HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
JUMAT WAGE, 20 FEBRUARI 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
Pendapatan Rp 22 Juta, Purnabakti Rp 36 Juta BERBONDONG-BONDONGNYA para pemuda yang sebagian masih menganggur menyasar kursi legislatif, rupanya tanpa alasan. Salah satunya, pendapatan yang besar. Belum lagi ngantor tak ngantor tetap dibayar. Akhirnya mereka menarik kesimpulan enak menjadi wakil rakyat, walaupun yang diwakilinya tetap melarat. Sejak era reformasi, fasilitas dan gaji yang diterima anggota Dewan sering mengundang kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu terjadi karena tingginya kesenjangan pendapatan antara kelompok para wakil rakyat dengan pegawai negeri dengan golongan tinggi. Karena itu kalangan Dewan tak mau terang-terangan mengungkapkan berapa sebenarnya gaji yang diterimanya dan tunjangan purnabakti pada masa akhir jabatan. Tunjangan purnabakti DPRD Bali yang
akan diterima pada akhir masa kerja 30 Agustus mendatang sempat mengundang perdebatan. Pasalnya, besarnya tunjangan purnabakti itu enam kali uang representasi. Para anggota Dewan menyebut uang representasi yang diterimanya hanya Rp 2,5 juta per bulan. Namun dari catatan di Dewan, uang representasi tersebut besarnya Rp 6 juta. Sehingga pada akhir masa jabatan setiap anggota akan menerima tunjangan purnabakti Rp 36 juta. Bahkan, pimpinan Dewan lebih gede lagi yakni Rp 42 juta karena uang representasinya Rp 7 juta. Selain tunjangan purnabakti, setiap bulannya mereka menerima penghasilan sekitar Rp 22 juta. Penghasilan itu berasal dari gaji Rp 7.170.000. Hal.19 Tunjangan Perumahan
Prof. Dr. Budiana: Angka-angka yang diambil untuk melegalkan tunjangan cenderung menggunakan pola maksimal. Mestinya dengan pendapatan itu saja, para wakil rakyat sudah merasa berutang kinerja kepada rakyat
Drs. Sudemen, M.Si.: Tolok ukur kinerja dan ambisi untuk mendapatkan fasilitas dari publik setidaknya harus sejalan. Jangan sampai publik membayar mahal para pejabat politiknya, namun hasil yang didapatkan publik minim.
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Janji Anggota DPRD Saat Kampanye
Konsep ”Ngayah’’, Omong Kosong DUNIA politik di Indonesia termasuk boros dan tidak efektif. Tingginya biaya yang ditalangi negara mulai dari proses hingga penghargaan terhadap pejabat-pejabat politiknya sering memicu kecemburuan publik. Kondisi diperparah oleh kecenderungan minta fasilitas dan menggerogoti keuangan daerah untuk hal-hal yang tak urgen. Untuk itulah ke depan para politisi hendaknya belajar mengendalikan diri dengan tak banyak menuntut fasilitas kepada publik. Pos anggaran purnabakti bagi para anggota DPRD pun harus ditinjau
karena pembayaran atas kinerja mereka sudah jauh melebihi daripada hasil yang diberikan kepada publik, konstituen massa politiknya. Demikian pandangan pakar hukum yang juga pengamat politik Undiknas Prof. Dr. I Nyoman Budiana dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Warmadewa Drs. Wayan Sudemen, M.Si., Kamis (19/ 2) kemarin. Mereka menyarankan agar para anggota DPRD menjelang akhir masa tugasnya melakukan introspeksi dan evaluasi diri, bukan malah sibuk menghitung angka purnabakti. Para
Grandfinal LPBP IV/2008
Smanichi Buka Peluang Denpasar (Bali Post) -
SMAN 1 Bangli (Smanici) membuka peluang lolos ke babak semifinal setelah membekuk SMAN 1 Semarapura (Ekasma) 2-1 (1-1) pada lanjutan kejuaraan sepak bola Grandfinal Liga Pelajar Bali Post (LPBP) IV/ 2008 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (19/2) kemarin. Smanici yang dibesut I Gusti Adhi Windu dan Pande Suardana menguntit pimpinan klasemen Grup A, SMAN 1 Blahbatuh (Blasman). Hal.19 Sangat Berat
Jadwal Jumat (20/2) SMA Dwijendra vs SMAN 1 Blahbatuh (16.00)
Bali Post/ant
TANDA TANGAN - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton menyempatkan menandatangani buku biografinya yang disodorkan wartawan, seusai Hillary mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/2) kemarin.
Bertemu Hillary 5
Bali Post/eka
BERHADAPAN - Pemain Bisma Tabanan ketika berhadapan dengan Smansaku pada Grandfinal Liga Pelajar Bali Post (LPBP) IV/2008 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Kamis (19/2) kemarin.
KOTA
2
PERSIAPAN menjelang Pemilu 2009 mendatang tidak hanya dilakukan di intern Polda Bali, juga merangkul para pemimpin partai politik (parpol). Harapannya, agar pelaksanaan Pemilu 2009 di Bali sukses dan damai. Bagaimana dengan parpol yang tak hadir dalam pertemuan itu?
GAYA HIDUP
SBY Cemaskan Palestina Jakarta (Bali Post) Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Hillary Rodham Clinton tepat pukul 10.00 WIB tiba di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/2) kemarin. Mengenakan blazer dan celana panjang biru, busana Hillary tampak sepadan dengan jas biru yang dikenakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dua tokoh yang kebetulan memiliki kesamaan nama partai, Partai Demokrat. Sekitar 45 menit, Hillary dan SBY melakukan pembicaraan empat mata. Juru Bicara Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam keterangan persnya menjelaskan, pembicaraan Presiden Yudhoyono-Menlu Hillary difokuskan ke dalam tiga bagian yaitu mengenai hubungan bilateral kedua negara, masalah regional dan
masalah multirateral. Mengenai hubungan bilateral, Dino menjelaskan, dibahas tentang perlunya peningkatan kerja sama ekonomi kedua negara. Tahun lalu, kata Dino, nilai perdagangan RI-AS mencapai 20,1 miliar dolar AS dan investasi AS di Indonesia
hingga tahun 2008 mencapai 10,6 miliar dolar AS. Soal regional, Dino mengatakan masalah regional yang dibahas mengenai climate change. Presiden meminta pemerintah AS mengambil leadership dalam usaha masyarakat internasional menghasilkan konsensus glo-
bal baru, terutama menjelang COP 15 yang akan dilaksanakan di Kopenhagen, Denmark bulan Desember tahun ini. Selain itu, juga dibahas masalah multilateral. Dalam hal ini, Presiden menyesalkan gagalnya Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat yang seharusnya sudah dapat dicapai tahun 2008. Karena itu, Presiden menekankan perlunya dipercepat upaya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat agar dapat segera dibentuk. Hal.19 Posisi Indonesia
18
PEROKOK pasif, selain berisiko terserang kanker paru-paru dan penyakit jantung, ternyata juga rawan terserang dementia serta gangguan kognitif dalam bentuk lain. Para peneliti dari AS dan Inggris menemukan bahwa paparan asap rokok dalam jumlah besar meningkatkan risiko terkena dementia hingga 44%. Apa yang dimaksud gangguan dementia itu?
legislator harus merenungi sejauh mana kinerjanya dalam menjaga dan mengawal Bali. ‘’Tolok ukur kinerja dan ambisi untuk mendapatkan fasilitas dari publik setidaknya harus sejalan. Jangan sampai publik membayar mahal para pejabat politiknya, namun hasil yang didapatkan publik minim. Kepincangan ini haruslah dinetralisir para politisi dengan membangun kesetaraan dengan komponen lain di luar politisi,’’ ujarnya. Prof. Budiana bahkan secara lugas mengusulkan agar anggaran purnabakti atau anggaran sejenis yang di-
maksudkan sebagai tanda jasa pengabdian ditinjau. Menurutnya, fasilitas dan gaji para anggota DPRD sudah sering diperdebatkan dan memicu kecemburuan sosial. ‘’Angka-angka yang diambil untuk melegalkan tunjangan cenderung menggunakan pola maksimal. Mestinya dengan pendapatan itu saja, para wakil rakyat sudah merasa berutang kinerja kepada rakyat,’’ ucapnya. Fasilitas dan gaji para legislator tak mungkin lagi dibandingkan dengan PNS profesional. Hal.19 Demi Bali
Pejabat Pemprov Bali Berebut Keluarkan Rekomendasi Gajah
FAKTA
KABUPATEN
NOMOR 184 TAHUN KE 61
Korupsi Rp 650 Juta
KPK Tahan Auditor BPK Jakarta (Bali Post) Auditor BPK Bagindo Quirino akhirnya ditahan KPK. Langkah tegas ini dilakukan terhadapnya, usai ia menjalani pemeriksaan selama delapan jam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Depnakertrans. Tersangka pun langsung digiring ke LP Cipinang sebagai tahanan titipan. Bagindo Quirino tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/2) kemarin. Ia yang datang pukul 09.30 WIB bersama penasihat hukumnya, langsung menuju ruang pemeriksaan. Tepat pukul 17.25 WIB, tersangka keluar
dari ruang pemeriksaan dengan lesu. Tetapi tidak untuk pulang ke rumahnya, melainkan untuk menjalani penahanan. Ketika diminta komentarnya atas penahanannya itu, tersangka Bagindo tidak mau memberikan keterangan apa pun. Ia yang mengenakan kemeja lengan panjang warna putih dengan celana panjang warna gelap itu, terus terdiam. Kepala terus tertunduk untuk menyembunyikan wajahnya dari jepretan dan sorotan kamera. Kepala Humas KPK Johan Budi SP membenarkan penahanan terhadap auditor
BPK tersebut. Ia dititipkan ke LP Cipinang, karena sel lainnya sudah penuh dan tak sanggup lagi menerima tahanan baru. ‘’Dia (tersangka Bagindo Quirino - red) ditahan untuk kepentingan penyidikan kasus ini,’’ tuturnya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bagindo Quirino sebagai tersangka, karena diduga terlibat kasus korupsi di Depnakertrans. Ia jadi tersangka, karena diduga telah menerima Rp 650 juta saat melaksanakan tugasnya memeriksa dan mengaudit instansi tersebut. Tersangka pun dianggap melanggar UU Antikorupsi.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan enam tersangka yang berasal dari Depnakertrans dan rekanan proyek. Mereka adalah mantan Sekretaris Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Depnakertrans Bachrun Effendi serta lima orang rekanan proyek yakni Mulyono Subroto, Erry Fuad, Ines Wulanari Setyawati, Vaylana Dharmawan dan Karnawi. Sedangkan Kasubdit Pengembangan Sistem dan Inovasi Ditjen Latas Depnakertrans Taswin Zein yang jadi pimpro, telah divonis empat tahun penjara. (kmb3)
Denpasar (Bali Post) Baru kali ini DPRD Bali dan pejabat di Pemprov Bali menggelar rapat tertutup berkaitan amdal gajah Taman Safari, Kamis (19/2) kemarin. Dari pertemuan tersebut terungkap ada pemberian rekomendasi ganda dari pejabat Pemprov Bali. ‘’Ya... ini pejabat terindikasi kena kentut gajah,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya usai pertemuan dengan Sekda Bali Drs. Nyoman Yasa, M.Si., Asisten II Made Adijaya, Ak. dan Kadis Peternakan Ir. Ida Bagus Ketut Alit. Secara prosedural, Arjaya terkesan membela Taman Safari. Ia menyatakan pihak Taman Safari tak bersalah mengajukan rekomendasi ke Pemprov Bali atas gajah yang didatangkan dari luar daerah. Namun, dari rekomendasi ganda tersebut ternyata Sekda Bali memberikan rekomendasi dua ekor dan Kadis Peternakan Bali delapan ekor. Sementara total gajah di Taman Safari 30 ekor. Dengan lahirnya satu ekor anak gajah kini jumlahnya menjadi 31 ekor. Kenapa pejabat saling berebut memberikan rekomendasi, Arjaya hanya menduga ada indikasi pejabat Pemprov kena kentut gajah. ‘’Kalau kentut gajahnya besar, bertambah pula gajah yang direkomendasikan,’’ selorohnya. Sekda Bali Drs. Nyoman Yasa, M.Si. tak mau memberikan keterangan atas rekomendasi tersebut. Ia mencoba menghindari wartawan dengan menyatakan pihaknya telah sepakat keterangan diberikan satu pintu oleh Ketua Komisi I DPRD Bali. Kadisnak IB Alit juga menyatakan no comment. Namun, untuk mencegah rekomendasi ganda tersebut, ke depan harus dikerucutkan siapa sebenarnya yang paling layak memberikan rekomendasi. Paling tidak pengeluaran rekomendasi tersebut atas seizin pejabat tertinggi yakni gubernur. Berapa kelayakan gajah di Bali, Arjaya mengharapkan eksekutif melakukan kajian. Saat ini di Bali sudah ada 86 gajah yakni di Taro, Taman Safari, Bakas serta Petang. Jika dari hasil kajian tersebut daya dukung hanya 100 gajah, Gubernur harus berani mengeluarkan SK tak melebihi daya dukung Bali. Sebab, sesuai PP 33, lolosnya binatang dari luar daerah harus seizin gubernur. Atas izin gubernur kemudian dikeluarkan amdalnya di provinsi oleh pejabat terkait. Atas acuan amdal itu, pejabat terkait merekomendasikan gajah tersebut. (029)