Bali Post - Minggu, 17 Mei 2009

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

MINGGU KLIWON, 17 MEI 2009 Rumawan Salain:

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 266 TAHUN KE 61 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Tolak, Ketinggian Apartemen Capai 33 Meter Investor Kondominium Antre di Bali

Jika ketinggian bangunan sampai 33 meter untuk mengakomodasi kepentingan investor apartemen, rumah susun atau kondominium harus ditolak karena tak memberikan keuntungan bagi Bali.

Denpasar (Bali Post) Usulan ketinggian bangunan 33 meter yang ditawarkan Nayaka Majelis Utama Desa Pakraman Ida Dewa Gede Ngurah Swastha, S.H. pada rapat tim evaluasi RTRWP Bali mesti dikaji. Jika ketinggian bangunan sampai 33 meter untuk mengakomodasi kepentingan investor apartemen, rumah susun atau kondominium

harus ditolak karena tak memberikan keuntungan kepada Bali. Hal itu disampaikan pengamat tata ruang, Putu Rumawan Salain, Sabtu (16/5) kemarin. Menurutnya, apartemen dan kondominium justru menimbulkan problem sosial, budaya, dan ekonomi. Munculnya apartemen dan kondominium yang menjulang sampai sebelas lantai

akan memberikan peluang bagi penduduk pendatang untuk menempati apartemen tersebut. Banyaknya apartemen akan berimplikasi terjadinya penumpukan penduduk. Problem sosial kependudukan yang semakin rumit, akan memperparah kemacetan lalu lintas di Bali. Lebihlebih ruas jalan di Bali tak begitu lebar seperti di Jawa. Dari segi budaya, pen-

duduk pendatang yang bermukim di apartemen tak memberikan kontribusi apa pun bagi Bali. Bahkan menambahkan kerunyaman masalah kependudukan dan problem sosial budaya di perkotaan. Dua anggota DPRD Bali, Made Arjaya dan Dauh Wijana, sebelumnya menolak bangunan tinggi untuk rumah susun atau apartemen

karena tak menyelesaikan persoalan. Menurut kedua anggota Dewan ini, apartemen yang menjulang tinggi akan menambah persoalan kependudukan di daerah tersebut. Berjibunnya pendatang di satu titik akan memperparah kemacetan lalu lintas padahal jalan-jalan di Bali tak selebar di Jawa. Hal.19 Bukan Mengatasi

Gara-gara PAN, Berkas SBY Terancam Dikembalikan

FAKTA Oknum TNI Terlibat Pembunuhan Nasrudin Jakarta (Bali Post) Mabes TNI Angkatan Laut (AL) menyatakan bahwa oknum TNI-AL, Kopral Satu AB, terbukti terlibat dalam rangkaian pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran (RPB), Nasrudin Zulkarnaen. Oknum TNI-AL ini selaku perantara penyedia senjata api yang digunakan untuk membunuh bos PT RPB itu. “Oknum AB bertindak selaku perantara dalam pengadaan senjata yang dipakai untuk membunuh Nasrudin,” kata juru bicara TNIAL Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, di Jakarta, Sabtu (16/5) kemarin. Iskandar Sitompul menjelaskan pada Februari 2009, oknum AB yang sehari-hari berdinas di Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta dihubungi rekannya berinisial FTH dan A yang bekerja sebagai petugas satpam di Kantor DPP Partai Patriot yang meminta dicarikan sebuah pistol. AB langsung menyanggupi permintaan itu, tanpa bertanya untuk apa pistol itu. “Jadi, oknum AB ini sama sekali tidak tahu, kalau pistol itu akan digunakan untuk membunuh Nasrudin,” tutur Iskandar. Hal.19 Senjata Ilegal

DAERAH

2

laporan dokumen tender yang diduga fiktif terkait pengadaan mesin kompos, menimbulkan kekhawatiran yang berpeluang sama pada proses tender proyek lain. Anggota Dewan yang getol mengkritisi Pemkab Jembrana, I Putu Dwita, mengatakan dengan adanya laporan itu kemungkinan juga terjadi pada proses tender lainnya. Apalagi selama ini tidak ada transparansi dari pelaksana tender ketika diminta dokumen-dokumen terkait tender.

HIBURAN

18 salah satu film biopik yang akan diproduksi Hollywood, aktris dan model Rachel Weisz mendapat peran spesial. Aktris peraih Piala Oscar yang juga bintang Lux ini mendapatkan kesempatan untuk memerankan aktris Hedy Lamarr di film berjudul “Face Value”. Lantas, film apa saja yang dibintangi aktris cantik ini?

BPM/dok

APARTEMEN - Jika tak diatur dalam Ranperda RTRWP Bali, apartemen tinggi seperti di Jakarta ini akan memadati Bali.

BPM/sep

PENDAFTARAN - Capres dan cawapres JK-Win saat berpidato Sabtu (16/5) kemarin, usai pendaftaran diri pada Pilpres 2009. Hanya Boediono saat mendampingi SBY yang tak mengumbar janji.

Capres-Cawapres Daftar ke KPU

Hanya Boediono Tak Umbar Janji Jakarta (Bali Post) Tiga pasangan capres dan cawapres resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/5) kemarin. Pasangan tersebut yakni Jusuf Kalla Wiranto, Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto, dan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono. Dengan demikian, ketiga pasangan itu siap berkompetisi menuju kursi RI-1 dan RI-2 dalam Pilpres nanti. Kedatangan masing-masing pasangan ke KPU tidak bersamaan. Pasangan pertama yang mendaftarkan diri adalah Jusuf Kalla - Wiranto. Selang tiga jam kemudian disusul Megawati - Prabowo, dan dua jam berikutnya pasangan SBY Boediono. Keberadaan masingmasing pasangan di KPU tidak lebih dari dua jam. Tiap capres dan cawapres memberikan

pernyataan berserta janji-janjinya. Hanya Boediono yang tidak menyampaikan kata sambutan dan tak mengumbar janji. Dari ketiga pasangan itu, SBY - Boediono yang lebih banyak didampingi pucuk pimpinan parpol yang merupakan pendukung pasangan tersebut. Dari pimpinan parpol itu, tampak antara lain Ketum Partai

Demokrat Hadi Utomo, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketum PPP Suryadarma Ali, Ketum PKPI Mutia Hatta, Ketum PBB MS Kaban, Sekjen PAN Zulkifli Hasan, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Aburizal Bakrie serta sejumlah pimpinan parpol kecil lainnya. Sementara dalam sambutannya, capres Jusuf Kalla

Jakarta (Bali Post) Berkas pendaftaran pasangan SBY Berbudi terancam dikembalikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini gara-gara PAN belum menyetujui koalisi parpol pendukung SBY Berbudi. “Iya kalau memang belum memenuhi syarat ya kami kembalikan,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, di kantor KPU, Jakarta, Sabtu (16/5) kemarin. Hafiz mengatakan KPU akan mengecek terlebih dahulu posisi PAN apakah sebagai partai pengusung atau hanya sebagai partai pendukung SBY Berbudi saja. KPU belum tahu posisi PAN seperti apa. ‘’Apa dia sebagai gabungan partai koalisi. Kalau ya harus ditandatangani, kalau tidak, akan dikembalikan,” ujarnya. Partai Demokrat mengakui, dari 23 partai anggota koalisi, hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum menandatangani surat kontrak politik koalisi. Menurut Sekjen Partai Demokrat, Marzuki Alie, surat kontrak koalisi PAN yang belum ditandatangani oleh Ketua Umum Soetrisno Bachir (SB) tersebut dapat dilengkapi kemudian. “Menyusul saja. Masih ada waktu lagi untuk perbaikan. Tadi pagi, ke-23 parpol itu semua datang, hanya SB yang tidak. Saya dengar beliau lagi ada acara,” kata Marzuki. Ia menegaskan hubungan SB dengan Partai Demokrat berjalan dengan baik. “Masalahnya, ini koalisinya superbesar untuk menandatangani kontrak politik. Saya kira semua sudah tanda tangan. Hanya ada beberapa masalah yang kurang di sana-sini,” ujarnya. Hal.19 Rangkap Tiga

menilai lawannya dalam Pilpres merupakan lawan-lawan yang kuat. Baik pasangan SBY - Boediono maupun Megawati - Prabowo. Keduanya tidak bisa diremehkan. Tetapi dirinya merasa yakin bakal terpilih, karena akan bersungguh-sungguh dengan hati nurani berjanji memajukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sedangkan cawapres Wiranto berjanji untuk ekonomi pihaknya tidak akan mendasarkan pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka ekonomi makro. Hal.19 Pertumbuhan Ekonomi

Mega-Pro - JK-Win Saling Dukung di Putaran Kedua Jakarta (Bali Post) Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono (SBY Berbudi) ternyata paling banyak didukung parpol yakni 23 partai. Sedangkan

koaliasi Mega-Pro didukung sembilan parpol. Ini terlihat ketika rombongan SBY Berbudi mendaftar ke KPU, Sabtu (16/5) kemarin. Sejumlah jajaran peting-

BPM/sep

KEPALKAN TANGAN - Megawati mengepalkan tangan saat berpasangan dengan Prabowo usai melakukan pendaftaran Pilpres 2009, Sabtu (16/5) kemarin.

gi partai tampak turut serta dalam prosesi pendaftaran, seperti Sekjen PAN Zulkifli Hassan, Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, Ketua Umum DPP Partai

KEKUATAN MEGA-PRO 1. PDI-P 2 Gerindra 3. PNI Marhaenisme 4. Partai Buruh 5. Partai Karya Perjuangan 6. Partai Sarikat Indonesia 7. Partai Merdeka 8. PKNU 9. Partai Pelopor

Demokrat Hadi Utomo, Anggota MPP PAN Hatta Radjasa, Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PBR Bursah Zanubi. Sementara kubu pasangan Capres-Cawapres Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto (Mega-Pro) yang diusung sembilan parpol (PDIP - Gerindra dan tujuh parpol) yakin dapat memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) mendatang. “Kami sangat yakin pasangan kami yang akan terpilih,” kata Sekjen DPP PDI-P Pramono Anung. Hal.19 Panitia Deklarasi

Program Sekolah Gratis Digugat

Tak Adil, Kualitas Pendidikan Dipertaruhkan

BPM/dok

GEPENG - Anak usia SD dan SMP di Bali masih banyak yang menjadi gepeng di Kota Denpasar.

Harus diakui, program sekolah gratis untuk jenjang pendidikan SD dan SMP negeri yang digulirkan pemerintah telah memicu reaksi pro-kontra di kalangan masyarakat. Ada yang merespons positif, namun banyak pula terlontar suara-suara sumbang yang menuding penyelenggaraan program itu sangat dipaksakan lantaran pemerintah sejatinya belum siap dari segi pendanaan. Bahkan, tidak sedikit yang mencibir kebijakan itu sebagai komoditi politik Pilpres mendatang.

TUDINGAN itu tentu saja cukup berdasar mengingat iklan Sekolah Gratis di mana-mana mendadak marak ditayangkan di layar televisi menjelang pemilu. Pengamat pendidikan Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., Drs. I Made Gede Putra Wijaya, S.H., M.Si., dan Drs. I Made Dasna secara tegas menuding penyelenggaraan program sekolah gratis itu kurang memenuhi rasa keadilan. Pasalnya, paket kebijakan itu hanya menjamah siswa-siswa di SD dan SMP negeri. Tak peduli apakah siswasiswa tersebut berasal dari keluar-

ga miskin maupun keluarga kaya raya, semuanya berhak menikmati fasilitas pendidikan gratis. Sementara itu, siswa dari keluarga miskin yang terpaksa menuntut ilmu di sekolah-sekolah swasta hanya bisa gigit jari lantaran tidak kecipratan layanan pendidikan gratis tersebut. Di sinilah letak ketidakadilan itu. ‘’Siswa-siswa dari keluarga miskin yang ada di sekolah-sekolah swasta tidak tersentuh layanan pendidikan gratis,’’ kata Rumawan Salain. Hal.19 Pola Distribusi

Merampas Hak Siswa Miskin PROGRAM sekolah gratis di SD dan SMP oleh pemerintah banyak menuai kritik. Program ini hanya dapat dilakukan secara serentak untuk masyarakat di pedesaan, bukan di kota besar. Bayangkan saja, rata-rata keperluan biaya operasional tiap siswa SMP di Denpasar per bulan Rp 165 ribu/orang. Sementara dana BOS yang diterima untuk pendidik gratis hanya Rp 44.500/orang. ‘’Jelas ini tak adil,’’ ujar pengamat pendidikan I Made Renu, S.Pd., M.M. Hal.19 Ikut Disubsidi

I Made Renu

BPM/dok


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.