Edisi 5 Juni 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU WAGE, 5 JUNI 2010

24 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 279 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Baru Tiga Hari Jabat Kapoltabes KEMENANGAN diraih dengan tak mudah oleh Jerman dalam laga persahabatan melawan tim bukan peserta putaran final Piala Dunia. Tim asuhan Joachim Loew itu memerlukan dua penalti sebelum menekuk Bosnia-Herzegovina. Halaman 9

Kombes Pol. Pudi Rahadi Diganti Denpasar (Bali Post) Situasi di Mapolda Bali dan Poltabes Denpasar tibatiba heboh. Pasalnya, Kombes Pol. Pudi Rahadi yang baru tiga hari menjabat Kapoltabes Denpasar mendadak dicopot. Inilah rekor tercepat bagi seorang Kapolatbes dalam memangku jabatan. Kapolda Bali Irjen Pol. Sutisna menyatakan mutasi Kapoltabes Denpasar adalah penyegaran organisasi. Ia membantah pemutasian ini karena Kombes Pudi diduga beristri dua.

Informasi yang santer beredar, Kombes Pudi kehilangan jabatan karena ada pihak ketiga dalam rumah tangganya. Perwira asal Surabaya itu dikabarkan punya dua istri. Bahkan, istri muda Kombes Pudi datang ke Bali saat pelantikan hingga terjadi keributan. Sumber di Mapolda Bali menyebutkan, kejadian bermula dari acara pelantikan Kapoltabes Denpasar Pudi Rahardi pada Rabu (2/6) di Mapoltabes Denpasar. Tibatiba istri mudanya yang beru-

mur sekitar 20 tahun itu datang. Malah sempat ribut antara istri muda dan istri tuanya. ‘’Namun tak banyak yang mengetahui soal itu,’’ kata sumber di Mapolatabes, Jumat (4/6) petang kemarin. Informasi lain, istri kedua Kombes Pudi tinggal di Banjarmasin sejak tiga tahun lalu. Buntutnya, keributan dua wanita itu berujung dengan laporan ke Dit Propam Polda Bali, bahkan terdengar hingga ke Mabes Polri. Akhirnya, Telegram Rahasia (TR) Kapolri turun dan memerin-

tahkan agar Kapoltabes yang baru menjabat tiga hari itu diganti. Kapolda Bali Irjen Sutisna membenarkan ada mutasi jabatan Kapoltabes Denpasar. ‘’Ya, memang benar Kombes Pudi diganti,’’ katanya saat dihubungi via ponsel, Jumat petang kemarin. Namun, ia membantah Kombes Pudi diganti gara-gara wanita. Ditegaskan Kapolda, pergantian tersebut karena kebutuhan organisasi. Hal. 23 Dua Hari

UPACARA Ngenteg Linggih, Padudusan dan Mulang Padagingan di Pura Durga Kutri, Gianyar akan dilaksanakan Sabtu, 26 Juni mendatang. Upacara yang baru pertamakali dilaksanakan sejak ratusan tahun lalu itu, sesuai putusan paruman sulinggih seKabupaten Gianyar. Sebagai wujud bakti umat, Bali Post membuka dompet dana punia mulai Rabu (2/ 6). Kepada masyarakat yang ingin madana punia dapat menghubungi Sekretariat Redaksi Bali Post di Jalan Kepundung 67 A Denpasar telepon (0361) 225764. Semoga Tuhan selalu membimbing umatnya menuju jalan kebenaran.

Rp Rp Rp Rp

100.000 100.000 730.000 830.000

LENSA Bali Post/ant

KASUS BIBIT-CHANDRA - Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana (kanan) menyambut kedatangan mantan Ketua Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah (Tim Delapan), Adnan Buyung Nasution, di gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Jumat (4/6) kemarin. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum melakukan pertemuan dengan sejumlah mantan anggota Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah yang mengagendakan membahas tentang ditolaknya permohonan banding Kejaksaan Agung atas SKPP Bibit-Chandra oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hasil Pemeriksaan BPK

Bali Post/rtr

TEMPAT HANDPHONE - Seorang perempuan menunjukkan tas tempat handphone yang terbuat dari emas. Tas itu dipamerkan di The Jakarta International Jewellery Fair, Jumat (4/6) kemarin. Tas tempat handphone itu dijual sekitar Rp 170 juta.

KOTA

2

STATUS Perusahaan Daerah (PD) Pasar yang dimiliki Pemkot Denpasar, ternyata memiliki persoalan tersendiri. Pasalnya, dengan status sebagai perusahaan daerah, beban pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20 persen dari pendapatan bruto, cukup membebani. Bahkan, utang yang diakibatkan dari beban pajak ini cukup besar, yakni sampai Rp 5 miliar. Karena itu, ada wacana untuk meninjau ulang status yang disandangnya saat ini.

KABUPATEN

4

BUPATI Gede Winasa diminta tidak mencampuri urusan pilkada Jembrana. Sebab, setelah Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani, tahapan pilkada sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab KPUD setempat. Ada apa di balik rencana intervensi Winasa?

Pengelolaan Keuangan Jembrana Tak Wajar Denpasar (Bali Post) Laporan keuangan Pemkab Jembrana untuk tahun anggaran 2009 lalu, ternyata tidak mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Buktinya, hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali atas laporan keuangan Pemkab Jembrana tahun 2009 menunjukkan pengelolaan keuangan yang tak sehat. Akibatnya, BPK memberikan opini atas laporan keuangan Jembrana dengan opsi tidak wajar. Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Bali I Gede Kastawa, S.E., M.M. saat penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jembrana kepada Wakil Ketua DPRD Jembrana Ir. Ketut Widastra yang disaksikan Sekda Jembrana I Gede Suinaya, Jumat (4/6) kemarin. Kastawa mengakui opini terhadap laporan keuangan Pemkab Jembrana mengalami perubahan, dari disclamer pada tahun 2008 menjadi opini tidak wajar untuk pengelolaan laporan keuangan tahun anggaran 2009. Namun, Kastawan masih menilai pengelolaan keuangan Jembrana tetap buruk. ‘’Walaupun ini terpaksa, tetapi kami harus memberikan opini seperti itu, karena masih banyak kekurangan,’’ jelas Kastawa. Kastawa menyebutkan sedikitnya

Kejakgung Bisa Ajukan Deponering Jakarta (Bali Post) Mahkamah Agung (MA) menilai putusan banding praperadilan pembatalan SKPP Bibit dan Chandra bersifat final dan mengikat (inkracht). Namun, Kejaksaan Agung (Kejakgung) masih memiliki hak untuk mengajukan deponering (pengesampingan perkara). Demikian ditegaskan Ketua MA Harifin Andi Tumpa, Jumat (4/ 6) kemarin. Dijelaskannya, meski putusan banding membuat kasus Bibit dan Chandra harus berjalan lagi ke pengadilan, tetapi dikeluarkannya deponering juga tidak akan ada masalah. ‘’Seharusnya deponering, kalau kejaksaan masih mau menganggap tidak bisa diajukan, karena alasan sosiologis,’’ imbuhnya. Harifin mengungkapkan, praperadilan itu adalah upaya hukum biasa, sedangkan deponering adalah hak istimewa dari kejaksaan untuk menggunakan apa yang

Bali Post/afp

Naoto Kan PM Baru Jepang

Dana Punia Pura Durga Kutri

Ni Made Karuniawati Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Naoto Kan

dikatakan sebagai hak oportuniteit, mengesampingkan perkara atas alasan kepentingan umum yang lebih besar yang harus dilindungi. Jika kejaksaan tidak mengeluarkan deponering, lanjutnya, persidangan bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tidak akan diperlakukan istimewa. Perkara ini sama seperti perkara pidana korupsi lainnya. Untuk itu, MA takkan memberi instruksi khusus mengenai penanganan kasus itu, seperti menunjuk hakim yang menyidangkan. ‘’Ini perkara biasa saja, perkara yang bagi hakim biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa. Ketua pengadilan yang akan menunjuk hakim yang kompeten. Tidak ada kewenangan Ketua MA menunjuk hakim, UU menyatakan begitu,’’ kata hakim agung ini. Hal. 23 Penolakan Banding

ada empat poin yang menjadi laporan keuangan Jembrana tidak wajar. Di antaranya belanja subsidi yang dianggaran Rp 1 miliar yang direalisasikan sebesar Rp 148 juta tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, belanja bunga yang dianggarkan sebesar Rp 327 juta lebih dan yang terealisasi sebesar Rp 199 juta ternyata digunakan untuk pembayaran bunga kredit pinjaman pedagang pasar umum dan pasar inpres kepada BPD Cabang Negara, sehingga tidak mencerminkan belanja bunga sesungguhnya. Hal. 23 Belanja Hibah

Bali Post/dok

I Gede Kastawa

Tokyo Mantan Menteri Keuangan Naoto Kan, Jumat (4/6) kemarin menjadi pemimpin baru Jepang. Ia menjanjikan perbaikan ekonomi serta mempererat hubungan dengan Washington, setelah pendahulunya mundur berkaitan sengketa pangkalan udara Amerika Serikat. Pemungutan suara di parlemen mengkonfirmasikan Naoto Kan sebagai pengganti Yukio Hatoyama. Pengunduran diri Hatoyama terkait dengan sengketa pangkalan udara marinir AS di Pulau Okinawa Jepang, dan skandal keuangan yang menodai pemerintahnya. Naoto Kan, mantan aktivis kiri, adalah perdana menteri Jepang kelima dalam empat tahun terakhir. Pemimpin berusia 63 tahun itu sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan dan wakil perdana menteri dalam pemerintah kiri-tengah Hatoyama, yang tampil berkuasa tahun lalu setelah meraih kemenangan besar dalam pemilu, yang mengakhiri setengah abad pemerintahan konservatif. “Tugas pertama saya adalah membangun kembali negara, dan membentuk partai yang semua anggotanya bisa berdiri bersama dan mengatakan dengan percaya ‘kami bisa lakukan itu’,” kata Kan tersenyum setelah partainya melantiknya sebagai pemimpin baru. Mengenai kebijakan luar negeri, Kan menandaskan ancaman komunis Korea Utara, isolasi dan rezim bersenjata nuklir itu yang dipersalahkan atas tenggelamnya kapal perang Korea Selatan Maret. “Jepang mempunyai banyak masalah, termasuk persoalan Korea Utara,” kata Kan.(ant/afp/rtr)

Obama Tunda Kunjungan Lagi Jakarta (Bali Post) Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama kembali menunda kunjungannya ke Indonesia. Penundaan tersebut disampaikan Obama kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam percakapan telepon pada pukul 09.00 WIB, Jumat (4/6) kemarin. Kepada Presiden Yudhoyono, Obama menyatakan permintaan maafnya atas penundaan tersebut. Dalam percakapan telepon itu, Obama menyatakan menunda kedatangannya ke Indonesia terkait meledaknya sebuah anjungan minyak lepas pantai di perairan Teluk Meksiko yang menyebabkan tumpahnya minyak mentah di perairan tersebut. Materi percapakan Presiden Obama dan Presiden Yudhoyono itu disampaikan Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal. Dino menjelaskan, pembicaraan diawali dengan ucapan selamat pagi dari Obama kepada Presiden Yudhoyono dalam bahasa Indonesia, setelah itu percakapan membicarakan sedikit mengenai hubungan bilateral kedua negara. Kemudian, masuk kepada inti pembicaraan yaitu permintaan maaf kepada Presiden Yudhoyono karena terpaksa menunda sementara kunjungannya ke Indonesia dan Australia yang direncanakan pada bulan Juni 2010 ini. Presiden Obama, lanjut Dino, mengatakan penundaan tersebut semata-mata karena dia harus memfokuskan perhatiannya pada upaya pemerintah AS menanggulangi bencana lingkungan berupa pencemaran minyak di perairan Teluk Meksiko. ‘’Menjawab hal tersebut, Presiden Yudhoyono menyatakan dapat memahami sepenuhnya bahwa Presiden Obama perlu berada di negaranya untuk menangani bencana lingkungan yang terburuk dalam sejarah Amerika Serikat,’’ jelas Dino. Kedua pemimpin bersepakat untuk mencari tanggal yang tepat bagi kunjungan Obama ke Indonesia. Mungkin pada November atau sebelumnya, masih akan dirundingkan oleh pejabat kedua negara. ‘’Presiden Yudhoyono dan Presiden Barack Obama juga sepakat akan mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela KTT G-20 Toronto, Kanada, pada akhir bulan ini,’’ ujar Dino. Seperti diketahui, pada 20 April lalu sebuah anjungan minyak lepas pantai di perairan Teluk Meksiko meledak, menewaskan 11 pekerja dan memicu kebocoran kepala sumur di dasar laut. Hal. 23 Jadi Prioritas

Bibit-Chandra Kemungkinan Nonaktif Menyusul Keputusan PT DKI Jakarta Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Jasin mengatakan, kasus yang menjerat dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah, akan memengaruhi pengambilan sejumlah kebijakan strategis di KPK. ‘’Kalau pimpinan dua orang dengan empat orang tentu berbeda untuk kebijakan strategis,’’ kata Jasin dalam pernyataan resmi, Jumat (4/6) kemarin. Jasin memberikan pernyataan itu tentang kemungkinan penonaktifan Bibit dan Chandra sebagai pimpinan KPK, menyusul putusan pengadilan yang memerintahkan kasus hukum keduanya diter-

uskan ke pengadilan. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan penuntutan kasus hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, harus dilanjutkan. ‘’Kejaksaan harus melanjutkan perkara penuntutan ini atas nama Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto,’’ kata Juru Bicara PT DKI Jakarta Andi Samsan Nganro, Kamis (3/6) malam. Andi menjelaskan, hal itu adalah bagian dari putusan pada tingkat banding atas kasus penghentian penuntutan kasus yang menjerat Bibit dan Chandra. Hal. 23 Putusan Pengadilan

Bibit Samad Rianto

Chandra M. Hamzah

Bali Post/dok


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Edisi 5 Juni 2010 | Balipost.com by e-Paper KMB - Issuu