HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT KLIWON, 7 MEI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Warga Kerambitan Laporkan Dugaan ’’Money Politics’’
Pendukung Brahma-Wijaya
Desak Pilkada Ulang di Kintamani Bangli (Bali Post) Ribuan massa pendukung paket calon bupati BrahmaWijaya, Kamis (6/5) kemarin melakukan demo. Mereka mendatangi gedung DPRD dan KPUD Bangli. Massa pendukung Brahma-Wijaya menilai pelaksanaan pilkada di Kintamani penuh intimidasi dan kecurangan, sehingga kebebasan masyarakat Kintamani untuk menentukan calon pemimpin Bangli telah ‘’diperkosa’’. Untuk itu pendukung Brahma-Wijaya mendesak KPUD, DPRD, Panwas Bangli agar membatalkan hasil pilkada Kecamatan Kintamani dan melakukan pilkada ulang di wilayah itu. Seperti diketahui, dari hasil penghitungan sementara, dari empat kecamatan di Bangli, paket Brahma-Wijaya hanya kalah di Kecamatan Kintamani. Ribuan massa pendukung
Brahma-Wijaya yang melakukan aksi demo di bawah pengawalan ketat polisi mengawali aksinya di depan gedung DPRD Bangli. Massa berteriak dan menghujat ketidakhadiran Ketua DPRD Bangli I.B. Raka Mudarma untuk menerima aksi mereka. Untuk meredam situasi agar tak kisruh, Wakil Ketua DPRD Bangli yang juga Ketua DPC Demokrat Bangli meminta kehadiran Bupati Bangli I Nengah Arnawa. Setelah Bupati hadir di tengah kerumunan massa, suasana mulai tenang. I.B. Santosa pimpinan rombongan yang juga adik kandung I.B. Brahmaputra mengatakan, pelaksanaan pilkada di Kintamani telah memperkosa hak dan kebebasan demokrasi masyarakat Kintamani dalam menentukan calon pemimpin mereka. Banyak pelanggaran yang telah terjadi, salah satunya banyaknya pemilih yang
diwakilkan untuk mencoblos. Bahkan, ada intimidasi untuk tujuan penggelembungan calon tertentu. Untuk itu pihaknya mendesak agar hasil sementara pilkada di Kecamatan Kintamani dibatalkan. Pihak-pihak yang melakukan kecurangan dan intimidasi atas pelaksanaan pilkada di Kintamani agar ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwas dan KPUD Bangli agar lebih proaktif dalam menerima setiap laporan masyarakat. Tidak hanya duduk manis dan bersifat menunggu di kantor. Jika dalam tenggat waktu tiga hari semua tuntutan mereka tidak mendapat penanganan, pihaknya akan kembali mendatangi KPUD, Panwas dan gedung DPRD Bangli dengan jumlah kekuatan massa jauh lebih besar. Hal. 19 Terima Laporan
NOMOR 253 TAHUN KE 62
Bali Post/puj
DEMO PILKADA - Massa pendukung Brahma-Wijaya, Kamis (6/5) kemarin demo mendesak KPUD, Panwas dan DPRD Bangli agar melakukan pilkada ulang di Kecamatan Kintamani.
Tabanan (Bali Post) Akhirnya dugaan money politics dilaporkan oleh I.B. Nyoman Dirga, warga Banjar Tengah Kerambitan ke Panwascam Kerambitan, Kamis (6/5) kemarin. Ketua Panwas Kecamatan Kerambitan I Dewa Usada membenarkan laporan adanya dugaan money politics tersebut. Dikatakannya, pelapor I.B. Nyoman Dirga menyatakan melihat kejadian pemberian uang oleh tim sukses Eka-Jaya berinisial NA yang merupakan mantan anggota DPRD Tabanan dari Fraksi PDI-P kepada kelompok gong perempuan setempat sebesar Rp 2,5 juta. Kejadian ini dilihatnya tanggal 2 Mei lalu sekitar pukul 20.00 wita di balai banjar setempat. Padahal, waktu itu merupakan minggu tenang dan semestinya tidak boleh ada kesepakatan atau mobil-
isasi politik. Bahkan, Dirga mengaku mendengar NA mengatasnamakan tim EkaJaya dan dikatakan jika Eka-Jaya menang, uang tersebut akan ditambah. Juga didengarnya tim itu mengimbau untuk memilih Eka-Jaya. Atas laporan tersebut, kata Usada, pihaknya segera melakukan identifikasi dan verifikasi. Usada mengaku akan menangani kasus itu sesuai dengan prosedur yang ada. Dikatakannya, pihaknya perlu melakukan konfirmasi dan memverifikasi apa yang dilaporkan oleh Dirga tersebut. Sebelumnya, Adi Wiryatama menyatakan isu money politics sudah biasa berembus saat hajatan politik. Namun, untuk laporan di Kerambitan ini belum dapat konfirmasi dari Tim Eka-Jaya. (kmb14)
Kasus Century
Golkar Tak Masalah Dipetieskan Jakarta (Bali Post) Pascamundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, muncul wacana memetieskan rekomendasi opsi C di DPR. Terhadap wacana itu, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan fraksinya bersedia menghentikan proses politik atas kasus Bank Century, namun untuk proses hukum tetap harus berjalan karena tidak ada seorang pun yang kebal hukum.
DANA PUNIA PURA SAMUAN TIGA Guru-guru SMAN 1 Blahbatuh Desak Indira Laksmi I Putu Artika, Buleleng Santika, Tabanan Eka, Sanglah I Ketut Kartiyasa, Karangasem SDN 5 Tampaksiring SDN 2 Saba, Blahbatuh Deni Indrayana, Monang-Maning Dewa Darma Putra, Payangan I Wayan Yasa, Kintamani I Wayan Mudiana, Bedulu Wayan Sudiarsa, Karangasem I Wayan Suarjana, Rendang Sri Yudiani, Mengwi I Ketut Urip Artana, Klungkung I Ketut Merta, Tangkulak Kaja Ketut Ardika Desak Nym Sahriawati Ni Nyoman Musni I Made Rawa I Made Sudana I Made Darmanta Ni Wayan Purnama Dewi I Gst Putu Rekawan I Made Okasana
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
350.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 30.000 25.000 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Jumlah penerimaan hari ini
Rp 1.555.000
‘’Apakah belitan politik dan hukum beliau akan terlepas? Bisa ya, bisa tidak, Golkar moderat, silakan saja kalau itu dianggap cukup. Mau dipetieskan Golkar juga persilakan saja (untuk masalah politik), untuk masalah hukum sudah tentu tidak ada seorang pun kebal hukum,’’ kata Priyo dalam keterangan pers, Kamis (6/5) kemarin. Ia menjelaskan, penghentian proses politik dimaksud lebih pada menunda pengajuan Hak Menyatakan Pendapat kasus Bank Centu-
ry. Golkar tidak akan menjadi inisiator tetapi juga tak melarang kadernya meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat. Sikap Golkar ini disorot anggota fraksi lainnya. Mantan anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan mundurnya Sri Mulyani adalah langkah untuk menyelamatkan muka semua pihak. ‘’Proses politik belum akan berhenti, tetapi saya lihat akan ada kelesuhan karena dia mundur, jadi akan
melemah. Ini tergantung dari tim pengawas, dan kami akan memantau seberapa jauh kerja KPK,’’ tegasnya. Anggota Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal menyesalkan kalau mundurnya Sri Mulyani menghapus isu Century. Seharusnya, jika semua mematuhi konstitusi, maka Sri Mulyani tidak boleh mundur sebelum masalah hukumnya selesai. ‘’Kita sedang krisis etika konstitusi. Saya mau menagih 325 anggota yang pilih opsi C, kita sudah mendakwa Boediono dan Sri
Mulyani tetapi setelah mundur tiba-tiba hilang begitu saja,’’ sesalnya. Mantan anggota Pansus dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait meminta konsistensi semua pihak, khususnya fraksi-fraksi di DPR yang mendukung opsi C Angket Century. Banyak sekali istilah exit dari kasus ini. ‘’Saya pikir DPR sudah sangat jelas sikapnya dengan opsi C. Saya akan lihat konsistensi semua partai, khususnya Partai Golkar,’’ ujar Maruarar. (kmb4)
Susno Mangkir Kapolri Isyaratkan Panggil Paksa
Jumlah penerimaan sebelumnya Rp 3.285.000 Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 4.840.000
FAKTA Nunun Dinyatakan Berbohong Jakarta (Bali Post) Nunun Nurbaeti Daradjatun telah berbohong. Saksi kunci kasus dugaan suap terhadap sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 19992004, yang mengklaim dirinya sakit lupa ingatan itu, ternyata tidak dalam perawatan medis serta tak pernah terdaftar sebagai pasien di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. ‘’KPK sudah dapatkan informasi keberadaan beliau (Nunun Nurbaeti Daradjatun - red). Ternyata yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pasien di RS Mount Elizabeth,’’ kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, Kamis (6/5) kemarin. Chandra enggan menjelaskan mengenai keberadaan pengusaha yang diduga memberikan traveler cheque (cek perjalanan) kepada sejumlah anggota DPR, usai pemilihan Mirada Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI pada Juni 2004. ‘’Kasus ini belum selesai. Masih terus berkembang dan kemungkinan tersangkanya bertambah sangatlah besar,’’ ungkapnya. Hal. 19 Panggilan Ketiga
KABUPATEN
Bali Post/ade
KERETA ANJLOK - Rangkaian kereta api ekspres dengan nomor 615 anjlok di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (6/5) kemarin. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
Tahun 2010
100.000 Lebih Honorer akan Diangkat Jadi CPNS Oleh Dr. Wayan Koster Anggota Fraksi PDI-P DPR
5
BANYAKNYA proyek tak jalan seperti yang diharapkan, dinilai Bupati Jembrana I Gede Winasa merupakan kekeliruan para bawahannya. Contoh paling mudah adalah penjagaan hutan lewat zero visit to forest. Winasa mengaku sudah berulang kali memanggil dan menginstruksikan agar para bawahan itu menjalankan tugas, tetapi ternyata hanya angin-anginan dan tak becus dengan tugasnya.
Bali Post/rtr
Sri Mulyani
MELALUI pembahasan yang panjang dan alot akhirnya dicapai kesepakatan antara DPR-RI dan pemerintah untuk mengangkat tenaga honorer, baik yang ada di pusat maupun di daerah. Pem-
bahasan ini dilakukan oleh Panitia Kerja Gabungan antara DPR-RI dan pemerintah. Pihak DPR-RI terdiri atas Komisi VIII, IX dan X, sedangkan pihak pemerintah diwakili Menpan, Mendiknas, Menag, Mendagri, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara. Panitia Kerja ini bertugas untuk merumuskan kebijakan serta alternatif solusi guna menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara menyeluruh, baik yang ada di bidang pendidikan (guru bantu, guru honorer, dan lain-lain), bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang lainnya. Setelah dibahas selama dua bulan, akhirnya melalui rapat kerja gabungan pada tanggal
26 April 2010 diputuskan beberapa skenario kebijakan. Pertama, tenaga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 48 tahun 2005/PP No. 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, namun belum diangkat karena tercecer, terselip, dan tertinggal; tetapi memenuhi ketentuan yaitu (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang, (2) bekerja di instansi pemerintah, (3) penghasilannya dibiayai dari APBN/APBD, (4) masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan tidak terputus, (5) usia tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Tenaga honorer yang masuk dalam kategori ini disetujui untuk diangkat menjadi CPNS tanpa tes, hanya melalui verifikasi dan validasi data yang diprioritaskan pengangkatannya tahun 2010. Kedua, tena-
ga honorer yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2005/ PP No. 43 Tahun 2007 yaitu (1) diangkat oleh pejabat yang berwenang, (2) dibiayai oleh APBN/APBD, (3) masa kerja minimal 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005 (tidak terputus), (4) usia tidak lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006, dan (5) tidak bekerja di instansi pemerintah. Mereka yang masuk dalam kelompok ini disetujui untuk diangkat menjadi CPNS tanpa tes, hanya melalui verifikasi dan validasi data. Ketiga, tenaga honorer yang tidak memenuhi ketentuan PP No. 48 Tahun 2005/PP No. 43 Tahun 2007 yaitu (1) tidak diangkat oleh pejabat yang berwenang, (2) dibiayai bukan dari APBN/APBD, (3) bekerja di instansi pemerintah. Hal. 19 Tak Lolos
Jakarta (Bali Post) Tim penyidik independen Mabes Polri melayangkan surat pemanggilan kedua kalinya terhadap Komjen Pol. Susno Duadji pada Senin (10/ 5) mendatang. ‘’Surat panggilan kedua sudah dilayangkan Kamis (6/5),’’ kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol. Edward Aritonang di Jakarta, Kamis (6/5) kemarin. Edward menuturkan, tim pengacara hukum Susno Duadji menemui Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Pol. Ito Sumardi untuk meminta penjelasan surat panggilan pertama kiennya. Kadiv Humas Mabes Polri menyatakan tim pengacara itu mempermasalahkan surat pemanggilan yang tidak mencantumkan nama tersangkanya, sehingga Susno tidak memenuhi panggilan itu. Edward menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengharuskan surat pemanggilan mencantumkan nama tersangka. ‘’Justru pemeriksaan terhadap Pak Susno itu untuk mencari siapa tersangkanya,’’ katanya. Jenderal polisi bintang dua ini menambahkan, for-
mat pemanggilan kedua terhadap Susno sama dengan konsep surat panggilan kedua dengan tidak mencantumkan nama tersangkanya. Edward menuturkan, pemeriksaan Susno berawal saat mantan Kabareskrim Mabes Polri itu menyebutkan ada satu kasus praktik makelar kasus (markus) yang lebih besar dari Gayus Tambunan menyangkut Sjahril Djohan. Kemudian penyidik memeriksa Sjahril Djohan yang mengungkapkan ada dugaan keterkaitan Susno Duadji pada kasus penggelapan uang menyangkut PT Salma Arowana Lestari. Terkait ketidakhadiran Susno, Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri menyatakan akan ada tindak lanjut dari penyidik. Menurutnya, pemanggilan kedua terhadap Susno sepenuhnya diserahkan pada otoritas penyidik. Apabila setelah pemanggilan kedua Susno tetap mangkir maka sesuai ketentuan tentu dilayangkan lagi pemanggilan ketiga dengan perintah membawa Susno ke tempat penyidikan. ‘’Itu tergantung penyidik,’’ ujar Kapolri. Hal. 19 Jadi Tersangka
Bali Post/ant
TAK HADIR - Kuasa hukum Susno Duadji, M. Assegaf dan Hendri Yosodiningrat, menjelaskan soal ketidakhadiran kliennya.