Edisi 07 April 2010 | Balipost.com

Page 1

Bali Post

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU KLIWON, 7 APRIL 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 223 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Kongres III PDI-P

Kelompok Pro-Koalisi Makin Tersisih Denpasar (Bali Post) Rupanya sikap oposisi terhadap pemerintah merupakan harga mati bagi PDI Perjuangan. Aroma penolakan berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung pemerintahan SBY, tak hanya mengemuka di arena kongres. Di luar arena, ribuan kader dan simpatisan juga menolak koalisi. Dalam demo yang terjadi di gerbang masuk Inna Grand Bali

Beach, mereka meneriakkan yel-yel menolak koalisi. Bahkan, pada t-shirt yang dikenakan pendemo bertuliskan ‘’oposisi harga mati’’. Dengan demikian kelompok pro-koalisi makin tersisih. Penolakan untuk berkoalisi tergambar jelas dari pidato politik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kata Mega, kemerosotan suara PDI Perjuangan dalam pemilu lalu

harus dimaknai sebagai teguran keras rakyat buat PDI Perjuangan agar kembali kepada takdir perjuangan. ‘’Rakyat akan menegur dengan cara lebih keras, jika tahun 2014 kita kembali gagal ke jalan ideologis,’’ katanya di hadapan sekitar 1.500 peserta dan peninjau Kongres III PDI Perjuangan yang memenuhi Agung Room Inna Grand Bali Beach, Selasa (6/4) kemarin.

Dalam sejarah perjuangan, kata Mega, PDI Perjuangan telah diajarkan dan ditakdirkan oleh sejarah perjuangan untuk mengangkat harkat martabat wong cilik sebagaimana dilakukan Bung Karno. Kegagalan memaknai sejarah itu diakui karena kader disodorkan pilihan pragmatis antara koalisi dan oposisi. Hal.19 Pembagian Kekuasaan

Pesta Rakyat dan Kios Dadakan

Bali Post/edi

KONGRES - Megawati dan Taufiq Kiemas saat Kongres III PDI-P di Sanur, Selasa (6/4) kemarin.

KONGRES PDI Perjuangan identik ‘’pesta’’ wong cilik. Mereka juga menyerbu arena kongres. Namun mereka hanya boleh ‘’berpesta’’ di luar Hotel Inna Grand Bali Beach, tempat kongres berlangsung. Ribuan penggembira, Selasa (6/4) pagi kemarin, menyuguhkan berbagai atraksi di pintu gerbang memasuki hotel yang dibangun saat pemerintahan Soekarno. Ada tari Reog Ponorogo lengkap dengan tari Jaranan lainnya dari kader dan simpatisan PDI-P Jawa Tengah. Mereka mengenakan pakaian tari berwarna merah lengkap dengan atribut partai berlambang banteng. Keriuhan kongres juga tampak dari melimpahnya ribuan simpatisan, penggembira bersama keluarga asal berbagai daerah. Hal.19 Atribut PDI-P

Bali Post/edi

TOLAK KOALISI - Ribuan kader dan simpatisan PDI-P berdemo di pintu gerbang Inna Grand Bali Beach, Sanur. Mereka menolak keinginan tokoh senior PDI-P untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat mendukung pemerintahan SBY. Beberapa hari lalu Taufiq Kiemas mewacanakan perlunya dibicarakan tentang koalisi, karena peran oposisi yang selama ini dilakukan PDI-P tidak memberi imbas secara signifikan dalam perolehan suara pada pemilu legislatif maupun pilpres.

Ungkap ”Ikan Besar’’ DEBAT KANDIDAT

SBY Minta Kasus BLBI Dibuka Lagi

LIMA kabupaten/kota di Bali — Denpasar, Badung, Tabanan, Bangli dan Karangasem — akan melaksanakan pilkada serentak pada 4 Mei 2010. Ada 15 paket yang akan berebut kursi di lima kabupaten/kota itu. Selama ini, informasi yang diketahui masyarakat hanya seputar kegiatan simakrama sang calon. Hampir seluruh desa/kelurahan telah dirambah untuk mendekatkan diri dengan calon pemilih. Padahal masyarakat juga ingin mengetahui pemikiran dari calon tersebut dalam menyelamatkan gumi Bali dan krama Bali ke depan. Untuk itu Bali Post mulai 5 April 2010 akan membuka rubrik ‘’Debat Kandidat’’. Rubrik ini akan mewadahi pemikiran-pemikiran calon bupati/wakil bupati dan calon wali kota/wakil wali kota tentang masalah yang topiknya telah kami tentukan. Kandidat yang ada di satu wilayah dapat menanggapi pemikiran calon lain di wilayah itu dengan argumentasi yang jelas. Dengan demikian masyarakat akan tahu mana pemimpin yang cerdas dan punya visi serta mana pemimpin yang hanya bisa mengumbar janji.

Topik ’’DEBAT KANDIDAT’’ 5-10 April

Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum menemukan lagi kasus korupsi dengan kategori big fish (ikan besar). Selain itu, Presiden meminta Satgas fokus mengungkap praktik mafia hukum yang dilakukan para penegak keadilan yang bisa membengkok-bengkokkan perkara. Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto mengatakan hal ini usai diterima Presiden, Selasa (6/4) kemarin. Kuntoro mengatakan, kasus big fish yang diminta Presiden itu termasuk kasus megakorupsi seperti kasus hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang selama ini masih tertutup. Untuk itu, Presiden berharap kasus korupsi aliran dana BLBI yang mencapai ratusan triliun bisa dibuka kembali. Kuntoro yang juga Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

mengemukakan, Presiden merasa puas dengan kinerja Satgas, terutama dengan terungkapnya kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai kantor pajak Gayus Tambunan. Kendati demikian, Presiden meminta Satgas tetap fokus mengungkap mafia-mafia hukum terutama para mafia hukum di lembaga penegak hukum. Presiden juga mengamati banyak persoalan mafia hukum yang terjadi di daerahdaerah. Praktik mafia hukum, dinilai Presiden, bukan hanya terjadi di Jakarta sebagai pusat ibu kota pemerintahan. ‘’Presiden mengharapkan bah-

wa Satgas melebarkan pengamatannya ke daerah-daerah dan ini akan kami laksanakan segera,’’ janji Kuntoro. Hingga 30 Maret 2010, Satgas telah menerima 381 pengaduan. Dari total pengaduan itu, hanya sepuluh persen yang dinilai memenuhi kelayakan untuk ditindaklanjuti. Kasus-kasus yang paling banyak diadukan masyarakat adalah 106 kasus sengketa tanah, 67 kasus KKN, dan 42 penipuan dan penggelapan. Sedangkan instansi yang paling banyak diadukan adalah pengadilan di tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri (150

kasus). Berikutnya adalah Kepolisian (127 kasus) dan Kejaksaan (42 kasus). Rapat juga dihadiri Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensksneg Sudi Silalahi, Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi E.E Mangindaan, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, dan Seskab Dipo Alam. Sedangkan dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum hadir pula Darmono, Yunus Husein, Herman Effendi, dan Mas Ahmad Santosa. Hal.19 Rp 100 Miliar

‘’Bagaimana cara menekan kebocoran anggaran apabila Anda terpilih nanti, dan apa saja strategi Anda untuk menyejahterakan rakyat.’’ Tulisan maksimal 2 halaman atau 2.500 karakter.

Punia Upacara di Besakih TERKAIT upacara Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih, Bali Post membuka dompet punia. Bagi krama Bali yang ingin mapunia dapat menghubungi Sekretariat Bali Post di Jalan Kepundung 67 A telepon (0361) 225764 atau Bagian Keuangan Bali TV di Jalan Keboiwa 63 A Denpasar (0361) 427372. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

DANA PUNIA Banjar Bali Ms. EURODAM, Holland America Line Flying Tour Bali I Made Dwi Masti, S.T. Keluarga Gus Dek Ketut Reditayasada Ketut Suparti AA Sagung Oka Rinjani Ida Made Giur Dipta Wayan Sutama, Bangli Ketut Tampek Ketut Kardiasih Gst. Pt. Sedana Yoga Made Supriawan Made Dariani Ni Luh Ariani Made Dwi Antaguna W.K Made Juniartha Nyoman Sudirga Tri Puspa Yuli W Nyoman Budiarta Made Sudirta Sang Ayu Putu Permatasari Gede David Eka Putra Sang Ayu Putu Asnita Hal.19 Punia

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

905.000 500.000 500.000 500.000 100.000 100.000 100.000 25.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

DANA PUNIA ULUN DANU BATUR I Made Dwi Masti, S.T Keluarga Gus Dek Fath Cell Ketut Suparti I Gede Hardi Raharja Ida Made Giur Dipta Ketut Tampek Wayan Sutama, Bangli Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

500.000 500.000 250.000 100.000 50.000 25.000 10.000 10.000 1.445.000 43.885.000 45.330.000

Bali Post/sep

DIRJEN PAJAK - Suasana kediaman Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak M. Tjiptardjo di Taman Rempoa Indah, Jl. Palm Indah M 1, Rempoa, Ciputat, Tangerang, Selasa (6/4) kemarin. KPK memverifikasi harta kekayaan Tjiptardjo dengan mendatangi kediamannya. Terakhir ia melapor sebagai direktur intelijen dan penyidikan dengan total kekayaan sebesar Rp 7.024.920.821 dan US$ 52.624.

Gayus Dipecat Jakarta (Bali Post) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 144/KMK.01/UP.92/2010 tanggal 5 April 2010, Sdr. Gayus Halomoan P. Tambunan (NIP 060099782) Penata Muda (III/a) Pelaksana pada Direktorat Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Hukuman disiplin tersebut diberikan terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Selain pemecatan, kabar miring kembali menerpa Gayus. Dia kini diduga memiliki rekening di luar negeri yang saldonya Rp 175 miliar. Polri pun telah menyelidiki informasi tersebut. ‘’Informasi soal Gayus akan dikembangkan. Ini akan dicek dan ditelusuri,’’ kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Ito Sumardi, Selasa (6/4) kemarin. Sebelumnya, mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus memiliki uang Rp 175 miliar yang tersimpan di salah satu bank di luar negeri. (kmb3/ant)

KPK Telusuri Harta Dirjen Pajak Jakarta (Bali Post) KPK terus menelusuri harta kekayaan yang dimiliki Dirjen Pajak M. Tjiptardjo. Terakhir dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diberikan kepada institusi pemberantasan korupsi pada 23 Juni 2008, ia diketahui memiliki harta dengan total Rp 7,024 miliar dan 52.624 dolar AS. Jumlah ini meningkat sekitar Rp 2 miliar dari laporan sebelumnya pada 29 Maret 2003, yang memiliki kekayaan Rp 5,019 miliar dan 19.158 dolar AS. Sebagian besar dari kekayaannya itu berupa tanah dan bangunan. Sisanya adalah perhiasan serta logam mulia dan kendaraan bermotor. Untuk tanah dan bangunan miliknya itu, tersebar di sejumlah kawasan perumahan mewah di Jakarta, Tangerang dan Bogor. Dalam laporan tersebut, tercatat ada 12 bidang tanah dan bangunan yang nilainya bervariasi. Menurut Karo Humas KPK Johan Budi SP, Selasa (6/ 4) kemarin, pihaknya telah mengirim tim verifikasi beranggotakan empat orang untuk menelusuri kekayaan Tjiptardjo. Satu per satu tanah serta bangunan yang dimiliki bekas atasan Gayus Halomoan Tambunan di Ditjen Pajak ini ditelusuri. ‘’Satu per satu, tidak mungkin bisa sekaligus. Perlu waktu untuk mendatanginya,’’ imbuhnya. KPK, Selasa kemarin telah memverifikasi harta Tjiptardjo yang terletak di Taman Rempoa Indah, Blok M No. 1, Rempoa, Tanggerang Selatan, Banten. Selain rumah itu, Tjiptardjo juga diduga memiliki rumah mewah di kawasan tersebut yang jaraknya sekitar 500 meter dari kediaman yang tengah diverifikasi KPK. Ia diduga juga memiliki rumah mewah bergaya tradisional di Jalan Delima Raya Nomor 40, Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Hal.19 Ketua BPK

Warga Yeh Gangga Buat Kesepakatan

Tak Pilih Paket Eka-Jaya, Didenda Rp 4 Juta Tabanan (Bali Post) Banjar Yeh Gangga, Sudimara, Tabanan membuat kesepakatan yang keluar dari aturan pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam pilkada bupati Tabanan mendatang, warga membuat kesepakatan. Apabila tidak memilih paket Eka-Jaya maka dikenakan denda dan sanksi adat. Informasi di lapangan menyebutkan, kesepakatan itu dibuat dalam rapat yang dipimpin Klian Dusun Yeh Gangga I Wayan Winda. Hadir pula Bendesa Adat I Ketut Leget dan jajaran pengurus lainnya, termasuk pengurus Anak Ranting PDI-P setempat.

Rapat digelar di balai banjar setempat Jumat lalu. Karena tidak ada kesatuan suara, rapat yang dibuka pukul 19.00 wita baru berakhir pukul 23.00 wita. Sebab, sebagian warga menginginkan mendukung kader PDI-P I Wayan Sukaja. Alasannya, ketika Sukaja menjadi Ketua DPRD Tabanan telah membantu masyarakat membangun Pura Puseh dengan nilai ratusan juta. Sejumlah warga mengaku malu jika bulat mendukung calon lain, sementara yang membantu mereka sebelumnya begitu saja dicampakkan. Sebagian masyarakat ingin membalas kebaikan Sukaja dengan mendukung

dan memilihnya dalam pilkada mendatang. Setelah terjadi pembicaraan yang sangat alot, akhirnya dikeluarkan kesepakatan untuk mengarahkan seluruh dukungan ke paket Eka-Jaya. Selain itu, dalam poin kesepakatan itu juga mengatur, apabila warga tidak memilih paket Eka-Jaya dalam pilkada 4 Mei mendatang akan dikenai denda berupa uang tunai Rp 4 juta. Jika warga tidak mampu membayar, pengurus akan mendatangi rumah warga untuk berkoordinasi terkait pembayaran denda tersebut. Jika tetap tidak mau membayar maka warga tersebut akan dikenakan sanksi yang lebih

parah yakni tidak akan diperbolehkan melakukan persembahyangan di pura kahyangan setempat. Klian Dinas Banjar Yeh Gangga Wayan Winda yang memimpin rapat ketika dihubungi melalui ponselnya, Selasa (6/4) kemarin, mengakui adanya kebulatan tekad memilih Eka-Jaya. Pasalnya, mereka harus taat dan memilih calon dari PDI-P. Ditanya mengenai sanksi yang terkesan ‘’gila’’, Winda mengatakan, mengenai sanksi itu akan ditentukan belakangan bila target 100 persen memilih Eka-Jaya meleset. Ia beralasan, perbedaan pilihan akan membuat situasi

tidak aman. Oleh karena itu, ia berupaya menyatukan agar pilihan ke satu kandidat saja. Bahkan, dengan bersemangat ia mengatakan Tabanan akan aman bila semua memilih Eka-Jaya. Winda mengatakan sanksi akan disesuaikan dengan awig-awig desa adat, sebab rapat yang menghasilkan keputusan memilih Eka-Jaya adalah rapat krama adat, sehingga itu menjadi keputusan desa adat atau pararem. Mengenai suara dalam pileg 2009 lalu, Winda mengakui bahwa warga di Banjar Yeh Gangga 100 persen memilih Sukaja untuk menjadi anggota DPRD Bali. Tetapi kare-

na sekarang Sukaja tidak dicalonkan PDI-P, ia tidak memilihnya walau Sukaja telah berbuat banyak terhadap Banjar Yeh Gangga. Ia juga mengaku tidak perlu menanggapi omongan warga di luar rapat yang tetap ingin membalas kebaikan Sukaja. ‘’Yang jelas kami sudah sepakat memilih Eka-Jaya,’’ jelasnya bersemangat. Sementara itu, Ketua Panwaslu Tabanan Made Rumada mengatakan kesepakatan untuk memilih satu calon menyalahi aturan pemilu, terlebih ada sanksi yang menanti jika memilih calon lain. Ia mengaku akan mengecek kebenaran informasi itu. (kmb14)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.