HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
SELASA UMANIS, 30 SEPTEMBER 2008
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
20 HALAMAN Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
”Open House’’ Gubernur Bali
Soal Revisi Perda RTRW
Tanpa Solusi, Tiru Gaya Pemulung
Wesnawa Tolak Ide Gubernur Mangku Pastika Wacana Gubernur Mangku Pastika merevisi Perda No. 3/2005 ditolak Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa. Ia juga secara tegas menyatakan takkan mengubah rekomendasi yang sebelumnya sempat disampaikan kepada Guberbur Dewa Made Beratha. Lalu apa alasan Wesnawa, mengapa ia begitu gigih mempertahankan Perda yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali?
IB WESNAWA lebih dikenal sosok pendiam. Bahkan, dikenal irit bicara dengan wartawan. Namun ketika berbicara penyelamatan Bali, ia tak lagi ‘’malas’’ bicara. Ketika dihubungi melalui telepon semalam, terkait wacana Gubernur Bali merevisi Perda No. 3/ 2005, Wesnawa tak lagi berpikir panjang. Ia langsung mengatakan sama sekali tak ada niat Dewan untuk merevisi perda tersebut. Bahkan, DPRD akan tetap mengawal perda itu dalam rangka menyelamatkan Bali. Sebab, dalam perda tersebut Bhisama PHDI juga secara tegas dicantumkan khususnya yang terkait dengan kawasan suci. Jadi perda tersebut tidak sekadar mengatur tentang areal yang tidak boleh ‘’dijamah’’ investor, tetapi ada muatan spiritual yang mesti dipertahankan. Oleh karena itu, tidak
NOMOR 48 TAHUN KE 61
SEJAK 1948
mudah merevisi Perda RTRW, apalagi menyangkut kawasan suci. Sebab, dalam perda itu secara tegas telah diatur mana untuk kawasan pariwisata, hutan, permukiman maupun industri. Jadi semuanya telah dipikirkan dan terakomdasi dalam perda tersebut. ‘’Namun kalau suatu saat harus direvisi, semua komponen harus dilibatkan. Sebab, harus ada pengkajian secara mendalam. Sasarannya harus dalam rangka menyelamatkan Bali,’’ katanya mengingatkan. Ditanya apakah Gubernur Mangku Pastika pernah mengomunikasikan hal ini, secara tegas Wesnawa menyatakan belum. ‘’Dengan DPRD belum pernah. Barangkali dengan sejumlah anggota pernah. Tetapi secara khusus dengan DPRD belum,’’ tegasnya. Hal.19 Menolak
AGENDA bertemu masyarakat dengan label open huose yang digulirkan Mangku Pastika - Puspayoga berpotensi menjadi acara basa-basi ketika substansi dari permasalahan Bali dalam agenda ini tak terjawab. Open house sebagai terobosan hanya akan menjadi media politik semata ketika momen ini dikelola tak lebih dari perilaku para pemulung yang suka memungut, mengumpulkan lalu memilah aspirasi publik. Akan lebih celaka lagi ketika aspirasi yang diserap dikelola dengan kepentingan politik, lalu dipasarkan dengan dalih peningkatan pendapatan rakyat Bali. Potret open house yang dilakukan Minggu (28/9) lalu, juga patut dikritisi mengingat tak ada hal khusus yang direkomendasikan dari pertemuan ini. Meskipun hadir dengan pasu-
kan lengkap, setelah tiga jam menyerap aspirasi, sang Gubernur dan Wakil Gubernur dan pesertanya meninggalkan lokasi tanpa ada kesepakatan tentang langkah apa yang akan dilakukan pascapertemuan ini. Open house mestinya diformat secara lebih cerdas dengan tema yang jelas, sehingga masyarakat yang datang ke lokasi jauh-jauh hari sudah menyiapkan diri, termasuk membawa tawaran solusi. Kalau hanya datang dan melihat adanya sambung rasa antara pejabat dan rakyat, tampaknya agenda ini harus dievaluasi lagi. Sejumlah pakar ilmu pemerintahan mengatakan open house berpotensi membuat pencitraan penguasa lemah ketika aspirasi publik tak mendapat agregasi yang jelas. Hal.19 Aspirasi Publik
JK Merasa Cocok dengan Yudhoyono KOTA
Jakarta (Bali Post) Wapres Jusuf Kalla (JK) menyatakan siap membuka diri jika harus berpasangan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan keputusan akhirnya ada pada Golkar apakah akan mengajukan capres sendiri atau berkoalisi dengan partai lain.
2
KPU Bali merupakan filter awal dalam menentukan calon pemimpin eksekutif dan calon legislatif. Oleh karena itu, KPU Bali harus ‘’dapat’’ memberikan pilihan pada masyarakat Bali agar tidak memilih pemimpin yang tidak konsisten dan plinplan. Sikap yang konsisten untuk menjaga Bali sangat diharapkan dari para calon pemimpin yang kini sedang digodok dalam berbagai proses yang dilakukan di KPU. Oleh karena itu, KPU pun dituntut masyarakat untuk ikut berkomitmen menjaga Bali dari berbagai kepentingan yang ingin masuk dan merusak tatanan hidup masyarakat Bali.
KABUPATEN
4
MUSIM kemarau yang masih melanda Bali Utara saat ini memicu beberapa kawasan hutan terbakar. Bahkan, Senin (29/9) kemarin giliran kawasan hutan alam di Bukit Majagau Dusun Gondol Desa Penyabangan Kecamatan Gerokgak, Buleleng dilalap si jago merah. Aparat dan masyarakat kesulitan menjangkau lokasi kebakaran karena jauh di puncak bukit dan medannya sulit.
GAYA HIDUP
Kalla memastikan Golkar baru akan mengumumkan secara resmi tentang capres atau cawapresnya usai pemilu legislatif yang akan dilaksanakan pada April 2009 mendatang. Keputusan menentukan Bali Post/ant
BBM LEBARAN - Puluhan truk pengangkut BBM antre untuk pengisian minyak tanah dan premium di Depo Pertamina Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (29/9) kemarin.
Bali Post/ant
KECELAKAAN MUDIK - Seorang warga melihat bus Sinar Mandiri bernopol N 7145 UG dan bus pengangkut pemudik PDI-P Hiba Utama bernopol B 7316 IW yang ringsek setelah bertabrakan di jalur Pantura, Rembang, Jawa Tengah, Senin (29/9) kemarin.
Rembang (Bali Post) Tabrakan antara bus Hiba Utama dan Sinar Mandiri di Desa Kragan, Lasem, Rembang, Senin (29/9) pagi kemarin mengakibatkan enam korban tewas. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di Puskesmas Kragan II, sebanyak lima korban tewas saat ini masih berada di Puskesmas Kragan II, sedangkan seorang korban tewas telah diambil keluarganya. Selain enam orang korban tewas, sebanyak 25 orang korban luka mendapat perawatan di Puskesmas Kragan II. Sebanyak 12 orang dirawat di puskesmas tersebut dan delapan orang dirujuk ke
rumah sakit, sedangkan sisanya diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan. Kasat Lantas Polres Rembang AKP Zamroni mengatakan, kronologi kejadian, bus Sinar Mandiri melaju dari arah timur dengan tujuan Semarang, sedangkan Hiba Utama yang mengangkut pemudik PDI-P melaju dari arah barat. ‘’Diduga sopir bus Hiba Utama mengantuk sehingga laju bus oleng hingga menabrak bus Sinar Mandiri yang melaju dari arah berlawanan,’’ katanya. Menurutnya, saat kejadian berlangsung, kondisi ruas jalan Pati-Rembang dalam kondisi sepi. (ant)
Pendapatan Negara Dalam RAPBN 2009
Tidak Terbit
Terkait hari raya Idul Fitri 1429 H pada 1 - 2 Oktober 2008 yang juga merupakan hari libur nasional, maka Bali Post pada Rabu (1/ 10) dan Kamis (2/10) tidak terbit. Bali Post akan terbit kembali seperti biasa mulai Jumat (3/10). Untuk itu kepada pelanggan dan relasi iklan mohon maklum. Penerbit
Pemkab Jembrana
Bus Pemudik PDI-P Tabrakan, Enam Tewas Program Kamuflase
18
DALAM kehidupan yang bergerak serba cepat seperti saat ini, dapat dipastikan daftar aktivitas Anda sudah sangat panjang. Namun, apakah dalam daftar aktivitas panjang itu tercantum juga waktu untuk tidur? Padahal, tidur — terlebih nyenyak — cukup memiliki peran penting dalam meredakan stres. Benarkah?
sikap setelah menunggu pemilu legislatif, untuk mengetahui seberapa besar dukungan suara yang diperoleh masing-masing partai. Hal.19 Membuat Kemajuan
SPP Mahasiswa Tak Boleh Dinaikkan PENDAPATAN negara dalam RAPBN 2009 ditetapkan mencapai Rp 1.027,448 triliun, yang secara umum terdiri atas 3 komponen yaitu penerimaan perpajakan sebesar Rp 734,177 triliun (71 %); penerimaan bukan pajak sebesar Rpp 292,332 triliun (28%) dan hibah sebesar Rp 0,938 triliun (1%). Untuk pertama kali dalam sejarah penyusunan RAPBN, dari sisi pendapatan negara mampu menembus angka di atas Rp 1.000 triliun. Anggota Panitia Anggaran DPR-RI Dr. Ir. Wayan Koster, M.M. menyatakan,
dibanding APBN 2008, penerimaan negara yang mencapai angka sebesar Rp 892,984 triliun, maka terdapat kenaikan yang cukup berarti pada RAPBN 2009 yaitu sebesar Rp 134,464 triliun atau naik sekitar 15%. Juga dapat diamati, bahwa terjadi perubahan yang cukup berarti dari sisi struktur penerimaan negara, dikarenakan penerimaan negara dari perpajakan mencapai 71%, penerimaan bukan pajak mencapai 28%, dan penerimaan dari hibah hanya mencapai 1%. Struktur penerimaan negara terse-
but didukung dengan penerimaan negara dari pajak dalam negeri yang sangat menggembirakan yaitu pada RAPBN 2009 mencapai Rp 705,681 triliun dibandingkan dengan APBN 2008 mencapai Rp 580,248 triliun atau naik sekitar Rp 125,433 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi sektor perpajakan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2003 dan terus berlangsung sampai saat ini telah menunjukkan hasil yang luar biasa. Hal.19 Sisi Penerimaan
Bali Post/dok
Dr. Ir. Wayan Koster, M.M.
PELAYANAN kesehatan dalam dunia pemerintahan cenderung berada pada dua sisi dan sering dijadikan media manipulasi. Selain memiliki misi sebagai layanan publik yang sifatnya ikhlas dan murah, pelayanan kesehatan juga kerap bersentuhan dengan kepentingan politik. Akibatnya program ini sering dikamuflase sehingga muatan politis menjadi kental. Dampak dari kebijakan semacam ini adalah pelayanan kesehatan bagi warga miskin sering tak dirasakan masyarakat. Yang untung dari bergulirnya program layanan kesehatan gratis ini umumnya penguasa yang sedang mencari simpati publik. Layanan kesehatan sebagai tugas pokok pemerintah mestinya didasarkan pada komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, dekat dengan masyarakat dan biayanya terjangkau. Jika memungkinkan pelayanan kesehatan gratis di tingkat puskesmas mestinya sudah menjadi program wajib. Sayangnya program-program kesehatan yang berlabelkan gratis selama ini sering bermuatan politis. Akibatnya layanan kesehatan besifat basabasi dan tak menyentuh akar permasalahan. ‘’Pemerintah mestinya jangan lagi mengelabui masyarakatnya dengan menggembar-gemborkan pelayanan kesehatan gratis kepada publik, ketika sasaran akhirnya hanyalah untuk membangun pencitraan politik,’’ ujar Ketua YLKI Bali Drs. I Nyoman Suwidjana, S.H., M.H. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mengatakan kencenderungan pelayanan publik tak dirasakan olah krama Bali belakangan ini, dimungkinkan karena spirit pelayanan sudah berubah. Dulu, sasaran pelayanan adalah murni untuk kesejahteraan publik. Kini, muatanmuatan politiknya amat kental. Untuk menghindarkan terjadinya manipulasi anggaran berdalih layanan publik, namun menggandeng kepentingan politik, krama Bali selaku konsumen kebijakan pemerintah harus berani protes. ‘’Sebagai konsumen kebijakan pemerintah, krama Bali harus cerdas. Krama Bali harus berani mengritisi kebijakan pejabat yang sifatnya kamuflase,’’ ujarnya. Merasa Kewalahan Sekda Kabupaten Jembrana I Ketut Wiryatmika, Senin (29/9) kemarin mengatakan segala daya upaya dan terobosan telah diterapkan pemkab, namun diakui memang masalah lingkungan terutama kelestarian hutan tidak serta merta selesai. Hal.19 Upaya Maksimal