HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA KLIWON, 6 JULI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 310 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Rabu Dini Hari Nanti
Belanda Tak Remehkan Uruguay Cape Town Piala Dunia 2010 seperti telah mencapai puncaknya saat tim Belanda bertemu Uruguay pada semifinal, Rabu (7/7) dini hari nanti di Cape Town. Kedua tim masing-masing membangkitkan masa lalu mereka. Uruguay adalah juara dunia dua kali; 1930 dan 1950. Dua keberhasilan tersebut tidak saja menjadi kebanggaan negara Uruguay, juga menjadi identitas nasional mereka. Keberhasilan itu selalu menjadi sebutan keberhasilan bagi negara Uruguay. Negara ini juga pernah dua kali menjadi semifinalis, yaitu
SOLUSI SBY Usahakan Pelatih Timnas
tahun 1954 dan 1970. Keberhasilan masuk semifinal Piala Dunia 2010 ini menjadi kejutan tersendiri dan diharapkan mampu mengulang sukses masa lalu mereka. ‘’Saya tidak bisa melukiskan apa yang akan terjadi jika kami berhasil mencapai prestasi tahun 1950. Kami masih memandang prestasi itu menjadi idola,’’ ungkap pelatih Uruguay Oscar Tabarez. Akan tetapi untuk menghadapi tim Belanda yang mengandalkan permainan menyerang, Uruguay harus memusatkan diri secara penuh. Mereka juga akan turun tan-
pa diperkuat beberapa pemain utama. Penyerang andalan mereka Luis Suarez tidak bisa turun tanding karena mendapatkan kartu merah. Suarez telah melakukan tindakan penyelamatan dengan menghalangi bola di bawah mistar yang hampir pasti gol saat menghadapi Ghana. Akibat tindakannya itu ia diusir wasit dan mendapatkan kartu mereh. Tetapi dengan tindakannya itu pula Uruguay akhirnya tidak kalah karena penalti yang didapatkan Ghana tidak berhasil masuk gawang Uruguay. Hal.19 Kartu Kuning
Bali Post/afp
Wesley Sneijder (kiri) dan Diego Forlan
Jakgung Tantang Yusril
Jakarta (Bali Post) Demam bola rupanya juga masuk dalam sidang kabinet, Senin (5/7) kemarin. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memimpin sidang menyatakan prihatin karena Indonesia tidak bisa tampil dalam laga internasional di tengah gegap-gempita Piala Dunia. Untuk itu, ia menyatakan telah mengusahakan tim nasional sepak bola mendapatkan pelatih yang memiliki rekam jejak baik demi kemajuan persepakbolaan nasional. ‘’Saya kemarin ke luar negeri sedang berikhtiar untuk itu, untuk mencari pelatih yang menurut saya track record-nya berhasil mengangkat tim dari papan bawah ke atas,’’ kata Presiden saat membuka rapat terbatas bidang politik, hukum, keamanan, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian. Kepala Negara mengangkat topik sepak bola dalam rapat terbatas terkait keprihatinan Indonesia yang tidak bisa tampil dalam laga internasional di tengah gegap-gempita Piala Dunia. Presiden juga berencana akan memanggil Ketua Umum KOI/KONI Rita Subowo dan Ketua Umum PSSI Nurdin Halid untuk membahas kebutuhan pelatih sepak bola yang bisa meningkatkan prestasi tim nasional. Hal.19 Faktor Penentu
Jakarta (Bali Post) Pernyataan Yusril Ihza Mahendra bahwa Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji ilegal, mendapat tanggapan yang bersangkutan. Bahkan, Hendarman Supandji langsung ‘’menantang’’ Yusril untuk berperkara di pengadilan.
FAKTA
Bali Post/ade
Hendarman Supandji
Kasus Kompos
Winasa Tak Hadir
Presiden Soroti Tabung Elpiji 3 Kg
Negara (Bali Post) Untuk pertama kalinya, Senin (5/7) kemarin, Bupati Winasa dipanggil sebagai saksi dalam kasus pabrik kompos. Namun pemanggilan pertama itu tak dihadiri Winasa dengan alasan ke luar daerah. Dalam sidang itu juga rencananya mendengar keterangan saksi Kazuyuki Tsurumi (Yuasa), dan Jiro Hito (PT Sankyu). Namun keduanya juga tidak hadir. Dihubungi melalui handphone-nya, Bupati Winasa mengaku tidak hadir karena sedang berada di Universitas Airlangga, Surabaya. Sejak Kamis (1/7) lalu, ia sudah menyanggupi akan menghadiri acara di Airlangga. Sementara undangan untuk menjadi saksi baru diterima Jumat (2/7) lalu. ‘’Saya sudah telanjur janji dengan Rektor, makanya saya sudah berangkat Sabtu lalu,’’ ujarnya. Winasa mengaku siap hadir sepanjang jadwal pemanggilan tidak berbenturan dengan kegiatan dinasnya.
Jakarta (Bali Post) Peristiwa ledakan tabung elpiji 3 kg yang kerap terjadi menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam rapat kabinet Senin (5/7) kemarin, Presiden menginstruksikan menteri dan pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap ledakan yang telah banyak menimbulkan korban jiwa. ‘’Adakan investigasi yang jelas apa yang jadi akar
Mengaku Dipalsukan Pada siadang tersebut dihadirkan Direktur CV Puri Bening IG Agung Permadi sebagai saksi. Dalam sidang dengan terdakwa Direktur Perusda IGK Mulyarta, Permadi mengaku disuruh oleh asisten teknis PPTK Dinas PULH agar mengakui keterangan atas kontrak kerja pengadaan mesin kompos antara PULH dan Puri Bening yang dipimpinnya. Di hadapan majelis hakim yang diketuai I Gede Suarsana, Permadi membantah telah menandatangani kontrak kerja pengadaan mesin kompos ataupun melakukan pengadaan mesin itu. Menurutnya, lima hari sebelum memberi keterangan ke penyidik Polda, saksi disuruh Sony Marmayuda (asisten teknis PPTK PULH) untuk mengakui kontrak kerja pengadaan mesin kompos yang melibatkan perusahaannya. Hal.19 Pacar Sony
PDI-P Minta Peredarannya Ditarik masalahnya. Hal tersebut sangat diperlukan agar persoalan ini tidak menjadi isu yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan,’’ kata Presiden. Hasil investigasi itu selanjutnya dijelaskan ke masyarakat secara detail, sehingga semua isu yang berkembang tidak meluas dan meresahkan masyarakat. Selain itu, dugaan-dugaan yang menjadi pertanyaan di masyarakat juga bisa ter-
Kapolri Tolak Dibentuk Tim
Bali Post/dok
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri untuk menuntaskan dugaan kepemilikan rekening mencurigakan sejumlah perwira tinggi Polri. Dalam pengantarnya sebelum memulai rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Senin (5/7) kemarin, Presiden mengatakan penyelesaian tuntas isu tersebut amat diperlukan agar tidak makin meluas. Presiden pun mengaku mendapatkan banyak sekali pesan dari masyarakat
yang menginginkan agar dugaan tersebut segera ditelusuri kebenarannya. ‘’Tolong ditanggapi, diselesaikan, dikelola dengan baik,’’ ujarnya. Kepala Negara juga meminta Kapolri tidak ragu memberikan sanksi kepada yang salah apabila kepemilikan rekening mencurigakan itu nantinya memang terbukti. Ia pun meminta Kapolri memberikan penjelasan seterang-terangnya kepada publik berkaitan dengan dugaan tersebut. Hal.19 Tim Khusus
2
TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan mengenai anak polisi di Bangli dan anak dua PNS di Klungkung menerima bansos kebidanan dinilai sebagai kelalaian dari Kadisdikpora Bali yang tak selektif memberikan bansos. Masih banyak anak kurang mampu yang lebih layak menerima bansos. Ini benar-benar kurang pas, ke depan persoalan seperti ini tak boleh terjadi. Terus, apa alasan keluarnya bansos tersebut?
KABUPATEN
Gedung MPR/DPR, Senin kemarin. Persoalan ini, menurutnya, bukan hanya faktor teknis di lapangan, tetapi lebih menunjukkan bahwa sosialisasi konversi minyak tanah ke gas belum tepat dan tuntas. Akibatnya, kebijakan konversi tersebut berdampak fatal sampai menimbulkan korban jiwa dan korban harta benda. Hal.19 Hasil Rapat
Presiden Perintahkan Usut Isu Rekening Polri
Bambang Hendarso Danuri
KOTA
jawab. Secara terpisah, peristiwa ledakan tabung gas eliji juga menjadi keprihatinan Fraksi PDI Perjuangan. F-PDI Perjuangan mengusulkan agar pemerintah menarik semua tagung elpiji 3 kg yang telah beredar di masyarakat, dan menggantinya secara gratis. ‘’Pemerintah tidak perlu malumalu untuk menarik kembali peredaran tabung gas yang 3 kg itu,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di
Pengelolaan RSBI Tak Perlu Jadi Rebutan
4
KOMISI III DPRD Bangli, Senin (5/7) kemarin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 2 Bangli. Hal itu dilakukan menyusul informasi yang diterima anggota dewan yang menduga banyak terjadinya penyimpangan atas pembangunan sejumlah unit gedung sekolah yang menyerap anggaran negara Rp 171 juta. Ternyata, laporan masyarakat itu setelah ditinjau ke lapangan benar adanya. Bukti lemahnya pengawasan atau kongkalikong?
Oleh Dr. Ir. Wayan Koster,M.M. Anggota Komisi X DPR-RI UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewa-
jiban membina sekurangkurangnya satu sekolah (satuan pendidikan) pada semua jenis/jenjang pendidikan menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan berkeunggulan lokal. Pemerintah daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Artinya dari sisi ketentuan ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dapat membina RSBI. Tegasnya, tidak ada larangan bagi pemerintah kabupaten/kota untuk membina RSBI pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas dan tegas mengatur bahwa
otonomi pemerintahan ditempatkan di kabupaten/ kota. Termasuk sektor pendidikan juga telah didesentralisasikan kewenangannya di kabupaten/kota. Oleh karena itulah, dari sisi anggaran dalam APBN dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada semua sektor diluncurkan ke kabupaten/kota masuk dalam APBD. Sejalan dengan hal ini, hasil dari program/proyek berbentuk fisik/ aset yang didanai dari APBN oleh pemerintah pusat tersebut asetnya diserahkan ke kabupaten/kota. Selain itu PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mengatur pembagian urusan sektor pendidikan secara bert-
ingkat yaitu sebagai berikut: Pemerintah kabupaten/ kota mengelola pendidikan dasar, pemerintah provinsi mengelola pendidikan dasar menengah. Sedangkan pemerintah pusat mengelola pendidikan dasar, menengah dan tinggi. PP tersebut juga mengatur bahwa Satuan Pendidikan Berstandar Internasional/RSBI dikelola oleh pemerintah provinsi. Pengertian pengelolaan RSBI pada pemerintah provinsi hendaknya jangan diartikan sebagai hak untuk mengambil alih semua urusan pendidikan terkait RSBI, tetapi harus dimaknai sebagai kewajiban untuk memberi pelayanan dalam mengelola RSBI tanpa harus mengambil alih asetnya menjadi milik pemerintah provinsi. Hal.19 Pemerintah Pusat
Sebelum menghadiri rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Senin (5/7) kemarin, Hendarman menyatakan tudingan itu baru sebatas pendapat pribadi Yusril yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ‘’Kalau saya dinyatakan tidak legal itu masih pendapat Yusril. Pak Sudi (Mensekneg-red) saja menyatakan sah. Supaya valid, gugat saja ke pengadilan. Nah, saya diajak berdebat, debat di pengadilan. Kalau debat di
luar, siapa yang mutus?’’ ujarnya. Apabila persoalan tersebut dibawa ke pengadilan, Hendarman berjanji akan menjawab gugatan tersebut. Hendarman pun mengaku siap meladeni laporan Yusril ke Mabes Polri yang menuding Hendarman melakukan pemalsuan serta tindak pidana korupsi karena menerima gaji sebagai Jaksa Agung tidak sah. Hal.19 Tidak Sah
Enam Jenderal Calon Kapolri Jakarta (Bali Post) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menilai enam perwira tinggi Polri layak menduduki jabatan Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri yang akan memasuki masa pensiun. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Senin (5/7) kemarin mengatakan, rapat internal pimpinan PDI Perjuangan membahas namanama perwira tinggi Polri dan keenam nama tersebut memiliki rekam jejak cukup baik dan layak menduduki jabatan Kapolri. Keenam nama perwira tinggi Polri tersebut Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol. Nanan Sukarna, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Gories Mere, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Irjen Pol. Ito Sumardi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Timur Pradopo, Kapolda Sumatera Utara Oegroseno, dan Komandan Korp Brimob Irjen Pol. Imam Sujarwo. Hal.19 Satu Nama