TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
JUMAT WAGE, 8 OKTOBER 2010
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
PUNIA PURA GUNUNG RAUNG 250.000 100.000 100.000 100.000 50.000
Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya
Rp Rp
600.000 825.000 1 ekor kerbau 2 dus air mineral
Jumlah penerimaan seluruhnya Rp
1.425.000 1 ekor kerbau 2 dus air mineral
Dana Punia Pura Pucak Penulisan KARYA Agung Pengurip Jagat Bali Kabeh digelar di Pura Pucak Penulisan, Desa Sukawana, Kintamani, Bangli yang puncaknya Kamis (21/10) mendatang. Serangkaian upacara yang terakhir kalinya pernah dilaksanakan pada zaman kerajaan Bali yakni pada zaman Kerajaan Sri Tapolung itu, Bali Post membuka dana punia. Dana punia bisa berupa uang, beras dan sarana upacara lainnya. Bagi masyarakat yang madana punia silakan menghubungi Sekretariat Bali Post (0361-225764) atau Sekretariat Bali TV (0361-427372).
PUNIA PURA PUCAK PENULISAN Ni Made Sudarmi Ngurah NN, Green Kori Dps TK Saraswati III Dps Ibu Kasih Nym Sambru (Alm) R. Putra AA Sg. I.Ratih Pratiwi, Puri Gaji Kelodan Dalung Alm. Wasito Panjitristanto & Almh. Lanny Chandra Wasito
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
300.000 250.000 250.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Rp
50.000
Rp
50.000
Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya
Rp Rp
1.300.000 250.000 1 ekor kerbau 2 dus air mineral
Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp
1.550.000 1 ekor kerbau 2 dus air mineral
KOTA
2
CUACA ekstrem yang terjadi belakangan ini sering memicu bencana. Seperti yang terjadi di Br. Saba, Kelurahan Penatih, Denpasar Timur, Kamis (7/10) kemarin. Lima rumah warga menjadi korban angin puting beliung pagi kemarin. Akibat angin puting beliung itu, atap rumah yang terbuat dari asbes beterbangan. Sedikitnya lima rumah milik warga mengalami kerusakan ringan. Apa langkah dilakukan pemerintah?
KABUPATEN
4
SUASANA Dusun Antugan Desa Jehem Kecamatan Tembuku, Bangli, Kamis (7/10) kemarin lain dari biasanya. Seluruh masyarakat berpakaian adat madia lengkap dengan pengawalan pecalang. Saat itu, masyarakat setempat menyaksikan proses sanksi adat terhadap Wayan Patri (28) yang tertangkap basah mencuri beberapa batang kayu milik desa. Bagamaimana proses hukumnya?
Bali Post/dok
LAHAN TIDUR - Hamparan lahan yang dikuasai investor di sejumlah kawasan di Bali sudah lama ditelantarkan.
Denpasar (Bali Post) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali kini memasuki proses hukum di Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, keberadaan Perda RTRW itu dinilai merugikan oleh sejumlah investor yang memiliki tanah di sekitar kawasan suci karena mereka tidak diperbolehkan untuk membangun hotel, vila maupun tempat hiburan. Atas larangan itu, para investor yang keberatan melayangkan gugatan dan mendesak MA untuk membatalkan
perda tersebut. Hal itu terungkap dalam dengar pendapat antara Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Ketua DPRD Bali, tokoh masyarakat Bali dengan anggota Komite III DPD-RI di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Kamis (7/10) kemarin. Pada kesempatan itu, Gubernur Mangku Pastika meminta dukungan para anggota DPD-RI untuk ikut menyelamatkan Bali. Ditegaskan, Perda RTRW itu disusun untuk menyelamatkan Bali. Sebagai contoh, tanah yang ada di ka-
wasan Pura Uluwatu, Badung Selatan sampai saat ini hampir 60 persen kawasan itu tidak boleh dibangun. Alhasil, terjadi kekuatan tarik-menarik antara kekuatan materialisme dengan kekuatan spiritualisme. ‘’Dalam Perda RTRW Bali juga mengatur kawasan suci, pantai, sungai, muara, danau, jurang dan pura dijadikan kawasan strategis provinsi. Semua izin harus diketahui oleh gubernur,’’ katanya. Hal. 23 Memiliki Tanah
Banjir Wasior Papua Barat
Tewas 87 Orang, Luka-luka 837 Jakarta (Bali Post) Data sementara yang diperoleh dari Palang Merah Indonesia (PMI) Papua Barat hingga Kamis (7/10) kemarin, korban tewas akibat banjir bandang di Wasior, Papua Barat, mencapai 87 orang dan luka-luka 837 orang. “Sampai tanggal 7 Oktober 2010, pukul 06.30 WIT korban meninggal tercatat 87 orang, luka-luka 837 orang,” kata Sekretaris PMI Daerah Papua Barat La Abidin di lokasi ketika dihubungi dari Jakarta, kemarin. Banjir bandang di Wasior, Papua Barat terjadi pada Minggu pagi dan memporak-porandakan ratusan rumah warga serta berbagai fasilitas umum lainnya. Menurut La Abidin, selain itu juga terdapat puluhan orang yang dirujuk ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Lebih lanjut La Abidin mengatakan sampai hari kelima ini, masyarakat masih trauma atas kejadian tersebut sehingga masih mengungsi ke Manokwari dan Nabire. Hal. 23 Masih Terfokus
Bali Post/ant
TERSERET ARUS - Salah satu rumah warga yang masih berdiri kokoh di antara puing-puing bangunan yang terseret arus banjir bandang di Kota Wasior, Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Korban tewas akibat banjir bandang di kota Wasior sementara 87 orang dan mengalami luka-luka 837 orang.
Presiden Soal Pengadilan Belanda
Langgar Etika dan Tercepat di Dunia Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai pengadilan Belanda yang menyidangkan tuntutan atas penangkapan dirinya sebagai pengadilan yang sangat ganjil dan paling cepat di dunia. ‘’Ini sinyal yang sangat keliru. Dengan digelarnya pengadilan itu, melanggar etika dan tata krama hubungan antarbangsa. Saya mengetahui pemerintah Belanda tidak bisa ikut campur urusan pengadilan, kita pun demikian di Indonesia,’’ kata Presiden Yudhoyono dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Kamis (7/10) kemarin.
Yang ganjil, menurut Kepala Negara, tuntutan terhadap dirinya diajukan pada 4 Oktober, tetapi kemudian pengadilan memutuskan menggelar persidangan itu pada 5 Oktober. Isinya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia terhadap RMS, dan meminta selama dirinya berkunjung ke Belanda. Hal. 23 Hubungan Antarbangsa
Bali Post/dok
Susilo Bambang Yudhoyono
Hemat Anggaran Negara
Pemprov Sebaiknya Ditiadakan Palu (Bali Post) Ketua DPR-RI Marzuki Alie mengatakan, sebaiknya pemerintahan provinsi (pemprov) ditiadakan, sehingga hubungan pemerintah pusat langsung ke pemerintah kota/ kabupaten. “Pemerintah provinsi ditiadakan saja karena tidak memiliki wilayah, dan yang berkuasa adalah pemerintah kota/kabupaten,” kata
Marzuki Alie saat menghadiri seminar nasional mahasiswa di Palu, Kamis (7/10) kmarin. Menurutnya, jika itu terwujud maka akan menghemat anggaran negara hingga ratusan miliar. “Sistem pemerintahan akan efisien karena hubungannya langsung dengan pemerintah pusat,” ujarnya. Dia menuturkan, selama ini
terdapat sejumlah contoh kasus rebutan wilayah pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, seperti proyek pembangunan jalan. “Itu susah ditentukan, apakah masuk jalan negara, provinsi, atau kabupaten, padahal fungsinya sama,” katanya. Hal.23 Pemerintah Pusat
Gayus Lumbuun:
Marzuki Alie:
Pimpinan DPR Dimosi Tidak Percaya
‘’Pimpinan DPR tidak cakap, kami nyatakan mosi tidak percaya.’’
‘’Pertemuan pimpinan DPR dengan calon Kapolri sebagai suatu yang lumrah. Kalau menyalahi aturan, di mana aturannya, apanya yang dilanggar. Jangan semua kerja pimpinan DPR direcoki.’’
lu dengan Komisi III yang punya kewenangan melakukan uji kepatutan dan kelayakan. ‘’Pimpinan DPR tidak cakap, kami nyatakan mosi tidak percaya,’’ kata Gayus dalam keterangan persnya di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Kamis (7/10) kemarin. Saat ini sudah terkumpul lebih dari 10 orang anggota Komisi III dari lintas fraksi yang menandatangani mosi tidak percaya, di antaranya Bambang Soesatyo (F-PG), Ruhut Sitompul (F-PD), Ahmad Yani (F-PP), Gayus Lumbuun (F-PDI Perjua-
http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Gara-gara Pertemuan dengan Calon Kapolri Jakarta (Bali Post) Pertemuan tertutup antara pimpinan DPR dengan calon Kapolri Komjen Pol. Timur Pradopo ternyata berbuntut panjang. Sejumlah anggota Komisi III DPR dari lintas fraksi menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani mereka. Anggota Komisi III Gayus Lumbuun mengatakan mosi tidak percaya diberikan karena pimpinan telah melakukan pertemuan dengan calon Kapolri tanpa koordinasi terlebih dahu-
Online :http://www.balipost.co.id
Perda RTRW Bali Digugat
UPACARA Panca Wali Krama Panyegjeg Jagat di Pura Kahyangan Jagat, Pura Agung Gunung Raung, Taro, Gianyar akan dilangsungkan 23 Maret 2011. Serangkaian upacara yang baru pertama kali diadakan sejak abad ke-8, Bali Post membuka dana punia. Dana punia bisa berupa uang, beras sarana upacara lainnya. Untuk itu bagi masyarakat yang ingin madana punia, silakan menghubungi Sekretariat Bali Post (0361-225764) atau Sekretariat Bali TV (0361-427372)
Rp Rp Rp Rp Rp
NOMOR 52 TAHUN KE 63
Dinilai Rugikan Investor
Dana Punia Pura Gunung Raung
Ngurah TK Saraswati III Dps Ibu Kasih R. Putra Kel. Budhi Rahardjo, Dps
24 HALAMAN
ngan) Martin Hutabarat dan anggota Dewan lainnya. Gayus mengatakan, konsekuensi dari surat ini akan diserahkan pada masing-masing fraksi untuk mengambil tindakan terhadap lima pimpinan DPR. Ketua DPR Marzuki Alie menilai mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR tidak tepat. Ia justru mempertanyakan karena terkesan anggota Dewan bersangkutan tidak percaya pada mereka yang telah ditunjuk dan mendapat amanat mewakili partainya. Hal.23 Tidak Percaya
Dipanggil Polda Bali
Winasa Mangkir Denpasar (Bali Post) Tersangka Prof. I Gede Winasa yang terseret dalam kasus dugaan korupsi pabrik kompos, tidak memenuhi panggilan penyidik Sat. IV Dit. Reskrim Polda Bali alias mangkir. Rencana pemeriksaan Bupati Jembrana, Kamis (7/10) kemarin, terpaksa diundur beberapa hari. ‘’Alasannya, ada kegiatan sebagai pembicara di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya,’’ kata Juru Bicara Humas Polda Bali Kombes Pol. Gde Sugianyar, Kamis (7/10) kemarin. Sugianyar mengatakan, Winasa mengirim surat secara resmi bahwa dirinya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam surat resmi yang dikirim ke penyidik Dit. Reskrim Polda Bali, Rabu (8/ 10), Winasa mengaku menjadi pembicara di Unair. Dia pun meminta waktu beberapa hari ke depan. Dalam suratnya, dia mengaku akan hadir pada 19 Oktober 2010. Mudah-mudahan beliau (Bupati Winasa - red) menepati janjinya, sehingga penyidik tidak perlu melayangkan surat panggilan kedua,’’ katanya. Hal. 23 Bisa Diterima