HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
RABU WAGE, 25 FEBRUARI 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN NOMOR 189 TAHUN KE 61
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Depkes Digeledah KPK Jakarta (Bali Post) Upaya untuk menyeret petinggi Depkes terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan yang merugikan negara Rp 15,7 miliar, terus dilakukan KPK. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan penggeledahan untuk mencari alat-alat bukti yang dapat mendukung penyidikan kasus tersebut. Sebuah tim yang terdiri atas 14 penyidik diterjunkan untuk menggeledah gedung Depkes, Selasa (24/2) kemarin. Penggeledahan dipusatkan di kantor Sekretariat Jenderal Depkes. Ruang kerja tersangka Mardiono yang merupakan Karo Perencanaan Depkes, juga tak luput dari penyisiran petugas. Setelah penggeledahan berlangsung sekitar lima jam, sejumlah aparat KPK terlihat membawa beberapa
LENSA
JK Serius Maju Capres
3
PANGDAM IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan meminta prajurit tidak ikut politik praktis. Ia menegaskan, sesuai komitmen, TNI harus bersikap netral dan tidak boleh memihak satu golongan. Terus, apa sanksi bagi prajurit TNI yang berpolitik praktis dan tidak netral?
KABUPATEN
4
11
SETELAH pensiun setahun, pembalap Norwegia Marcus Gronholm tak tahan untuk tidak menyetir lagi. Mantan juara dunia WRC itu memutuskan kembali ke dunia Reli dengan mengikuti seri Portugal, April mendatang. Kali ini Gronholm akan membawa mobil Subaru.
GAYA HIDUP
masih terus berlangsung dan dipastikan akan terus berkembang. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Karo Perencanaan Depkes Mardiono sebagai tersangka. Mardiono yang bertindak sebagai pimpro pengadaan itu diduga telah menggelembungkan harga dan alat rontgen yang disalurkan untuk puskesmas di daerah tertinggal. Hal.19 Pengadaan Alat
Bali Post/eka
BEREBUT - Salah satu pemain SMAN 1 Kuta (kiri) saat berebut bola dengan pemain SMAN 1 Amlapura pada LPBP, Selasa (24/2) kemarin.
Smansaku dan The Blono Juara Grup
Bali Post/eka
BERI KETERANGAN - Putu Gede Kertia (dua dari kanan) dan Nengah Wijanegara (kanan) saat memberi keterangan kepada wartawan di Polda Bali, Selasa (24/2) kemarin.
Uang Nasabah Kembali 75 Persen Kertia dan Wijanegara Minta Maaf
KELUARNYA Peraturan Bupati (Perbup) Jembrana yang mengatur perjalanan dinas eksekutif dan legislatif, dinilai tergesagesa, ngawur, dan melecehkan DPRD. Apalagi, sejumlah pasal dalam perbup itu bertentangan dengan aturan lebih tinggi serta mengebiri kepentingan Dewan. DPRD pun mengundang eksekutif dalam rapat kerja Selasa (24/2) kemarin dan meminta agar perbup itu direvisi.
OLAH RAGA
Langkah ini ditempuh untuk mencari bukti baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat kesehatan tersebut. ‘’Kami perlu memperkuat alat bukti dengan mencaricari dokumen terkait proses pengadaan proyek itu,’’ ujarnya. Ditanya dugaan Menkes Siti Fadillah Supari mengetahui proyek pengadaan alatalat kesehatan itu, Ade Rahardja belum mau komentar. Alasannya, pemeriksaan
Grandfinal LPBP IV/2008
Jakarta (Bali Post) Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan siap untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2009 setelah melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Surya Paloh. ‘’Saya dari Partai Golkar insya Allah siap, jawab Jusuf Kalla,’’ kata Surya Paloh usai melakukan pertemuan dengan Wapres, Selasa (24/2) kemarin. Pertemuan empat mata antara Jusuf Kalla dan Surya Paloh berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam. Menurut Surya Paloh, dalam pertemuan tersebut dirinya mempertanyakan kebenaran berita tentang kesediaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla maju sebagai capres 2009. ‘’Pertama, saya tanya Pak Jusuf, ini benar? Sudah siap benar untuk jadi capres dari Partai Golkar. Jawab beliau, saya siap,’’ kata Paloh mengulang penjelasannya. Menurut Surya Paloh, dengan kesediaan Jusuf Kalla maju sebagai capres 2009 berarti sebuah kemajuan bagi Partai Golkar. Dalam pandangan Surya Paloh, sebagai sebuah partai besar, sudah sewajarnya Partai Golkar mengajukan capresnya sendiri. Hal.19 Komitmen Mendasar
KOTA
koper yang diduga merupakan dokumen terkait dengan kasus tersebut. Koper-koper itu langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke gedung KPK. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mau memberikan keterangan, ketika ditanya dokumen apa saja yang didapatkannya itu. Deputi Penindakan KPK Ade Raharja membenarkan jajarannya melakukan penggeledahan di Depkes.
18
ANDA pengidap penyakit maag? Informasi ini pantas disimak. Selain mengonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter, ternyata maag bisa disembuhkan dengan mengonsumsi kunyit yang banyak ditemukan di dapur Anda. Beberapa tanaman yang telah banyak diteliti untuk digunakan sebagai obat sakit maag memang di antaranya adalah kunyit. Cara pengobatannya?
Denpasar (Bali Post) Penyidik Polda Bali terus berupaya mengungkap kasus Koperasi Karangasem Membangun (KKM). Bahkan, Kapolda Bali Irjen Pol. T. Ashikin Husein langsung menginterogasi kedua bos KKM, Putu Gede Kertia dan Nengah Wijanegara, Selasa (24/2) kemarin. Di salah satu ruangan, Kapolda Ashikin menanyakan aset KKM yang telah disimpan sejak 2007. Ternyata, setelah dilakukan penghitungan secara manual didapat jumlah uang nasabah Rp
512.427.800.000. Sementara aset KKM yang disita hanya Rp 338.760.916.264. ‘’Artinya, pihak KKM akan mengalami kekurangan Rp 204,9 miliar,’’ jelas Kapolda Ashikin. Mengetahui kondisi seperti itu, pihak KKM (Putu Gede Kertia dan Nengah Wijanegara - red) tampaknya akan sulit mengembalikan uang rakyat sebanyak itu. Hal itu juga diakui kedua tersangka. Kapolda menyatakan, kendati uang rakyat bisa dikembalikan, itu tidak lebih dari 75 persen. Sebanyak 60 persen sudah kita sita, sedangkan aset yang lain-
nya diduga masih ada. Untuk itu, pihak KKM tidak mungkin akan bisa mengembalikan 100 persen. Dari pengakuan kedua tersangka, ide mendirikan KKM ini merupakan pemikirannya. Mereka tidak terpengaruh sama orang lain, apalagi investor asing. Mereka menyebut bahwa sistem yang digunakan adalah sistem bergulir. ‘’Memang dari saya idenya. Saya namakan sistem ini sistem bergulir,’’ aku Wijanegara di hadapan polisi dan wartawan. Menurut Wijanegara,
sistem yang digunakan ini adalah menggunakan uang nasabah yang terus diputar. Artinya uang investor yang masuk belakangan digunakan membayar play yang sudah jatuh tempo. Semakin banyak nasabah yang masuk, maka semakin besar aset yang dihasilkan. Makanya, mereka berani memberikan bunga setiap bulannya mencapai 50 persen. Akan tetapi, mereka mengaku tidak pernah berpikiran sebesar ini sambutan masyarakat. Hal.19 Uang Nasabah
Zaman Kali, Kapolda: Mobil Nasabah Semua Diukur Semestinya Disita dengan Uang KASUS KKM mendapatkan perhatian banyak kalangan. Sebab, masih banyak masyarakat yang tergiur pada sesuatu yang tidak masuk akal. Apa yang membuat masyarakat Bali mudah tergiur? Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Ketut Wiana mengatakan dalam pandangan filosofi Nitisastra, pada zaman kali (kaliyuga) materi atau uang sering dianggap paling utama, sehingga cenderung menimbulkan sikap pragmatis. Dalam konteks ini uang mestinya dipandang sebagai sarana atau alat, bukanlah tujuan. Lanjut Wiana, boleh saja seseorang mengejar keberhasilan, tetapi hendaknya tetap menempuh jalan atau prosedur yang benar. Ibarat bermain sepak bola, untuk mendapatkan bola, para pemain berupaya mengejarnya. Tetapi untuk mendapatkan bola, pemain tentu mengikuti aturan permainan, tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang ada. Misalnya, dalam kaitan ingin menanam investasi, rambu-rambu atau aturan penting harus diperhatikan. Orang sampai tergiur berinvestasi, misalnya, karena ada tawaran yang menarik. Karena itu tawaran yang menggiurkan itu penting dianalisis dengan baik. Hal.19 Lebih Teliti
KEKHAWATIRAN nasabah KKM akan penarikan mobil yang telah didapat, rupanya dibahas pada pertemuan Kapolda Bali Mayjen Pol. T. Ashikin dengan DPRD Bali, Selasa (24/2) kemarin. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali IGK Adiputera, S.H. dan dihadiri Gubernur Bali Mangku Pastika, terungkap bahwa banyak oknum pejabat di Karangasem yang telah mendapat mobil dari KKM. Mereka hanya menyetor uang Rp 60 juta. Atas dasar itu, Kapolda Bali menyarankan mobil tersebut disita. Hal serupa juga dikatakan anggota DPRD Bali Agus Suradnyana. Hal.19 Cukup Didata
T. Ashikin
Bali Post/dok
Lagi, Ditemukan 18 Bungkus Emas dan Tanah 5 Hektar Amlapura (Bali Post) Pencarian dan pengumpulan aset masyarakat yang ada di kantor dan stokist (gudang) KKM terus dilakukan. Tim pencari dan penyidik dari kepolisian, Selasa (24/2) kemarin kembali menemukan 18 bungkus emas dan uang tunai Rp 100 juta di gudang di Karangsokong, Subagan, Karangasem. Pencarian aset itu dikoordinatori AKBP I Gede Hartawan, Kanit II Dir
Reskrim Bidang Ekonomi Polda Bali. Sementara temuan sebelumnya emas sekitar 25 kg, baik dalam bentuk perhiasan maupun batangan, sudah dititipkan di kantor Pegadaian Amlapura. Sementara aset uang tunai sekitar Rp 300 miliar juga sudah dititipkan di BRI. Diketahui juga sudah ada pembelian tanah 5 hektar di jalan tembus Untung Surapati-Kecicang. Hal.19 Sudah Disita
Denpasar (Bali Post) Kesebelasan SMAN 1 Kuta (Smansaku) menggulung SMAN 1 Amlapura (Smansa) 3-0 (2-0) dalam penyisihan terakhir Grandfinal Liga Pelajar Bali Post (LPBP) IV/2008 di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Selasa (24/2) kemarin. Kemenangan besar itu membawa Smansaku sebagai juara Grup B. Tim polesan Nyoman Warta dan Made Sudra selanjutnya berjumpa SMA Dwijendra (Dwisma) Denpasar pada babak semifinal kedua yang digelar Kamis (26/2) besok pukul 16.00. Dwisma adalah runner-up Grup A. Sementara juara Grup A direbut SMKN 1 Negara (The Blono) setelah menang 3-0 atas SMAN 1 Semarapura (Ekasma) di partai kedua. The Blono tidak perlu bertanding karena Ekasma sudah didiskualifikasi dari kejuaraan gara-gara tidak datang melawan SMA Dwijendra, Minggu (22/2) lalu. Meski begitu, pemain SMKN 1 Negara dipimpin pelatih Nyoman Karta tetap hadir di lapangan dengan kostum lengkap sebagai bentuk fair play. SMKN 1 Negara harus meladeni SMAN 1 Gerokgak (Smarak) pada semifinal pertama mulai pukul 15.00. Smarak lolos ke empat besar dengan menyadang predikat peringkat kedua Grup B. Hal.19 Tanpa Beban
Jadwal Semifinal, Kamis (26/2) SMKN 1 Negara vs SMAN 1 Gerokgak (15.00) SMAN 1 Kuta vs SMA Dwijendra (16.30)
Pemilu
MK Kabulkan Permohonan Delapan Pemred Jakarta (Bali Post) Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan delapan pemimpin redaksi (pemred) harian nasional. Kedelapan pemred itu yakni Tarman Azzam (Harian Terbit), Kristanto Hartadi (Sinar Harapan), Sasongko Tedjo (Suara Merdeka), Ratna Susilowati (Rakyat Merdeka), Badiri Siahaan (Media Bangsa), Marthen Selamet Susanto (Koran Jakarta), Dedy Pristiwanto (Warta Kota), dan Ilham Bintang (Tabloid Cek & Ricek). Hal itu diputuskan dalam sidang putusan pengujian UU Pemilu yang dipimpin majelis hakim Mohammad Mahfud MD, Selasa (24/2) kemarin. Pemohon menganggap Pasal 98 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan (2) UUD 1945. Pasal itu berkaitan dengan kampanye melalui media massa dan penyiaran, dan di dalam Pasal 99 huruf f berisikan ancaman pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa jika media massa tidak memberikan kesempatan yang sama kepada parpol dalam menayangkan kampanye. Majelis hakim konstitusi berkesimpulan bahwa Pasal 98 ayat (2), (3), dan (4), serta Pasal 99 ayat (1) dan (2) UU Pemilu mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD 1945. ‘’Dalil-dalil para pemohon cukup beralasan,’’ katanya. Pasal 98 ayat (2) UU Pemilu berbunyi ‘’Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini’’. Majelis mempertimbangkan dari rumusan itu yang menggunakan kata ‘’atau’’ dapat menimbulkan tafsir bahwa lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi bersifat alternatif, yaitu Dewan Pers dan KPI, sehingga justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Lagi pula, kata mejelis hakim, Dewan Pers menurut UU 40 Tahun 1999 tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak. ‘’Oleh karena itu, dalil para pemohon bahwa Pasal 98 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah cukup beralasan,’’ katanya. Hal.19 Semua Dalil