Bali Post
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT UMANIS, 8 JANUARI 2010
Saat ini terjadi kekisruhan politik di Tabanan terkait dengan pemilihan bupati. Apakah Anda melihat hal ini cerminan dari kehausan akan kekuasaan? 48% a. Ya 3% b. Tidak 49% c. Tidak Tahu. Apakah Anda setuju dengan cara-cara mencari dukungan dengan memobilisasi PNS, soroh atau desa pakraman? a. Setuju 6% 53% b. Tidak Setuju 41% c. Tidak Tahu. Figur seperti apa yang Anda harapan memimpin Tabanan lima tahun mendatang? a. Kader Partai 3% 9% b. Independen 39% c. Profesional d. Kader Partai/profesional e. Tidak Tahu
19% 30% N:200
KOTA
2
PEMPROV Bali melalui Dinas Kesehatan Bali dinilai gagal merayu Pemkab Jembrana masuk dalam Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Kegagalan ini akibat Diskes belum memiliki jurus khusus untuk menaklukkan hati Pemkab Jembrana. Ini sebuah prestasi buruk yang tak patut dicontoh. Terus, kenapa Jembrana tak tertarik JKBM?
KABUPATEN
4
HUJAN lebat yang mengguyur Kabupaten Buleleng menyebabkan air meluap di hampir semua ruas Jalan Raya Singaraja Gilimanuk mulai dari Singaraja, Lovina, Seririt, dan Celukan Bawang. Banjir terparah terjadi di kawasan wisata Lovina dan di ruas jalan di depan Pelabuhan Celukan Bawang yang menyebabkan lalu lintas lumpuh sekitar empat jam.
OLAH RAGA
9
AC Milan menggebuk Genoa 5-2 pada pertandingan Seri A Liga Italia di San Siro, Kamis (7/1) kemarin. Gelandang Inggris, David Beckham, yang tampil perdana sejak dipinjam dari LA Galaxy bermain memukau dan mendapat pujian tinggi dari petinggi Rossoneri. Cedera yang menimpa Alexandre Pato dan Clarence Seedorf membuat pelatih Leonardo memasang Beckham di posisi sayap. Di luar dugaan, hasilnya sungguh maksimal. Ia membuat semua orang terkesan termasuk pelatih timnas Inggris, Fabio Capello, yang menyaksikan langsung laga tersebut.
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Siapa Untung, Siapa Buntung
sponden. Dari jawaban-jawaban responden, mereka menilai bahwa apa yang saat ini terjadi di Tabanan cerminan dari figur yang haus kekuasaan. Mereka yang menyatakan itu sebanyak 48 persen responden. Namun banyak juga (49%) yang menyatakan tidak tahu, ketika ditanya apakah kekisruhan politik di Tabanan cerminan dari haus kekuasaan? Ada dua hal yang bisa dicermati dari jawaban ‘’tidak tahu’’ tersebut. Pertama, mereka apatis terhadap politik, karena mereka berpikir siapa pun terpilih akan sama saja; lupa diri saat berkuasa. Hal.19 Uang Banyak
JAJAK PENDAPAT PRA-PILKADA TABANAN
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Kisruh, Perpolitikan di Tabanan
Masyarakat Apatis Politik TABANAN kini tampil beda. Berbeda dengan Badung, Denpasar dan Karangasem. Dalam menghadapi pemilu kepala daerah 2010, elite partai di Tabanan melakukan berbagai manuver. Dari menolak paket, menolak rekomendasi sampai dengan kebimbangan dalam menentukan koalisi. Semua itu dinilai sangat kontraproduktif terhadap kejayaan partai. Lalu seperti apa masyarakat Tabanan, melihat ‘’gonjang-gonjing’’ politik tersebut? Terkait dengan itu Bali Post mengadakan jajak pendapat untuk mengetahui harapan dan aspirasi masyarakat dalam pilkada mendatang. Ada tiga pertanyaan (dalam boks) yang diajukan kepada re-
20 HALAMAN NOMOR 138 TAHUN KE 62
SEJAK 1948
PILKADA serentak di lima kabupaten/kota di Bali menyajikan wacana politik yang beragam. Restu pusat atas paket cabup-cawabup memicu reaksi publik. Kader partai meresponsnya dengan pengembalian kartu tanda anggota (KTA) partai hingga pembangkangan. Di pihak lain, kelompokkelompok massa mulai menghadapi manifestasi kekuasaan dalam bentuk ‘’intimidasi’’ dukungan politik. Fakta-fakta politik semacam ini makin mempertegas pemahaman publik bahwa perebutan kekuasaan bisa memicu banyak hal, termasuk konflik internal partai yang berspiritkan bahwa kawan adalah lawan abadi. Terkait dengan pencalonan di internal PDI-P, dari empat kabupaten/
kota — Tabanan, Karangasem, Badung dan Kota Denpasar yang calonnya telah direstui pusat — suhu di Tabanan terasa paling hangat, bahkan panas. Suhu panasnya bahkan melebar ke mana-mana, termasuk ke jajaran birokrasi. Belakangan ini, panasnya suhu tersebut konon memicu pemaksaan agar PNS dan guru mengikhlaskan diri mendukung paket tertentu. Pendekatan kekuasaan dalam pendekatan politik ini sepintas memang sah-sah saja sebagai strategi politik. Namun, dari sisi kemerdekaan mengelola hak pilih, cara-cara semacam ini banyak disesalkan. Penolakan atas paket Sukaja - Eka, bisa disimak secara kasat mata jika
Susno Membela Diri Jakarta (Bali Post) Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji diperiksa di PN Jakarta Selatan, Kamis (7/1) kemarin. Ia hadir sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa Antasari Azhar terkait perkara pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin Zulkarnaen. Tetapi, kesempatan ini malah dipakainya untuk membantah tudingan dirinya terlibat dalam skenario menjerumuskan mantan Ketua KPK itu. Di depan majelis hakim yang diketuai Herry Suwatoro itu, saksi Susno menyatakan kasus ini ditangani Polda Metro Jaya. Selaku Kabareskrim saat itu, dirinya tidak terlibat. Tetapi Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri terus memantau perkembangan penyidikan dengan menugaskan Wakabareskrim Polri saat itu yakni Irjen Pol. Hadiatmoko sebagai pengawas penyidikan. Kata Susno, Hadiatmoko melaporkan langsung hasilhasilnya kepada Kapolri. Tetapi bekas wakilnya ini tidak diwajibkan melapor soal kasus Antasari kepadanya. Jalur komando langsung ke Kapolri. Begitu pula dengan Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. M. Iriawan. Ternyata Hadiatmoko sebagai orang yang ditugasi Kapolri untuk mencari motivasi Antasari dalam kasus pembunuhan Nasrudin, tentu saja punya kepentingan agar tugasnya sukses. Hal.19 Peran Hadiatmoko
Anggodo Menolak Diperiksa
KPK akan Jemput Paksa Jakarta (Bali Post) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan, penyelidikan kasus Anggodo Widjojo akan terus dilakukan, meski sempat diprotes pihak yang bersangkutan atas pengusutan kasus ini. ‘’Boleh saja semua orang bicara, tetapi kami tetap lakukan penyelidikan,’’ katanya, Kamis (7/1) kemarin.
Bali Post/ade
SAKSI - Susno Duadji saat memberi kesaksian pada sidang kasus Antasari, Kamis (7/1) kemarin.
Ujian Nasional Tetap Berlaku Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ujian nasional (UN) masih menjadi rujukan utama dalam menentukan keberhasilan pendidikan seorang siswa. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Yudhoyono saat memimpin rapat kabinet terbatas di bidang pendidikan dan kesehatan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/1) kemarin. Kepala Negara mengatakan, dirinya berpendapat sebaiknya UN tidak menjadi satu-satunya alat ukur yang dipilih, tetapi bisa memadu-
kan aspek lain. Dalam hal ini, ada dua opsi yang bisa dipilih yaitu UN tetap sebagai ukuran pertama, kemudian manakala seorang siswa tidak berhasil dalam UN itu, masih ada peluang untuk menjalankan ujian ulang. ‘’Itu suatu opsi,’’ kata Presiden. Opsi kedua, kembali ke model Ebtanas zaman dulu. Jika opsi ini diambil maka harus ada pembaruan karena apa yang dikembangkan Depdiknas itu adalah aliran dari undang-undang yang berlaku yaitu ujian nasional yang dipilih. Jika opsi Ebtanas yang dipilih, tentu me-
merlukan pengkajian. Namun, yang penting bagi Presiden adalah harus lebih objektif mengukur prestasi siswa. Kalau tiga tahun, tentu dilihat utuh tiga tahun itu, meskipun akhirnya ujian nasionallah yang menjadi rujukan yang utama. ‘’Tetapi saya kira kebijakan yang utuh menyangkut ujian nasional itu sangat penting untuk kita tetapkan dengan tepat dan benar,’’ tandasnya. Di bidang kesehatan, Presiden menyinggung implementasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Bantuan Operasi-
nal Kesehatan (BOK). Presiden minta kepastian bahwa program ini berjalan baik. Pelayanannya makin baik, sasaran dan cakupannya tepat, siapa yang mendapat Jamkesmas tersebut. Sementara BOK, Presiden menginginkan benar-benar memberdayakan infrastruktur kesehatan pada tingkat masyarakat, di tingkat grassroots, misalnya puskesmas. ‘’Oleh karena itu, kita harus bisa memberdayakan puskesmas dengan segala bantuan finansial dan logistiknya,’’ tegas Presiden. Hal.19 Proses Belajar
Demokrat Takkan Tegur Ruhut
Bali Post/sep
SALAMAN - Wakil Ketua Pansus Century Gayus Lumbuun berjabat tangan dengan Ruhut Sitompul, Kamis (7/1) kemarin. Sebelumnya mereka sempat bersitegang dalam rapat Pansus Century.
kita melintas di Tababan. Selain foto Sukaja, di sejumlah sudut kota bisa ditemukan spanduk yang menggugat kepekaan DPP PDI-P dalam merekomendasikan calon. Selain spanduk, ada juga baliho yang menampilkan Eka dan kader PDI-P lainnya. Hingga saat ini belum ada kelihatan foto yang menggambarkan keakuran paket Sukaja - Eka, yang sebenarnya direstui DPP PDI-P. Foto Sukaja maupun Eka terlihat ‘’menyendiri’’ di sejumlah sudut kota. Selain mereka, foto kader PDI-P yang ikut terpampang jelang pilkada ini adalah Wirasana-Arimbawa. Bahkan, baliho itu terlihat berdiri tegak di jalur Denpasar-Gilimanuk. Hal.19 Gejolak Politik
Jakarta (Bali Post) Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, fraksinya merasa tidak perlu menegur Ruhut Sitompul atas insiden perseteruannya dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket Bank Century, Gayus Lumbuun. Ruhut pun dipastikan tidak akan dikeluarkan dari keanggotaannya sebagai anggota Pansus Angket Bank Century, meski dinilai sebagai pengganggu. ‘’Kami lihat ini bukan soal serius sehingga tidak perlu diseriuskan dan dibesar-besarkan. Yang penting seluruhnya bersifat konstruktif,’’ kata Anas di sela-sela rapat Pansus Hak Angket Bank Century, Kamis (7/1) kemarin. Anas yang juga anggota Pansus Angket Century ber-
pendapat insiden seperti itu terjadi karena dua pihak tidak mampu menahan diri. Kalau ada dinamika yang agak panas, jangan ada kesimpulan ini mengganggu. ‘’Saya kira tak perlu diajukan ke BK,’’ ujarnya. Sebelum pemeriksaan terhadap dua Deputi Gubernur BI dilakukan, Ruhut Sitompul dan Gayus Lumbuun dipertemukan. Mereka saling berjabat tangan. Gayus Lumbuun selaku Wakil Ketua Pansus mengatakan dirinya tidak akan memperpanjang masalah dengan melaporkan Ruhut ke BK. insiden ini, menurutnya, konsekuensi dia sebagai pimpinan. Namun, Gayus tidak melarang jika ada pihak yang berinisiatif melaporkan kasus percekcokan dia dengan
Ruhut dibawa ke BK. Perihal kasus ini, Gayus mengatakan, Fraksi PDI-P telah melayangkan surat teguran ke Fraksi Demokrat tertanggal hari ini. Sementara itu, Ruhut Sitompul mengatakan merasa tindakan interupsinya tidak salah. Soal kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya, Ruhut mengaku karena dipancing oleh perkataan Gayus yang mengejeknya kurang ajar terlebih dahulu. ‘’Baru wakil ketua pansus, mbok tahu diri, jangan galak-galak,’’ sentil Ruhut. Ruhut mengaku umpatan bangsat kepada Gayus karena dirinya dibilang kurang ajar kau setan. Ruhut mengaku tidak takut jika ada yang memabwa kasus ini ke BK DPR. (kmb4)
KPK, lanjutnya, juga akan membahas bersama tim penyelidik terkait penolakan Anggodo untuk diperiksa. Pembahasan itu, termasuk membicarakan mengenai pemanggilan paksa terhadap adik kandung Anggoro Widjojo tersebut. ‘’Nanti saya bicara kepada tim penyelidik, soal opsi yang akan dipilih untuk merumuskan opsi pemanggilan paksa,’’ jelas Tumpak. KPK sendiri telah menjadwalkan pemeriksaan Anggodo pada Kamis (7/1). Namun, pihak Anggodo menyatakan enggan diperiksa. Mengenai penolakan itu, KPK menilai wajar, karena yang bersangkutan jelas-jlas memiliki kepentingan dalam kasus ini. Apalagi Anggodo sudah dibidik dengan pasal berlapis yang ada dalam UU Pemberantasan Korupsi. Tetapi KPK hanya memberikan toleransi satu hari kepada Anggodo Widjojo untuk menunda pemeriksaan terhadapnya. Anggodo diminta harus memenuhi panggilan tim penyelidik KPK pada Jumat (8/1) ini. Surat panggilan kepada Anggodo sudah dilayangkan. ‘’Soal besok dia datang atau tidak, lihat saja nanti. Kalau tidak datang, KPK punya mekanisme tersendiri,’’ jelas Karo Humas KPK
Johan Budi. Menurutnya, Anggodo tidak tertutup kemungkinan menjadi tersangka tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan terhadap Anggodo tidak lagi penting jika dalam proses pemeriksaan Anggodo tidak bersikap kooperatif. Justru KPK bisa memperdalam keterlibatan Anggodo dari informasi dan data pihakpihak lain serta sudah ditemukannya dua alat bukti. Tetapi, pihaknya tetap harus melakukan prosedur pemanggilan. Ketika proses telah masuk penyidikan, KPK baru dapat melakukan upaya paksa terhadap Anggodo Widjojo. ‘’Kemungkinan bisa saja Anggodo jadi tersangka tanpa harus menghadiri pemeriksaan,’’ tutur Johan. Diungkapkannya, KPK pernah melakukan hal yang sama ketika menangani kasus Anggoro Widjojo. Bos PT Masaro Radiocom itu langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Pertimbangannya, yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tidak datang sebagai saksi, kemudian buron dan pernah dipanggil, tetapi tidak pernah dipenuhinya. Hal.19 Jemput Paksa