HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SENIN WAGE, 22 DESEMBER 2008
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 128 TAHUN KE 61 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Politik
Legislatif Dinilai sebagai Lapangan Kerja Tahun 2009 merupakan tahun pesta bagi para politisi. Di lain pihak, tahun ini justru berpoLAPORAN tensi menyuburkan kebingungan publik akiAKHIR TAHUN bat munculnya banyak politisi dadakan dan miskin wawasan. Peodalisme politik yang ditandai dengan diakomodasinya cara-cara konvensional dalam pengelolaan politik juga akan menguat. Kegagalan politisi merespons perubahan sistem pengelolaan politik juga akan berbuntut pada gagalnya politisi lokal menemukan identitas diri. Bagaimana gaya politisi Bali mengelola politik 2008 dan bagaimana pula yang akan terjadi 2009, berikut pendapat pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Dr. I Ketut Putra Erawan, M.A., pengamat politik Undiknas Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H., M.Si., pengamat sosial Drs. Dewa Ngurah Swastha dan Ketua Kajian Strategis Ajeg Bali Prof. Dr. Nyoman Sutantra.
GAYA peodalisme politisi Bali dalam mengelola politik tahun 2009 tampaknya tidak bisa dilepaskan dari gaya politisi Bali mengelola pesta politik tahun 2008. Sampai saat ini para politisi belum menemukan identitas diri untuk mengelola politik secara lebih santun dan berdaulat. Terkadang para politisi Bali masih diracuni pandangan politik sesat bahwa berbeda parpol adalah bentuk lain dari permusuhan. Cara-cara konvensional seperti itu masih diadaptasi sehingga politisi Bali tetap melakukan eksploitasi tatanan kekerabatan demi kepuasan elite politik Jakarta. Tahun 2009 tetap akan
menjadi tahun politik konvensional walaupun UU Pemilu telah direvisi. Politisi Bali tampaknya belum bisa keluar dari budaya mohon restu. Sebagai jaminan untuk bisa menjaga statusnya dalam dunia politik, para politisi lokal akan rela berkonflik dengan rekannya. Menguatnya gaya peodalisme dalam dunia politik tercermin ketika pemimpinpemimpin di Bali berlomba ke Jakarta untuk mohon doa restu. Padahal untuk menjadi pemimpin Bali, restu yang harus dikedepankan adalah dukungan krama Bali. Tahun 2009 juga akan menjadi ajang pembuktian
Olahraga KOTA
2
GUBERNUR Bali Drs. Made Mangku Pastika mengajak masyarakat Bali untuk menghijaukan daerah ini. Jika tidak dalam beberapa tahun ke depan Bali terancam menjadi gurun pasir seperti di Arab. Masalahnya, kerusakan alam dan hutan di Bali sudah sangat parah.
KABUPATEN
4
DITENGARAI ada kecurangan, DPRD Tabanan meminta agar pengumuman CPNS di Tabanan ditunda dan dilakukan perbaikan. Bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kembali atas hasil tes CPNS yang telah digelar sebelumnya atau bila perlu diulang total. Diharapkan agar hasil seleksi benar-benar murni. Ketua DPRD Tabanan I Wayan Sukaja meminta agar pengumunan CPNS sedianya Senin (22/ 12) hari ini ditunda. Alasannya, ketika pihaknya menyaksikan serah terima hasil tes CPNS, ternyata segel dicurigai telah dibuka sebelumnya.
OLAH RAGA
11
Presiden SBY Menyesalkan
Tim Pertama Inggris Juarai FIFA Yokohama Gol Wayne Rooney di menit ke-73 menentukan kemenangan 1-0 Manchester United (MU) yang bermain dengan 10 orang atas LDU Ekuador di final Piala Dunia Antarklub, Minggu (21/12) kemarin. Manchester United menjadi tim pertama Inggris yang menjadi juara turnamen FIFA tersebut, setelah kekalahan Liverpool di tahun 2005, saat mereka dikalahkan 0-1 oleh tim Brazil, Sao Paulo. Juara Eropa tersebut mampu mengatasi saat-saat menyedihkan setelah pemain belakang Nemanja Vidic dikeluarkan dari lapangan pertandingan empat menit setelah babak kedua berlangsung, karena menyikut wajah pemain penyerang LDU, Claudio Bieler. Pemberian kartu merah kepada pemain asal Serbia itu mencetuskan kebangkitan Manchester United dan Rooney mencetak gol menentukan kemenangan timnya di Yokohama setelah mendapat umpan sontekan matang dari Cristiano Ronaldo. Hal.17 Tim Jepang
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prihatin terhadap sejumlah kepala daerah yang menolak program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Mereka pun diharapkan dapat memberi penjelasan kepada pemerintah pusat serta masyarakat sebagai konstituennya. ‘’Tolong jelaskan kepada rakyat agar mereka paham kenapa menolak. Ini program buat kesejahteraan rakyat,’’ kata Presiden Yudhoyono dalam Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Minggu (21/12) kemarin.
Bali Post/ap
Wayne Rooney (merah)
Libatkan Asing, Sangat Berisiko
GAYA HIDUP
16
BELIMBING satu ini memang kini agak susah ditemui. Belimbing wuluh atau blingbing buluh (Bali), selama ini lebih dikenal untuk bahan masakan. Namun kadang juga dimanfaatkan untuk bahan kecantikan seperti pembersih kulit dan kuku. Namun di luar itu, ternyata masih banyak lagi khasiatnya terutama untuk bahan obat-obatan tradisional.
Jakarta (Bali Post) Rencana Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Migas yang akan memberikan pada swasta nasional maupun asing untuk turut serta penugasan pendistribusian (PSO) BBM bersubsidi, dikritik ekonom Ichsanudin Noorsy. Ia menilai kebijakan itu tidak berpijak pada ekonomi kerakyataan. Karena rencana tersebut membuat ketahanan energi RI makin berisiko. Noorsy mengatakan,
merujuk Pasal 33 UUD 1945, energi merupakan komoditas yang pengelolaannya bermanfaat bagi masyarakat. Logikanya, penekanan PSO BBM bersubsidi itu terletak pada stabilitas harga dan aksebilitas masyarakat (kemudahan) memperoleh energi. Prinsipnya, faktor pelayanan umum kepada publik merupakan indikator utama. Penugasan PSO sepantasnya diberikan kepada BUMN
atau koperasi. ‘’Dalam praktiknya pemerintah telah terjebak pada mekanisme pasar,’’ ujar Noorsy, Minggu (21/12) kemarin. Alhasil, kinerja PSO BBM bersubsidi justru terletak pada kinerja keuangan semata. Indikator sejauh mana fungsi pada pelayanan publik pun terabaikan, karena pendistribusian BBM bersubsidi oleh Pertamina pun dilakukan secara terbuka. Elemen-elemen masyarakat
yang tidak berhak membeli BBM bersubsidi di SPBU tidak ada norma untuk membatasi. Apalagi dengan sinyal pemerintah yang akan membuka swasta maupun asing ikut dalam PSO BBM bersubsidi pada 2009, maka hal itu akan menjadi taruhan bagi kedaulatan ekonomi-politik pemerintah Indonesia dalam jangka panjang. Hal.17 Melayani Publik
Perpajakan
Dikaji, Perpanjangan ”Sunset Policy’’
Sri Mulyani
Politik dan Adat Dari sisi adat dan budaya, melihat peluang terbuka terjadinya gesekan politik terhadap tatanan adat dan budaya Bali. Ini ditandai dengan banyaknya tokoh adat dan tokoh masyarakat yang juga ikut menjadi calon legislatif. Politisasi desa pakraman untuk kepentingan politik tidak saja dilakukan pejabat publik, tetapi juga prajuru adat. Para prajuru adat yang masuk dunia politik mulai mencampuradukkan kepentingan adat dan politik. Ini adalah kemunduran dalam pengelolaan adat di dalam ranah politik. Hal.17 Politisi Tua
Soal Ditolaknya PNPM
Distribusikan BBM
EVANDER Holyfield gagal merebut sabuk kelas berat WBA di usianya yang ke-46. Ia hanya menelan kekalahan angka atas juara bertahan Nikolai Valuev dari Rusia. Strategi bergerak lincah menjadi kunci penampilannya.
bagi generasi muda Bali apakah mampu menjadi agen perubahan atau tidak. Ledakan partisipasi generasi muda Bali dalam dunia politik, lebih banyak karena bersifat coba-coba dan memandang calon legislatif sebagai lapangan kerja. Cara pandang generasi muda Bali dalam mengelola politik ini bisa menjadi bumerang, dan menjadi serangan balik. Jika banyak dari mereka gagal menuju target politiknya, publik akan memposisikan generasi muda belum siap menjadi agen perubahan dan melakukan regenerasi politik. Mereka akan menghadapi penumpukan sinisme publik.
BP/dok
Jakarta (Bali Post) Pemerintah melalui Departemen Keuangan akan mengkaji perpanjangan masa sunset policy yang seyogianya berakhir pada 31 Desember 2008. ‘’Kalau secara undangundang, perpanjangan itu tidak memungkinkan, kita sedang mencoba melihat kalau secara celah administrasi yang memungkinkan treatment jika itu dilakukan,’’ tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Munas V Kadin di Jakarta, Minggu (21/12) kemarin. Sunset policy merupakan fa-
silitas perpajakan yang diatur dalam Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di mana pengampunan pajak (tax amnesty) itu berakhir pada 31 Desember 2008. Meski demikian, Sri Mulyani Indrawati meminta para pelaku usaha nasional tidak cengeng dan merengek kepada pemerintah terkait situasi ekonomi saat ini. ‘’Demikian pula sikap pesimistis yang kerap ditonjolkan untuk meminta keringanan pajak,’’ tukas Sri Mulyani. Sikap Kadin tersebut,
menurut Sri Mulyani, tidak lain karena terlalu merujuk situasi buruk ekonomi di Indonesia dengan di luar negeri. Padahal, sampai sekarang perekonomian yang terimbas krisis tidak sepesimis yang dipikirkan. ‘’Kadin menjeritjerit seolah-olah pertumbuhan Indonesia negatif padahal pertumbuhan kita masih enam persen,’’ ujarnya. Pemerintah, sambung Sri Mulyani, bukannya tidak tahu situasi dan apa yang bisa dilakukan. Hal.17 Banyak Ngomong
Menurut Presiden, dirinya telah memberi pesan kepada para menteri, semua gubernur di seluruh Indonesia agar menjalankan semua agenda pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis. Karena upaya menghadapi ancaman krisis bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab semua pihak mulai dari presiden, gubernur, bupati dan wali kota. Diakuinya, ada kepala daerah yang cepat dan sigap mengeluarkan kebijakan menghadapi krisis. Tetapi sebaliknya ada juga yang menolak kebijakan untuk membantu kepentingan masyarakat. Dia menconto-
hkan, ada bupati maupun wali kota menolak PNPM yang dikucurkan untuk rakyat di daerah. Padahal, PNPM sudah dilakukan selama tiga tahun dan mampu menyentuh masyarakat untuk menaikkan daya beli. ‘’Saya tidak habis pikir ada bupati yang menolak program seperti PNMP, BLT atau apa pun. Karena ini program pemerintah untuk benar-benar membantu rakyat, kenapa harus ditolak,’’ tandasnya. Presiden mengatakan, program pemerintah ini telah menelan biaya sekitar Rp 32 triliun dan efektif digunakan Rp 3 triliun. Hal.17 Kepentingan Pribadi