HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS KLIWON, 7 JANUARI 2010
NOMOR 137 TAHUN KE 62
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Ruhut Dinilai sebagai Strategi Ganggu Pansus
Ruhut-Gayus Kembali Bersitegang
Jakarta (Bali Post) Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Kasus Bank Century Gayus Lumbuun menyesalkan atas perilaku anggota pansus dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul. Interupsi dan celetukan yang dilontarkan Ruhut kembali memancing pertengkaran dirinya. Sebelumnya, Ruhut juga kerap menginterupsi pendapat sejumlah anggota pansus saat rapat sedang berlangsung. Kisruh di dalam rapat Pansus Hak Angket Bank Century di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Rabu (6/1) ke-
Jakarta (Bali Post) Anggota Panitia Angket Kasus Bank Century DPR-RI Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Gayus Lumbuun dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) kembali bersitegang pada rapat panitia angket di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Rabu (6/1) kemarin. Ketegangan keduanya berawal dari Ruhut yang melakukan interupsi kepada pimpinan sidang, yakni Gayus Lumbuun. Ruhut meminta agar pimpinan sidang memberlakukan waktu bertanya secara adil. ‘’Waktu bertanya yang digunakan anggo-
marin, kembali terjadi. Gayus Lumbuun mengatakan, percekcokan dirinya dengan Ruhut telah terjadi untuk kesekian kali. Kepada wartawan usai rapat, Gayus mengatakan ada kekhawatiran sejumlah anggota pansus bahwa kehadiran Ruhut yang kerap melakukan interupsi di tengah sidang merupakan strategi untuk melemahkan pansus. ‘’Selama ini memang ada kekhawatiran, bahwa kehadiran saudara Ruhut memang untuk melumpuhkan Pansus Century,’’ ujarnya. Hal.19 Kerap Terjadi
BP/ist
Gayus Lumbuun
Ruhut Sitompul
ta Fraksi PDI-P sudah terlalu lama, mohon agar dibatasi sebab masih banyak fraksi lain yang belum bertanya,’’ kata Ruhut. Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan katakata lainnya yang kemudian menyulut perdebatan di antara keduanya. Gayus yang juga Wakil Ketua Panitia Angket Kasus Bank Century DPR meminta agar Ruhut bisa bersikap tertib agar sidang bisa berjalan lancar. Ruhut mengatakan pada Selasa (5/1) Gayus sudah marah pada dirinya dan sekarang marah lagi. Bah-
Tertinggi di Denpasar
Mangkir, Anggodo Dipanggil Lagi Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan panggilan kedua kepada Anggodo Widjojo untuk diperiksa pada Kamis (7/1) ini dalam kasus dugaan percobaan penyuapan dan menghalangi penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK. ‘’Kita sudah kirimkan panggilan, akan dimintai keterangan lagi Kamis ini,’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (6/1) kemarin. Hal.19 Tidak Menerima
2
KEINGINAN untuk tetap mempertahankan ornamen khas Bali pada bangunan di Denpasar, sejatinya tidak terlalu sulit. Pasalnya, karakteristik ornamen khas Bali pada bangunan cukup fleksibel, sehingga bisa diterapkan pada semua jenis bangunan. Baik bangunan minimalis maupun bangunan gedung yang berskala besar. Terus, kenapa banyak pihak tidak menerapkannya?
KABUPATEN
menyulut emosi Ruhut. ‘’Anda jangan mengatur-atur saya. Kita di sini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah,’’ kata Ruhut dengan nada tinggi. Gayus yang masih kesal dan merasa postur tubuhnya lebih tinggi daripada postur tubuh Ruhut berkata, ‘’Siapa bilang sama tinggi, aku lebih tinggi dari kau.’’ Mendengar perkataan tersebut, Ruhut makin emosi dan membentak Gayus, ‘’Diam kau.’’ ‘’Kau yang diam,’’ kata Gayus menimpali. Hal.19 Hentikan Perdebatan
Beras Rp 7.000/Kg
SASARAN
KOTA
kan, Ruhut juga menyinggung gelar profesor yang dimiliki Gayus. ‘’Kamu profesor, saya bukan profesor, tetapi jangan marah-marah,’’ kata Ruhut. Gayus pun menimpali dan meminta Ruhut untuk tidak menyinggung gelar profesor dalam forum rapat panitia angket. ‘’Anda jangan kurang ajar menyebut profesor seperti itu,’’ kata Gayus. Saat itu, seorang anggota panitia angket lainnya meminta agar perdebatan segera diakhiri. Gayus meminta agar Fraksi Partai Demokrat mengingatkan Ruhut karena dinilai sering ‘’mengganggu’’ proses sidang. Pernyataan Gayus
4
DEKLARASI paket Sukaja-Eka yang rencananya dilakukan Rabu (6/1) kemarin, dibatalkan karena sikap Eka Wiryastuti belum jelas. Deklarasi ditunda sampai ada kepastian bagaimana sikap Eka yang sesungguhnya. Meski Eka telah dihubungi tetapi tidak berhasil. Agar tidak vakum, kegiatan diganti dengan konsolidasi.
LENSA
Bali Post/ant
NARKOBA MAHASISWA - Sejumlah tersangka jaringan narkoba mahasiswa saat berjalan keluar gedung Reskrim Mapolda Jatim, Rabu (6/1) kemarin. Jajaran Reskoba Polda Jatim berhasil mengungkap jaringan perdagangan narkoba di kalangan mahasiswa, yang beberapa pengedarnya masih aktif kuliah di beberapa perguruan tinggi negeri di Surabaya. Polisi berhasil mengamankan sekitar seratus gram shabu-shabu serta beberapa kilogram ganja kering.
SBY Evaluasi Koalisi Termasuk Menteri KIB II Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melakukan evaluasi kesepakatan koalisi dengan partai politik pendukung pemerintah. Evaluasi juga akan dilakukan Presiden Yudhoyono terhadap para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat melantik Sekretaris Kabinet dan tiga orang Wakil Menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1) kemarin. Mereka yang dilantik: Sekretaris Kabinet dijabat oleh Dipo Alam, sebelumnya menjabat Sekjen Organisasi Negara-negara Berkembang 8 atau D-8, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dijabat oleh Luki-
ta Dinarsyah yang sebelumnya Deputi Bappenas bidang Pendanaan Pembangunan, Wakil Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Fasli Djalal sebelumnya Dirjen Pendidikan Tinggi dan Wakil Menteri Pertahanan dijabat oleh Sjafrie Sjamsoedin sebelumnya Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Presiden mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak menyia-ny-
iakan kepercayaan dan kehormatan yang negara berikan. Yakni dengan menjalankan fakta integritas dan kontrak kinerja yang mereka tanda tangani secara bertanggung jawab. Kontrak kinerja dan fakta integritas dan kesepakatan koalisi telah ditandatangani bersamasama. ‘’Saya akan melakukan evaluasi terhadap semuanya itu,’’ kata Presiden. Menurut Presiden, usai pemilu dan setelah terben-
tuknya kabinet jilid II, suhu politik dirasakan makin memanas. Karena itu, semua pihak harus tetap bekerja dan berkonsentrasi pada pekerjaan pokok. Pemerintah sedang berkonsentrasi pada program 100 hari, meski program itu bukan ukuran keberhasilan pemerintah. Karena itu, para wakil menteri diminta dapat berbagi tugas dengan para wakil menteri lain. Mereka juga diminta loyal membantu menteri di departemen atau kementerian masing-masing, sehingga semua program pemerintah dapat tercapai. Hal.19 Kegiatan Kabinet
Jakarta (Bali Post) Harga beras di berbagai daerah mengalami kenaikan tajam. Harga beras kualitas medium tertinggi terjadi di Denpasar sebesar Rp 7.000/kg dan terendah di Kendari Rp 5.200/kg. Kenaikan harga beras ini seiring makin sedikitnya pasokan dari daerah sentra produksi selama musim paceklik ini. Berdasarkan data pemantauan harga dan distribusi barang kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, Rabu (6/1) kemarin, harga rata-rata nasional beras kualitas medium mencapai Rp 6.175/kg atau naik Rp 124/kg dibanding hari sebelumnya. Harga rata-rata beras selama Januari 2010 tercatat Rp 6.090/kg atau naik Rp 287/kg dibanding harga rata-rata selama Desember yang hanya Rp 5.803/kg. Direktur Bina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Jimmy Bella mengatakan kenaikan harga beras itu terjadi karena faktor musiman. ‘’Pada Desember, Januari, Februari itu memang tidak ada panen, mungkin ada tetapi sedikit saja,’’ ujarnya. Namun, Jimmy mengatakan jika kenaikan harga beras kualitas medium telah mencapai 25 persen, Perum Bulog akan langsung menggelontorkan stoknya untuk menekan kenaikan harga. Saat ini, kenaikan harga beras selama Januari masih sekitar 4,93 persen dibandingkan dengan harga rata-rata selama Desember 2009. Kenaikan harga terbesar terjadi di Mataram sebesar 29,92 persen yaitu dari Rp 5.080/kg rata-rata Desember menjadi Rp 6.600 selama Januari 2010. Harga beras kelas medium di Jayapura telah naik sebesar 23,33 persen selama Januari dibanding rata-rata Desember Rp 6.167/kg. Gejolak harga beras adalah kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama satu minggu. Berdasarkan Permendag Nomor:22/M-DAG/PER/10/ 2005 tentang penggunaan cadangan beras pemerintah untuk pengendalian gejolak harga disebutkan, jika terjadi gejolak harga beras yaitu kenaikan harga beras di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama satu minggu, maka Bulog harus melakukan Operasi Pasar. Harga normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama tiga bulan sebelum terjadinya gejolak harga beras. (kmb1/ant)
Kasus Century
Salah Kutip Kembali Dipersoalkan
Bali Post/ant
MASUK LAPANGAN - Polisi mengamankan seorang pendukung yang masuk lapangan saat pertandingan penyisihan Piala Asia Grup B antara Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (6/1) kemarin. (Baca beritanya di halaman 9)
Jakarta (Bali Post) Rapat Pansus Angket Bank Century, Rabu (6/1) kemarin kembali memeriksa sejumlah mantan pejabat Bank Indonesia terkait keputusan Bank Indonesia yang menyetujui merger tiga bank swasta (CIC, Danpac Pikko) menjadi Bank Century yang dinilai telah menyalahi aturan. Anggota Pansus Bank Century Agun Gunandjar Sudarsa menyimpulkan jawaban-jawaban mantan pejabat BI yang hadir (Maman Sumantri, Maulana Ibrahim dan Rusli Simanjuntak) berupaya mengorbankan
mantan Direktur Pengawasan Bank I BI Sabar Anton Tarihoran. Agun menjelaskan, dari penjelasan mantan pejabat BI terungkap bahwa banyak pihak di internal BI, mulai dari mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah hingga Deputi Geburnur BI Anwar Nasution, semua berupaya untuk memojokkan Sabar Anton. ‘’Padahal kalau satu salah, semua pasti salah. Tidak masuk akal bila seorang Sabar bisa membuat keputusan yang begitu besar. Sebenarnya BI ini dikelola dengan model apa?’’ tanya Agun.
Seperti diketahui, dalam kesaksiannya Sabar Aton Tarihoran (SAT) pada Selasa lalu mengungkap bahwa dia telah melakukan kesalahan kutip ketika mencatat disposisi yang menjadi salah satu dasar persetujuan merger Bank Pikko, CIC, dan Danpac menjadi Bank Century. Disposisi yang seharusnya berasal dari Deputi Gubernur BI Maulana Ibrahim, selama ini disangka berasal dari Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, karena Sabar lupa menuliskan kata Deputi. Disposisi ini telah memengaruhi pengambilan keputusan merger sehingga seolah
Burhanuddin selaku Gubernur BI diangap telah menyetujui. Namun, belakangan Burhanuddin mempersoalkan soal disposisi ini, dia menganggap SAT telah melakukan faith a comply dan menuduh SAT telah memanipulasi data tentang surat persetujuan merger tersebut. ‘’Salah kutip. Saya pun khilaf, ya... semuanya juga khilaf,’’ kata SAT di depan anggota Pansus, Selasa (5/1) lalu. Anggota Pansus Melchias Markus Mekeng mempertanyakan kolegial BI dalam mengambil keputusan. Hal.19 Seorang Diri
Kuntoro Janji ”Sikat’’ Mafia Hukum Jakarta (Bali Post) Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto berjanji menyikat pelaku mafia hukum tanpa pandang bulu, apakah berasal dari keluarga pejabat tinggi atau dari masyarakat biasa. ‘’Sikat saja (pelaku mafia hukum), tidak ada urusan,’’ katanya seusai pertemuannya dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Rabu (6/1) kemarin. Pertemuan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum yang dipimp-
in Kuntoro Mangkusubroto dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji, Rabu sore kemarin membahas akan dibuatnya perjanjian kesepahaman (MoU) dalam menangani mafia hukum. ‘’(Dalam pertemuan) dibicarakan perlunya MoU antara satgas dengan Kejaksaan Agung. Mungkin nanti ditemukan kasus-kasus, kita bisa langsung back up Kejaksaan Agung,’’ kata Kuntoro. Ia menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung sendiri banyak mengambil langkah-
langkah untuk mengurangi praktik mafia hukum. Pasalnya, katanya, satgas fungsinya untuk melakukan koordinasi, evaluasi dan pemantauan. ‘’Koordinasi itu dilakukan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kejaksaan Agung, dan Polri,’’ katanya. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengharapkan pertemuan itu ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU antara Kejaksaan Agung dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. (kmb2/ant)
Bali Post/ant
KOORDINASI - Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri bersama (dari kiri) Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto serta anggota Satgas Denny Indrayana, Darmono dan Irjen Pol. Herman Effendi saat rapat koordinasi di di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/1) kemarin.
Bali Post/dok
SAKSI - Mantan Mendagri Hari Sabarno saat bersaksi pada sidang Oentarto di pengadialn Tipikor, beberapa bulan lalu.
KPK Segera Periksa Mantan Mendagri Jakarta (Bali Post) KPK kembali melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar). Hal ini dilakukan dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Mendagri Hari Sabarno. ‘’Kasus korupsi damkar memang belum selesai. Masih terus berkembang,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi SP, Rabu (6/1) kemarin. Kelanjutan pemeriksaan terhadap Hari Sabarno ini, terkait vonis Pengadilan Tipikor terhadap terdakwa Oentarto Sindung Mawardi, mantan Dirken Otda Depdagri. Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rai Suamba menyebut-nyebut nama mantan Mendagri Hari Sabarno harus ikut bertanggung jawab dalam kasus ini. Johan juga tidak membantah terhadap kemungkinan Hari Sabarno dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan mobil damkar tersebut. Tetapi penetapan status hukum itu harus dperkuat sedikitnya dengan dua alat bukti. ‘’Kemungkinan (jadi tersangka) ada, kalau ada dua alat bukti yang cukup. Tetapi yang penting, KPK harus mengumpulkan data serta keterangan yang diperlukan untuk kasus ini,’’ tandasnya. Johan membantah tudingan bahwa KPK telah bersikap tebang pilih dalam penanganan kasus korups mobil damkar ini. Dijelaskan, KPK menangani terlebih dahulu kasus yang dianggapnya lebih mudah. Bahkan, kasus seperti sudah sejak awal dipastikan berkembang terus. Tetapi KPK sangat mengandalkan pemeriksaan di pengadilan, karena segala fakta serta bukti akan terbuka lebar dan lebih tranparan. ‘’Tunggu saja, KPK perlu waktu dalam menangani tiap kasus,’’ jelasnya. (kmb3)