HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU WAGE, 7 NOVEMBER 2009
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 81 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Menkes Tak Tahu Kasus Rabies di Bali
Susno Akui Bertemu Anggoro
Denpasar (Bali Post) Kasus rabies yang muncul di sejumlah kabupaten/kota di Bali, ternyata belum sampai ke jajaran Departemen Kesehatan RI. Buktinya, sampai saat ini Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih belum mengetahui munculnya kasus rabies di Bali. Menteri yang baru dilantik akhir Oktober 2009 lalu ini mengakui belum mengetahui bila di Bali muncul penyakit rabies. Bahkan, ia mengaku masih menilai Bali bebas dari penyakit rabies. Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih yang ditemui di sela-sela Kongres CMAAO di Jimbaran, Jumat (6/11) ke-
Jakarta (Bali Post) Komjen Pol. Susno Duadji mengaku dirinya pernah melakukan komunikasi dengan Anggoro Widjojo yang tengah berada di Singapura. Sebelum bertemu Anggoro, Susno bertemu Anggodo. ‘’Dia (Anggodo) datang, dia konsultasi, dia bertanya, kemudian saya arahkan pada fungsi yang menangani, dalam rangka menunjukkan di mana kakaknya yang bernama Anggoro. Anggoro memang penting bagi polisi untuk diperiksa karena yang jadi korban itu Anggoro,’’ kata Susno dalam keterangan pers usai diperiksa Tim Delapan.
marin, mengatakan akan segera meminta penjelasan kepada pejabat terkait di Bali. Selama ini pihaknya masih menyatakan Bali bebas dari rabies. ‘’Kalau kemarin sudah di-clear, sudah bebas, saya akan tanya dulu dengan penguasa kesehatan di sini,’’ ujar Menkes, kemarin. Dalam upaya penanggulangan rabies, Menkes mengatakan ada sejumlah program yang bisa dilakukan. Misalnya, katanya, ada program vaksinasi untuk anjing serta hewan pembawa rabies. Untuk mengatasi anjing liar, diakui tidak ada pilihan lain untuk dilakukan eliminasi. Hal. 19 Program Kesehatan
Dalam pertemuan dengan Anggodo, Susno akhirnya mengetahui Anggoro berada di Singapura. Kemudian kepada Anggoro, Susno mengatakan akan mengirim polisi untuk menyidik Anggoro di Kedubes Indonesia untuk Singapura. Namun, Anggoro masih belum mempercayai jaminan tidak akan ditangkap. ‘’Dia minta saya yang datang. Saya pun datang
menemuinya,’’ cerita Susno. Menurut Susno, tidak ada ketentuan perundangan yang melarang bertemu dengan Anggoro sebagai pihak yang melapor ke polisi, meski statusnya sebagai tersangka. Lagi pula, ia mengaku sudah memberitahukan pertemuannya ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Kita lain dengan UU KPK. Memang kita sangat membu-
tuhkan Anggoro dalam pemeriksaan ini,’’ kilahnya. Susno Inkonsisten Sementara itu, Tim Independen Verifikasi Fakta yang beranggotakan delapan orang (Tim Delapan) menemukan kejanggalan atas keterangan yang diberitakan Kabareskrim nonaktif Komjen Pol. Susno Duadji usai pemeriksaan yang bersangkutan di
Kantor Watimpres, Jakarta, Jumat (6/11) kemarin. Usai pemeriksaan, anggota Tim Delapan Anies Baswedan mengatakan ada keterangan yang inkonsisten. ‘’Kita merasa ada cerita yang di dalamnya tidak konsisten,’’ kata Anies. Sejumlah jawaban tidak konsisten itu, menurut Anies, yaitu saat Susno menjelaskan tentang aliran dana yang membuat Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah dijadikan tersangka oleh Polri. Disebutkan uang suap itu berasal dari Anggoro Widjojo melalui adiknya, Anggodo, dan diberikan kepada Ari Muladi. Ari belakangan menyerahkan ke-
Sandiwara, Rapat Komisi III-Polri ”SIMPATI ANDA’’ GEMPA PADANG ATAS permintaan para pembaca dan atas kepedulian krama Bali pada saudara-saudara kita yang menjadi korban gempa di Padang, Bali Post menerima sumbangan ”Simpati Anda untuk Gempa Padang’’. Sumbangan dapat dibawa langsung ke Sekretariat Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar atau dikirim ke BCA Cabang Denpasar dengan nomor rekening 0403555000. Blangko setoran mohon dikirim ke sekretariat redaksi dengan nomor faximile (0361) 227418.Terima kasih atas sumbangsih Anda, semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita bersama.
SUMBANGAN MASUK SD Cipta Dharma Ikatan Istri Karyawan PT Garuda Indonesia Dps Himpunan Motor Tua Bali Karyawan Paddy’s & Pub Kuta Bali Ibu Cok, Denpasar Decky & Dika, Sesetan Yoga, Denpasar
Rp
4.140.000
Rp Rp
1.600.000 1.000.000
Rp Rp Rp Rp
740.000 100.000 50.000 50.000
Jumlah yang diterima hari Ini Rp
7.680.000
Jumlah muat sebelumnya
Rp 254.503.622
Jumlah seluruhnya
Rp 262.183.622
KOTA
2
KOTA Denpasar memang menempatkan pembangunan sektor pendidikan pada skala prioritas dan kebijakan umum pembangunannya. Namun bukan berarti, kota ini steril dari keberadaan gedung-gedung sekolah yang kondisinya memprihatinkan alias rusak. Ada 70 unit gedung SD rusak. Terus, bagaimana penanganannya?
KABUPATEN
Jakarta (Bali Post) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Polri menunjukkan keberpihakan anggota Komisi III DPR terhadap jajaran kepolisian. Rapat yang dilakukan seolah-olah memojokkan KPK dalam kasus rekayasa kriminalisasi KPK yang menyeret nama Kabareskrim Susno Duadji. Demikian ditegaskan pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens, Jumat (6/11) kemarin. Hal ini dapat didengar dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sangat normatif. Dibandingkan mempersoalkan rekaman mengenai adanya rekayasa jajaran kepolisian, kejaksaan dan tersangka Anggodo Widjojo, DPR malah mempersoalkan berbagai kewenangan KPK. Peristiwa yang agak aneh, menurut Boni, ditujukkan anggota DPR yang merespons jawaban Kapolri dengan tepuk tangan meriah. Dia menyesalkan tepuk tangan DPR itu atas keterangan Kapolri Bambang Hendarso Danuri yang menyebutkan Polri memiliki bukti, keterangan, saksi, dan saksi ahli yang menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan pemerasan yang dilakukan oleh Bibit dan Chandra. Mereka juga seolah melupakan fakta-fakta yang ada seperti bukti rekaman pembicaraan antara Anggodo dengan para petinggi kepolisian dan kejaksaan. Padahal seharusnya kalau mereka benar berniat ingin menggali, dari sinilah ujung permasalahan itu. ‘’Yang mereka lakukan justru menyatakan prihatin atas opini yang berkembang buruk terhadap institusi kepolisian,’’ kata Boni. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah menilai tindakan Komisi III DPR yang memuji dan mendukung Polri menjadi pertanda bahwa RDP yang digunakan Dewan hanya sebagai ajang melupakan kasus Bibit dan Chandra. ‘’Tidak ada pertanyaan yang mendasar terkait kasus-kasus terkini yang sedang ditangani kepolisian. Yang ada malah pementasan drama menangisnya Susno Duadji,’’ sesalnya. (kmb4)
ka mengapa kemudian Anggodo Widjojo tidak bisa menjadi tersangka? Padahal dia pemberi uang dari Anggoro,’’ tanya Anies. Staf ahli Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengakui mundurnya Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga dan penoaktifan Susno Duadji karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan semua nama pejabat yang disebut dalam rekaman Anggodo Widjojo agar mundur dari jabatannya. ‘’Presiden itu meminta semua nama pejabat yang ada dalam rekaman Anggodo harus diambil langkah tegas, harus dibebastugaskan,’’ ujarnya. (kmb4/kmb3)
Chandra-Bibit Bantah Kapolri Jakarta (Bali Post) Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto kembali membantah telah menerima uang terkait pengusutan dugaan korupsi dalam proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut. Bantahan ini disampaikan mereka, menyusul pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri soal suap itu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, Kamis (5/11) malam lalu. ‘’Saya tidak pernah menerima uang dari siapa pun dan dalam kasus apa pun. Satu-satunya uang yang saya terima adalah gaji dari negara,’’ kata Chandra M. Hamzah, di Jakarta, Jumat (6/11) kemarin. Seperti halnya Chandra, Bibit pun membantah seputar adanya bukti-bukti telah terjadi tindak pidana suap terhadap dirinya dan Chandra, seperti yang dilontarkan Kapolri. ‘’Itu adalah kebohongan besar,’’ kata Bibit. Kapolri berkeyakinan pihaknya memiliki bukti pemerasan yang dilakukan Chandra-Bibit. ‘’Kami sangat yakin,’’ kata Kapolri saat RDP dengan Komisi III DPR. Ketua Komisi III DPR Benny K Harman sempat memotong pembicaraan Kapolri, untuk menegaskan pertanyaan tentang kemungkinan ada pihak-pihak yang mencatut nama pimpinan KPK untuk menerima uang. Kapolri menjawab, perkara itu sudah diselidiki sejak 2008. Menurut Kapolri, dari kasus-kasus yang sedang ditangani KPK terkait perkara yang tengah diselidiki Polri, tidak ada yang maju ke pengadilan. ‘’Itu output-nya,’’ katanya. Kapolri juga kembali mengulang bukti-bukti soal mobil dinas KPK, buku tamu, saksi Ari Muladi, Eddy Soemarsono. Kapolri juga mengatakan Ari Muladi tak pernah mencabut pengakuannya. Ari hanya mengubah keterangan yakni menyerahkan uang ke pejabat KPK. ‘’Yang tak bisa saya sebutkan di sini,’’ kata Kapolri. Pengacara KPK Bambang Widjojanto menjelaskan Polri telah melakukan lompatan logika yang tidak bertanggung jawab. Alasannya, kedatangan Ari ke gedung KPK tidak ada kaitannya dengan Chandra-Bibit. ‘’Ari datang ke KPK bukan untuk menemui Chandra-Bibit, bertemu pun mereka tidak,’’ kata Bambang. Mengenai bukti kedatangan mobil dinas KPK ke Pasar Festival, Bambang menjelaskan, bisa saja ada staf KPK yang mampir ke tempat itu lantaran lokasinya satu arah. Hal. 19 Paling Penting
Bli Post/ade
DIPANGGIL TIM DELAPAN - Kabareskrim nonaktif Mabes Polri Komjen Pol. Susno Duadji memenuhi panggilan Tim Verifikasi Fakta kasus Bibit-Chandra (Tim Delapan) di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Jumat (6/11) kemarin. Susno dipanggil Tim Delapan untuk dimintai keterangan soal transkrip rekaman dugaan rekayasa terhadap KPK, yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/11).
Disita, Rekaman Kriminalisasi Bibit-Chandra
4
SEKOLAH-SEKOLAH di Kabupaten Klungkung akan sulit berkembang karena ketidakmampuan Bupati memenuhi anggaran 20 persen seperti yang diamanatkan UU. Selain itu, pascapemberlakuan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali terkait pelarangan sekolah melakukan pungutan terhadap orangtua siswa berpengaruh besar terhadap kelangsungan pendidikan setempat. Karena itulah, DPRD setempat akan menolak SE Gubernur tersebut.
pada Ade Raharja dan Ade ini yang kemudian disebut menyerahkan ke pimpinan KPK via Chandra. Kalau jalan ceritanya demikian, Anies mempertanyakan mengapa yang dijadikan tersangka justru pimpinan KPK, padahal dalam persoalan itu ada Ade Raharja yang tidak dijadikan tersangka. Kejanggalan kedua adalah status Ari Muladi yang menjadi tersangka untuk masalah penggelapan, tetapi juga menjadi saksi untuk masalah pemerasan. Padahal kasus dan uangnya sama. ‘’Inkonsitensi cerita selanjutnya adalah, kalau memang Ari Muladi menjadi tersang-
Bali Post/ant
DIDAMPINGI - Chandra M. Hamzah (nomor 2 kanan) dan Bibit (kiri) didampingi penasihat hukumnya usai memberikan keterangan, Jumat (6/11) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Tim penyidik Bareskrim Polri akhirnya mendatangi gedung KPK, Jumat (6/11) kemarin. Kedatangan mereka ini untuk kembali melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen. Satu di antaranya rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Bukti itu sudah diputar dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Penyitaan itu dilakukan tim penyidik berjumlah lima orang. Para penyidik Polri itu tiba di gedung KPK sekitar pukul 11.50 WIB. Mereka berada di Gedung KPK selama sekitar dua jam. Sebelum melakukan penyitaan, mereka memberikan surat resmi permintaan barang bukti tersebut kepada pimpinan KPK. Menurut Karo Humas KPK Johan Budi SP, pemberian rekaman itu telah disetujui Ketua sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Rekaman yang diberikan itu adalah rekaman yang sudah diputar di MK beberapa hari lalu. Selain rekaman, penyidik Polri juga menyita dokumen terkait penyidikan kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut yang melibatkan bos PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo. ‘’Tetapi pimpinan memutuskan baru menyerahkan rekaman itu,’’ jelasnya. Hal. 19 Barang Bukti