HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SELASA WAGE, 28 OKTOBER 2008
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 74 TAHUN KE 61 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Jelang Eksekusi Amrozy Cs.
Silakan Mengadu ke Mahkamah Internasional
KOTA
2
RENDAHNYA kualitas sejumlah proyek di Denpasar, sepertinya tidak pernah tertangani. Pasalnya, sebagian besar proyek yang dilakukan selalu meninggalkan keluhan. Kini, giliran sejumlah pedagang di Pasar Ketapian, Denpasar Timur, mengeluhkan pengerjaan rehab los di pasar tersebut. Atap los bocor di manamana, sehingga koridor pedagang di pasar itu tak ubahnya seperti kandang babi.
KABUPATEN
5
TANPA sepengetahuan komite sekolah, rehab ruangan di SDN 4 Tiga, Kecamatan Susut, Bangli, Senin (27/10) kemarin terpaksa dihentikan kepala desa setempat. Campur tangan aparat desa ini terjadi setelah adanya protes dari komite sekolah yang mempermasalahkan pembangunan karena dilakukan mendadak tanpa seizin dan sepengetahuan komite sekolah.
EKONOMI
Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung (Kejakgung) mempersilakan terpi-
dana mati dalam kasus bom Bali I Amrozy dkk. untuk mengadu ke Mahkamah Internasional. ‘’Silakan saja mengadu ke Mahkamah Internasional,’’ kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Jasman Pandjaitan, Senin (27/10) kemarin. Ia menyatakan eksekusi terhadap Amrozy dkk. tetap dilakukan pada awal Novem-
ber 2008 di Nusakambangan, Cilacap. Pelaksanaan itu sudah sesuai dengan tahapan-tahapan syarat formal dan material karena upaya hukum dari kasasi sampai peninjauan kembali (PK) sudah dilaksanakan. ‘’Bahkan permohonan PK kedua kalinya, dijawab MA bahwa PK itu satu kali,’’ katanya. Kemudian, terpidana sendiri sudah menyatakan tidak
KPU Coret Sukmawati Jakarta (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret Sukmawati Soekarnoputri dari daftar calon legislatif (caleg) Pemilu 2009. Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme itu dinilai terbukti kuat memalsukan ijazahnya. ‘’Ibu Sukma sudah positif dicoret,’’ kata anggota KPU Andi Nurpati di sela-sela rapat pleno di Gedung KPU, Jakarta, Senin (27/10) kemarin. Keputusan mencoret putri mantan Presiden RI Soekarno dari daftar caleg juga didasari atas pertimbangan pengunduran diri dari Sukmawati. Andi menjelaskan, KPU dan Bawaslu sudah menyatukan persepsi
dalam menangani kasus ini. Baik KPU maupun Bawaslu menilai temuan-temuan yang ada cukup menjadi dasar pertimbangan mencoret nama Sukmawati dari daftar caleg. ‘’Intinya, apabila sudah ada keputusan hukum tetap, maka seseorang secara otomatis akan dicoret oleh KPU,’’ ujarnya. Selain itu, rapat pleno juga memutuskan agar KPU
berkoordinasi dengan kepolisian terkait adanya tindak pidana pemalsuan dokumen. Andi menegaskan, KPU tetap akan melanjutkan laporan pidana terkait kasus pemalsuan ijazah meski ada pengunduran diri dari Sukmawati. Dalam hal ini, KPU akan berkoordinasi lebih dulu dengan aparat kepolisian. Sesuai Pasal 63 UU 10/
16
9
PELATIH Arsenal, Arsene Wenger, menegaskan klubnya wajib dimasukkan sebagai salah satu kandidat peraih gelar Liga Utama Inggris musim ini setelah tim asuhannya menundukkan West Ham United 2-0 di Upton Park, Senin (27/10) dini hari kemarin. Keyakinan Wenger makin bertambah lantaran posisi klasemen saat ini berubah drastis menyusul keberhasilan Liverpool mengalahkan Chelsea. The Reds berada di puncak dengan keunggulan empat poin atas Arsenal yang berada di urutan keempat, di belakang tim promosi Hull City.
GAYA HIDUP
18
PUTERI Indonesia 2008 Zivanna Letisha Siregar mengungkapkan dukungannya terhadap pelestarian peninggalan budaya Indonesia dan berharap keterlibatan kaum muda dalam upaya tersebut. Di samping aktif dalam kegiatan sosial m a u p u n lingkungan, ia juga menjalankan misi kebudayaan asli Indonesia ke tingkat internasional.
2008 tentang Pemilu Legislatif, menurutnya, mengharuskan KPU berkoordinasi dengan kepolisian menyangkut pelanggaran pidana. Berbeda dengan Badan Pengawas Pemilu yang dapat langsung melanjutkan laporan pelanggaran pidana ke kepolisian. ‘’Jadi Bawaslu jalan, KPU berkoordinasi, karena undang-undangnya bunyinya begitu. KPU punya hak berkoordinasi tetapi yang meneruskan laporan adalah Bawaslu,’’ ujarnya. Hal.19 Pengecekan Langsung
Rupiah Terus Melemah
Bahas Harga BBM
PAKAR ekonomi Prof. Dr. Dorojatun Kuntjorojakti mengatakan, reformasi birokrasi demi kemajuan investasi belum maksimal, sehingga iklim investasi di Indonesia masih berada pada peringkat bawah. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI itu mengatakan, hasil survei International Finance Corporation (IFC) pada Semester I Tahun 2008, untuk memulai investasi di Indonesia dibutuhkan waktu 128 hari untuk proses perizinan.
OLAH RAGA
akan mengajukan grasi. Sebelumnya dilaporkan, Tim Pengacara Muslim (TPM) menanyakan kembali soal peninjauan kembali (PK) terpidana mati bom Bali I ke MA, Senin kemarin. Ia menegaskan jika eksekusi itu tetap dipaksakan untuk dilakukan, maka hal itu melanggar hukum. Hal.19 Cukup Kondusif
Bali Post/ant
RAPAT KERJA - Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (kanan) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu (kiri) menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR, membahas simulasi perhitungan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (27/10) kemarin. Komisi VII DPR meminta pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi menyusul turunnya harga minyak dunia.
Jakarta (Bali Post) Nilai tukar rupiah makin hari makin terpuruk. Pada perdagangan valas pukul 17.00 WIB, Senin (27/10) kemarin, rupiah melemah hingga 744 poin ke posisi 10.749 per dolar AS. Menurut Meneg BUMN Sofyan Djalil, dengan pelemahan rupiah itu, semua BUMN akan diminta membawa pulang dolarnya. Sementara Pertamina akan diminta membayar transaksinya dalam rupiah sebisa mungkin. ‘’Kita lakukan minimalisasi penggunaan valuta asiang di BUMN agar suplai valas meningkat dan pengaruhi permintaan valas,’’ imbuhnya. Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan observasi atas pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah ke APBN. Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Senin pagi kemarin merosot mencapai 10.500 per dolar AS. Hal ini dikarenakan pelaku pasar masih panik dengan krisis keuangan global yang terus menekan pasar. Pengamat pasar uang Edwin Sinaga di Jakarta mengatakan, pelaku pasar makin panik terhadap gejolak krisis keuangan yang terus menekan pasar yang mendorong mereka memborong dolar AS dalam jumlah yang besar. Para pelaku khawatir dengan kondisi pasar seperti ini yang diperkirakan akan terus berlanjut, meski bank-bank sentral melakukan kerja sama menyuntik dana ke pasar. Hal.19 Masalah Global
Kasus Aliran Dana BI
Oey dan Rusli Dituntut Enam Tahun Jakarta (Bali Post) Mantan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong dan mantan Karo Gubernur BI Rusli Simandjuntak dituntut hukuman penjara enam tahun. Kedua terdakwa tersebut dianggap secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, karena mengalirkan dana BI kepada anggota DPR. Tuntutan tersebut disampaikan JPU Agus Salim dalam sidang perkara itu yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/ 10) kemarin. Selain itu, JPU juga meminta majelis hakim yang diketuai Moefri untuk mewajibkan kedua terdakwa itu, masing-masing untuk
membayar denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Bahkan, untuk terdakwa Rusli Simandjuntak diminta pula membayar uang pengganti korupsi Rp 3 miliar. Jika tidak dipenuhi, harus diganti dengan pidana badan selama delapan bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Oey, JPU tidak menuntutnya untuk membayar uang pengganti korupsi tersebut. Ketika diminta untuk menanggapi tuntutan ini, terdakwa Oey menyerahkannya kepada penasihat hukumnya. Sikap serupa dikatakan terdakwa Rusli. Hal.19 Ajukan Pembelaan
Bali Post/ade
USAI SIDANG - Oey Hoey Tiong usai jalani sidang.
Bali Post/edi
DISKUSI - Satria Naradha menyerahkan patung K. Nadha, perintis Kelompok Media Bali Post, kepada Akbar Tandjung usai diskusi di Gedung Pers Bali K. Nadha, Senin (27/10) kemarin.
Sumpah Pemuda, Momentum Bangun Kembali Jati Diri TERKIKISNYA nasionalisme dan terkoyaknya jati diri bangsa adalah dua tantangan serius negeri ini. Menyadari tantangan ini, semestinya semua komponen bangsa ini kembali pada spirit dan komitmen untuk mengimplementasikan roh Sumpah Pemuda. Bangsa ini juga harus menjabarkan komitmen untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan komitmen untuk tetap menghormati kebhinekaan suku, ras termasuk budaya. Pengelola kekuasaan dan komponen bangsa lainnya semestinya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan politis temporer demi tetap ajegnya komitmen kebangsaan dan makin kokohnya jati diri bangsa. Demikian mengemuka dalam Dialog Kepemudaan, Nasionalisme dan Kebangsaan memperingati 80 Tahun Sumpah Pemuda di Gedung Pers Bali K. Nadha, Senin (27/10) kemarin. Dialog ini menampilkan dua narasumber yakni tokoh nasional Akbar Tandjung dan anggota Dewan Pers asal Bali yang juga Pemimpin Redaksi Bali Post dan Suluh Indonesia ABG Satria Naradha. Dialog melibatkan komponen kepemudaan dan perwakilan mahasiswa ini akan disiarkan pada 30 Oktober 2008 di enam stasiun televisi di berbagai daerah di Indonesia. Makin lunturnya rasa nasionalisme dan kebangsaan dewasa ini, menurut Akbar Tandjung, merupakan bentuk-bentuk keterpurukan pengelolaan bangsa. Padahal ada banyak acuan yang bisa dijabarkan untuk membangun jati diri bangsa agar memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mantan Ketua DPR-RI ini mengatakan pengelolaan kekuasaan dan tokoh-tokoh muda bangsa ini mestinya mengaktualisasikan spirit nasionalisme dalam bentuk-bentuk sikap bijak untuk menghormati keragaman dan membangun toleransi atas perbedaan yang ada. ‘’Pengelola bangsa ini jangan sampai membangun resistensi kekuasaan karena keinginan-keinginan untuk mempertahankan kekuasaan,’’ tegas Akbar Tandjung, doktor ilmu politik jebolan Universitas Gajah Mada ini. Sementara itu, Satria Naradha memandang bahwa aktualisasi spirit Sumpah Pemuda bisa dijadikan momentum untuk membangun kembali jati diri negeri ini. Saat ini daya saing bangsa ini tergolong lemah, baik secara kekuatan ekonomi, penguasaan teknologi, termasuk dari kepekaan penguasanya dalam mengayomi dan mengawal keragaman itu sendiri. Hal.19 Mulai Terancam
Pilkada Klungkung
Kemenangan Sarat Risiko KEKUASAAN yang mendapat dukungan politik rendah cenderung memiliki tingkat risiko dan tantangan politis yang tinggi. Potensi labilnya kekuasaan sangat terbuka. Selain itu, tingkat dukungan politik yang rendah juga berpotensi menimbulkan sikap antipati, termasuk resisten terhadap gejolak dan pembangkangan politik. Pada Pilkada Klungkung, tingkat dukungan untuk pemenang yang hanya 33,84 persen dari 142.007 pemilih, bisa dikatakan modal yang sangat rendah. Angka ini sangat jauh dari posisi ideal sebagai syarat awal pengelolaan pemerintahan demokratis. Terlebih lagi munculnya calon independen sebagai pesaing utama dalam perolehan suara. Fakta ini tidak saja mengindikasikan labilitas dukungan publik terhadap parpol, juga mencerminkan mulai munculnya pilihan-pilihan alternatif yang mengarah pada terbangunnya simpati terhadap calon independen. Simpati terhadap calon independen juga mengindikasikan adanya semacam kerinduan publik terhadap lahirnya pemimpin yang bisa dijadikan tokoh panutan. Ini adalah fakta lain dari dunia politik yang kerap kali menjual figur-figur haus kekuasaan, tergantung Jakarta dan membudayakan transaksi dukungan politik. Jika dikorelasikan dengan teori kekuasaan, Pilkada Klungkung bisa dikatakan belum melahirkan figur yang memiliki legitimasi publik kuat. Secara teori, kekuasaan dikatakan memiliki legitimasi yang ideal umumnya sebaran tingkat dukungan politiknya minimal mencapai 50 persen plus satu. Sayangnya ketika pilkada langsung dengan toleransi kepesertaan yang tinggi, angka ideal ini sangat sulit dicapai. Kemenangan hanya merujuk ketentuan undang-undang yang merupakan produk orang-orang politik. Hal.19 Luar Biasa