Edisi 05 November 2009 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS PAING, 5 NOVEMBER 2009

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 79 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Anggodo Widjojo Bebas

FAKTA BUMD PT Bali Mandara

Jangan Jadi Stempel Loloskan Investor Membentuk lebih gampang daripada memelihara. Demikian tetua kita sering mengingatkan, apabila kita menggagas sesuatu. Ini artinya, segala sesuatuanya harus dipikirkan sebelum diwujudkan. Jangan sampai, setelah terbentuk tidak jelas wujudnya. Apalagi akhirnya hanya menjadi ‘’stempel’’ bagi setiap investor yang masuk Bali. Berikut pendapat tiga narasumber: Rutha Ady, Sugawa Korry, dan I.B. Raka Suardana.

Jakarta (Bali Post) Anggodo Widjojo, pelaku utama dalam rekaman yang dinilai rekayasa kriminalisasi KPK, semalam meninggalkan Bareskrim. Sehari sebelumnya, Anggodo dijemput polisi untuk menjalani pemeriksaan. Ia diperiksa secara maraton sejak Selasa pukul 22.00 WIB. Ia baru keluar dari Bareskrim pada Rabu pukul 21.00 WIB. Pengacara Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang, mengatakan kliennya sudah meninggalkan gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri setelah menjalani pemeriksaan secara maraton. Bonaran mengatakan hal itu saat meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri, di Jakarta Selatan, Rabu

malam pukul 21.15 WIB. “Klien saya (Anggodo) sudah pulang,” katanya sambil meninggalkan gedung Bareskrim dengan menggunakan mobil sedan warna silver bernomor polisi B2214-BA. Bonaran menuturkan Anggodo menjalani pemeriksaan terkait rekaman percakapan dirinya dengan

sejumlah penegak hukum yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11) lalu. Bonaran awalnya enggan memberikan informasi keberadaan Anggodo yang sudah menjalani pemeriksaan sejak Selasa (3/ 11) malam sekitar pukul 23.00 WIB tersebut, namun setelah didesak sejumlah wartawan, Bonaran men-

gaku kliennya itu sudah meninggalkan Mabes Polri. Berdasarkan pantauan, Anggodo meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri tidak melalui pintu utama, namun lewat pintu lainnya sehingga luput dari penglihatan wartawan yang menunggu sejak pagi. Pengacara itu tidak menjawab saat wartawan bertanya mengapa Anggodo meninggalkan gedung Bareskrim tidak melewati pintu utama. Lebih lanjut, Bonaran menyatakan Anggodo bisa meninggalkan Mabes Polri

karena penyidik tidak menetapkan kliennya itu menjadi tersangka terkait rekaman percakapan Anggodo yang diduga merekayasa perkara pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Terkait dengan materi pemeriksaan terhadap Anggodo, Bonaran mengungkapkan penyidik menanyakan seluruh isi rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah penegak hukum. Pertanyaan penyidik antara lain apakah Anggodo per-

nah memerintahkan pejabat penegak hukum, apakah Anggodo melakukan rekayasa dan sejumlah pertanyaan lainnya. “Anggodo jawab semuanya tidak pernah,” ujar Bonaran. Bonaran menceritakan Anggodo mengaku pernah bicara dengan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Wisnu Subroto, tetapi saat itu dalam rangka konsultasi hukum karena Anggodo tidak mengerti terkait masalah yang dihadapinya. Hal. 19 Alat Bukti

Susno Duadji akan Mundur

RENCANA Pemprov membentuk BUMD mendapat sorotan sejumlah pihak. Pengamat ekonomi dari Undiknas University Denpasar Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana menilai, rencana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) PT Bali Mandara tidak relevan. Dia menilai perusahaan tersebut nantinya akan mubazir, apalagi kalau difungsikan untuk mengorganisir investasi di Bali. Kalau mau, mestinya mengefektifkan BUMD yang sudah ada. Kalau mengatur investasikan BKPMD kan sudah ada. ‘’Maksimalkan saja perannya,’’ ujar Prof. Suardana. Pembetukan BUMD PT Mandara bukanlah sesatu monumental. Bahkan sesuatu yang mubazir. Sebaiknya dicari program yang betul-betul monumental dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak. ‘’Saya tak bermaksud membanding-bandingkan, PKB adalah karya monumenyal Pak Mantra, sebelum PKB seperti sekarang ini. Seperti itulah kira-kira karya yang bisa dikenang oleh kita semua,’’ ujar Prof. Suardana. Sementara itu Rutha Ady, pengamat sosial menilai, perlu dikaji lebih mendalam agar nantinya tak mubazir dan menimbulkan biaya tinggi yang menggerogoti anggaran daerah. Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Bali N. Sugawa Korry, S.E. Ak., M.M. Ia mengatakan yang perlu dilakukan sekarang adalah mengefektifkan perusahaan daerah (perusda) yang sudah ada sejak lama. Hal. 19 Tiga Hal

Jakarta (Bali Post) Tim Pencari Fakta (TPF) melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, Rabu (4/11) kemarin. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup di gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jakarta. TPF meminta agar Kapolri terus mendalami Anggodo. Ketua TPF Adnan Buyung Nasution mengatakan ada informasi dari Kapolri Bambang Hendarso Danuri bahwa hingga saat ini Kepolisian belum menemukan indikasi kesalahan Anggodo. “Ada masalah yang penting, tadi

ada info dari Kapolri bekerja keras menangkap dan memeriksa Anggodo sekarang pada titik krusial, kalau sampai pukul 20:00 WIB tidak ditemukan bukti, Anggodo harus dilepas,” kata Adnan Buyung yang memimpin tim yang beranggotakan delapan orang itu. Ia mengatakan tim delapan merasa prihatin dengan perkembangan tersebut dan meminta agar Kepolisian bertindak lebih maksimal agar kasus ini dapat jelas dan dipahami masyarakat. “Tim delapan prihatin. Hal. 19 Terkait Susno

”SIMPATI ANDA’’ GEMPA PADANG ATAS permintaan para pembaca dan atas kepedulian krama Bali pada saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Padang, Bali Post menerima sumbangan ”Simpati Anda untuk Gempa Padang’’. Sumbangan dapat dibawa langsung ke Sekretariat Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau dikirim ke BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 0403555000. Blangko setoran mohon dikirim ke sekretariat redaksi dengan nomor faximile (0361) 227418.Terima kasih atas sumbangsih Anda, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita bersama.

SUMBANGAN MASUK Dosen & pegawai Universitas Ganesha Yayasan SOS Desa Taruna Bali Suryani

Rp 11.139.000 Rp Rp

200.000 100.000

Jumlah yang diterima hari Ini Rp 11.439.000 Jumlah muat sebelumnya Jumlah seluruhnya

KOTA

Rp 240.362.622 Rp 251.801.622 2

Para bupati tetap menyatakan keberatan atas penetapan sempadan pantai 100 meter pada Perda RTRWP (rencana tata ruang wilayah provinsi) Bali. Keberatan itu disampaikan para ketua Bappeda kemudian ditandatangani Ketua Bappeda Badung Kompyang Swandika dan Ketua Bappeda Karangasem Arta dalam surat keberatan yang disampaikan kepada Ketua Bappeda Bali Ir. Nengah Suarca.

KABUPATEN

4

BUPATI Bangli I Nengah Arnawa, S.Sos.,M.M. memberikan statemen mengejutkan dalam sidang paripurna DPRD Bangli Rabu (4/11) kemarin. Dia merasa sakit hati atas hasil Rakercabsus DPC PDI-P Bangli yang dihadiri DPP PDI-P dan Ketua DPD PDI-P Bali Cok Rat dan Sekretaris DPD PDI-P Bali I Nyoman Parta. Arnawa menuding Rakercabsus PDI-P Bangli itu tidak mencerminkan musyawarah mufakat.

Bali Post/dok

DIJEMPUT - Anggodo Widjojo, pelaku utama dalam rekaman yang dinilai rekayasa kriminalisasi KPK, semalam meninggalkan Bareskrim. Sehari sebelumnya, Anggodo dijemput polisi untuk menjalani pemeriksaan.

Pergantian Kapolri Tunggu Pemeriksaan Jakarta (Bali Post) Menko Polhukam, Djoko Suyanto, mengatakan pemerintah masih harus menunggu hasil pemeriksaan tim independen terhadap sejumlah nama yang disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan telepon dengan Anggodo Widjojo sebelum memutuskan untuk mengganti pimpinan Polri dan Kejaksaan. “Orang-orang yang namanya tersebut (dalam rekaman) harus diperiksa baru diputuskan. Kami kan baru mendengar rekamannya kemarin. Jadi harus kami klarifikasi dan konfrontir dulu ke

orangnya. Kalau baru dengar lalu diputuskan, rasanya kan nggak adil juga,” kata Djoko di Kantor Presiden Jakarta, Rabu kemarin. Djoko ditanya mengenai desakan sejumlah pihak untuk mencopot sejumlah pimpinan Polri dan Kejaksaan termasuk Kapolri dan Jaksa Agung, karena rekaman pembicaraan telepon itu mengindikasikan adanya rekayasa antara Anggodo dengan sejumlah pimpinan Polri dan Kejaksaan untuk mempidanakan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.

Ditambahkan Djoko, pemeriksaan sejumlah nama yang disebut dalam rekaman itu perlu dilakukan agar kasus awal pemidanaan Bibit dan Chanda bisa diurai dengan jelas. “Tindakannya kan nggak bisa seketika. Meski banyak desakan dan SMS ke saya, itu turunin aja, tapi kan nggak adil bila tidak terlebih dahulu diklarifikasi dan konfrontir. Kalau memang itu benar tersangkut dan terlibat konspirasi, ya ditindak tetapi kalau tidak, ya tidak,” katanya. Hal yang sama, lanjutnya, juga berlaku dalam proses

kasus Bibit dan Chandra yaitu jika mereka terbukti tidak bersalah akan dibebaskan, namun jika polisi dan kejaksaan bisa membuktikan salah dan diputuskan pengadilan, maka keduanya akan dihukum. Sedangkan mengenai desakan reformasi Kepolisian dan Kejaksaan, Djoko mengatakan program reformasi di dua lembaga itu sudah dan akan terus dilakukan, seperti dengan memperbaiki tata laksana hubungan lembaga-lembaga hukum, KPKKepolisian-Kejaksaan. (kmb/ant)

Bali Post/ant

UU KPK - Chandra Hamzah (kanan) menyapa mantan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara (kiri) sebelum sidang uji materi UU KPK No. 30 tahun 2002 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (4/11) kemarin.

Ketut Sudiharsa Efektivitas Program Kesejahteraan Rakyat Terancam Dipecat Membedah APBN 2010 (3) Program kesejahteraan rakyat menjadi bagian penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Bagaimana implementasi, sasaran, dan efektivitas mewujudkan progam ini? Berikut pendapat anggota Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M.

Oleh : Dr. Ir. Wayan Koster, M.M.

PROGRAM kesejahteraan rakyat dilaksanakan melalui empat bantuan sosial. Pertama, bantuan sosial bidang pendidikan; kedua, bantuan sosial bidang kesehatan; ketiga, bantuan sosial

bidang pemberdayaan masyarakat; dan keempat, bantuan sosial bidang keluarga harapan. Bantuan sosial bidang pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan operasional sekolah (BOS) dan beasiswa. Adapun tujuan pemberian BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar (SD dan SMP) yang bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sedangkan bantuan bea-

siswa diberikan kepada para siswa/mahasiswa dari keluarga kurang mampu (miskin) tanpa memperhatikan prestasi siswa. Adapun jumlah siswa yang memperoleh BOS adalah sebanyak 44,1 juta siswa dengan bantuan Rp 397.000 per siswa per tahun untuk SD di kabupaten dan Rp 400.000 per siswa per tahun untuk SD di kota; serta bantuan Rp 570.000 per siswa per tahun untuk SMP di kabupaten dan Rp 575.000 per siswa per tahun untuk SMP di kota, sehingga total anggaran BOS dalam APBN 2010 adalah Rp 19,8 triliun. Hal. 19 Rumah Sakit

Jakarta (Bali Post) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera meminta klarifikasi terhadap dua anggotanya yakni I Ketut Sudiharsa dan Myra Diarsi. Hal ini terkait munculnya dua nama itu dalam rekaman dugaan rekayasa kasus Bibit-Chandra yang diputar MK. Jika keduanya terbukti melanggar kode etik, sanksi berat bisa dijatuhkan berupa pemecatan. Penegasan ini disampaikan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Rabu (4/11) kemarin. Pihaknya, lanjut dia, sangat menyesalkan munculnya suara Wakil Ketua LPSK Ketut Sudiharsa yang terlibat perbincangan dengan

Anggodo Widjojo. Begitu pula dengan disebutnya nama Myra Diarsi dalam rekaman sadapan KPK tersebut. Lembaga tersebut, ungkap Abdul Haris, melakukan klarifikasi terhadap Ketut dan Diarsi pada Kamis (5/11) ini. Hasil dari klarifikasi itu langsung dibahas dalam rapat pleno yang digelar hari itu juga. Hasil dari klarifikasi itu dijamin diumumkan kepada publik. “Sanksi terberatnya adalah rekomendasi pemecatan. Tetapi kami belum bisa menyatakan yang bersangkutan bersalah atau tidak. Tunggu pemeriksaan,’’ kata dia. Hal. 19 Dalam Rekaman


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.