HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SELASA UMANIS, 28 APRIL 2009
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
Ranperda RTRWP Bali
Pansus Soroti Luasnya Kewenangan Gubernur
Ajeg Bali Punia Pembaca ’’Bali Post’’
Untuk Pura di Bali DANA punia pembaca Bali Post untuk pembangunan pura di Bali akan diserahkan Jumat, 1 Mei 2009 pukul 11.00 wita di Pasraman Besakih. Adapun pura yang menerima dana punia pembaca Bali Post yakni Pura Pasar Agung Kahyangan Jagat (Karangasem), Pura Pengubengan Besakih (Karangasem), Pura Gelap Besakih (Karangasem), Pura Hulun Danu Batur lan Pakelem Pura Hulun Danu, Kintamani (Bangli), Pura Andakasa lan Karya Labuh Gentuh Pura Andakasa (Karangasem), Pura Melanting (Buleleng), Pura Lempuyang Luhur (Karangasem), Pura Rambut Siwi (Jembrana), Pura Batu Bolong (Badung), Pura Sakenan (Denpasar), Pura Dalem Tarukan Tembuku (Bangli), Pura Griya Tanah Kilap Suwung Kauh (Denpasar), Pura Puncak Luhur Jayaprana (Buleleng), Pura Catur Lawa Ida Ratu Dukuh Besakih (Karangasem), Pura Tirta Segara Rupek Gilimanuk (Jembrana), Pura Dalem Balingkang (Bangli), Pura Pulaki Banyupoh-Gerokgak (Buleleng), Pura Watu Klotok (Klungkung), Pura Padharman Arya Kenceng (Besakih), Pura Lempuyang Madya (Karangasem), Pura Luhur Tambo Waras (Tabanan), Pura Goa Lawah (Klungkung), Pura Goa Giri Putri Nusa Penida (Klungkung), Pura Gunung Payung (Badung), Pura Wayah Dalem Majapahit (Klungkung). Hal.19 Dana Punia
RANPERDA RTRWP
Denpasar (Bali Post) Rupanya Pansus RTRWP Bali sepakat dengan sorotan pengamat, LSM dan pakar terkait banyaknya pasal dalam Ranperda RTRW yang multitafsir. Selain itu juga disoroti luasnya kewenangan gubernur yang diatur dalam ranperda tersebut. Demikian antara lain terungkap saat rapat pansus di DPRD Bali, Senin (27/4) kemarin. Seperti disampaikan Koordinator Pansus RTRWP Bali I Gusti Ketut Adiputera, S.H. bahwa banyak pasal yang perlu dipertegas lagi dalam pembahasannya di DPRD Bali agar tak menimbulkan multitafsir. Misalnya, Danau Buyan yang masuk kawasan suci tetapi ditetapkan sebagai taman wisata alam (TWA). Keberadaan TWA ini harus dipertegas untuk wisata alam sebagaimana Taman Nasional Bali Barat. ‘’Jadi, TWA itu semata-mata untuk menunjang keindahan alamnya, jangan di TWA dikeluarkan izin untuk vila. Ini kan celaka,’’ katanya usai rapat. Hal.19 Gudang Pupuk
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Unud akan Buat Kajian Ilmiah RTRWP Semuanya Demi Penyelamatan Bali Denpasar (Bali Post) Derasnya arus kritik terhadap Ranperda RTRWP Bali, telah mendapat respons positif para ahli di Unud. Mereka pun berencana membuat kajian ilmiah RTRWP Bali dengan melibatkan para ahli di Universitas Udayana. Pertemuannya akan dilakukan 11 Mei mendatang. Sasarannya membuat kajian ilmiah terkait dengan strategi dan format penyelamatan Bali ke depan. Rektor Unud Prof. Made Bakta menyatakan telah menginventarisasi semua masukan dan wacana yang bergulir seputar revisi RTR-
WP Bali. Secara kelembagaan Unud akan menindaklanjuti saran dan kritik yang diakomodasi Bali Post. Unud memandang RTRWP
Prof. Dr. Bakta:
IGK Adiputera, S.H.:
Tjok Budi Suryawan:
Semua harus terbiasa mendengar dan merespons masukan yang ada dengan bijak. Pemikiran yang disuarakan banyak kalangan hendaknya disikapi secara arif sebagai sumbangan pemikiran, moral dan tanggung jawab dalam membangun Bali. Pasal-pasal dalam RTRWP jangan berpeluang disalahtafsirkan sehingga menimbulkan kebijakan menyimpang.
Sebenarnya masih banyak pasal krusial yang perlu dibahas mendalam. Misalnya pasal 61 yang memberikan kewenangan Gubernur Bali demikian luas dalam menetapkan status pura, pedoman penanggulangan abrasi, sedimentasi pantai sampai pengelolaan sumber daya mata air lintas kabupaten.
Munculnya sejumlah pasal rawan dalam RTRWP mengharuskan pansus bekerja lebih hatihati. Seperti penetapan TWA di kawasan suci. Apakah perlu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada gubernur mengatur hal tersebut? Kalau tidak, maka pasal tersebut harus dianulir.
Cegah Flu Babi
SMS Catut Nama SBY Jakarta (Bali Post) SMS yang mengatasnamakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat kalangan Istana resah. Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, Senin (27/4) kemarin, meminta masyarakat tidak tertipu dengan pesan singkat lewat telepon seluler yang mencatut nama SBY. Karena informasi yang disampaikan tidak benar dan menyesatkan. Belum diketahui motif dari penyebar SMS itu. Bunyi SMS tersebut berisi ‘’Ultah SBY ke-56 bagi-bagi pulsa, sebarkan ke-8 HP akan terisi pulsa Rp 75 ribu. Serius aku dapat Rp 75 ribu. Cepat.’’ Andi mengatakan SMS seperti ini beredar beberapa hari terakhir dan disebarkan ke banyak orang. Bahkan, ajudan Presiden pun menerima. Begitu juga masyarakat dari daerah-daerah yang melaporkan adanya SMS seperti ini. ‘’Sekali lagi kami sampaikan SMS ini tidak benar dan menyesatkan,’’ kata Andi. Aksi penipuan bukan hanya mencatut nama Presiden dan keluarga, banyak juga informasi menyesatkan seolah-olah berasal dari para staf khusus presiden. ‘’Kalau masyarakat menerima info-info menyesatkan semacam ini, apakah menyangkut Presiden SBY, Ibu Negara, keluarga dan staf-staf khusus agar segera melaporkan ke pihak yang berwajib,’’ sarannya.
10
MULAI Senin (27/4), secara berseri Bali Post menurunkan Ranperda RTRWP Bali di halaman 10. Rancangan Perda ini juga bisa dibaca di website balipost.com. Bagi krama Bali yang ingin mengkritisi ranperda tersebut, bisa mengirim tanggapan ke Bali Post melalui surat ke Redaksi Bali Post Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau melalui Email; balipost@indo.net.id dan faximile ke (0361) 227418. Tanggapan paling lambat kami sudah terima 5 Mei 2009.
KOTA
3
JAJARAN Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai kembali mendeportasi dua warga negara Iran, Davani Niakan Ashkan (26) dan Sayed Ali Mossein Missafi (26), Minggu (26/4) malam. Keduanya terbukti memalsukan identitas diri dan mengantongi paspor Prancis untuk bisa lolos ke Australia. Kenapa mereka masuk Bali?
KABUPATEN
5
SISTEM Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang sudah dioperasikan di Buleleng, ternyata amburadul. Pembuatan KTP dan kartu KK dengan menggunakan sistem online itu ternyata menghabiskan waktu bermingu-minggu. Warga pun terancam gagal mencari kerja akibat tak lengkapnya persyaratan administrasi mereka berupa KTP ataupun kartu KK yang diperlukan.
GAYA HIDUP
18
POLUSI, perubahan cuaca, dan sinar matahari membuat kulit menjadi kering dan keriput. Jika terlalu lama berada di bawah sinar matahari, pada wajah akan muncul garis-garis halus dan kerut. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola hidup seseorang. Jika orang aktif merokok dan jarang olahraga, kerutan akan mudah timbul. Lalu, benarkah krim bunga lavender mampu mengatasi keriput wajah?
Bali 2009 ini harus menjadi roh pembangunan Bali berspiritkan agama Hindu dan harus lebih baik dari perda sebelumnya. Prof. Bakta juga
menegaskan sikapnya menolak semua bentuk daya tawar terhadap taksu Bali dan bhisama yang diakomodasi dengan pasal-pasal eksklusif dalam Perda RTRWP. Revisi RTRWP jangan sampai menjadi cek kosong dan menimbulkan degradasi atas pengelolaan alam Bali. Hal.19 Secara Ilmiah
Bali Post/rtr
BERJALAN - Warga Meksiko menggunakan masker ketika mereka berjalan di kota Meksiko, Senin (27/4) kemarin. Kini warga di kota itu dihantui penyebaran virus flu babi yang telah menular dari manusia ke manusia. Kini pemerintah Indonesia pun telah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
Kesulitan Bangun Koalisi
Golkar Kembali Lirik Demokrat Jakarta (Bali Post) Partai Golkar masih kesulitan membangun koalisi. Sebab, hingga kini belum ada satu pun lobi menggalang koalisi yang berhasil sejak dimandatkan dalam Rapimnassus, Kamis (23/4) lalu. Atas dasar itu, koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat belum tutup buku. Demikian dijelaskan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, Senin (27/4) kemarin. Ia
mengungkapkan, saat ini tengah dicari formula koalisi yang cocok, karena koalisi tidak hanya dilihat dari segi elektabilitas dan ideologi, juga dari segi pendanaan dan kecocokan para pimpinan politik. ‘’Penetapan caprescawapres ikut memengaruhi koalisi,’’ kata Agung. Bukan Golkar saja yang mangalami kesulitan dalam membentuk koalisi, partai lain pun mengalami hal serupa. Pasalnya, tidak mungkin ada
dua capres dalam satu koalisi. Faktor ini yang membuat pembicaraan koalisi menjadi kurang fleksibel. Atas perkembangan ini, Golkar selain penjajakan terhadap kubu Teuku Umar, juga dengan Partai Demokrat (PD). ‘’Jika seusai rapimnassus, sepertinya tidak ada lagi pintu untuk berkomunikasi dengan Demokrat, sekarang sudah lebih jelas peluang Golkar untuk berkomunikasi dengan Demokrat,’’ ujar Ketua DPR ini.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPP Golkar Muladi mengatakan sebenarnya SBY tidak sepenuhnya menolak Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres untuk mendampinginya. SBY dan JK hanya tidak bisa bersepakat pada satu poin saja. Tetapi hal itu tidak dijelaskannya secara detail. Itu sangat pribadi dan yang bisa menyelesaikan hanya mereka berdua. Hal.19 Secara Budaya
KPK Perkuat Bukti Korupsi ICR KPU Lima Proyek Lagi Diselidiki Jakarta (Bali Post) KPK secara intensif terus melakukan pengusutan terhadap indikasi korupsi pengadaan teknologi Intelligent Character Recognition (ICR) tabulasi nasional pemilu. Namun, data yang diperoleh dari KPU belum cukup dan berencana minggu ini akan mendatangi lembaga tersebut. ‘’Kami masih perlu full data,’’ kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, Senin (27/4) kemarin. Diakui, kedatangan tim
khusus KPK ke KPU pada pekan lalu untuk meminta beberapa bahan penting untuk pendalaman sebagai kajian menindaklanjuti temuan pengadaan IT dalam pelaksanaan pileg. Tim telah meminta sejumlah dokumen penting untuk pendalaman. Tetapi dokumen yang didapat itu belum cukup. Masih ada data lain yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pembuktian. Harga teknologi untuk memroses data suara dari seluruh daerah pemilihan itu,
ungkapnya, mencapai Rp 170 miliar. Tetapi sumber daya manusia di KPU belum siap untuk mengoperasikan alat tersebut. Anehnya lagi, ICR dijadikan kambing hitam atas keterlambatan penghitungan suara. Selain itu, adanya laporan kesalahan dalam proses pembacaan suara yang menggunakan alat itu. Sementara mengenai pengaduan dari organisasi pemantau independen (Independent Monitoring Organization/ IMO) yang melaporkan indika-
si korupsi dalam penyelenggaraan pileg 2009, kata Haryono Umar, masih dalam penelitian. Pengaduan dugaan korupsi itu atas lima jenis pengadaan barang dan jasa yakni teknologi informatika, surat suara, kotak suara, sosialisasi pemilu dan pemutakhiran data pemilih. Nilai kerugian negara mencapai Rp 284,28 miliar dari lima proyek tersebut yang bernilai Rp 817,9 miliar. Hal.19 Surat Suara
Hamzah Haz Sementara itu, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Hamzah Haz mengaku hanya membicarakan masalah kebangsaan dengan Presiden Yudhoyono. Hal.19 Hanya Ekonomi