HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS WAGE, 6 MEI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 252 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Sri Mulyani Mundur Presiden Akui Kehilangan
SASARAN KPK Tetap Periksa Sri Mulyani Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto mengatakan, KPK akan tetap memintai keterangan Sri Mulyani sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi di Bank Century, meskipun menduduki jabatan baru di Bank Dunia. ‘’Sri Mulyani belum menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi di Bank Century, sehingga KPK bisa meminta keterangan di mana saja,’’ kata Bibit Samad Riyanto dalam rapat dengan Tim Pengawas Rekomendasi DPR soal kasus Bank Century, di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu (5/5) kemarin. Bibit menjelaskan, meskipun nantinya Sri Mulyani berdomisili di luar negeri, KPK tetap meminta keterangannya. Menurutnya, KPK akan tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus Bank Century dan akan tetap meminta keterangan dari Sri Mulyani. Tak Sampai Sementara itu, pengakuan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah membuat DPR terkejut. Pasalnya dokumen Hak Angket Kasus Century yang sudah menjadi rekomendasi DPR hingga hari ini (kemarin) ternyata belum diterima KPK. ‘’Kami hanya menerima lima lembar surat dari DPR. Itu saja, tidak ada dokumen lain,’’ kata Chandra kepada Tim Pengawas. Pengakuan tersebut sontak membuat semua anggota Tim Pengawas yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso terkejut. Sejumlah anggota tim dari lintas fraksi DPR bahkan meminta agar rapat dihentikan karena dianggap tidak relevan lagi. Hal. 19 Kasus Century
FAKTA Mantan Suami Manohara Ditangkap Kuala Lumpur Mantan suami Manohara Odelia Pinot, Pangeran Fakhry, ditahan polisi bertopeng yang diduga dari pasukan komando khusus, di luar Istana Mahkota, Kubang Kerian, Kota Bharu, Selasa (4/5) malam. Menurut harian Kosmo, Rabu (5/5) kemarin, Tengku Fakhry ditahan bersama dua orang dokter dan beberapa orang pengawal pribadi Sultan Kelantan, Tuanku Ismail Petra. Harian Kosmo mengutip sumber Istana Kelantan, mantan suami Manohara dan putra Sultan Kelantan itu ditangkap polisi sekitar 50 meter saat keluar dari pintu Istana Mahkota. Kejadiannya Selasa sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Hal. 19 Konflik Keluarga
KOTA
Dalam jumpa pers Rabu (5/5) kemarin, Presiden berharap Sri Mulyani dapat menjadi jembatan antara Bank Dunia dan Indonesia sebagai salah satu mitra terpenting bagi lembaga keuangan dunia itu. ‘’Saya berharap Ibu Sri Mulyani Indrawati bisa memperkuat Bank Dunia dan bisa menjadi jembatan antara Bank Dunia dan negara-negara berkembang dengan Asia, termasuk Bank Dunia dan Indonesia,’’ tuturnya. Sri Mulyani yang dinilai telah berhasil mereformasi perpajakan dan bea cukai sehingga perolehan negara meningkat secara signifikan juga dianggap oleh Presiden
telah menjadi ujung tombak dalam diplomasi tingkat internasional dalam forum G-20 dan lainnya. ‘’Meski kita kehilangan salah satu menteri terbaik kita, tetapi saya sadari bahwa peran dan tugas sebagai managing director di World Bank juga sangat penting, apalagi pada posisi tinggi seperti itu,’’ kata Presiden. Presiden menjelaskan sejak bulan lalu ia telah mendapatkan permintaan dari Bank Dunia untuk mengangkat Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia. Hal. 19 Dua Organisasi
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Mulyani
Arafat Sebut Edmon
Jakarta (Bali Post) Penyidik yang menjadi tersangka dugaan menerima suap, Kompol Arafat Enanie, menyebutkan adanya keterlibatan Brigjen Edmon Ilyas terkait dengan perubahan berita acara pemeriksaan terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Gayus Halomoan Tambunan. Ketika menjalani sidang kode etik dan disiplin dengan petugas Profesi dan Pengamanan (Propam) di Gedung Trans National Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Rabu (5/5) kemarin, Arafat mengungkapkan keterlibatan Edmon itu terkait dengan perubahan status konsultan pajak Robertus Santonius dari tersangka menjadi saksi. Hal. 19 Dua Tersangka
Kompol Arafat Enanie
Bali Post/ant
Jakarta (Bali Post) Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Kompol Arafat Enanie menyebut Komisaris Besar Pol. Pambudi Pamungkas menerima aliran dana 100 ribu dolar AS dari Haposan Hutagalung. Arafat mengatakan hal itu saat menjalani sidang kode etik dan disiplin sebagai terperiksa yang diketuai hakim sidang Brigjen Pol. Bambang Eko di Gedung Trans National Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Rabu (5/5) kemarin. Ia menyebutkan awalnya pengacara Gayus Tambunan, Haposan, menyerahkan uang 50 ribu dolar AS kepada Kombes Pol. Pambudi agar tidak menahan Gayus. Namun, Pambudi mengatakan uang itu kurang karena dirinya harus memberi sejumlah dana kepada Direktur II Ekonomi Khusus Brigjen Pol. Edmon Ilyas. ‘’Saat itu Haposan sempat kesal, namun akhirnya menyerahkan uang kepada Pak
Kubu Brahma-Wijaya Minta Pemilihan Ulang Bangli (Bali Post) Kemenangan paket Gita (Gianyar-Sedana Artha) di satu-satunya kecamatan, Kintamani, mulai dipersoalkan kubu Brahma-Wijaya. I.B. Santosa dari kubu Brahma-Wijaya, Rabu (5/5) kemarin mendatangi Panwas Pilkada Bangli. Ia mengadukan sejumlah pelanggaran dan indikasi kecurangan pelaksanaan pilkada di Kintamani. Menurut Santosa, saksi
Brahma-Wijaya menemukan sejumlah pelangaran pada sejumlah TPS di Kintamani. Mulai dari pemilih yang diwakilkan hingga dugaan terjadinya penggelembungan suara bagi calon tertentu. Sejumlah TPS yang dinilainya sarat kecurangan itu meliputi TPS 4 Kayu Kapas, TPS 1 Kintamani, TPS 2 Manikliyu, TPS 1 dan 2 Serai, seluruh TPS di Desa Blantih Kintamani, TPS 8
Sukawana dan TPS 8 Desa Tabu dan TPS 10 Desa Songan B. Atas kecurangan itu, kubu Brahma-Wijaya mendesak agar dilakukan pilkada ulang di seluruh TPS yang bermasalah itu. Ketua Panwaslu Bangli I Nengah Widiana mengaku telah menindaklanjuti laporan itu. Sejumlah saksi pelapor telah dimintai keterangan. Baginya, sah dan wajar adanya desakan pilkada ulang. Bahkan, tidak menu-
tup kemungkinan bisa dilakukan pilkada ulang dalam satu kecamatan jika ada pelanggaran mencapai lebih dari 50 persen. Sedangkan menyangkut pemilih mewakilkan merupakan sebuah tindakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara itu, relawan Gita dari kubu PDI-P Bangli mulai menunjukkan rasa suka citanya pascapilkada. (kmb17)
Pilkada Tabanan Manohara
Bali Post/ist
2
4
MENANGGAPI Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar tahun 2009, DPRD Gianyar membeberkan bobrok kinerja tim Panitia Anggaran (Pangar) Eksekutif dalam merumuskan APBD. Dari pembahasan LKPJ Bupati tahun anggaran 2009, dewan menemukan adanya sisa anggaran Rp 32.500.570.034,04, yang mestinya dapat digunakan dalam pelaksanaan APBD 2010. Apa saja kebobrokan itu?
Ada Indikasi Penggelembungan Suara SAMPAI hari kedua penghitungan, suara EkaJaya masih tetap bertengger pada 47,59 persen. Rivalnya, Sukarno, kalah tipis dengan perolehan suara 42,93 persen. Sementara WirasanaMahendra hanya meraih 9,48 persen. Eka-Jaya menguasai lima kecamatan yakni Kecamatan Tabanan, Kerambitan, Selemadeg, Pupuan, dan Kediri. Paket Sukarno juga unggul di lima kecamatan yakni Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Penebel, Baturiti, dan Marga. Sementara WM tidak mampu menguasai satu pun kecamatan. Sukarno justru berhasil mengoyak daerah basis Eka Wiryastuti yakni Kecamatan Baturiti dengan raihan 53,73 persen suara. Sementara Marga yang merupakan tanah kelahiran Sukaja, Eka berhasil mendulang suara 45,85 persen, sementara paket Sukarno berhasil meraih
Bali Post/dok
Tagihan ’’Setoran’’ ke Gayus Membengkak
Kasus Gayus
Pilkada Bangli
MEROSOTNYA kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Badung, berimbas pada target pajak pada triwulan pertama 2010. Perolehan pajak di triwulan pertama hanya mencapai 24 persen dari target seharusnya sebesar 25 persen. Kondisi ini dampak dari kinerja pegawai kurang baik alias malas. Terus, apa penyebabnya?
KABUPATEN
Jakarta (Bali Post) Sri Mulyani mengajukan pengunduran diri sebagai Menteri Keuangan, karena ia diangkat sebagai Direktur Pelaksana Grup Bank Dunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui pengunduran diri itu. Namun, Presiden juga menyampaikan Indonesia kehilangan salah satu menteri terbaiknya yang telah bekerja keras mengembangkan kebijakan fiskal yang tepat dan gigih melakukan reformasi di bidang keuangan guna mendisiplinkan penggunaan anggaran, termasuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan yang diterima dari APBN.
50,36 persen. Namun, data yang dikeluarkan ini sedikit berbeda dengan data perhitungan cepat dari KPUD Tabanan. Hanya, Ketua KPUD I Gede Budiatmika tidak bersedia membuka data itu. Atas hasil tersebut, Sukaja juga belum mengakui kemenangan ini karena ada indikasi penggelembungan suara. Kata Sukaja, penghitungan yang dilakukan oleh timnya, sebanyak 53,9 persen suara milik paket Sukarno. Ia juga melihat banyaknya kejanggalan dalam pelaksanaan pilkada ini. Sementara itu, Eka Wiryastuti mengaku sangat bersyukur dengan perolehan suara yang memenangkan dirinya. Eka mengaku siap memimpin Tabanan dan menjalankan amanah rakyat. Pesaingnya, IGG Putra Wirasana, kata Eka, pertama kali yang memberikan ucapan selamat kepadanya.
Satu Laporan Walau ada dugaan pilkada di Tabanan diwarnai banyaknya pelanggaran, namun Panwaslu selalu berkilah tidak ada bukti. Terlebih indikasi money politics dan intimidasi saksi yang dilakukan untuk memenangkan kandidat tertentu, tidak ada bukti yang nyata. Panwaslu hanya memproses satu pelanggaran saja yang masuk ke mejanya. Terkesan, Panwas hanya menunggu laporan tanpa mau susah-susah turun mencari alat bukti. Ketua Panwaslu Tabanan I Made Rumada, Rabu (5/5) kemarin mengatakan hanya satu laporan yang masuk ke mejanya. Yakni kasus salah satu oknum aparat Banjar Temacun, Mekarsari, Baturiti mencoblos sekitar lima puluh lembar surat suara dengan dalih mewakili pemilih. Terkait kasus tersebut, akan dipanggil baik pihak terlapor maupun pelapor serta saksi-saksi untuk mengetahui
persoalan sebenarnya. Meskipun sudah ada laporan yang masuk, namun harus dilakukan konfirmasi guna mendapatkan penjelasan lebih jauh. ‘’Setelah kita periksa terlapor dan pelapor, baru kami dikonfrontir,’’ ujar Rumada. Terkait adanya dugaan intimidasi maupun dugaan money politics, Rumada mengaku belum ada laporan yang masuk. Ia juga mengaku belum menemukan bukti. Diakui, isu tersebut memang beredar luas, tetapi tanpa bukti pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Sesuai aturan, katanya, masih ada kesempatan selama seminggu setelah pencoblosan, baik masyarakat, tim kampanye atau lainnya untuk melaporkan ke Panwaslu bila menemukan pelanggaran pilkada. ‘’Bila menemukan pelanggaran baik sifatnya administratif maupun pidana, kami berikan waktu seminggu sejak pencoblosan,’’ ujarnya. (kmb14)
Pambudi sebesar 100 ribu dolar AS,’’ ujar Arafat. Arafat mengakui mendapatkan uang sebesar Rp 20 juta dari Pambudi sebagai imbalan karena tidak menahan Gayus Tambunan. Sebelum menerima aliran dana itu, Arafat sempat menyampaikan mengenai status penahanan Gayus Tambunan yang belum dilakukan, namun Pambudi tidak memerintahkan untuk menahan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu. Selain menerima uang Rp 20 juta, Arafat juga mendapatkan uang sebesar Rp 35 juta dari Haposan karena tidak melakukan penyitaan terhadap rumah milik Gayus Tambunan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selain mengungkap aliran dana, Arafat Enanie juga mengatakan Kombes Polisi Eko Budi Sampurno yang menyarankan pembukaan pemblokiran rekening Gayus Tambunan kepada Brigjen Polisi Radja Erizman. ‘’Saya
tahu bahwa yang merencanakan pembukaan pemblokiran atas konsep dan saran kepada Pak Erizman adalah Pak Eko Budi dan Ibu Mardiyani,’’ kata Arafat. Arafat mengungkapkan pembukaan pemblokiran rekening Gayus sebesar Rp 25 miliar terealisasi saat Brigjen Pol. Radja Erizman menjabat Direktur II Ekonomi Khusus. Arafat menambahkan, proses pembukaan pemblokiran rekening Gayus itu karena adanya janji untuk mendapatkan aliran dana dari Haposan Hutagalung sebagai pengacara Gayus Tambunan. ‘’Jauh setelah pembukaan rekening itu, Haposan menyerahkan uang sebesar 50 ribu dolar Amerika Serikat,’’ ujarnya. Arafat juga menjelaskan Haposan pernah merasa kesal karena setelah rekening Gayus dibuka, ternyata permintaan ‘’jatah’’ untuk polisi menjadi membengkak. Hal. 19 Pembukaan Blokir
KPU Tabanan ’’Endapkan’’ 72.000 Suara Tabanan (Bali Post) Proses penghitungan suara hasil pilkada di Tabanan berjalan lebih lambat dari daerah lainnya. Hingga Rabu (5/5) kemarin baru tiga kecamatan yang melakukan pleno dan menyerahkan hasil rekapan ke KPUD Tabanan. Tiga kecamatan itu yakni Kota Tabanan, Kerambitan dan Selemadeg Timur. Untuk Kecamatan Tabanan suara sah sebanyak 42.291. Paket Eka-Jaya meraih 23.275 suara, disusul Sukarno 14.880 dan WM 4.136 suara dan 1.117 suara rusak atau tidak sah. Di Kecamatan Kerambitan, Eka-Jaya juga unggul. Dari total suara sah yang masuk sebanyak 26.261, EkaJaya meraih 14.649 suara, Sukarno 10.130 dan WM 1.482 suara. Sementar di Kecamatan Selemadeg Timur, paket Sukarno unggul dengan raihan 7.784 suara disusul EkaJaya 6.361 dan WM 1.567 suara. Anggota KPUD Tabanan I.B. Kresnadana mengatakan masih menunggu rekapan dari masing-masing kecamatan. Di mana hingga tadi malam baru tiga kecamatan yang melakukan pleno. Ia mengaku masih menunggu karena sesuai ketentuan masih ada waktu hingga Kamis (6/5) hari ini dan Jumat (7/5) besok. Sementara itu pleno kabupaten akan dilakukan Sabtu atau Minggu mendatang. Ditanya mengenai hasil rekapan, Kresnadana mengaku masih seperti tabel sebelumnya. Sebab, itu merupakan hasil perhitungan cepat yang dilakukan. Ditanya mengenai banyaknya suara yang belum masuk, ia mengaku masih menunggu penyerahan dari kecamatan. Ia juga mengatakan Eka-Jaya tetap unggul dengan selisih yang tipis dengan paket Sukarno. Meski demikian, pihaknya masih menunggu hasil rekapan guna dilakukan penetapan. KPUD Tabanan memberikan data terakhir Selasa (4/ 5) pukul 18.15 wita dan tidak merilis data baru, hingga Rabu (5/5) tadi malam. Data terakhir yang dirilis KPU Tabanan hingga pukul 18.15 Selasa (4/5) lalu jumlah suara (pemilih) yang sudah masuk 264.194 suara atau sekitar 73 persen dari total 336.909 pemilih. Sisanya, sekitar 72 ribu tidak lagi dirilis ke publik. Pengendapan suara ini memunculkan kecurigaan terhadap KPU Tabanan. Terkait pengendapan sekitar 72 ribu suara ini, Kresnadana Rabu (5/5) tadi malam mengatakan sekitar 72 ribu sengaja tidak dirilis ke publik lebih dulu. Alasannya sistem perhitungan cepat yang dilakukan sudah memberikan gambaran jelas. (kmb14)