HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA WAGE, 26 MEI 2009
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 274 TAHUN KE 61 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Ranperda RTRWP Bali Jawaban Gubernur Gubernur Tanggapi 28 Isu RTRWP Bali Dinilai Tak Spesifik Ketinggian Bangunan Tak Disinggung Tak Memuat Pasal 33
Made Arimbawa
Denpasar (Bali Post) Jawaban Gubernur Bali atas pemandangan umum Dewan khususnya terhadap Ranperda RTRWP Bali dinilai tak spesifik. Pasalnya, tanggapan Gubernur untuk menjawab 28 isu yang berkembang di media cetak dan elektronik terhadap Ranperda RTRWP Bali lebih menyita perhatian anggota Dewan dan jajaran pejabat eksekutif. Hal.19 Isu Koran
SOROTAN dari berbagai komponen masyarakat melalui media, forum seminar maupun diskusi kelompok terbatas terhadap substansi RTRWP Bali direspons Gubernur Bali Drs. Made Mangku Pastika dalam rapat paripurna I, Senin (25/5) kemarin di Renon. ‘’Kami sangat sependapat, menyambut baik dan menghargai semua masukan dan koreksi dari komponen masyarakat, karena setelah Ranperda RTRWP ditetapkan menjadi perda akan digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan demi kelangsungan pembangunan Bali 20 tahun
ke depan,’’ tegasnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua IB Suryatmaja. Selanjutnya, kata Gubernur, masukan yang bersifat strategis dan mengacu pada kepentingan Bali ke dapan akan dikaji secara mendalam sebagai bahan penyempurnaan terhadap substansi RTRWP Bali yang telah disampaikan ke Dewan, 23 Maret lalu. Secara khusus dalam sidang paripurna ini, Kepala Daerah Bali menanggapi 28 isu yang berkembang di media cetak dan elektronik. Dari 28 isu tersebut menyangkut Bhisama PHDI, karang kekeran, sanksi bagi pelanggar,
hutan lindung, insentif dan disentif bagi investor serta isu lainnya terkait penyelamatan Bali. Sementara isu ketinggian bangunan dan isu ketinggian pasawat ketika terbang di atas pura sad kahyangan juga tak disentuh dalam 28 isu tersebut. Dari 28 isu yang ditanggapi tersebut di antaranya isu peluang kompromi melalui musyawarah mufakat yang ditawarkan dalam menyelesaikan pelanggaran atau sengketa. Terhadap isu itu, Gubernur menyatakan perlu dipahami pelanggaran tersebut berbeda dengan sengketa. Kalau pelanggaran merupakan domain
hukum publik, sedangkan sengketa ranahnya hukum privat. Terhadap pelanggaran dikenakan sanksi pidana, sedangkan sengketa penataan ruang diselesaikan oleh para pihak. Apabila tak dapat diselesaikan secara musyawarah, bisa diteruskan ke proses pengadilan. Isu filosofi Tri Hita Karana harus tetap diimplementasikan secara sinergis dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan lingkungan, menjaga kesucian air seperti danau, sungai dan pantai. Hal.19 Kawasan Suci
Arnawa Serahkan pada Proses Hukum KOTA
3
JAJARAN Reskrim Polsek Densel membongkar bisnis jual-beli senjata api (senpi) rakitan. Dua tersangka yakni Nengah Marya (60) dan Winastra (52) dibekuk pasukan Buser Polsek Densel lantaran terbukti melakukan tindak pidana bisnis jual-beli senpi rakitan. Penangkapan dilakukan di sebuah kafe di Jalan Danau Poso, Denpasar Selatan, Sabtu (23/5) malam lalu.
KABUPATEN
5
SEJUMLAH anggota DPRD Tabanan menyayangkan kekosongan pejabat di Pemda Tabanan karena pejabatnya tengah melakukan perjalanan suci (tirtayatra) ke India. Berangkat ramai-ramai ke tanah Hindustan itu tentu saja mengakibatkan terganggunya pelayanan publik walau cuma dua hari. Kasus kemalingan di kantor DPRD pun tidak dilaporkan ke polisi karena Sekwan ikut ke India
OPINI
6
CAPRES dan cawapres yang bersaing menuju kursi kepresidenan lima tahun mendatang saat ini tengah melakukan politik pencitraan untuk memenangkan persaingan menuju tahapan pilpres 8 Juli mendatang. Mencapai kekuasaan itulah yang dicita-citakan. Hanya, dalam kontestasi ini masing-masing calon kita harapkan bermain fair, jujur, bersih dan sportif. Jangan sampai terjadi praktik uang, kampanye hitam dan saling menjegal.
GAYA HIDUP
18
Ditetapkan Tujuh Tersangka
Bangli (Bali Post) Pascapenetapan tujuh tersangka kasus pembunuhan Prabangsa, Bupati Bangli Arnawa menyatakan menyerahkan semuanya pada proses hukum. Seperti diketahui, salah satu tersangka Susrama merupakan adik kandung Nengah Arnawa. Melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Bangli Made Ari Pulasari, Bupati menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak berwajib serta menghormati segala proses hukum dan ketentuan yang berlaku. ‘’Untuk itulah beliau tidak ingin campur tangan atas kondisi ini. Tetapi diharapkan agar tetap dijaga asas praduga tidak bersalah. Hingga ahirnya ada putusan berkekuatan hukum tetap,’’ jelasnya. Kapolda Bali Irjen Pol. T Ashikin Husein menyatakan akan terus mendalami kasus ini, sehingga tak tertutup melakukan pemanggilan saksi-saksi. Dengan ditetapkannya Susrama sebagai tersangka, apakah penyidik akan memeriksa oknum pejabat di daerah itu? Jenderal yang sebentar lagi akan pensiun ini mengatakan tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan diperiksa. ‘’Kalau memang dibutuhkan keterangannya ya... pasti diperiksa,’’ ungkapnya. (kmb17)
Prabangsa Dibantai di Rumah Susrama Denpasar (Bali Post) Kasus pembunuhan Redaktur Radar Bali A.A. Gde Bagus Narendra Prabangsa akhir-nya terkuak. Kapolda Bali Irjen Pol. T. Ashikin Husein, Senin (25/5) kemarin mengatakan telah menetapkan tujuh tersangka. Mereka itu Nyoman Susrama, Komang Gede, Nyoman Rencana, I Komang Gede Wardana alias Mang De, Dewa Sumbawa, Endy dan Jampes. Ketujuh tersangka kini ditahan di Polda Bali. Kapolda Ashikin mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka lainnya. Pihaknya terus melakukan pengembangan kasus, termasuk mendalami peran masing-masing
Bali Post/eka
TERSANGKA - Beberapa petugas kepolisian mengamankan salah satu tersangka pembunuh Prabangsa saat digelandang di Mapolda Bali, Selasa (25/5) kemarin.
lik dari PAN (Jabar VI). Deddy yang ditemui setelah keluar dari ruangan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary ini mengungkapkan, ia mempertanyakan konsistensi KPU dalam menetapkan calon anggota DPR terpilih. ‘’KPU harusnya punya kewenangan untuk melakukan mekanisme penghitungan perolehan kursi,’’ katanya. KPU seharusnya tidak melibatkan partai politik dalam menentukan mekanisme perolehan kursi dan penetapan
calon terpilih. Ketiga caleg dari partai yang berbeda ini juga mempertanyakan hal yang sama yaitu mekanisme penetapan calon anggota legislatif terpilih yang berhak menduduki kursi hasil penghitungan tahap ketiga. Menurut Deddy, KPU telah melakukan perubahan mekanisme penghitungan kursi di tahap ketiga yang berakibat pada pergeseran perolehan kursi. Perubahan ini, katanya, menyebabkan sisa kursi di tahap keti-
ga di dapilnya diperoleh oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara itu, Marissa mempermasalahkan pertemuan tertutup antara KPU dan saksi partai politik di sela-sela rapat pleno KPU, Minggu (24/5), sebelum KPU mengumumkan nama-nama calon terpilih di daerah pemilihan yang mengikuti penghitungan perolehan kursi tahap ketiga. Hal.19 Pertemuan Tertutup
Ranendra Tetap Ngotot Berikan Uang ke Mega
TIAP ruangan di dalam rumah memiliki nuansa tersendiri. Kamar utama, dapur, kamar mandi, ruang keluarga, sampai kamar tidur untuk tamu Anda. Nah, tamu menginap di rumah Anda bisa menjadi momen yang menyenangkan. Karena itu, berikan mereka kamar yang memadai. Misalnya, desainlah kamar khusus agar tamu merasa nyaman. Apa yang perlu diperhatikan?
Jakarta (Bali Post) Mantan Direktur Keuangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ranendra Dangin tetap pada pengakuan semula. Ia menyatakan uang yang diberikan kepada Megawati Soekarnoputri senilai Rp 477 juta. Dana dari perusahaan BUMN ini untuk membiayai pencanangan petani tebu yang dilakukan Presiden Megawati di Yogyakarta pada Juni 2004. Pengakuan ini disampaikan Ranendra saat diperiksa sebagai terdakwa perkara korupsi PT RNI yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/5) kemarin. Uang
tersangka. ‘’Ketujuh tersangka ini merupakan tersangka yang bersentuhan langsung dengan korban (Prabangsa-red),’’ ujar Kapolda. Hal.19 Sakit Hati
Final Liga Champions
Marissa dan Ikang Protes Penetapan DPR Jakarta (Bali Post) Sejumlah calon anggota DPR mengajukan protes ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas penetapan calon anggota DPR terpilih yang telah diumumkan Minggu (24/ 5) lalu. Calon anggota DPR yang mendatangi KPU, di Jakarta, Senin (25/5) kemarin, di antaranya Marissa Haque dari Partai Persatuan Pembangunan (dapil Jabar I), Ikang Fauzi dari Partai Amanat Nasional (Banten I), dan Deddy Djamaludiin Ma-
SELAIN melakukan revisi pasal, Unud juga mengusulkan sembilan pasal yang dihilangkan atau dicoret. Pasalpasal yang diusulkan untuk dicoret ini didasarkan pada pertimbangan pasal-pasal ini ada yang membingungkan, kewenangan terlalu terbuka, sulit dikontrol, termasuk berbagai pertimbangan teknis lain yang bersinggungan dengan UU dan PP. Selain itu ada pasal yang tak tercantum yakni pasal 33. Pada draf RTRW yang dirujuk Bali Post pada halaman 27 hanya mencantumkan pasal 31, 32 dan 34. Sementara pasal 33 sama sekali tidak disebut alias kosong. Berikut pasal-pasal yang diusulkan dihilangkan: Pasal 61. Pasal ini mengatur kewenangan gubernur dalam menetapkan status pura dan kewenangan lainnya. Unud menilai kewenangan ini sudah terakomodasi dalam pasal 55, 56, 57, 59, dan pasal 60. Unud menilai tanpa pasal 61, pihak-pihak yang akan merujuk RTRWP Bali lebih mudah memahami substansinya. Hal.19 Wisata Terbang
yang diberikan tersebut, menurutnya, merupakan penyisihan dari hasil keuntungan impor gula putih yang dilakukan PT RNI bekerja sama dengan Perum Bulog. Di hadapan mejelis hakim, terdakwa Ranendra mengakui pemberian uang itu dilakukannya setelah dirinya keluar dari RNI. Aliran itu merupakan temuan komisaris PT RNI. Alokasi dana tersebut tercantum pada pembukuan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan memang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. ‘’Dalam rekening APTRI ada uang Rp 500 juta,’’ ungkap Ranendra.
Dalam kesempatan ini, terdakwa juga mengakui telah menyerahkan uang bonus kepada direksi dan tim rampung Kerja Sama Sistem Operasi (KSO) Impor Gula Putih PT RNI dan Perum Bulog. Penyerahannya dilakukan bersama Ketua Tim Rampung KSO Agus Subekti. Semua ini dilakukannya atas arahan yang diterima secara lisan dari Dirut PT RNI saat itu Rama Prihananda. Bonus diambil dari uang distribusi KSO senilai Rp 974 juta. Ternyata uang yang dipakai untuk pemberian bonus yang diambil dari dana distribusi tersebut, imbuhnya, tidak
mencukupi. Atas arahan Dirut pula uang bonus diambil dari biaya penyelesaian cacat pajak yang besarnya Rp 3,4 miliar yang kini tersisa Rp 1 miliar. Dijelaskan, Dirut Rama Prihananda mendapat Rp 300 juta. Sedangkan direksi lainnya masing-masing mendapat Rp 250 juta yakni Direktur Komersial Sondra Nadir dan Direktur Teknis SP Marpaung serta dirinya selaku Direktur Keuangan, termasuk seluruh anggota tim rampung KSO. Sebenarnya pemberian bonus itu tidak diatur. Hal.19 Uang Rapat
Krisis Tak Pengaruhi Penjualan Tiket Milan -
Daya tarik Liga Champions benar-benar luar biasa. Bahkan, krisis yang melanda perekonomian global tak menyurutkan niat penggemar untuk merogoh kantong dalam-dalam untuk membeli tiket partai final yang akan digelar Kamis (28/5) dini hari. Lebih dari 50.000 penggemar bertiket diperkirakan akan menyerbu Roma untuk menyaksikan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia ini. ‘’Ini pesta sepak bola bagi klub Eropa. Penggemar melihatnya sebagai ajang yang berlangsung sekali saja, mereka harus menabung untuk bisa pergi ke acara seperti ini. Mereka akan terus menghabiskan uang seperti tidak terjadi apa pun pada iklim ekonomi,’’ ujar Mark Roberts, konsultan senior di perusahaan bisnis olahraga, Deloitte, Senin (25/5) kemarin. Hal.19 Sangat Setia
Bali Post/ap
NAIK 200 KALI - Tiket yang semula dijual 70-200 euro per lembar kini dijual 4.000 euro (5.600 dolar AS) atau naik 200 kali lipat.