Bali Post
TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA PAING, 8 FEBRUARI 2011
Badung Tolak Laksanakan Surat Gubernur Mangupura (Bali Post) Surat Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang dilayangkan ke Badung terkait penegakan Perda RTRW Bali, menuai kecaman dari DPRD Badung. Dalam rapat paripurna, Senin (7/2) kemarin, Dewan Badung bahkan menolak melaksanakan surat perintah Gubernur Bali karena dinilai irasional dan melanggar un-
dang-undang. Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa menyatakan substansi surat Gubernur khususnya soal penertiban bangunan di radius kesucian Pura Uluwata sangat tendensius dan terkesan sarat kepentingan. Sebab, perintah ini tidak menyeluruh untuk Bali. Ia mengungkapkan, kawasan suci pura tidak hanya untuk Pura Ulu-
watu saja tetapi masih ada Sad Khayangan, Dang Khayangan dan Khayangan Tiga. Seharusnya disebutkan secara menyeluruh, tidak hanya Pura Uluwatu kalau ingin konsisten menegakkan Perda No. 16 Tahun 2009. ‘’Jadi ini yang perlu kami pertanyakan ke Gubernur,’’ kata Suiasa. Hal.19 Tidak Bersalah
Bangunan yang Terancam Dibongkar DIsland View (Banjar Suluban) DTemperan Song (Banjar Suluban) DVilla Bayuh Saba (Banjar Suluban) DMama Home Stay (Suluban) DMama Tenny Smith Inn (Banjar Suluban) DThe Istana Villa (Jalan Pantai Suluban) DBali Villas/Bvlgari (Jalan Goa Lempeh, Pecatu) DBali Indo Wedding DUluwatu Resort (Banjar Suluban) DGobleg In (Banjar Suluban) DPondok Pugir (Banjar Suluban) DJacko House (Jalan Pantai Suluban) DSandat Mas Cottages (Jalan Pantai Suluban)
DFortune Surf Camp (Banjar Suluban) DTanah at Ulus (Perumahan Buana Kubu) DRumah Tinggal Ketut Widana (Banjar Suluban) DSuluban Villa (Banjar Suluban) DGland Jojos Surf Camp DBlue Point (Banjar Suluban) DThe Lagen Clif (Jalan Patih Jelantik) DThe Gong Warung (Jalan Pantai Suluban) DTirtha Bridal (Banjar Karang Boma) DPuri Bali Banjar (Karang Boma) DRumah Tinggal Roberto Borneto DOM Bar and Restaurant (langgar sempadan) DSentosa Resort Bali (langgar sempadan)
20 HALAMAN NOMOR 174 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
25 Vila Melanggar di Pecatu
Stop, Izin Hotel di Tiga Kabupaten Denpasar (Bali Post) Tiga surat yang dilayangkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika ke pemkab intinya mengingatkan kepala daerah kabupaten/kota, terutama di Badung, Gianyar dan Denpasar untuk menegakkan Perda Nomor 6 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali. Salah satu surat Gubernur Bali bernomor 645/61/ Satpol PP tertanggal 14 Januari 2011. Surat tersebut untuk mengingatkan kepala daerah di Badung agar menertibkan bangunan yang melanggar radius kawasan suci Pura Uluwatu. Selain itu ada bangunan vila yang tak memiliki kelengkapan perizinan sebagaimana diisyaratkan peraturan daerah di Badung. ‘’Sesuai pengecekan petugas kami ke wilayah Kuta, terutama Pecatu ada 25 bangunan vila dan tempat tinggal yang melanggar izin,’’ ujar Kepala Satpol Pamong Praja Provinsi Bali Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, Senin (7/2) kemarin. Menurutnya, bangunan yang melanggar izin tersebut kebanyakan vila. Misalnya ada vila yang sudah mempunyai izin prinsip tetapi tak memiliki izin mendirikan bangunan. Ada sebuah bangunan tempat tinggal
yang dihuni bule kenyataannya dipakai tempat penginapan. ‘’Salah satu hal yang memalukan adalah bangunan Hotel Western yang sudah berdiri megah, tetapi belum memiliki perizinan secara lengkap. Kenapa bangunan vila atau hotel itu dibiarkan sedemikian lama tak berizin,’’ katanya. Atas dasar itu, Gubernur Bali bersurat kepada Bupati Badung untuk mengingatkan bangunan yang melanggar peraturan. ‘’Kami wajib mengin-
gatkan jangan sampai kebablasan,’’ katanya. Lantas, bagaimana penertibannya? Jaya Suartama menyatakan Pemprov Bali menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk menindak bangunan yang melanggar tersebut. ‘’Kami siap mem-back-up kalau Pemerintah Kabupaten Badung menghendaki,’’ ujarnya. Stop Sementara Selain surat kepada Bupati
Badung, Gubernur juga melayangkan surat bernomor 570/ 1665/BPM. Surat Gubernur Bali ini ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI di Jakarta. Isinya, penghentian sementara pemberian izin penanaman modal untuk bidang jasa akomodasi (hotel berbintang dan hotel melati) terhadap permohonan yang diajukan investor, baik penanaman modal asing maupun dalam negeri. Hal.19 Persetujuan Prinsip
Rumah Nelayan yang Rusak
KOTA
2
PERLUASAN Bandara Ngurah Rai dipimpin Deputi Wapres Bidang Ekonomi Tirta Hidayat di Pemkab Badung, Senin (7/2) kemarin, berlangsung alot. Sejumlah permasalahan khususnya pertukaran aset de-ngan sejumlah pihak terkait, hingga akhir rapat belum menemui kesepakatan. Sempat dipertanyakan, mengingat masalah ini awalnya dianggap sudah clear. Apa maksudnya beres di meja makan?
KABUPATEN
4
TANAH pelaba Pura Gede Perancak yang berada di pesisir Pantai Delod Berawah kini dijadikan kompleks warung remang-remang (kafe). Tanah seluas 98 are ini beberapa petak di pinggir pantai menurut informasi dikontrakkan untuk dijadikan kafe. Syaratnya pun cukup mudah. Hanya berdasarkan kontrak antara pihak pengusaha dan Klian Pangempon Pura Perancak.
- Balai Kelompok Nelayan Manik Segara - Nyoman Witi - Kadekl Artana - Nyoman Naja - Nyoman Toya - Ketut Suma - Nyoman Puspa - Ketut Cingak - Made Mudita - Komang Darsana - Gede Suardika - Nyoman Oka - Nengah Nedeng Bali Post/ole
OMBAK PASANG - Rumah nelayan rusak diterjang ombak pasang di Banjar Sari Desa Pengastulan Kecamatan Seririt, Buleleng, kemarin.
Buleleng
Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Bertemu
Sepakat Tak Menjadi Aksesoris Demokrasi Gelombang Pasang Hancurkan 13 Rumah Jakarta (Bali Post) Pimpinan lembaga negara sepakat untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Penguatan pertanggungjawaban tidak hanya ditekankan dari sisi belanja, juga pada penerimaan negara. ‘’Kami berpendapat, baik BPK maupun lembaga negara lainnya, ter-
masuk pemerintah, harus terus berkomunikasi untuk memastikan semua pihak bisa terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawabannya,’’ kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Purnomo, usai rapat konsultasi pimpinan lembaga tinggi negara di Gedung BPK, Se-
nin (7/2) kemarin. Hadir pada pertemuan itu, Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Hal.19 Pengelola Keuangan
LENSA
Bali Post/ant
JAMAAH AHMADIYAH - Seorang anggota Tim Pusat Identifikasi Mabes Polri memasang garis polisi di halaman rumah milik Suparman, anggota jamaah Ahmadiyah, yang dihancurkan warga di Kampung Babakan Peundeuy, Pandeglang, Banten, Senin (7/2) kemarin. Akibat tragedi itu tiga orang meninggal.
Bali Post/ant
LEMBAGA TINGGI - Ketua BPK Hadi Purnomo (tengah) bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (keempat kiri), Wapres Boediono (ketiga kiri), dan pimpinan lembaga negara lainnya memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Gedung Umar Wirahadikusuma, Auditorium BPK, Jakarta, Senin (7/2) kemarin.
Berkas Winasa Dilimpahkan
Kejaksaan Siapkan Delapan JPU Negara (Bali Post) Berkas tersangka mantan Bupati Jembrana Prof. I Gede Winasa diserahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Negara, Senin (7/2) siang kemarin. Selain berkas, kejaksaan juga menyerahkan sejumlah barang bukti kasus korupsi pabrik kompos tersebut. Tim Pidana Khusus Kejari Negara yang dipimpin Kasi Pidsus Endriyanto Isbandi menyerahkan sejumlah berkas kepada Panitera PN Negara. Endriyanto mengatakan selain berkas tebal juga ikut diserahkan tiga barang bukti untuk tersangka I Gede Winasa di antaranya satu bendel copy perjanjian no. 01
tanggal 15 Oktober, satu bendel copy jual-beli dan satu bendel akta jual-beli. Selain pelimpahan berkas dan barang bukti, juga diserahkan dakwaan setebal 24 halaman. Dakwaan tersebut ditandatangani oleh JPU dari Kejati, Wayan Sumadana. Ditambahkan Endrianto, delapan JPU dipersiapkan untuk persidangan Winasa nanti. Empat di antaranya dari Kejati dan empat sisanya dari Kejari Negara. Winasa didakwa dengan tiga dakwaan di antaranya dakwaan primer, subsider dan lebih subsider. Sementara itu di Rutan Negara kemarin, menurut informasi, Winasa dibesuk oleh tim
kuasa hukumnya. Kemungkinan kehadiran pengacaranya itu untuk koordinasi persiapan menghadapi persidangan di PN Negara nanti. Hingga penyerahan berkas ke PN kemarin, Winasa sudah berada di sel tahanan Rutan Negara selama 12 hari terhitung sejak dilimpahkan dari tahanan Polda Bali. Sebelumnya salah satu tim pengacara Winasa, Supriyono, mengatakan salah satu tersangka lain yang merupakan saksi kunci terkait Winasa yakni rekanan mesin kompos dari Jepang K. Tsurumi selama ini tidak dihadirkan di persidangan. Hal.19 Berikan Kesaksian
Bali Post/olo
BARANG BUKTI - Kasi Pidsus Endriyanto Isbandi menyiapkan berkas dan barang bukti sebelum diserahkan ke PN Negara, Senin (7/2) kemarin.
Singaraja (Bali Post) Sedikitnya 13 rumah nelayan dan balai kelompok nelayan di pesisir pantai di Banjar Sari Desa Pengastulan, Seririt, rusak setelah diterjang angin kencang dan gelombang pasang, Minggu (6/2) malam hingga Senin (7/2) dini hari kemarin. Dua rumah di antaranya bahkan rubuh dan puing-puing bangunannya hanyut ke laut. Pantauan di lokasi kemarin, seluruh rumah nelayan yang rusak diterjang gelombang itu tak bisa ditempati kembali. Jikapun ada bangunan kamar yang tersisa, namun fondasi rumah sudah jebol tergerus ombak. Warga khawatir ombak pasang yang hingga kemarin masih terus menerjang bibir pantai akan menggerus kembali bangunan yang tersisa. ‘’Percuma saja, kami tak akan bisa tidur jika tinggal di rumah ini lagi,’’ kata Made Kompyang Ayu. Hal.19 Rusak Parah