HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU UMANIS, 3 APRIL 2010
Kasus Andi Kosasih
Upah Berbohong Rp 2 M Jakarta (Bali Post) Penyidikan kasus mafia hukum di dalam tubuh Polri telah masuk dalam proses pembuktian. Dua tersangka, Gayus Halomoan Tambunan dan Andi Kosasih, dipanggil untuk dikonfrontasi pengakuannya. Hasilnya sangat memuaskan, karena misteri kepemilikan uang Rp 25 miliar itu mulai terkuak. Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Edward Aritong, Jumat (2/4) kemarin mengatakan, Gayus Tambunan dan Andi Kosasih telah dipanggil Kamis (1/4) malam. Keduanya
dipertemukan dalam satu ruangan. Masing-masing sudah memberikan keterangan. ‘’Ternyata memang benar uang di rekening Gayus itu bukanlah milik Andi Kosasih. Mereka mengakui telah berbohong,’’ katanya. Diungkapkannya, rencana ini juga melibatkan penasihat hukum Gayus, Haposan Hutagalung. Pengacara ini punya peran besar dalam merekayasa kebohongan itu. Tim Independen Polri yang diketuai Irjen Pol. Mathius Salempang kini terus mengembangkan hasil pengakuan itu. Pengakuan mere-
ka ini sudah cukup menujukkan bahwa kedua tersangka ini sejak awal memang telah merekayasa soal kepemilikan uang itu. Edward juga membenarkan bahwa dari pernyataan keduanya itu, Andi Kosasih yang semula mengaku sebagai pemilik uang Rp 25 miliar, hanya mendapat kurang dari Rp 2 miliar. Artinya untuk menjadi saksi supaya berbohong, mengakui bahwa uang Rp 25 miliar itu miliknya dan dititipkan kepada Gayus, Andi diberi upah sekitar Rp 2 miliar. (kmb4/kmb3)
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 219 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
EDWARD ARITONANG: Seharusnya Pak Susno selaku pembina dari fungsi reserse se-Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi anggotanya. Dalam kasus Gayus, seharusnya Susno mengawasi anak buahnya yang ikut pertemuan di hotel untuk merekayasa kasus. Tidak mungkin pimpinannya (Susno-red) tidak tahu. Ini yang masih kami kejar.
Edward Sesalkan Susno Jakarta (Bali Post) Pernyataan Susno Duadji yang sering mengecilkan langkah yang diambil polisi membuat Edward Aritonang, Kadiv Humas Mabes Polri, berang. Erwad menyesalkan pernyataan dari Susno Duadji yang kembali menuding bahwa Gayus Tambunan adalah markus kelas kecil dan menyatakan masih ada markus yang lebih besar. Jika memang benar demikian, pihaknya mempertanyakan sikap Susno yang tidak pernah mengembangkan kasus tersebut saat menjabat Kabareskrim Polri. ‘’Kalau Bapak (Susno Duadji) sudah tahu ada dalang
(markus lebih besar), mengapa tidak dikejar. Ingat, kasus Gayus Tambunan itu ditangani sejak Juni 2009 dan Pak Susno baru turun (sebagai Kabareskrim Polri) akhir November 2009, kok dia tidak mau mengusutnya,’’ kata Edward. Edward menyangkal alasan Susno yang mengaku saat berada di jajaran yang terikat aturan, sehingga tidak bisa mengembangkan kasus secara luas. Padahal, Kabareskrim itu independen dan bertanggung jawab dalam penyidikan dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri. Hal. 19 Selaku Pembina
DEBAT KANDIDAT LIMA kabupaten/kota di Bali — Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem — akan melaksanakan pilkada serentak pada 4 Mei 2010. Ada 15 paket yang akan berebut kursi di lima kabupaten/kota itu. Selama ini, informasi yang diketahui masyarakat hanya seputar kegiatan simakrama sang calon. Hampir seluruh desa/kelurahan telah dirambah untuk mendekatkan diri dengan calon pemilih. Padahal masyarakat juga ingin mengetahui pemikiran dari calon tersebut dalam menyelamatkan gumi Bali dan krama Bali ke depan. Untuk itu Bali Post mulai 5 April 2010 akan membuka rubrik ‘’Debat Kandidat’’. Rubrik ini akan mewadahi pemikiran-pemikiran calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota tentang masalah yang topiknya telah kami tentukan. Kandidat yang ada di satu wilayah dapat menanggapi pemikiran calon lain di wilayah itu dengan argumentasi yang jelas. Dengan demikian masyarakat akan tahu mana pemimpin yang cerdas dan punya visi serta mana pemimpin yang hanya bisa mengumbar janji.
Topik ’’DEBAT KANDIDAT’’ 5-10 April ‘’Bagaimana cara menekan kebocoran anggaran apabila Anda terpilih nanti, dan apa saja strategi Anda untuk menyejahterakan rakyat.’’ Tulisan maksimal 2 halaman atau 2.500 karakter.
Punia Upacara di Besakih TERKAIT upacara Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih, Bali Post membuka dompet punia. Bagi krama Bali yang ingin mapunia dapat menghubungi Sekretariat Bali Post di Jalan Kepundung 67 A telepon (0361) 225764 atau Bagian Keuangan Bali TV di Jalan Keboiwa 63 A Denpasar (0361) 427372. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.
DANA PUNIA I Gst. Ngurah Aryana Putra, Br Tengah Blahbatu Gede Benny Perwira Rama KSP Sari Majapahit, Dps I Nyoman Sudera Winata Puspawati Jeni Adhi N Rudita Pera Ratna Alit CD Sunaya Suta Rah Wira Hal. 19 Punia
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000 250.000 100.000 50.000 50.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 5.000
DANA PUNIA ULUN DANU BATUR Gede Benny Perwira Rama KSP Sari Majapahit, Dps Nyoman Seputra I Putu Astawa Gede Tirta I Nyoman Sudera Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
250.000 100.000 100.000 100.000 50.000 20.000 620.000 36.655.000 37.275.000
’’Ngaturang Ayah’’ Kesehatan di Besakih dan Batur KELOMPOK Media Bali Post bekerja dengan rumah sakit di Bali akan ngaturang ayah’ kesehatan di Besakih dan Ulun Danu Batur, Kintamani. Untuk di Besakih akan diadakan pelayanan kesehatan pada Sabtu -Minggu mendatang. Untuk Sabtu ini akan dilayani tim kesehatan dari RS Kasih Ibu dan Minggu dilayani tim kesehatan dari RS Manuaba. Sementara di wantilan Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, pelayanan kesehatan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari Sabtu (3/4) akan dilayani RSUP Sanglah serta Minggu (4/4) akan dilayani tim kesehatan dari RSAD Denpasar.
Bali Post/ade
RAMAYANA - Petugas berupaya memadamkan api yang membakar pusat perbelanjaan Ramayana di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (2/4) kemarin. Puluhan unit kendaraan pemadam dikerahkan untuk menjinakkan api yang diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kasus kebakaran tersebut.
Karya di Besakih
Terkait Kasus Gayus
Kapolri Copot Edmon, Raja Erizman Menyusul
Tak Terjadi Antrean Amlapura (Bali Post) Pemedek yang tangkil ke Pura Besakih serangkaian upacara Batara Turun Kabeh, Jumat (2/4) kemarin, berlangsung normal. Tak terjadi kemacetan dan antrean panjang seperti pada hari pertama upacara. Hal. 19 Rumah Sakit
Jakarta (Bali Post) -
Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mencopot Brigjen Pol. Edmon Ilyas dari jabatannya sebagai Kapolda Lampung. Pencopotan ini untuk memperlancar pemeriksaan terhadapnya yang diduga terkait makelar kasus (markus) dalam penyidikan perkara Gayus Halomoan Tambunan. Posisi tersebut segera diisi Wakadiv Humas Brigjen Pol. Sulistyo Ishak. Pencopotan yang disertai pergantian posisi jabatan ini, didasari Telegram Rahasia (TR) Kapolri Nomor 261/IV/ 2010 tertanggal 2 April 2010. ‘’Pencopotan berdasarkan TR Polri hari ini (kemarin-red). Dalam minggu ini diserahterimakan (jabatan tersebut),’’ kata Bambang Hendarso, Jumat (2/4) kemarin. Diungkapkan, Edmon Ilyas ditarik ke Mabes Polri dengan posisi sebagai perwira tinggi (pati) nonjob alias tak memiliki jabatan. Kebijakan ini diambil agar tugas serta fungsi Kapolda tidak terganggu. Langkah itu ditetapkan hingga selesainya pemeriksaan kasus Gayus Tambunan.
Selain Edmon, penonaktifan ini juga dilakukan terhadap sejumlah perwira menengah (pamen) yang bertugas di Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Sementara posisi Brigjen Pol. Raja Erizman yang menj a b a t Direktur
II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, kata Bambang Hendarso, untuk sementara belum dinonaktifkan. Jika ditemukan adanya dugaan keterlibatannya dalam kas u s
Edward Aritonang
Bali Post/ant
Gayus Tambunan, barulah hal serupa dikenakan terhadap Raja Erizman. ‘’Belum, baru Kapolda Lampung. Tunggu saja perkembangan pemeriksaan dari tim independen,’’ ujar Kapolri. Sebelum menjabat Kapolda Lampung, Edmon sendiri menjabat sebagai Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Ia yang menyidik kasus Gayus Tambunan. Hingga kini tim independen Polri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Edmon Ilyas. ‘’Masih dilakukan pemeriksaan oleh Tim Independen Polri. Hal. 19 Bintang Satu
DPR Kaji Pembentukan Panitia Angket Pajak Jakarta (Bali Post) Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum bersama Komisi XI DPR tengah mempertimbangkan pembentukan panitia khusus (pansus) angket mafia pajak terkait makin meluasnya sindikat mafia pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil mengatakan, kasus mafia pajak yang dipicu kasus Gayus Tambunan akan dijadikan momentum sekaligus dorongan untuk membenahi Ditjen Pajak secara keseluruhan, sehingga masalah pajak di Indonesia bisa menjadi transparan. ‘’Komisi III sudah membicarakan itu (pembentukan pansus - red), demikian juga Komisi XI (Komisi Keuangan dan Moneter). Opsi yang ada adalah kalau bisa bersama-sama, maka kita lakukan bersama. Tetapi, kalau Komisi XI tidak ambil, maka Komisi III yang
akan mengambil inisiatif,’’ kata Nasir di Jakarta, Jumat (2/4) kemarin. Politikus dari Fraksi PKS ini mengatakan, Komisi III bisa saja lebih dulu menggunakan hak untuk bertanya (interpelasi) kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai kasus mafia pajak di Ditjen Pajak sebelum menggunakan hak angket. Bisa didahului dengan yang ringan yakni dengan hak bertanya ke Menkeu. ‘’Kalau masih belum puas baru kita gunakan hak angket,’’ urainya. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengusulkan untuk lebih efisien dan efektifnya kerja DPR dalam menangani persoalan ini, sebaiknya dibentuk panitia kerja (panja) bersama Komisi XI. Anggota Fraksi Partai Golkar ini berpendapat, pembentukan panja akan lebih efektif untuk membongkar mafia pajak di Indo-
nesia dibandingkan penggunaan hak angket yang berujung pada pembentukan pansus. Akan lebih efektif jika kita membentuk panja bersama antara Komisi III dan XI karena tidak harus melalui proses yang terbelit-belit dan memakan waktu lama. ‘’Contohnya panja bersama untuk masalah tenaga honorer yang langsung bekerja,’’ ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pimpinan DPR bersifat menunggu rencana pengajuan hak angket mafia pajak. Priyo yang juga penasihat Fraksi Golkar mengakui beberapa anggota Fraksi Golkar sudah mulai mengapungkan wacana untuk menggulirkan hak angket pajak. Namun, kata Priyo, DPP Golkar belum memberi sinyal perlunya menggunakan hak angket. ‘’Sampai hari ini belum ada perintah dan arahan dari
pimpinan untuk rencana menggulirkan hak angket. Tetapi kalau nyatanya itu terjadi, silakan saja. Kami tidak dalam posisi melarang, tetapi tidak juga memerintahkan, biarkan saja berproses dari bawah. Andaikan ada dari partai kami yang ke sana kami persilakan, tetapi tidak kami suruh,’’ paparnya. Kendati demikian, DPP Golkar tidak akan menghalangi jika ada anggota fraksinya yang mengusulkan penggunaan hak angket dalam kasus mafia pajak. ‘’Kami mempersilahkan saja. Kalau memang dipandang cara-cara efektif untuk mengungkap mafia perpajakan. Yang kami terkejut justru ada indikasi kuat terjadi semacam sindikat mafia pajak ini, sudah melampaui batas-batas, bukan saja Dirjen Pajak saja, ternyata aparat penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian kita,’’ katanya. (kmb4)
Bali Post/kmb
KESEHATAN - Tim kesehatan dari RS Surya Husadha sedang memeriksa warga pada pelayanan kesehatan di Pasraman Besakih, Jumat (2/4) kemarin.