HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
JUMAT PON, 17 OKTOBER 2008
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN NOMOR 63 TAHUN KE 61
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Pertamina Digeledah
Empat Pejabatnya Tersangka Korupsi Jakarta (Bali Post) Empat pejabat Direktorat Pengadaan PT Pertamina (Persero) menjadi tersangka kasus korupsi pembelian minyak mentah tahun 2008. Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol. Yose Rizal, Kamis (16/10) kemarin mengatakan mereka menjadi tersangka setelah polisi menemukan sejumlah bukti awal. ‘’Mereka itu pejabat biasa. Nanti saya akan menjelaskan setelah alat bukti lengkap,’’ katanya. Yose enggan menyebut identitas tersangka. Kini, auditor Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) terus menghitung
kerugian negara atas kasus ini. ‘’Hari ini, tim penyidik menggeledah kantor Pertamina untuk mencari alat bukti. Kami melibatkan ahli informatika dalam penggeledahan,’’ ujarnya, Kamis kemarin. Dikatakannya, setelah alat bukti cukup maka peny-
idik akan segera memanggil para tersangka untuk ditahan di Mabes Polri. Kasus Zatapi PT Pertamina (Persero) menyatakan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan penyidik Mabes
Polri dalam kasus impor minyak mentah jenis Zatapi. Kepala Komunikasi Pertamina Wisnuntoro mengatakan, pihaknya siap memberikan data yang diminta penyidik. Hal.19 Panitia Tender
Bali Post/upi
DI RUMAH - Trisnayanti, Hendrik dan Kris saat ditemui di rumahnya, Kamis (16/10) kemarin.
Tak Ada Pernikahan DARI hasil pengecekan Bali Post ke Banjar Pupuan Sawah, Kamis (16/10) kemarin, berita pernikahan sesama jenis ternyata tidak benar. Sejumlah aparat di banjar tersebut menyatakan bahwa upacara itu hanya upacara pameras, nyolongin, Suddi Wedani dan mapendes (potong gigi). Dengan demikian, berita yang dikutif dari kantor berita Reuters tersebut ternyata salah. Bahkan, kontributor foto Reuters Murdani Usman yang juga datang ke Pupuan Sawah, Kamis kemarin, langsung menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan dalam memberikan keterangan foto tersebut. Seperti diketahui sejumlah media besar, baik terbitan di Bali maupun di Jawa, memuat berita tersebut. Hal.19 Dikunjungi Tamu
CAPTION CORRECTIONTHE TYPE OF CEREMONY WAS WRONGLY STATED. IT IS A RELIGION CONVERSION CEREMONY. A CORRECTED VERSION IMMEDIATELY FOLLOWS THIS ADVISORY. WE ARE SORRY FOR ANY INCONVENIENCE CAUSED. REUTERS.
Pemerintahan
”Kerakusan’’ Penguasa
Bali Post/ant
KOTA
PERTAMINA - Sejumlah petugas Direktorat Tipikor Bareskrim Polri mendatangi gedung Pertamina Pusat di Jakarta untuk melakukan penggeledahan, Kamis (16/10) kemarin.
2
Kejakgung Selidiki ”Short Selling’’ di Pasar Modal
KOMISI B DPRD Badung yang melaksanakan sidak pada proyek Museum Yadnya dan GOR Mengwi, kemarin, dibuat kaget. Bukan akibat proyek cepat tuntas, justru sebaliknya dianggap banyak masalah. Kualitas bangunan dinilai Dewan sangat rendah dan mengecewakan. Bagaimana eksekutif Badung?
KABUPATEN
4
ANGGARAN kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Gianyar pada tahun 2009 senilai Rp 5 miliar lebih. Jumlah ini diusulkan dalam rancangan kerja anggaran (RKA) Sekretariat Dewan (Sekwan) Gianyar yang nantinya dijadikan latar belakang penyusunan APBD Kabupaten Gianyar tahun 2009. Juga diusulkan dua mesin pencuci mobil dinas Dewan. Habis jalan-jalan, mobil dicuci pakai mesin.
GAYA HIDUP
18
BAGI masyarakat Indonesia, buah mengkudu bukanlah sesuatu yang asing. Ia dikenal secara turuntemurun sebagai obat untuk berbagai macam penyakit, di antaranya menghilangkan rasa sakit, menyembuhkan luka, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, menambah nafsu makan, masalah haid, dan lain-lain. Bagaimana cara mengonsumsinya?
Bali Post/ant
AKSI PETANI - Ribuan petani membawa poster ketika melakukan ‘’long march’’ di kawasan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (16/10) kemarin. Ribuan petani melakukan aksi solidaritas agraria menuntut perbaikan kesejahteraan petani yang bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia.
Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung (Kejakgung) terus mengumpulkan informasi untuk menyelidiki dugaan adanya tindak pidana dalam aksi penjualan saham jangka pendek atau short selling di pasar modal. Setelah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Kamis (16/10) kemarin, Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) untuk mempelajari adanya dugaan tindak pidana yang terjadi di pasar modal. ‘’Kemarin malam, saya minta Jampidum untuk memperoleh informasi yang diduga ada tindak pidana dalam short selling. Saya minta Jampidum mempelajari sejauh mana tindak pidana yang telah terjadi,’’ ujar Hendarman. Aksi penjualan saham jangka pendek atau short selling, menurut Hendarman, dirumuskan sebagai pelanggaran tindak pidana dalam pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal.19 Tiga Tahun
Amrozy Masuk Sel Isolasi Uji Material Diputus 21 Oktober Padang (Bali Post) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Mohamad Mahfud MD menyatakan, permohonan uji materi UU No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang diajukan terpidana mati kasus bom Bali I Amrozy cs. akan diputus pada 21 Oktober 2008. ‘’Keputusan MK tidak terkait dengan jadwal kapan pemerintah mengeksekusi, karena itu urusan pemerintah. Tetapi MK merasa pada 21 Oktober saatnya untuk diumumkan kepada publik,’’ kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD usai orasi ilmiah pada Dies Nata-
lis ke-52 Universitas Andalas (Unand) Padang, Kamis (16/10) kemarin. Mahfud mengungkapkan, MK menangkap ada sesuatu yang agak aneh pada kasus ini, karena dia (Amrozy) jelas memberikan surat kuasa untuk minta pengujian material UU tata cara pelaksanaan hukuman mati. Tetapi dilihat di salah satu media televisi pada 6 Oktober, jelas Mahfud, Amrozy berkali-kali mengatakan dia tidak pernah minta soal cara hukuman mati, terserah. ‘’Pokoknya saya menolak dihukum mati dengan cara apa pun, bukan caranya.’’ ‘’Meskipun demikian, MK tetap memutus karena surat
yang ditandatanganinya itu sah,’’ tegasnya dan menambahkan bahwa dia tidak minta, kalau surat dibuat pengacaranya itu tanggung jawab pengacaranya. Menyinggung hasil uji material UU No. 2/Pnps/ 1964 itu, Mahfud mengatakan, tunggu saja keputusan MK karena sebelum diumumkan ke publik atau belum diketok palu tidak boleh diberitahukan. Kewenangan Kejakgung Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta menegaskan, pelaksanaan eksekusi bagi terpidana Amrozy sepenuhnya
kewenangan Kejaksaan Agung (Kejakgung). Ditemui usai mengikuti Rapat Koordinasi Bidang Polhukam, Kamis kemarin, ia mengatakan Kejasaan Agung juga berwenang untuk mengumumkan kapan eksekusi terhadap Amrozy dilaksanakan. Pada kesempatan terpisah, ia mengatakan, saat ini Amrozy menempati sel khusus di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, untuk menjalani isolasi. ‘’Sekarang dia (Amrozy) ditempatkan di satu sel super maximum security. Jadi diisolasi,’’ ungkapnya. Hal.19 Kecolongan
KEHANCURAN Bali tidak hanya bersumber dari fenomena alam. Kehancuran alam Bali juga dipercepat oleh gaya ‘’kanibalisme’’ penguasa yang pada akhirnya mengkondisikan penggerogotan secara tersistem atas Bali. Gaya kanibalisme kekuasaan ini tercermin dari kegagalan koordinasi dan budaya menjual Bali yang difasilitasi oleh pejabat publik. Keprihatinan atas menguatnya egoisme para bupati/ wali kota dalam mengelola Bali kali ini disuarakan Forum Rektor dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Bali. Intelektual kampus ini menyayangkan tak adanya kepekaan pejabat publik di Bali untuk berbicara atas nama kepentingan Bali. Arogansi kekuasaan yang dipertontonkan pejabat publik di Bali telah menggiring Bali menuju kehancuran hebat. Ini juga patut dicatat sebagai kegagalan partai politik memilih calon pemimpin yang benar-benar memiliki kepekaan rasa, nurani dan kesigapan tindak dalam menyelamatkan Bali. Demikian ditegaskan Ketua Forum Rektor Prof. Bakta dan Ketua Aptisi Bali Prof. Sri Darma, Kamis (16/10) kemarin. Prof. Bakta menilai gaya para bupati/wali kota yang malas menghadiri undangan Gubernur Bali merupakan bentuk-bentuk pengabaian atas kepentingan Bali. Hal.19 Arogansi Kekuasaan