HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT PAING, 9 APRIL 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 225 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
ASEAN Harus Kompak Hanoi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-16 ASEAN yang berlangsung 8-9 April 2010, resmi dibuka PM Vietnam Nguyen Tan Dung, Kamis (8/4) sore kemarin. Pembukaan acara tersebut dihadiri seluruh pemimpin negara anggota ASEAN, kecuali Thailand yang diwakili wakil perdana menterinya karena kondisi politik di negara itu. Agenda KTT antara lain implementasi Piagam ASEAN, peta jalan menuju Masyarakat ASEAN 2009-2015, keterhubungan ASEAN (ASEAN Connectivity), perubahan iklim serta isu regional dan internasional lainnya. KTT ke-16 ASEAN di Hanoi bertema ‘’Towards ASEAN Community from Region’’. ASEAN terdiri atas Indonesia, Brunei, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Pembukaan dimulai dengan pidato PM Vietnam selaku Ketua ASEAN, lalu dilakukan foto bersama dan pagelaran tari. Hal.19 Tiga Pilar
Bali Post/ant
ASEAN - Pemimpin negara ASEAN, kecuali Thailand yang diwakili wakil perdana menterinya foto bersama usai pembukaan KTT ASEAN, Kamis (8/4) kemarin.
Kasus Gayus Hotmangaradja Pandjaitan:
Sangat Terkesan MAYJEN TNI Hotmangaradja Pandjaitan, Jumat (9/4) hari ini akan menyerahkan jabatan Pangdam IX/Udayana yang dijabatnya sejak 26 Juni 2008. Pejabat baru adalah Brigjen TNI (Inf) Rachmat Budiyanto. Selanjutnya Hotmangaradja Pandjaitan akan menduduki poiBP/dok sisi barunya di SesHotmangaradja P. men Polhukam. Sertijab ini akan disiarkan langsung secara live oleh Bali TV dari Puputan Badung. Ditemui di sela-sela geladi bersih, Rabu (7/ 4) lalu, Hotmangaradja Pandjaitan mengaku masa tugasnya di Kodam IX/Udayana begitu cepat berakhir. Hal.19 Bintang Dua
Dua Jaksa Dicopot Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung menyatakan jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan telah melakukan pelanggaran berat. Mereka adalah jaksa pemeriksa sekaligus koordinator peneliti yakni Cyrus Sinaga dan Direktur Prapenuntutan Bidang Pidum Kejaksaan Agung Poltak Manulang. Keduanya bisa terancam pemberhentian tidak hormat. ‘’Ada unsur kesengajaan. Cuma motifnya apa, ini masih diteliti. Kalau ditanya jenis pelanggarannya apa, saya katakan pelanggaran berat. Mereka itu (Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang - red) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas ketidakcermatan menyusun dakwaan dalam penanganan kasus tersebut,’’ kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung Hamzah Tadja, Kamis (8/4) kemarin. Kini keduanya sudah dico-
pot dari jabatan strukturalnya. Dalam pemeriksaan awal, kesalahannya adalah tidak cermat dalam merumuskan dakwaan. Seharunnya dilakukan dakwaan kumulatif tindak pidana penggelapan, pencucian uang serta tindak pidana korupsi. Tetapi tindak pidana korupsinya malah diabaikan dan tidak dimasukkan. Diungkapkannya, kesalahan yang lebih parah lagi, ternyata mereka tidak melakukan koordinasi dengan Jampidsus.
Padahal, kasus itu ada unsur tindak pidana korupsinya. Dari pemeriksaan ini, diketahui mereka melanggar perilaku profesi jaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 f, g dan h PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). ‘’Keduanya pun langsung kami berhentikan dari jabatan strukturalnya,’’ imbuh Tadja. Cyrus diberhentikan dari jabatannya sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Tengah. Sedang-
kan Poltak Manulang diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Kejati Maluku. Hasil pemeriksaan masih terus berkembang untuk mengetahui motif di balik pelanggaran itu. Namun, pencopotan mereka tidak sementara, melainkan berlaku tetap. Untuk menyelidiki apa motifnya tersebut, ungkap Jamwas, Kejaksaan Agung masih menunggu hasil penyidikan Polri. Hal.19 Ranah Pidana
Punia Upacara di Besakih TERKAIT upacara Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih, Bali Post membuka dompet punia. Bagi krama Bali yang ingin mapunia dapat menghubungi Sekretariat Bali Post di Jalan Kepundung 67 A telepon (0361) 225764 atau Bagian Keuangan Bali TV di Jalan Keboiwa 63 A Denpasar (0361) 427372. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.
DANA PUNIA Dodit, Jl. Hang Tuah 45 Sanur I Made Yasa Agus Pande Ananta Krishna Yogy Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp 600.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 50.000 Rp 850.000 Rp 201.395.800 Rp 202.245.800
Permakluman Pencatatan penerimaan dana punia untuk Pura Besakih terdapat kekeliruan pencantuman jumlah uang yang diterima. Setelah dilakukan audit, kekeliruan terjadi pada 13 Maret 2010. Di sana tertulis jumlah penerimaan sebelumnya Rp 35.800.000. Padahal jumlah penerimaan keseluruhan pada tanggal 12 Maret 2010 hanya Rp 11.175.000, sehingga terdapat selisih Rp 24.625.000. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan kami mohon maaf atas kekeliruan itu, terima kasih. Sekretariat
DANA PUNIA ULUN DANU BATUR Mataram Ni Putu Pamella, Singaraja Dodit, Jl. Hang Tuah 45 Sanur I Made Yasa Pande Ananta Krishna Yogy Agus Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.000.000 500.000 400.000 100.000 50.000 50.000 2.100.000 46.280.000 48.380.000
Bali Post/edi
LANTIK - Megawati melantik pengurus baru DPP PDI-P, Kamis (8/4) kemarin di Sanur.
Kewenangan Mega Dipangkas Rekomendasi Cabup Diserahkan ke DPD Denpasar (Bali Post) Rupanya kisruh rekomendasi paket cabup/cawabup di Tabanan dan beberapa daerah di Indonesia menjadi pertimbangan untuk memangkas kewenangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Salah satunya kewenangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang sebelumnya memberikan rekomendasi untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil, kini otoritas itu dipangkas. Selanjutnya rekomendasi cukup diberikan oleh ketua DPD PDI Perjuangan provinsi. Hanya keputusan rekomendasi DPD PDI Perjuangan provinsi itu perlu ditembuskan ke Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. ‘’Jadi Ketua Umum Megawati tak perlu meneken rekomendasi untuk calon kepala
daerah kabupaten/kota,’’ kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Bali Ketut Tama Tenaya, S.Sos. usai keluar ruangan mengikuti sidang komisi. Namun, untuk rekomendasi calon gubernur dan wakilnya, kata Tama Tenaya, tetap diserahkan kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. ‘’Ini tujuannya sematamata agar berkonsentrasi dengan tugas-tugas nasional,’’ katanya. Masalah penghapusan rekomendasi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini sempat menjadi perdebatan menarik pada bidang politik dan pemilu yang diketuai Murdoko dan didampingi sekretarisnya, Wayan Adnyana. Hal.19 Muncul Perdebatan
Kongres III PDI-P
Ajudan Bung Karno Masuk Pengurus DPP Denpasar (Bali Post) Seperti diprediksi sebelumnya, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Mega dipilih kembali secara aklamasi karena semua utusan DPD dan DPC mencalonkan kembali putri proklamator Bung Karno itu. Pimpinan sidang Frans Lebu Raya menyatakan bahwa dengan 75 persen saja dukungan dari DPD/DPC, seseorang sudah dapat dipilih secara aklamasi sebagai ketua umum. Setelah terpilih Megawati ditunjuk sebagai formatur tunggal untuk menyusun kepengurusan. Setelah molor satu setengah jam, akhirnya Megawati mengumumkan kabinetnya pukul 17.20 wita. Hal.19 Jajaran Pengurus
Miliki Rekening Rp 70 M
Mantan Pejabat Ditjen Pajak Belum Tersentuh Jakarta (Bali Post) Data yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada pejabat di Ditjen Pajak memiliki rekening yang jumlahnya Rp 70 miliar. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengakui pernah memeriksa anak dan istri dari mantan Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta Tujuh Ditjen Pajak, Bahasyim Assifie, terkait dengan transaksi rekening yang mencurigakan. ‘’Penyidik sudah meminta keterangan dari beberapa pemilik rekening keluarga Ba-
hasyim, di antaranya anak dan istrinya,’’ kata Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli Amar, Kamis (8/4) kemarin. Meski demikian, Boy tidak menyebutkan nama maupun inisial dari anak dan istri Bahasyim, serta belum menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu. Langkah pemeriksaan selanjutnya, Polda Metro Jaya akan menggelar perkara yang dipimpin langsung Direktur Reskrimsus Komisaris Besar Agus Sutisna, guna menentukan apakah laporan itu akan
dilanjutkan secara hukum atau tidak. Sebelumnya, Mabes Polri melimpahkan dugaan transaksi rekening mencurigakan milik Bahasyim saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta Tujuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sekitar tahun 2005. Transaksi mencurigakan itu berawal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan bahwa mantan pejabat Ditjen Pajak itu memiliki dana rekening sebesar Rp 70 miliar. PPATK pernah melaporkan rekening mencurigakan milik
Bahasyim itu kepada Mabes Polri sekitar Maret 2009, namun belum ada langkah tindak lanjutnya. Rekening itu lebih besar dibandingkan dengan dana simpanan milik Gayus Tambunan, yang menjadi tersangka pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi senilai Rp 28 miliar. Namun, hingga saat ini penyidik kepolisian Mabes Polri belum meminta keterangan maupun menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bahasyim. Bahasyim Mundur Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, Kamis kemarin menjelaskan
bahwa Bahasyim Assifie (BA), Inspektur Kinerja Kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak akhir Maret lalu. Sama halnya dengan Gayus Tambunan, Bahasyim diduga memiliki rekening mencurigakan sewaktu menjabat di Direktorat Jenderal Pajak. ‘’Beliau itu secara resmi sudah mengajukan surat pengunduran diri akhir Maret lalu kepada saya sendiri. Saya sudah membalas, intinya menyetujui dan langsung diproses,’’ ujarnya.
Ditambahkan, dirinya telah mengeluarkan SK Menteri pada 1 April 2010 terkait mundurnya yang bersangkutan. Sekretaris Menteri juga sudah menulis surat kepada Sekjen Kementerian Keuangan karena Bahasyim sebelumnya bekerja di Ditjen Pajak sebelum pindah ke Bappenas pada Mei 2008. Namun, Armida tidak mengetahui secara persis apakah mantan pegawainya ini tersangkut kasus mafia pajak. Hanya pengunduran diri Bahasyim ketika itu atas alasan keluarga, bukan karena kasus makelar pajak. (kmb1/ant)
Bali Post/sep
Susno Duadji
Jatah Susno Rp 5 M Raib Jakarta (Bali Post) Rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara Komisi III DPR dengan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji berlangsung Kamis (8/4) kemarin. Dalam rapat itu, Susno Duadji mengklarifikasi terkait isu dana Rp 5 miliar masuk rekeningnya. ‘’Ini penting supaya tidak bertebaran lagi isu bahwa ada dana mengalir ke Susno Rp 5 miliar. Meski memang direncanakan untuk saya ada, tetapi saya tidak pernah minta itu, dan sampai sekarang juga belum sampai. Saya ingin tahu siapa yang menikmati jatah saya. Sudah berapa bulan dia menikmati itu,’’ kata Susno. Menurut Susno, dari pengakuan Andi Kosasih bahwa dia yang membagikan. Uang Rp 5 miliar yang katanya untuk jatah Susno Duadji itu sudah diberikan. ‘’Inilah yang harus ditanyakan penyidik, dikasihkan kepada siapa itu. Supaya orang percaya, polisi serius menyidiknya. Kalau serius, polisi baik namanya,’’ imbuhnya. Terkait kesulitan polisi mengungkap aliran dana pajak Gayus Tambunan sebesar Rp 28 miliar, Susno mengatakan sebenarnya tidak sulit untuk melacaknya. Asalkan, tim independen yang dibentuk Kapolri serius menangani. Karena pelakunya sudah tertangkap, ada Gayus, ada Haposan, dan ada Andi Kosasih, dan semuanya masih bisa didengar keterangannya. Karena itu, tinggal kemauan dan kejujuran pihak-pihak terlibat yang mengungkap. Masalah mengungkap dana sebesar Rp 28 milyar itu, menurut Susno, bisa diketahui dari perusahaan mana saja yang memberi (ada 149 perusahaan), kemudian dipotong pada level mana saja, dari situ akan terjawab siapa saja yang terlibat. Karena decision maker untuk memberikan keringanan pajak atas keberatan yang diajukan bukan pada Gayus, tetapi pada atasannya. ‘’Duitnya sudah ada, permainannya sudah tahu,’’ terangnya. (kmb4)