Edisi 04 Agustus 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

RABU WAGE, 4 AGUSTUS 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 338 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Gayus Dapat Setoran Rp 5 M dari KPC

Ketua DPR:

Rekeningnya di Tiga Bank Rp 28 M

Rumah Aspirasi Amanat UU

Jakarta (Bali Post) Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, tersangka kasus mafia pajak, mengaku mendapatkan uang Rp 5 miliar dari pembebasan pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC). ‘’Dari membantu PT KPC, saya mendapatkan uang 500 ribu dolar AS atau Rp 5 miliar,’’ katanya saat menjadi saksi untuk terdakwa AKP Sri Sumartini, di PN Jakarta Selatan, Selasa (3/8) kemarin.

REKENING GAYUS JUMLAH REKENING GAYUS DI TIGA BANK = RP 28 MILIAR Pengeluaran Untuk dana operasional Haposan Hutagalung 20 ribu dolar AS. Agar dirinya tidak ditahan 100 ribu dolar AS . Untuk pembukaan blokir rekeningnya 35 ribu dolar AS. Agar rumah di Kelapa Gading tak disita 45 ribu dolar AS. Untuk fee penyidik, jaksa, hakim 500 ribu dolar AS.

Ia mengaku uang dari membantu pembebasan pajak PT KPC itu untuk 2000, 2001, 2002, 2003, dan 2005, diberikan oleh Alif Kuncoro. Uang dari PT KPC juga diberikan kepada pimpinannya di Direktorat Jenderal Pajak, Maruli. Secara keseluruhan uang di dua rekeningnya di dua bank, BCA, Bank Mandiri dan Panin Bank, mencapai Rp 28 miliar. Dalam menghadapi kasusnya itu, Gayus mengaku menyalurkan uang ke pengacaranya, Haposan Hutagalung. Uang tersebut yakni 20 ribu dolar AS untuk dana operasional Haposan Hutagalung,

Bali Post/ade

JADI SAKSI - Gayus Halomoan Tambunan (kanan) dan Komisaris Polisi Arafat berbincang sebelum menjadi saksi saat persidangan dengan terdakwa AKP Sri Sumartini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/8) kemarin.

Bupati Winasa Bersaksi

KABUPATEN

5

PERBEKEL Tirtasari, Ketut Suparma, divonis satu tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja, Selasa (3/8) kemarin. Selain dihukum penjara, Suparma juga dikenai denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 79.740.000. Korupsi besar lainnya kapan divonis?

SEREMONIAL

100 ribu dolar AS agar dirinya tidak ditahan, 35 ribu dolar AS untuk pembukaan blokir rekeningnya, dan 45 ribu dolar AS agar tidak dilakukan penyitaan terhadap rumahnya di Kelapa Gading. ‘’Lima ratus ribu dolar AS untuk fee penyidik, jaksa, hakim,’’ katanya. Terkait dengan dakwaan terhadap Sri Sumartini, ia membantah pernah melakukan konfirmasi terhadap terdakwa Kompol Arafat dan AKP Sri Sumartini apakah sudah menerima uang 45 ribu dolar AS agar tidak menyita rumahnya dari Haposan. Hal.19 Pencabutan Blokir

Bawa Tongkat, Bersitegang dengan JPU

8

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah mendalami adanya temuan 299 transaksi keuangan di Bali yang diduga mencurigakan. Transaksi tersebut selain terjadi di bank umum dan BPR juga terindikasi terjadi di pedagang valuta asing. Ketua PPATK Dr. Yunus Husein merinci dari 299 transaksi keuangan yang mencurigakan, sebanyak 247 transaksi terjadi di tubuh perbankan dan 52 lainnya dilaporkan terjadi pada pedagang valuta asing.

OLAHRAGA

12

MESKI Manchester City dan Chelsea siap mencurahkan dana puluhan juta pound, Fernando Torres tetap membela Liverpool. Pernyataan penyerang asal Spanyol itu mengakhiri spekualsi kepindahannya ke klub lain.

Bali Post/sur

SAKSI - Bupati Jembrana Gede Winasa saat menjadi saksi dalam kasus korupsi pabrik kompos dengan terdakwa Nyoman Sadguna, Selasa (3/8) kemarin.

Negara (Bali Post) Bupati Jembrana I Gede Winasa kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi pabrik kompos di PN Negara, Selasa (3/8) kemarin. Sidang dengan terdakwa mantan Kadis PULH Nyoman Suryadi serta PPTK PULH Nyoman Sadguna itu diketuai hakim Gede Suarsana. Sidang dimulai pukul 12.00 wita dengan terdakwa Nyoman Sadguna. Winasa dihadirkan menjadi saksi ketiga usai Nyoman Suryadi dan Direktur Perusda Jembrana IGK Mulyarta. Sidang yang berlangsung alot itu baru berakhir pukul 18.00 wita. Seperti sidang-sidang sebelumnya, sidang yang menghadirkan orang nomor satu di Pemkab Jembrana itu dijejali pengunjung dan dijaga ekstraketat oleh polisi. Saat menjadi saksi Winasa kembali membawa sebuah tongkat ke dalam sidang. Beberapa pengunjung sidang tampak heboh karena saat

Sidang Anggodo Ditunda

Rekaman Ade-Ari Masih ”Misterius’’ Jakarta (Bali Post) Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menunda sidang dengan terdakwa Anggodo karena saksi Antasari Azhar dan bukti rekaman antara Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dengan tersangka kasus suap Ari Muladi tidak dapat dihadirkan. ‘’Sidang hari ini ditunda, dengan perintah untuk melaksanakan penetapan penuntut umum yaitu menghadirkan saksi-saksi dan ahli yang meringankan terdakwa. Jika tidak ada, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa,’’ kata ketua majelis hakim Tjokorda Rai Suamba,

Selasa (3/8) kemarin. Dalam sidang pada Selasa (27/7) lalu kesaksian mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan pemutaran bukti rekaman antara Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja dan tersangka kasus suap Ari Muladi tidak dapat dihadirkan. Saat itu, Rai Suamba memberikan kesempatan penasihat hukum mempersiapkan saksi (Antasari) dalam persidangan. Kuasa hukum Anggodo, OC Kaligis, mengatakan masih belum bisa menghadirkan Antasari Azhar untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Hal.19 Tunggu Kepastian

Bali Post/ade

Anggodo Widjojo

Bakta Minta Kesadaran Pihak Ketiga

Terkait Tujuh Temuan BPK

Unud Bentuk Tim dan Panggil Pihak Ketiga Denpasar (Bali Post) Tujuh temuan BPK terkait kerja sama Unud dengan pihak ketiga, dibenarkan Rektor Unud Prof. Dr. dr. Made Bakta. Kesalahan itu lebih banyak dikarenakan tidak adanya izin Menkeu sebagai syarat dalam penyewaan aset negara. Selain itu juga tidak disertakan BPKP dalam menentukan besaran sewa. ‘’Jujur saya akui memang itulah kesalahan kami, sehingga ada temuan BPK atas pemeriksaan atas kerja sama yang dilakukan sebelum tahun 2003,’’ katanya, Selasa (3/8) kemarin. Untuk besaran sewa, Unud telah mengirim surat ke BPKP mohon kepada instansi itu untuk menghitung ulang besaran sewa aset yang telah dikerjasamakan.

Demikian pula Unud telah membentuk tim dan memanggil pihak ketiga yang diajak kerja sama dan mereka menyatakan kesiapannya untuk menambah kekurangan sewa. ‘’Mereka menyatakan kalau masih dalam taraf wajar, mereka siap membayar kekurangannya,’’ jelas Bakta yang didampingi Dekan FE Unud Prof. Dr. Wayan Ramantha. Namun, ia menyatakan, walaupun tak ada izin dari Menkeu dan menjadi temuan BPK, tetapi semua pemasukan atas sewa-menyewa itu dapat dipertanggungjawabkan dan telah disetorkan ke kas negara melalui rekening 423145. Belajar dari kekurangan itu, Bakta menyatakan sejak menjadi rektor telah menjadikan syarat bahwa izin

sidang berlangsung ada sebuah penampakan berupa lingkaran putih di atas ruang sidang. Bahkan, penampakan ini terekam oleh kamera seorang petugas pengamanan yang mengabadikan momen itu dengan kamera. ‘’Ini coba lihat, ini seperti lingkaran putih dan seperti ada huruf-hurufnya, tetapi tidak jelas huruf apa,’’ kata petugas tersebut sambil menunjukkan fotonya. Saat menjadi saksi dalam persidangan Nyoman Sadguna, Winasa sempat bersitegang dengan JPU Rochida yang memang sering melontarkan pertanyaan menukik. Bahkan, Winasa tampak terpancing ketika JPU Rochida dan Yudi Hendarto mempertanyakan apakah Bupati tidak memiliki fungsi kontrol dalam masalah anggaran, sehingga hanya menandatangani secara administrasi dan sekadar mengetahui. Hal.19 Nada Tinggi

Menkeu harus ada apabila dilakukan penyewaan aset kepada pihak ketiga. Walaupun akhirnya ada sorotan bahwa Unud menelantarkan (tidak memanfaatkan) aset, hal itu dikarenakan izin yang dimohonkan kepada Menkeu tidak keluar-keluar. Soal SPBU Terkait SPBU yang dibangun Unud, Bakta menyatakan hal itu sama sekali tidak ada pribadi yang memiliki. Ia juga menyatakan pembangunan SPBU bukan menggunakan dana SPP. Ia memaparkan, SPBU Unud dibangun sekitar 2002. Dalam pengurusan izin pembangunannya, pemohon izin tidak boleh atas nama institusi atau lembaga (Unud). Hal.19 Surat Pernyataan

Bali Pos/dok

Prof. Dr. dr. Made Bakta

KESADARAN dari pihak ketiga sangat diperlukan untuk melakukan penilaian ulang terhadap perjanjian setelah ada penilaian dari BPKP. Dengan demikian pengelolaan aset Unud yang melibatkan pihak ketiga tidak sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Rektor Unud Prof. Dr. I Made Bakta mengatakan Unud telah melakukan usaha-usaha untuk menuntaskan temuan BPK dengan membentuk panitia khusus. Telah pula dilakukan laporan tindak lanjut ke BPK sebanyak tiga kali, namun masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Hal.19 Ikuti Prosedur

Jakarta (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie mengatakan rencana pembangunan rumah aspirasi bagi DPR adalah amanat UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang harus dilaksanakan. Jika tidak maka DPR melakukan pelanggaran UU yang dibuatnya sendiri. Karena itu, Marzuki menawarkan solusi atas polemik rencana ini yaitu dengan memanfaatkan kantor partai yang ada di tiap daerah. ‘’Partai kan punya kantor di seluruh Indonesia, gunakan kantor itu saja. Ini akan lebih menghidupkan kantor partai di daerah dan menghidupkan partai secara sehat dan membina hubungan yang baik dengan konstituen,’’ kata Marzuki Alie, Selasa (3/8) kemarin. Secara pribadi, Marzuki mengaku tidak setuju dengan ketentuan perundangan ini. Karena, menurutnya, sudah menjadi tugas partai untuk menyerap aspirasi konstituennya. Namun, karena sudah diamanatkan oleh UU maka kepada anggota DPR yang menolak, ia meminta perlu mempelajari lagi duduk persoalan ini. Kalaupun menolak, ia menyarankan DPR tinggal mengubah UU itu saja karena UU itu merupakan produk peninggalan DPR periode lalu. ‘’Kami ini hanya melaksanakan UU tersebut. Kalau memang mau, mari kita ubah undang-undang itu, tetapi untuk itu kita harus sepakat dulu bahwa memang UU itu perlu direvisi,’’ tantangnya. Marzuki mengaku heran mengapa hanya rumah aspirasi DPR saja yang diributkan, sementara rumah aspirasi DPD yang juga diamanatkan UU MD3 sudah menyelesaikan kantor-kantornya di daerah. Padahal, anggaran yang digunakan DPD jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk membangun rumah aspirasi DPR. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sependapat dengan gagasan itu. Kalau mau berpikir efisien, seharusnya ada infrastruktur politik dari partai yang bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi rumah aspirasi. Karena apa gunanya persyaratan berat mengenai pendirian kantor cabang dari partai, kalau kemudian tidak bisa dimanfaatkan manakala legislatif terpilih memerlukan tempat bekerja di daerah pemilihannya. (kmb4)

Kasus Korupsi

Bupati Pasuruan Diadili di Sidoarjo Sidoarjo (Bali Post) Sidang perdana Bupati Pasuruan Dade Angga yang digelar di PN Sidoarjo, Selasa (3/8) kemarin, mendapat perhatian masyarakat. Pendukung terdakwa Dade Angga sejak pagi memenuhi jalan sekitar PN Sidoarjo. Bahkan, sidang Bupati Pasuruan yang terseret kasus korupsi Kasda Pemkab Pasuruan senilai Rp 74 miliar membuat agenda sidang lainnya ditunda. Tak hanya jalan, ruang sidang pun dipenuhi pendukung Dade Angga. Bahkan, saat pembacaan dakwaan oleh JPU (Suwito, Abas dan Anton Darliyanto), sering diganggu oleh suara gemuruh dari pendukung terdakwa. Dalam dakwaannya, Dade dinilai melakukan korupsi atau memperkaya diri dengan cara mentransfer uang kasda ke sejumlah rekening untuk dicairkan. Seperti disebutkan JPU, Dade memerintahkan secara lisan tentang pemindahan kasda dari Bank Jatim Pasuruan ke Bank Bukopin Malang atas nama rekening pribadi sejak tahun 2001 hingga 2007 yang mencapai Rp 74 miliar. Kuasa hukum Dade Angga, Sudiman Sidabuk, usai pembacaan dakwaan dari JPU langsung mengajukan eksepsi karena dakwaan JPU tidak jelas dan tidak cermat. Dalam masa penahanan, terdakwa dinilai terjadi kriminalitas. Penegasan Sidabuke yang juga ditanggapinya dengan eksepsi itu juga mengundang tepuk tangan pendukung Dade yang memenuhi ruangan sidang. Majelis hakim PN Sidoarjo yang dipimpin Abdul Aziz dan beranggotakan Sri Wahyuni dan Anas Mustaqim beberapa kali meminta pengunjung sidang yang didominasi pendukung Bupati Pasuruan ini agar tertib. ‘’Pengunjung sidang tidak boleh ada yang tepuk tangan,’’ katanya. (059)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.