Bali Post
HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU UMANIS, 8 MEI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
SJ Pojokkan Susno
Ke Singapura Bukan Berobat
SOLUSI Menkeu Baru Tidak dari Politisi Jakarta (Bali Post) Pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan bukan dari politisi. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan pengganti Menteri Keuangan berasal dari kalangan profesional, bukan dari partai politik. ‘’Yang pasti adalah dari kelompok profesional, dalam arti yang betul-betul mengerti sektor keuangan,’’ kata Julian usai mendampingi Presiden membuka Kongres Umat Islam Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (7/5) kemarin. Dipilihnya profesional untuk menghindari konflik kepentingan. Ia mengatakan hingga saat ini dirinya belum mengetahui persis proses dan mekanisme pergantian posisi Menkeu yang ditinggalkan Sri Mulyani karena mendapat tugas baru sebagai Managing Director World Bank. Pada pembentukan Kabinet Indonesia II lalu, seleksi menteri dilakukan melalui fit and proper test. Ada audiensi di Cikeas, kemudian ada semacam penandatanganan kerja dan pakta integritas. (kmb4)
LENSA
Bali Post/ade
Susno Duadji
Bali Post/ant
KOTA
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Jakarta (Bali Post) Pembentukan Forum Konsultasi dan Koordinasi Mahkamah Agung (MA), Depkum dan HAM, Kejaksaan serta Kepolisian (Mahkumjakpol) mulai menuai kecaman. Jika forum itu tetap dilanjutkan, dikhawatirkan keberadaannya seperti era orde baru (orba) yang kerap menggunakannya sebagai tempat tawar-menawar kasus. kumjakpol tersebut. Begitu pula dengan implikasi terhadap pembentukan forum tersebut. Namun, wacana ini perlu diwaspadai dan masyarakat harus bersikap kritis dalam menyikapinya. ‘’Munculkan saja kekhawatiran itu. Silakan saja ditulis bahwa masyarakat khawatir. Tetapi saya belum melihat implikasinya,’’ katanya. Pendapat Mahfud ini didukung hakim agung MA Salman Luthan. Ia secara terus terang menyatakan
tidak setuju dengan keberadaan Mahkumjakpol. Alasannya, bisa menimbulkan kembali masalah keadilan yang dikompromikan. ‘’Ini sama saja dengan menghidupkan kembali sumber masalah yang pernah ada di era orba. Ingat, keadilan tidak bisa dikompromikan,’’ katanya dalam diskusi bertajuk penegakan hukum. Salman justru menyarankan sebaiknya pembentukan forum dilakukan di wilayah eksekutif, bukan yudikatif. ‘’Kalau mau ada forum silakan saja bentuk di lingkungan eksekutif, jangan di lingkungan pengadilan. Sesuai aturan yang ada bahwa pengadilan adalah lembaga independen,’’ jelasnya. Dalam kesempatan terpisah, Ketua MA Harifin Andi
Tumpa bersikap sebaliknya. Menurutnya, pemahaman masyarakat tentang pembentukan forum konsultasi dan koordinasi Mahkumjakpol banyak yang keliru. Seolaholah antarpenegak hukum akan saling memengaruhi. Itu sama sekali tidak benar. Harifin menjelaskan, masalah yang dibahas dan dikoordinasikan dalam forum itu adalah persoalan mengenai rencana penuntutan dari kejaksaan hingga pengadilan yang sering berlarutlarut, sehingga hakim memutuskan dakwaan tidak dapat diterima. Kemudian, permasalahan pemberian ekstrak vonis (resume putusan sementara) yang tak pernah sampai ke LP. Hal. 19 Campur Tangan
Diduga Teroris
Polisi Tangkap 12 Orang, Ada Kaitan Bom Bali I
200.000 180.000 100.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
2
BANSOS (bantuan sosial) yang digelontor dari Pemkab Tabanan untuk memenangkan kandidat tertentu pada minggu tenang sampai menjelang pencoblosan ditaksir lebih dari Rp 10 miliar. Bansos yang digelontor antara Rp 2 juta sampai Rp 75 juta. Untuk Rp 2 juta diberikan kepada ratusan sekaa joged dan Rp 5 juta masing-masing untuk ratusan sekaa santhi. Setelah pilkada, dana apa dicairkan?
Bali Post/ant
TERORIS - Lokasi penggerebekan orang-orang yang diduga teroris di Jalan Warga RT 07/RW 03 Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta. Tujuh orang yang diduga teroris dibawa saat penggerebekan sekitar pukul 17.00, Kamis (6/5) lalu.
Pascapengaduan Brahma-Wijaya
Jakarta (Bali Post) Anggota Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menangkap 12 orang yang terindikasi sebagai jaringan teroris terkait pelatihan militer di Aceh, Kamis (6/5). ‘’Memang betul ada penangkapan di tiga lokasi terhadap 12 orang yang diduga teroris,’’ kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol. Edward Aritonang di Jakarta, Jumat (7/5) kemarin. Edward menyebutkan anggota Densus 88 Mabes Polri menciduk tiga orang di Setu, Bekasi, Jawa Barat, tujuh orang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, satu orang di sebuah hotel di kawasan Menteng, Jakarta Pusat dan satu orang di daerah Petamburan, Jakarta Pusat. Jenderal polisi bintang dua ini menuturkan, pihaknya belum bisa menyebutkan identitas maupun peranannya pada jaringan teroris itu karena masih dalam proses pemeriksaan dan pengembangan. Hal. 19 Jaringan Teroris
Pemungutan Suara
Panwaslu Periksa Puluhan KPPS di Temacun akan Diulang
Bangli (Bali Post) Protes kubu BrahmaWijaya yang menuding terjadinya pelanggaran dan intimidasi pelaksanaan pilkada di Kintamani makin gencar dilakukan. Dari tujuh TPS yang sebelumnya dinilai bermasalah dan telah dilaporkan, kini 80 persen dari sekitar 140 TPS di Kintamani yang menjadi basis suara kemenangan Gita dinilai bermasalah. Atas pengaduan itu, puluhan KPPS di Kintamani, Jumat (7/5) kemarin diperiksa Panwaslu Bangli. Ketua Panwaslu Bangli I Made Widiana menyatakan masih terus melakukan pemeriksaan atas pengaduan pihak Brahma-Wijaya. Karena banyaknya pengaduan, pihaknya kini
dibantu Bawaslu. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, semua form C 6 Pilkada di Kintamani yang diadukan itu telah ditandatangani seluruh saksi. Di tempat terpisah, KPUD Bangli kemarin menggelar rapat pleno penetapan suara pilkada di Kecamatan Kintamani. Anggota KPUD Bangli A.A. Adi Wiraguna memaparkan paket Gita mampu meraup perolehan tertinggi mencapai 28.416 suara. Disusul paket Brahma-Wijaya dengan 9.773 suara, Alas (9.412), Berguna (8.011) dan LPD sebanyak 1.676 suara. Warga Menolak Protes kubu BrahmaWijaya mendapat ‘’perlawanan’’ dari sejumlah masyarakat. Mereka balik
Jakarta (Bali Post) Pemeriksaan terhadap hakim Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun, dihentikan sementara. Sebabnya, Asnun terkena tekanan darah tinggi dan depresi. Hal itu disampaikan Alamsyah di Mabes Polri, Jumat (7/5) kemarin. Sebelumnya pengacara Asnun, Farhat Abbas, menyatakan hakim Muhtadi Asnun siap menjalani penahanan terkait perubahan statusnya menjadi tersangka dugaan menerima suap kasus penggelapan pajak sebesar Rp 25 miliar milik Gayus Tambunan. ‘’Itu (penahanan) risiko dan proses,’’ katanya. Farhat menuturkan, sudah memberikan penjelasan kepada Asnun ada kemungkinan menjalani penahanan, namun seorang tersangka memiliki hak untuk mengajukan penangguhan penahanan atau status tahanan kota. Selain itu, Farhat juga berharap penyidik tidak melakukan upaya paksa penahanan dengan pertimbangan Asnun menjalani pemeriksaan dengan kooperatif dan tidak mempersulit proses pemeriksaan. Asnun menjalani pemeriksaan dengan status sebagai tersangka di Gedung Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) Mabes Polri, Jumat kemarin. Sebelumnya, Asnun menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan menerima uang suap untuk memvonis bebas terdakwa Gayus Tambunan dalam kasus pencucian uang Rp 25 miliar. Hal. 19 Praktik Suap
Khawatir Sarang Markus
DANA PUNIA PURA SAMUAN TIGA Mr. Doblet Fam, Jasan 2M Pande Ny. Dama, Peliatan Gst Km Supardi, Tabanan Nyoman Seputra Ni Nyoman Sari, Peliatan Dewa Rai, Padang Tegal Ketut Sudana, Bangli Cok Raka H. Kusuma, Peliatan Pande Satyawati, Singapadu Hal. 19 Punia
Bali Post/ant
DIPERIKSA - Tersangka Sjahril Djohan sebelum diperiksa di Mabes Polri, Jumat (7/5) kemarin.
Hakim Asnun Depresi, Pemeriksaan Dihentikan
MK Kecam Pembentukan Forum Mahkumjakpol
‘’Zaman orba pernah juga ada Mahkumjakpol. Tetapi banyak dikritik, karena sering dijadikan alat pertemuan untuk menentukan putusan satu kasus, tawar-menawar vonis. Justru dikhawatirkan (forum) itu nantinya menjadi tempat praktik mafia kasus yang dilegalkan,’’ kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Jumat (7/5) kemarin. Mahfud mengakui tidak mengetahui secara persis tujuan dari pembentukan Mah-
PAKAIAN BEKAS - Seorang warga berusaha mengambil pakaian bekas yang akan dimusnahkan saat pemusnahan barang bukti di Pusat Pergudangan Tamalanrea Makassar, Jumat (7/5) kemarin. Sebanyak 835 bal pakaian bekas asal Malaysia hasil sitaan Kejari Makassar dimusnahkan.
Jakarta (Bali Post) Enggan dipojokkan terus-menerus, akhirnya tersangka dugaan makelar kasus Sjahril Djohan (SJ) angkat bicara. Tindakan ini dilakukannya, justru untuk balik menyudutkan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. Susno Duadji yang membuka kasus tersebut. Menurut tersangka Sjahril Djohan, Jumat (7/5) kemarin, rencana kepergian Susno ke Singapura bukan untuk berobat, tetapi berencana bertemu dengannya. Sebelum pertemuan dilakukan, Susno sudah mengirim utusan pribadi kepadanya. ‘’Ada orang yang mendatangi saya. Saya tidak kenal dia. Tetapi orang itu mengaku menyampaikan pesan dari Pak Susno,” katanya. Hal. 19 Susno Tertawa
NOMOR 254 TAHUN KE 62
menuding kubu BrahmaWijaya mengada-ada dan tidak siap menerima kekalahan. Bahkan, belasan warga Pinggan Kintamani yang ikut serta mengiringi keluarga diperiksa Panwaslu Bangli, Jumat (7/5) kemarin, menolak jika terjadi pilkada ulang. Warga Pinggan Kintamani I Nyoman Oka mengatakan, sebagai masyarakat kecil pihaknya sangat dirugikan atas kejadian seperti ini. Karena ikut repot mengantar keluarganya ke Bangli. Padahal, ketika pilkada dilangsungkan masyarakat Pinggan sudah sangat demokratis. Semua calon sudah diberikan memilih berdasarkan hati nurani. Hal. 19 Mengada-ada
Pleno KPUD Tabanan di Hotel Bintang Lima Tabanan (Bali Post) KPUD Tabanan segera melakukan pleno hasil pilkada. Kandidat nomor 1 Ni Putu Eka Wiryastuti-I Komang Gede Sanjaya (EkaJaya) tetap dinyatakan unggul. Ketua KPUD Tabanan I Gede Budiatmika, Jumat (7/5) kemarin mengatakan komposisi perolehan suara berbeda dari data sebelumnya. Di mana data terkini menunjukkan kandidat Eka-Jaya meraih 134.589 suara (48,59 persen). Kandidat I Wayan Sukaja-Ngurah Anom memperoleh suara 116.150 suara (41,93 persen) dan Wirasana-Oka Mahendra (WM) sebanyak 26.258
suara (9,48 persen). Adanya perbedaan ini, kata anggota KPUD Tabanan IB Kresnadana, karena terjadinya kesalahan dalam input data dalam perhitungan cepat yang dilakukan. Data yang ada sekarang merupakan hasil pleno dari setiap kecamatan. Dengan demikian terjadi perbedaan suara sebanyak 6,66 persen antara Eka-Jaya dan Sukarno. Pleno hasil pilkada ini akan dilakukan Minggu (9/5) besok di Hotel Le Meredian Tanah Lot. Le Meredian Tanah Lot merupakan satusatunya hotel bintang lima di Tabanan. Walaupun ada ke-
mungkinan pemilihan ulang di Banjar Temacun, tidak akan mengganggu rencana pleno. Sementara itu, Sukarno terus melakukan perlawanan atas hasil pilkada yang ditengarai penuh kecurangan. Salah satunya, mereka tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara pada sembilan dari 10 PPK se-Kabupaten Tabanan. Dari data yang didapat, saksi paket Sukarno hanya menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara di PPK Selemadeg. Hal. 19 Segudang Persoalan
Bali Post/ant
JADI TERSANGKA - Asnun Muhtadi yang juga menangani perkara Gayus Tambunan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Mabes Polri, Jumat (7/5) kemarin.
KPK Cekal Gubernur Sumut Jakarta (Bali Post) KPK mengeluarkan larangan untuk bepergian ke luar negeri terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin. Pencegahan ini terkait dengan statusnya yang sudah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat, saat ia menjabat bupati. Permohonan pencegahan itu sudah diajukan kepada Ditjen Imigrasi sejak 16 April lalu. ‘’Surat KPK sudah kami tindak lanjuti. Pelarangan itu berlaku selama satu tahun,’’ kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Imigrasi Depkum dan HAM Muhammad Husein Alaidrus, Jumat (7/5) kemarin. Tindakan ini dilakukan KPK atas dasar alasan kelancaran pemeriksaan kasus dugaan korupsi tersebut. Karo Humas KPK Johan Budi SP membenarkan pencegahan bagi tersangka Syamsul Arifin tersebut. Hal ini dianggapnya bukanlah upaya berlebihan, karena pencegahan itu dibenarkan dalam UU. ‘’Langkah ini diambil untuk menjaga dari kemungkinan yang tak diinginkan. KPK hanya melakukan yang sesuai dengan UU,’’ selorohnya. Sebelumnya, Gubernur Sumut Syamsul Arifin ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga melakukan penyelewengan dana APBD Langkat saat menjabat Bupati Langkat. Syamsul turut bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp 31 miliar. Nilai kerugian itu di luar uang yang telah dikembalikannya ke kas Pemkab Langkat Rp 62 miliar dari total nilai korupsi Rp 102,7 miliar. (kmb3)