg tampaknya ngotot dengan sikapnya menolak mencabut perbup yang diterbitkannya. Selain ‘’melawan’’ peringatan Gubernur yang memintanya mencabut perbup, ia juga tak hadir ketika diundang DPRD Bali, Senin (13/10) kemarin, untuk membahas hal yang sama. Ketidakhadiran Bupati Karangasem Wayan Geredeg sampai dua kali dalam pertemuan membahas pencabutan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 1 Tahun 2008 sangat disayangkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali Wayan Sutena, S.H. ‘’Kami belum mendapat keterangan ketidakhadiran Bupati Geredeg,’’ katanya saat membuka pertemuan di ruang rapat gabungan DPRD Bali. Pertemuan itu dihadiri Kabid Fisik Bappeda Bali Suarca, Karo Hukum Setda Bali Gede Sudibia, S.H. serta tokoh masyarakat
Padangabai. Usai pertemuan, Sutena baru disodori surat keterangan ketidakhadiran Bupati Geredeg ke DPRD Bali. ‘’Kami sampaikan terima kasih atas undangan DPRD Bali,’’ tulis Geredeg dalam surat itu. Namun, tak dijelaskan alasan ketidakhadirannya. Malah dia mengundang DPRD Bali ke lapangan untuk menyamakan persepsi Rabu (15/10) mendatang. Sutena menolak ajakan tersebut, karena itu persoalan teknis, bukan kewenangan Komisi I. Ajakan yang sama disampaikan sejumlah tokoh adat Padangbai dalam pertemuan tersebut. Kades Padangbai Suyasa bersama bendesa dan tokoh masyarakat setempat mengajak Dewan turun ke lapangan melihat persoalannya. Hal.19 Cabut Perbup
I Wayan Geredeg
PERNYATAAN Pemkab Badung tentang sudah disetorkannya Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPL) proyek pengerukan pasir pantai Geger, dibantah Kepala Pusreg LH Bali Ir. Sudirman, M.M., Senin (13/10) kemarin. Bahkan, ia juga membantah ikut terlibat dalam penyusunan dokumen pengganti amdal. ‘’Kalau DPPL sudah disetorkan ke Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, seharusnya LH Bali sudah dapat tembusannya. Jadi saya yakin DPPL belum disetorkan. Selain itu kami juga tidak terlibat dalam tim penyusun DPPL proyek Geger,’’ ujarnya. Secara tegas, Sudirman kembali menyatakan tugas Pusreg LH Bali adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 2 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di mana dalam hal ini LH bertugas mengawasi jalannya proyek yang berhubungan dengan lingkungan dan membantu pemerintah dalam penyusunan DPPL jika memang diperlukan atau perlu penyempurnaan. Dalam kasus DPPL proyek Geger, Sudirman memastikan kewenangan berada penuh di tangan Pemkab Badung. Dijelaskannya, perintah untuk menyusun DPPL keluar dari Deputi LH kepada pihak Bapedalda Provinsi Bali. Namun, dari provinsi, kewenangan itu kemudian dilimpahkan sepenuhnya kepada Pemkab Badung. ‘’Yang jelas sekarang kewenangan sepenuhnya ada di daerah (Badung - red),’’ tegas Sudirman. Hal.19 Dua Bulan
Pilih Rapat Mancing
Bupati Geredeg Tak Penuhi Panggilan
SIAPA bilang depresi atau perasaan tertekan hanya dialami oleh orang dewasa yang sibuk bekerja atau orang dewasa yang menganggur? Jangan salah, bukan hanya orang dewasa yang bisa depresi. Sekarang, anak-anak usia prasekolah juga sudah bisa terkena depresi. Apa tanda-tanda anak deperesi dan bagaimana menanganinya?
Undang Simpati Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRRI Sutan Bathoegana mengingatkan, penundaan eksekusi terhadap para teroris bom Bali I dan bom Bali II bakal mengundang atau menarik orang-orang lama dan juga rekan-rekan sesama teroris bersimpati kepada mereka. ‘’Di
Dewan saja sering berteriak agar para teroris, termasuk teroris bom Bali I dan bom Bali II segera dieksekusi,’’ tegasnya, Senin kemarin. Ia mengatakan itu, merespons pelaksanaan peringatan peristiwa tragis bom Bali, Minggu (12/10), juga menanggapi harapan publik yang menghendaki insiden sadis itu tak terjadi lagi dan agar segera berlangsung tindakan eksekusi atas Amrozy dkk. Hal.19 Aksi Teror
Jaminan Simpanan Jadi Rp 2 Miliar
Rizieq Dituntut Dua Tahun Jakarta (Bali Post) Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dituntut hukuman dua tahun penjara. Terdakwa dianggap telah melakukan penghasutan untuk melakukan tindakan kekerasan yang dikenal dengan insiden Monas. Demikian tim JPU yang diketuai Mustaming di PN Jakarta Pusat, Senin (13/ 10) kemarin. Mendengar tuntutan ini, terdakwa Rizieq Shihab tampak tenang. Hanya kepalanya yang terus digeleng-gelengkan dengan pandang mata terus memelototi tim JPU. Justru yang heboh adalah puluhan pendukungnya yang berada di kursi pengunjung. Mereka terus melontarkan sumpah serapah kepada penuntut umum yang dianggap tidak membela kebenaran. Sementara ketika ditanya majelis hakim untuk sikapnya atas tuntutan itu, terdakwa Rizieq Shihab terus terdiam. Tim penasihat hukumnya yang dikoordinatori Ari Yusuf Amin yang kemudian menanggapinya. Ia menyatakan keberatan dan akan mengajukan pembelaan (pledoi) untuk sidang lanjutan yang digelar Senin (20/10) mendatang. Sementara dalam sidang terpisah untuk kasus serupa, terdakwa Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Munarman juga mendapatkan tuntutan dua tahun penjara. Hal.19 Membela Diri
sekian banyak negara yang mendukung hukuman mati untuk memberikan efek jera,’’ tegasnya.
Bali Post/dok
Amlapura (Bali Post) Bupati Karangasem I Wayan Geredeg, Senin (13/10) kemarin di Karangasem mengatakan tak bisa menghadiri undangan Komisi I DPRD Bali di Denpasar, karena tidak ingin ada polemik atau debat tak terarah. Ia justru balik mengundang Komisi I DPRD Bali ke Karangasem untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi proyek di Bukit Mimba, Padangbai, Karangasem. Ia tidak ingin ada yang membahas megaproyek hotel yang selama ini menjadi polemik dari jarak jauh. Apalagi yang membahas atau yang membicarakannya belum mengetahui kondisi sebenarnya di lokasi proyek. ‘’Sore kemarin (Minggu, 12/10 -red), saya sudah menelepon Ketua DPRD Bali Bapak IBP Wesnawa bahwa saya belum sempat menghadiri undangan Komisi I DPRD Bali. Selain sibuk menerima tamu, saya menerima dan mengikuti rapat panitia lomba memancing internasional di kantor,’’ kata Geredeg. Geredeg yang didampingi Sekda Drs. Nengah Sudarsa, M.Si., Ketua Bappeda IW Artha Dipa, S.H. dan staf Humas mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat undangan kepada Komisi I DPRD Bali. Hal.19 Lebih Terarah