Bali Post
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA PON, 3 AGUSTUS 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 337 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Pemuda Bentrok di Dua TKP
Malam Diserang, Siang Balas Dendam Denpasar (Bali Post) Aksi premanisme kembali terjadi di Kota Denpasar, Senin (2/8) kemarin. Kalau sebelumnya terjadi dini hari, tetapi kali ini terjadi siang hari pukul 11.00 wita. Aksi premanisme itu terjadi di dua tempat dan waktu berbeda. Satu lokasi di Karaoke New Star, Jalan Gunung Soputan, Denpasar, dan satunya lagi di seputaran Jalan Nangka Utara, Denpasar.
Bali Post/eka
SEPEDA MOTOR - Sejumlah warga berusaha menaikkan sepeda motor pascaperkelahian dua kelompok pemuda di Jalan Nangka Utara, Denpasar, Senin (2/8) kemarin.
Bali Post/eka
PERKELAHIAN - Sejumlah petugas kepolisian berjaga-jaga di sekitar lokasi perkelahian dua kelompok pemuda di Jl. Nangka Utara, Denpasar, Senin (2/8) kemarin.
Situs DPR Dijebol
Diberi Rp 500 Juta, Susno Tetap Perintahkan Tangkap
Massa Datangi KPUD
Dana Dipermainkan, Pilkada Diundur Negara (Bali Post) Massa diri Lembaga Masyarakat Cinta Jembrana (LMCJ) berkumpul di Jembrana Tower, Senin (2/8) kemarin. Massa itu dikoordinir Gusti Ngurah Putu Mudiadi alias Aji Meong dan Forum Gerakan Pemuda Jembrana (FGPJ) yang dikoordinir Gede Sugiana. Sebelum mendatangi kantor KPUD Jembrana, massa berkumpul di Jembrana Tower. Karena belum mengantongi permakluman, sejumlah perwakilan mendatangi Polres Jembrana untuk menanyakan masalah permakluman yang mereka ajukan untuk menggelar aksi mulai Senin (2/8) sampai Kamis (5/8). Mereka diterima oleh Kabag Ops Polres Jembrana Kompol Wayan Suprapta, Kasat Intelkam AKP Made Suwirta dan Kasat Reskrim AKP Ketut Suparta. Setelah negosiasi akhirnya permakluman diberikan secara lisan, dengan syarat hanya perwakilan yang ke KPUD Jembrana. Sebelum ke KPUD, massa berkumpul dan melakukan orasi. Sejumlah perwakilan kemudian mendatangi KPUD Jembrana diterima oleh empat orang anggota KPUD Jembrana. Aji Meong mengatakan dalam aturan semestinya pilkada dilaksanakan sebulan sebelum masa jabatan bupati berakhir. Kedatangan mereka dikatakan bukan untuk mengintervensi KPUD Jembrana, namun hal ini perlu diketahui masyarakat, mengapa harus dilaksanakan pada 27 Desember. ‘’Jadi nantinya kami bisa jelaskan ke masyarakat dengan gamblang,’’ katanya. Anggota KPUD Jembrana Gede Suinaya dan Made Semadi menjelaskan kronologi kenapa pilkada Jembrana harus ditunda/diundur. Menurutnya, SK 01 di mana KPUD sudah menyusun tahapan dan sudah mempersiapkan pilkada dengan merekrut panwas dan kegiatan lainnya. Namun kegiatan itu tak didukung dana karena dana diulurulur. Anggaran pilkada senilai Rp 6,3 miliar yang sudah diperdakan malah dikaji lagi. Padahal sebelum diketok palu sudah ada pengkajian/desk. Tidak dicairkannya anggaran membuat KPUD harus berutang Rp 11 juta. Hal.19 Tidak Cair
2
RANCANGAN Perubahan APBD Bali 2010 saat ini sedang dalam pembahasan di DPRD Bali. Pada rapat pleno, Senin (2/8) kemarin, terungkap belanja daerah mengalami peningkatan sampai 12 persen. Belanja daerah dirancang Rp 2.358.678.664.368, di mana mengalami peningkatan Rp 252.627.612.433,02 dari APBD induk Rp 2.106.051.935.000. Belanja sebesar itu dialokasikan untuk belanja tak langsung Rp 1.694.437.424.824 meningkat Rp 168 miliar lebih atau 11,08 persen dari APBD induk. Untuk apa saja dana itu?
KABUPATEN
dam atas kejadian sebelumnya (di Karaoke New Star red). Warga yang melihat aksi pemuda itu, sontak kaget. Sebab, puluhan pemuda dengan mengendarai motor itu membawa pedang dan menyerang pemuda yang nongkrong di TKP. Tanpa banyak cakap, para penyerang yang kebanyakan berbadan kekar dan berpakaian serba hitam mengacungkan pedangnya ke arah pemuda lainnya. Para penyerang datang dari arah utara. ‘’Mereka langsung menyerang sejumlah pemuda yang duduk di TKP,’’ kata salah satu warga di TKP. Kata dia, para pemuda yang diserang itu tidak bisa berbuat banyak. Mereka melakukan perlawanan dengan tangan kosong. Perkelahian yang tidak seimbang itu, membuat satu orang yang diserang yakni Ketut Mini ditusuk pelaku dengan pedang. Kejadiannya begitu cepat. Hal.19 Korban Terluka
Jaksa Ungkap Kasus Arwana
FAKTA
KOTA
Akibat perkelahian antarkelompok itu, dua orang mengalami luka serius. Bahkan, masing-masing korban yakni Gede Suryawan (31) dan Ketut Mini (32) kini dirawat di rumah sakit berbeda (RS Sanglah dan Kasih Ibu). Belum diketahui pasti apa pemicu dari kejadian tersebut. Namun, kuat dugaan antara kejadian di Karaoke New Star dan di Jalan Nangka Utara Denpasar ada kaitannya. Suasana di dua tempat itu sempat mencekam. Sebab, kedua kelompok preman itu bentrok dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang. Polisi pun hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut. ‘’Anggota kami masih menyelidiki kasus tersebut,’’ kata Kapoltabes
Denpasar Kombes Pol. Suryanbodo Asmoro. Informasi di lapangan, aksi perkelahian antarkelompok pemuda ini awalnya terjadi di Karaoke New Star, Senin dini hari pukul 03.00 wita. Entah apa persoalannya, perut Gede Suryawan ditusuk pelaku yang belum diketahui identitasnya. Korban pun mengalami luka serius dengan usus terburai. Kini, korban Gede Suryawan dirawat di RS Kasih Ibu. Kasus penusukan di Karaoke New Star itu pun dilaporkan ke Polsek Denbar. Di saat polisi melakukan lidik, aksi premanisme selanjutnya pecah di seputaran Jalan Nangka Utara Denpasar, tepatnya di sebelah Circle-K. Sejumlah pemuda yang menggunakan sepeda motor melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang duduk-duduk di TKP. Kejadian penyerangan itu berlangsung pukul 11.00 wita. Peristiwa itu diduga merupakan aksi balas den-
4
KUCURAN dana pusat untuk proyek kursus tani pertanian terintegrasi Rp 100 juta di masing-masing desa se-Kecamatan Pupuan diduga telah disunat. Sebab, dana Rp 15 juta yang sedianya dibagikan kepada Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) setempat hanya diterima Rp 5 juta. Tragisnya lagi, kursus tani pertanian terintegrasi yang sedianya digelar kemarin, batal karena diboikot peserta.
Jakarta (Bali Post) Sidang kasus arwana dengan terdakwa Sjahril Djohan akhirnya mengungkap sejumlah fakta, terutama proses dugaan penyuapan kepada Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji. Akibat perbuatannya itu, Sjahril Djohan pun terancam Pasal 5 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang perdana kasus itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/8)
kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) Sila Pulungan menyatakan terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jaksa menyebutkan Haposan Hutagalung selaku pengacara Ho Kian Huat melaporkan Anuar Salmah alias Amo ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan penggelapan
modal usaha penangkaran ikan arwana dan modal indukan ikan arwana pada 10 Maret 2008. Haposan menilai penanganan laporan itu terkesan lamban sehingga dirinya mencari jalan untuk mempercepat penanganan kasus itu dengan cara mendekati Kabareskrim yang saat itu dijabat Susno Duadji. Karena tidak kenal dekat dengan Susno, Haposan memanfaatkan hubungan baiknya dengan terdakwa Sjahril Djo-
han yang diketahuinya memiliki kedekatan dengan Susno. Pertengahan November 2008, terdakwa menemui kembali Susno Duadji di ruang kerjanya dengan bertanya, ‘’Sus, bagaimana nih masalah arwana. Susno lantas menjawab, Ini kasus besar Bang, masak kosong-kosong bae.’’ Kemudian terdakwa menjawabnya, ‘’Kagek ku omongkeun ke Haposan.’’ Hal.19 Rumah Susno
Polri Dukung Satgas Jakarta (Bali Post)Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Polisi Edward Aritonang menyatakan Polri mendukung tugas Satgas Pemberantasan Mafia hukum. “Jadi tidak benar bila ada yang menyatakan bahwa Polri tidak mendukung kerja Satgas, karena sejak Satgas terbentuk, Polri sudah menunjuk salah satu putra terbaiknya,” katanya, di Jakarta, Senin (2/8) kemarin. ‘’Polri juga menyiapkan tim khusus jika Satgas membutuhkan mereka, misalnya untuk penyelidikan, kemudian melibatkan Satgas untuk memantau pekerjaan Polri terkait kasus mantan karyawan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Gayus Halomoan Tambunan yang berhubungan dengan penyidikan kasus mafia hukum,’’ ujarnya. Polri menunjuk Irjen Pol. Herman Effendi untuk ditempatkan di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, karena tim itu terdiri atas berbagai profesi di dalamnya. Hal.19 Beda Pendapat
Ada Masuk Gambar Porno Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie kesal dan marah mengetahui tampilan muka di layar komputer informasi DPR berubah menjadi laman situs porno. Dia menegaskan akan mengajukan gugatan hukum jika pelakunya tertangkap. ‘’Yang meng-hack itu kurang ajar, bisa dilaporkan kepada pihak berwajib,’’ kata Marzuki, Senin (2/8) kemarin. Sekitar pukul 13.30 WIB, cuplikan gambar porno tibatiba muncul di komputer layar informasi DPR yang terletak di depan ruang wartawan di Gedung Nusantara III. Gambar porno muncul tiba-tiba dan bertahan sekitar 10 menit kemudian hilang dengan sendirinya. Komputer layar sentuh yang biasa digunakan sebagai layanan informasi DPR itu tiba-tiba berubah menjadi situs www.tube8.com tanpa bisa ditutup ataupun dimatikan sekitar 10 menit. Anggota Komisi I DPR yang dikenal sebagai pakar telematika Roy Suryo menduga tindakan hacker menyusupkan gambar porno ke komputer layar informasi DPR dilakukan dari ruang Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurutnya, untuk melakukan itu bukanlah pekerjaan sulit. ‘’Mengerjakan ini, hanya bisa dilakukan dari ruang Setjen DPR,’’ jelasnya. Hal.19 Aksi Jahat
Divonis Enam Tahun
Ibrahim Nilai Tak Adil
Bali Post/ade
Jakarta (Bali Post) Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Ibrahim, akhirnya divonis enam tahun penjara. Atas vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu, Ibrahim merasa belum adil. ‘’Bicara masalah keadilan di (putusan) situ, belum kelihatan (ada) rasa keadilan,’’ kata Ibrahim usai mendengarkan putusan majelis hakim Tipikor, Senin (2/8) kemarin. Ia berpendapat, dirinya dihukum atas sesuatu perkara yang belum ada keputusannya. ‘’Perkara itu belum putus. Saya dihukum atas sesuatu perkara yang saya dinyatakan sudah memberikan pendapat,’’ katanya. Ia mengatakan tidak kecewa atas putusan hakim, namun demikian ia masih akan memikirkan terlebih dahulu apakah akan menerima putusan atau melakukan banding. ‘’Ya, masih dalam pikir-pikir, kan masih ada upaya hukum,’’ ujar Ibrahim. Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jupriadi menyatakan Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah menerima suap dari pengacara DL Sitorus, Adner Sirait, sebesar Rp 300 juta. Sebelumnya, Ibrahim sempat menyatakan bahwa uang Rp 300 juta yang ia terima dari pengacara Adner Sirait tersebut hanyalah biaya konsultasi hukum. Ia menolak jika uang tersebut merupakan uang suap untuk memenangkan PT Sabar Ganda atas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal.19 Jaksa Penuntut
Sjahril Djohan
Dana Bangun Rumah Aspirasi
DPR Usulkan Rp 112 Miliar Jakarta (Bali Post) Usulan DPR tentang dana rumah aspirasi pasti akan menimbulkan kontroversi dan polemik di masyarakat. Sebelumnya DPR juga memunculkan dana aspirasi Rp 15 miliar yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat, lalu dana desa dan kini mengusulkan dana untuk rumah aspirasi untuk masing-masing anggota Dewan sebesar Rp 200 juta atau total Rp 112 miliar bagi 560 anggota DPR yang ada. Anggota BURT Theresia Pardede (Tere) mengatakan usulan dana tersebut belum diplenokan. Usulan dana tersebut baru sebatas percobaan. ‘’Setahu saya baru exercise anggaran,’’ kata Tere
yang sebelumnya dikenal sebagai artis ini. Dia mengakui BURT menyampaikan usul dana rumah aspirasi sebanyak Rp 200 juta per anggota dengan total Rp 122 miliar setahun. Anggaran sudah disiapkan sebesar Rp 3,3 triliun. Wakil Ketua DPR Pramono Anung berpendapat, meski tanpa rumah aspirasi, sesungguhnya anggota DPR bisa tetap efektif menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) bersangkutan. Oleh karena itu, ia menilai rumah aspirasi tidak begitu penting dalam rangka menjalin komunikasi dengan konstituennya. ‘’Untuk rumah aspirasi itu ada di Banggar, tetapi saya
pribadi tidak perlu rumah aspirasi. Namun saya tidak tahu kalau anggota DPR yang lain,’’ kata Pramono, Senin (2/ 8) kemarin. Sebenarnya, kata mantan Sekjen PDI Perjuangan ini, untuk menjalin efektivitas penyerapan aspirasi rakyat di tiap dapil dan proses komunikasi dengan konstituen, anggota DPR bisa memanfaatkan jaringan partainya. Menurutnya, agar aspirasi konstituen dapat terakomodir dengan baik, maka semua tergantung dari anggota DPR itu sendiri bukan atas dorongan dari DPR sebagai institusi. ‘’Itu semua kembali kepada kita. Nah, kalau misalnya rumah aspirasi diberikan per orang bisa ada
7 hingga 11 rumah aspirasi di setiap kota,’’ ingatnya. Rencana pembangunan rumah aspirasi yang diusulkan oleh anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, menurut pengamat otonomi daerah Siti Zuhro tidak efektif. Dia meminta pendirian rumah aspirasi bagi tiap-tiap anggota DPR tidak bisa sewenangwenang dicantumkan oleh DPR dalam APBN. ‘’Tidak efektif, karena dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah diatur berapa untuk pusat, dan berapa untuk daerah,’’ kata Siti Zuhro usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Gedung MPR/DPR, kemarin. (kmb4)
Bali Post/ant
Ibrahim