Edisi 04 Februari 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS PON, 4 FEBRUARI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 165 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Ikut Demo, Kerbau ”Ditahan”

OPSI Program 100 Hari

SBY Klaim Berhasil 90% Cipanas (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan keberhasilan program 100 hari pemerintah telah tercapai hingga 90 persen. Hasil program tersebut nyata dapat dinikmati rakyat kebanyakan. ‘’Berdasarkan laporan yang saya terima, sudah 90% program 100 hari telah tercapi. Nanti Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto) akan menjelaskannya kepada masyarakat,’’ kata Presiden saat menutup dan membacakan hasil rapat kerja pembahasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di Istana Cipanas, Jawa Barat, Rabu (3/2) kemarin. Hal.19 Pengucuran KUR

SASARAN

Bali Post/ade

100 HARI - Seekor kerbau dituntun saat demo 100 hari pemerintahan SBY. Rabu (3/2) kemarin kerbau itu kembali ‘’ikut’’ demo. Namun belum selesai demo, kerbau itu diamankan polisi.

Jakarta (Bali Post) Kerbau ‘’Si Lebay’’ kembali beraksi. Namun, belum sempat melakukan ‘’unjuk rasa’’ di bundaran Hotel Indonesia dan di depan Istana Negara, kerbau gemuk yang dibawa dari Bekasi itu ditahan aparat kepolisian di Kalimalang, Jakarta Timur, Rabu (3/2) kemarin. Kerbau ‘’Si Lebay’’ mendadak tenar pasca-aksi 28 Januari lalu saat ribuan demonstran turun ke jalan bertepatan dengan 100 hari masa pemerintahan SBY-Boediono. Namun, unjuk rasa yang membawa kerbau tersebut telah membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) geram. Saat membuka rapat kerja yang dihadiri seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan gubernur se-Indonesia, Presiden menyampaikan kekecewaannya. SBY menyesalkan pengunjuk rasa yang menyimbolkan kerbau tersebut sebagai dirinya. Meski kerbau yang dibawa demonstran tersebut ditahan polisi, namun Yosep Rizal bersama puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Pemuda Cinta Tanah Air (Pecat) tetap menggelar unjuk rasa. Jumlah massa makin bertambah setelah pengunjuk rasa dari Komite Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) ikut bergabung. Hal.19 Rapat Kabinet

Soal Borok BPD Bali

DPRD Telusuri Bagi-bagi Insentif Rp 19 M

Kasus Korupsi

KPK Segera Periksa Iken Buyung Nasution

Denpasar (Bali Post) Bagi-bagi uang puluhan miliar rupiah di BPD Bali yang terbagi di berbagai pos pengeluaran, menjadi perhatian DPRD Bali. Salah satunya adalah bagi-bagi insentif senilai Rp 19,11 miliar. Kalangan dewan mensinyalir insentif ini tidak beda dengan bagi-bagi fee yang kini mendapat sorotan KPK di BPD Jawa Timur.

Jakarta (Bali Post) KPK segera memeriksa Iken Buyung Nasution sebagai saksi kasus dugaan korupsi mesin jahit dan impor sapi. Ia yang putra pengacara senior Adnan Buyung Nasution itu menduduki posisi komisaris PT Atmadhira Karya. Perusahaan ini adalah rekanan yang ditunjuk langsung Depsos dalam pengadaan kedua barang tersebut. Kapan tepatnya pemanggilan itu, Karo Humas KPK Johan Budi SP, Rabu (3/2) kemarin, menyatakan belum bisa diumumkan. Tim penyidik masih perlu melihat perkembangan kasus ini. Jika memang diperlukan, pengusaha itu segera dimintai keterangannya sebagai saksi. ‘’Belum ditentukan kapan. Nanti pasti kami informasikan,’’ katanya. Hal.19 Takkan Serampangan

Pengungkapan 13 borok Bank BPD Bali mengejutkan kalangan DPRD Bali. Ketua Komisi I Made Arjaya dan Ketua Komisi II Rai Putrayasa mengisyaratkan bahwa borok di BPD Bali akan ditelusuri bersama-sama Komisi I dan II DPRD Bali. Sebab, temuan itu tak hanya menyangkut masalah prosedur juga ditengarai bisa menjurus ke masalah pidana. Hal senada juga disampai-

kan anggota Fraksi Partai Golkar Nyoman Sugawa Korry, Rabu (3/2) kemarin. Kata dia, pimpinan Fraksi Partai Golkar sudah memerintahkan anggota fraksi di setiap komisi untuk menindaklanjuti semua temuan, baik di BPD maupun di SKPD Pemprov Bali. Sebab, temuan ini bersifat khusus. Sugawa Korry menyatakan pemberian kredit tanpa agunan kepada sepuluh debitur meski dari nilai hanya Rp

163 juta tetapi perlu ditelusuri apakah sudah sesuai prosedur. ‘’Bisa saja kredit fiktif, satu orang meminjam nama untuk mencari kredit di BPD tanpa agunan,’’ ucapnya. Ketua Komisi II Rai Putrayasa juga mempertanyakan apakah pemberian kredit tanpa agunan ini ada kaitannya dengan pejabat di daerah. Begitu pula soal bagi-bagi fee kepada pejabat pemegang saham yang notabene kepala daerah

sebagaimana temuan KPK, Arjaya menyatakan secara administratif barangkali bisa saja tak ada pelanggaran sebagaimana disampaikan Ketua BPK Perwakilan Bali Gede Kastawa. Namun, menariknya ada temuan mengenai pemberian insentif yang jumlahya mencapai Rp 19,11 miliar. ‘’Tidakkah bagi-bagi insentif ini bentuk lain dari fee untuk menghindari jeratan hukum,’’ tanyanya seraya menyebut masalah ini segera ditelusuri ke BPK dan BPD Bali. Selain itu pihaknya akan mempertanyakan lagi soal dana perekrutan karyawan PT Bank BPD Bali sebesar Rp

292,42 juta. Sebab, DPRD Bali sudah merekomendasikan untuk menyetop proses rekruitmen karyawan karena banyak kejanggalan. Sebab, ada calon karyawan ditahan tetapi lolos tes. Begitu pula ada calon karyawan yang tak ikut saringan pertama dan kedua tetapi pada tes terakhir lulus. Selain pembagian insentif dan kredit tanpa agunan, dalam temuan BPK poin 1 disebut-sebut ada pemberian kredit kepada PT PR sebesar Rp 2,5 miliar dan Rp 800 juta atas nama IGG PW. Apakah inisial nama IGG PW ada hubungannya dengan seorang oknum wakil kepala daerah di salah satu kabupat-

en di Bali? Sugawa korry hanya tersenyum sembari menyebutkan anggota fraksinya di setiap komisi telah diminta menelusuri masalah itu. Sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Bali Gede Kastawa tak mau mengungkapkan inisial tersebut guna menjaga asas praduga tak bersalah. Namun, Sugawa Korry berpendapat bahwa di balik temuan BPK di BPD Bali tersebut sesungguhnya menjadi awal yang baik bagi Direksi PT Bank BPD Bali yang baru agar tak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Hal.19 Wajib Dikembalikan

KPK Periksa Boedi Sampoerna Terkait Surat Susno Duadji

Kertia Kantongi SKTDHP I GEDE Putu Kertia, S.E., salah satu tersangka kasus Koperasi Karangasem Membangun (KKM), akan mulus melenggang untuk bertarung dalam pilbup 4 Mei mendatang. Soalnya, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya (SKTDHP) sudah dikantongi dari Ketua PN Amlapura sejak Selasa (2/2) sore. Humas PN Amlapura Reza Himawan Pratama, S.H., M.Hum. Rabu (3/2) kemarin di Amlapura mengatakan, Kertia didampingi rekannya, I Gede Mintaka, dua kali datang ke PN. Kedatangannya pada hari kedua, Kertia langsung menemui Ketua PN Edy Parulian Siregar, S.H., Selasa sore dan surat permohonannya itu langsung di-acc. Hal.19 Berlarut-larut

Bali Post/ade

Boedi Sampoerna

KOTA

menanyakan kepada kliennya terkait peran mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji. Tetapi, Eman tak bisa menjelaskan kepada publik terkait dengan peran Susno Diadji. ‘’Tanya KPK saja,’’ ujarnya. Diungkapkan Eman, selain memberikan keterangan, kliennya juga menyerahkan beberapa dokumen kepada tim penyelidik KPK. ‘’Berkaitan dengan aliran dana, kami berikan juga beberapa dokumen. Ada beberapa pertanyaan seperti (terkait aliran dana) itu, mungkin ini masuk dalam ranah penyelidikan,’’ jelas Eman. Boedi Sampoerna diketahui sebagai satu dari sekian deposan kakap Bank Century. Dana Boedi sebesar 18 juta dolar AS yang tersimpan di Bank Century sempat memunculkan kontroversi pascapencairan dana itu. Pencairan ini diduga bermasalah, karena adanya bantuan dari Kabareskrim Polri saat itu Komjen Pol. Susno Duadji. (kmb3)

2

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan temuan hasil pemeriksaan atas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2009. Pemeriksaan BPK menyimpulkan ketidakefektifan kinerja instansi Pemkab Badung termasuk kelemahan sistem pemungutan pajak dan retribusi, yang bisa menyebabkan hilangnya potensi pendapatan daerah Badung. Terus, apa langkah diambil pemkab?

KABUPATEN

Jakarta (Bali Post) KPK mulai memeriksa sejumlah saksi yang diduga menerima uang dari pencairan dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun itu. Satu di antara mereka adalah deposan kakap bank tersebut, Boedi Sampoerna. Kemungkinan hal ini ditempuh KPK sebagai bagian dari strategi untuk menyeret para pihak yang diduga menyetujui pencairan dana tersebut. Boedi Sampoerna tiba di gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/2) kemarin, didampingi sejumlah penasihat hukumnya. Ia yang datang pukul 09.00 WIB itu, terlihat tenang berjalan tanpa menghiraukan cecaran pertanyaan wartawan yang ditujukan kepadanya. Sikap serupa kembali diperlihatkannya usai menjalani pemeriksaan pukul 18.00 WIB. Pengacara Boedi Sampoerna, Eman Ahmad, menjelaskan terkait pemeriksaan kliennya itu. Tim pemeriksa KPK

4

SOROTAN tajam yang dilontarkan Dewan atas keberadaan Peraturan Daerah (Perda) di Gianyar yang hanya diibaratkan sebagai macan kertas tampaknya mulai mendapat perhatian dari pemerintah Gianyar. Khususnya dalam penertiban perizinan akomodasi usaha pariwisata di Gianyar. Bupati instruksikan tutup usaha bodong.

Perihal Surat Peringatan Kadishub Bali

Blue Bird Tak Langgar Kepmen Perhubungan Denpasar (Bali Post) Vice President Blue Bird Group Noni Purnomo menegaskan bahwa PT Praja Bali Transportasi tak melanggar Kepmen Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 terkait pencantuman nama perusahaan dan logo di pintu depan taksi. Sebab, tak ada pencantuman nama Blue Bird di pintu depan taksi sebagaimana dimuat dalam surat peringatan tersebut. Di pintu depan taksi hanya mencantumkan Bali Taksi sebagai logo PT Praja Bali Transportasi dengan gambar burung. Penegasan itu disampaikannya Rabu (3/2) kemarin, terkait surat peringatan

Kadis Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Made Santa. Kata dia, pihaknya tak mencantumkan nama Blue Bird di pintu depan taksi sebagaimana dimuat dalam surat peringatan tersebut. Namun di pintu depan taksi hanya mencantumkan Bali Taksi sebagai logo PT Praja Bali Transportasi dengan gambar burung. Ia mengutip Kepmen Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 yang hanya mengatur pencantuman nama perusahaan dan logo di pintu depan. Hal.19 Tak Diatur

Bali Post/eka

BLUE BIRD - Vice President Blue Bird Group Noni Purnomo berdiri di samping armada Bali Taksi di Denpasar, Rabu (3/2) kemarin. Noni ingin menunjukkan tak ada logo Blue Bird di pintu depan Bali Taksi.

Bali Post/sep

DISKUSI POLITIK - Ketua Fraksi Partai Hanura DPR-RI Abdillah Fauzi Ahmad (kiri) didampingi Wakil Ketua F-PKB Ana Muawanah (tengah) dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sebagai narasumber dalam diskusi, Rabu (3/2) kemarin.

Demokrat-Golkar Bahas Rekomendasi Jakarta (Bali Post) Koalisi partai politik pendukung pemerintah berencana menggelar pertemuan menjelang rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Kasus Century. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengakui adanya lobi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap partai-partai yang tergabung dalam koalisi. ‘’Benar, terjadi lobi-lobi baik di tingkat lapangan, tengah, ataupun tinggi,’’ kata Priyo dalam diskusi bertajuk ‘’Mencermati Politik Lobi Pansus Century’’, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (3/2) kemarin. Priyo mengakui ada komunikasi intensif antara Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai rencana pertemuan koalisi, Priyo mengatakan pertemuan tersebut mengundang pimpinan parpol koalisi untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama tentang kasus Bank Century, termasuk mencermati pembahasan yang berkembang di Pansus Century DPR. Dalam hal ini, Priyo berharap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dapat menyikapi persoalan ini. ‘’Ketua umum tidak perlu datang ke pertemuan koalisi, kecuali jika SBY datang,’’ kata Priyo yang juga Wakil Ketua DPR ini. Sikap Golkar atas kasus Century adalah menugaskan kepada anggota Golkar untuk menelusuri kasus Century selebar-lebarnya. Namun, Golkar belum merasa perlu melakukan pemakzulan terhadap Presiden maupuna Wapres. Hal.19 Sikap Fraksi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.