Bali Post - Selasa, 30 Juni 2009

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA WAGE, 30 JUNI 2009

Di Badung

BPK Temukan Penyimpangan Rp 2,41 Triliun Denpasar (Bali Post) Kinerja Pemkab Badung dalam mengelola keuangan negara tahun 2008 memburuk dibandingkan tahun 2007. BPK memberikan opini terburuk dari empat kategori yakni tidak memberikan pendapat atas laporan yang dijadikan objek pemeriksaan. Di Pemkab Badung, BPK menemukan indikasi penyimpangan administrasi mencapai Rp 2,41 triliun. Selain itu, BPK juga mengindikasikan adanya kerugian kas daerah pada proyek pembanguan lapangan umum di Desa Plaga, Petang senilai Rp 1,06 miliar. Demikian dipaparkan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali I Gede Kastawa, S.E., M.M. saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Badung kepada Ketua DPRD Badung I Gede Adnyana, S.Sos., Senin (29/6) kemarin. Hal.19 Penentuan Nilai

20 HALAMAN SEJAK 1948

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

BPK Periksa APBD Bali 2008

Penyimpangan Sangat Parah Denpasar (Bali Post) Ada temuan mencengangkan yang disampaikan BPK RI terkait hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah Bali tahun 2008. Baru pertama kali BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) terhadap APBD Bali. Disclaimer artinya keuangannya benar-benar parah. BPK tak bisa memberikan penilaian atas berbagai temuan terkait dengan kerugian negara atau penyimpangan administrasi. Hal itu ditegaskan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali Gede Kastawa, S.E., M.M. usai menyerahkan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemprov Bali tahun 2008 pada sidang pleno DPRD Bali, Senin (29/6) kemarin. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali IB Suryatmaja. Tahun lalu, BPK juga melakukan pemeriksaan keuangan APBD 2007 yang hasilnya diserahkan pada sidang paripurna 16 Juni 2008. Saat itu laporan keuan-

gan Pemprov Bali adalah wajar dengan perkecualian. Sebagaimana diatur pada UU 15 Tahun 2005, BPK memberikan empat opini terhadap penilaian APBD. Opini tersebut; wajar tanpa perkecualian, wajar dengan perkecualian, tidak wajar dan tak memberikan pendapat (disclaimer). ‘’Disclaimer adalah opini yang paling jelek dari empat opini BPK,’’ katanya. BPK mencatat ada sebelas temuan pada pemeriksaan laporan keuangan tahun 2008. Temuan tersebut terindikasi

merugikan keuangan daerah Rp 1,45 miliar, kekurangan penerimaan daerah Rp 952,17 juta dan temuan administrasi Rp 2,34 triliuan. Ada beberapa temuan BPK terhadap APBD Bali. Di antaranya indikasi penggelapan pajak ABT-AP minimal Rp 941,42 juta, kekurangan volume pekerjaan dana alokasi khusus Rp 391.91 juta pada Dinas PU Bali serta pembayaran belanja perjalanan dinas Rp 64,80 juta. Hal.19 Kekurangan Penerimaan

NOMOR 309 TAHUN KE 61

Gubernur Akui Ada Kelemahan Denpasar (Bali Post) Temuan BPK tentang lemahnya sistem pengelolaan aset Pemprov Bali mendapat tanggapan berbeda dari Gubernur Bali dan anggota DPRD Bali Arjaya. Gubernur Bali Mangku Pastika mengakui ada kelemahan dalam pengelolaan aset sehinga ada temuan BPK Rp 1,9 triliun. Temuan tersebut, menurutnya, disebabkan adanya ketidaksesuaian antara data yang dilaporkan Biro Aset dengan SKPD (Saturan Kerja Perangkat Daerah). Sementara mantan Ketua Pansus Aset DPRD Bali Made Arjaya mempertanyakan aset strategis mana saja yang dipandang lemah pengelolaannya. ‘’Kami segera berkonsultasi dengan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Gede Kastawa, S.E., M.M.,’’ katanya, Senin (29/6) kemarin. Hal.19 Masih Bermasalah

Tabrakan Kereta di Cina

TEMUAN BPK Temuan Kerugian Daerah - Indikasi penggelapan pajak ABT-AP minimal Rp 941,42 juta. - Kekurangan volume pekerjaan dana alokasi khusus Rp 391.91 juta pada Dinas PU Bali. - Pembayaran belanja perjalanan dinas Rp 64,80 juta tak sesuai ketentuan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Bali. Temuan Kekurangan Penerimaan - Perhitungan jasa giro atas rekening kas daerah yang disimpan di PT BPD Bali yang masih kurang Rp 489,73 juta pada Biro Keuangan Setda Bali. - Terdapat keterlambatan pekerjaan dana pascabencana yang belum dikenakan denda keterlambatan Rp 115,5 juta pada Dinas PU Bali. Temuan Administrasi - Sistem pengelolaan (pencatatan, pelaporan dan pengamanan) aset tetap Rp 1,94 triliun yang lemah pada Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Bali. Hal.19 Dana Pendamping

Pentas PKB

Gambang Diformat Seni Pertunjukan KOTA

KEBERADAAN kesenian Gambang makin gamang. Ketika manusia ingin yang gampang, mari berjuang agar kesenian tua ini tak hilang. Demikianlah ‘’pesan’’ yang rupanya ingin disampaikan Sanggar Gambang Wijaya Kusuma, Desa Padangbulia, Kabupaten Buleleng, Senin (29/ 6) kemarin di Kalangan Angsoka, Taman Budaya Bali. Karena itu salah satu upaya yang dilakukan agar kesenian langka ini lebih menarik, yakni dengan memformatnya dalam bentuk seni pertunjukan. Namun esensi gamelan Gambang masih tetap kental. Hal.19 Unsur Tari

2

MEREBAKNYA sejumlah kafe di Denpasar dalam beberapa tahun terakhir ini, ternyata belum disikapi serius oleh Pemkot Denpasar. Buktinya, perizinan secara khusus yang mengatur tentang pendirian kafe belum ada. Akibatnya, semua pendirian kafe yang ada saat ini masih menggunakan izin rumah makan.

KABUPATEN

5

PARA terdakwa kasus Marga Berdarah yang sempat membuat heboh Tabanan dan Bali menjelang pileg 2009 lalu hanya dituntut hukuman lima bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tabanan, Senin (29/6) kemarin. Tuntutan itu dinilai sangat ringan oleh para korban. Apa alasan JPU menuntut ringan?

OPINI

Bali Post/rtr

TEWAS - Kecelakaan angkutan umum di Cina menyebabkan tiga orang tewas dan lebih dari 60 cedera setelah dua kereta bertabrakan, Senin (29/6) pagi kemarin di Cina Tengah. Tujuh gerbong tergelincir akibat efek benturan keras dua kereta dengan tujuan yang sama yakni kota Shenzhen, utara Hongkong, seperti diberitakan kantor berita Xinhua. (Beritanya di halaman 20)

Ditarik, Spanduk KPU Contreng Nomor 2 6

PANDEMI flu H1N1 akhirnya tiba di Bali. Dua pasien telah terkonfirmasi. Kita tidak perlu panik karenanya. Pandeminya masih ringan. Yang perlu diwaspadai adalah virus itu berubah lebih mematikan. Jumlah tidak penting. Dengan kalkulasi sederhana, yaitu lalu lintas manusia yang demikian cepat, virus itu mungkin telah sampai di Bali sebelumnya. Jumlah dua orang itu hanya puncak gunung es. Kasus sebenarnya dapat sangat banyak.

GAYA HIDUP

18

BEGITU pentingnya kalsium dalam pembentukan tubuh, maka asupan kalsium harus mendapat perhatian. Jika pemenuhan asupan kalsium terganggu, maka akan muncul gejala-gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan kalsium selain osteoporosis. Di antaranya akan timbul gejala awal seperti lesu, lemah, berkeringat, kram otot, nyeri perut, gangguan tidur, kejang karena pembentukan tulang tidak optimal, dan proses pembekuan darah terganggu.

Jakarta (Bali Post) Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan surat keputusan menarik semua spanduk sosialisasi pemilu presiden 2009 yang dinilai bermasalah. Salah satunya adalah spanduk bermasalah berisi sosialisasi pilpres dengan pencontrengan pasangan capres-cawapres nomor 2 pada contoh surat suara. ‘’Kalau masih ada ya... harus diturunkan. Mungkin nanti akan diblok di bagian gambar. Jadi hanya tinggal tulisannya contreng satu kali,’’ kata anggota KPU Syamsul Bahri, Senin (29/6) kemarin. Syamsul menjelaskan, surat edaran yang dikeluarkan KPU bernomor 1183/KPU/VI/

2009 tentang penarikan spanduk tanda contreng pilpres yang dikeluarkan 26 Juni 2009. ‘’Pak Ketua (Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary) sudah membuat surat ke provinsi agar yang memiliki spanduk untuk menurunkannya,’’ imbuhnya. Syamsul mengatakan, KPU tidak pernah bermaksud mengarahkan pemilih agar mencontreng salah satu pasangan capres-cawapres tertentu. Perihal spanduk berisi contreng nomor 2 ini, Syamsul mengatakan sebenarnya itu diproduksi jauh hari sebelum pengundian dan penetapan nomor urut calon. Produksi spanduk dilakukan pada 25 Mei 2009, sedangkan pengundian nomor urut dilakukan

pada 30 Mei 2009. ‘’Dan, tidak terbayangkan kalau beliau (SBY-Boediono) dapat nomor 2. Ini dicetak sebelum ada nomor. Siapa yang tahu. Lagi pula spanduk yang beredar juga tidak ada nomor dan fotonya,’’ ujarnya. Seperti diketahui, spanduk bermasalah telah membuat KPU mendapat kecaman. KPU telah memasang sekitar 1.000 buah spanduk tersebar di seluruh provinsi untuk menunjukkan cara pencontrengan yang benar. Pada spanduk itu, terpampang ilustrasi gambar tiga pasangan capres dan cawapres namun masing-masing pasangan tidak diberi nomor. Pada gambar pasangan capres dan cawapres yang bera-

da di tengah, tanda contreng berwarna merah yang dinilai benar dan sesuai aturan KPU mengarah pada gambar pasangan di tengah. Tanda gambar itu seolah mengarahkan agar pemilih memilih pasangan nomor 2. Sebelumnya anggota Tim Kampanye SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, mengatakan meskipun tidak ada nomor urutnya, daripada ditafsirkan yang tidak-tidak dan dipolitisasi, maka KPU diminta segera mengganti spanduk tersebut dengan yang baru. Anas menegaskan, SBYBoediono tidak merasa diuntungkan dengan adanya spanduk sosialisasi pilpres contreng nomor 2 itu. (kmb4)

Uang Djoko Tjandra Berhasil Dieksekusi Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung akhirnya berhasil mengeksekusi uang milik Djoko Soegiarto Tjandra sebesar Rp 546,166 miliar yang tersimpan di Bank Permata. Pihak Bank Permata berjanji paling lambat uang tersebut disetorkan ke kas negara, Selasa (30/6) ini. Penegasan itu disampaikan Jampidsus Marwan Eefendy, Senin (29/6) malam kemarin. Menurutnya, pihaknya sangat senang karena Bank Permata telah besikap kooperatif. Hal ini juga sesuai dengan rencana yang ditargetkan kejaksaan yang mengacu kepada putusan peninjauan

kembali (PK) MA yang menerima permohonannya. ‘’Eksekusi dilakukan setelah pembicaraan alot selama sekitar tujuh jam,’’ ungkap Marwan. Sebelumnya, tim eksekutor yang beranggotakan enam jaksa yang dipimpin Kajari Jakarta Selatan Setia Untung Arimuladi mendatangi manajemen Bank Permata. Mereka diterima langsung Direktur Legal and Compliance Bank Permata Herwidayatmo. Pertemuan yang berlangsung mulai pukul 11.30 WIB itu, dilakukan secara tertutup. Hal.19 Dalam Proses

Bali Post/ant

EKSEKUSI UANG - Tim Kejari Jaksel didampingi kuasa hukum Bank Permata, Pradjoto, usai melakukan eksekusi uang Djoko Tjandra, Senin (29/6) kemarin.

Bali Post/lun

GAMBANG - Tari Baris Bengkol diiringi gamelan Gambang di arena PKB XXXI, Senin (29/6) kemarin.

Kantor KKM Dibuka

Uang Nasabah Cair 6 Juli Amlapura (Bali Post) Begitu kantor pusat Koperasi Karangasem Membangun (KKM) dibuka dan pengurus serta karyawannya mulai masuk, ratusan nasabah silih berganti menyerbu, Senin (29/6) kemarin. Mereka bertanya kapan dan berapa persen uang mereka bakal dikembalikan. Namun, ratusan nasabah masih harus bersabar lagi. Mereka hanya mendapatkan selembar pengumuman dari pengurus baru KKM. Dalam pengumuman bernomor 018/ KKM/VI/2009 tertanggal 28 Juni 2009, pengurus minta nasabah bersabar. Mereka mengatakan persiapan kantor memerlukan waktu tiga hari sampai 1 Juli ini. Sosialisasi oleh tim mulai 2 Juli, sementara verifikasi oleh tim pengembalian dana nasabah mulai 2 Juli di kantor pusat KKM. ‘’Pengembalian dana nasabah bagi nasabah dengan sisa saldo sampai Rp 10 juta dimulai 6 Juli ini, sesuai daftar hasil verifikasi nasabah yang kami lakukan,’’ terang Suardana. Usai mendapatkan lembar pengumuman itu, nasabah tak langsung pulang. Mereka berusaha bertanya apakah uang mereka dikembalikan seluruhnya? Sejumlah sumber di KKM mengatakan, pihaknya tak berani memberikan jawaban. Hal.19 Tak Terpakai


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.