HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SENIN PON, 10 MEI 2010
20 HALAMAN NOMOR 256 TAHUN KE 62
SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Massa Sukarno
Gagalkan Rapat Pleno KPUD Tabanan Tabanan (Bali Post) Rapat pleno penetapan hasil pilkada di Tabanan, Minggu (9/5) kemarin, batal. Rapat yang digelar di Hotel Le Meridien, Tanah Lot itu diserbu massa Sukarno. Massa yang jumlahnya ribuan itu membawa baleganjur dan melakukan orasi di depan lobi hotel bintang lima tersebut. Selain membubarkan rapat KPUD, aksi itu juga membuat sejumlah wisatawan balik arah, setelah mengetahui ada demo di satu-satunya hotel bintang lima di Tabanan. Pendukung Sukarno (Sukaja - IGN Anom) yang diusung Partai Golkar menggelar aksi demo dengan mengerahkan massa yang besar. Mereka ‘’menyerbu’’ hotel di Hotel Le Meredian, Nirwana Bali Resort, tempat rapat berlangsung. Tanda-tanda kendatangan pendukung Sukarno ke NBR, Kecamatan Kediri sudah tampak sejak pukul 08.30 wita. Massa datang menggunakan sepeda motor, truk dan kendaraan pribadi. Mereka berjalan dari pintu utama hingga berada tepat di depan ruang rapat. Koordinator aksi I Gusti
OPSI Pasca-Sekber Koalisi
Made Sumadiyoga dengan suara lantang mengatakan digelarnya aksi tersebut karena paket Sukarno menolak tegas hasil pilkada Tabanan. Sebab, pilkada diwarnai sejumlah kecurangan. ‘’Jangan bohongi kami, sebab kami memiliki sejumlah bukti kuat kecurangan-kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara maupun pada hari tenang,’’ teriak Sumadiyoga. Ditegaskannya, sederetan bukti kecurangan telah dimiliki dan siap diserahkan ke KPUD Tabanan. Hal.19 Pencairan Bansos
Bali Post/upi
RAPAT PLENO - Massa Sukarno dan Ketua KPUD Tabanan saling memberi argumentasi saat nassa Sukarno ‘’menyerbu’’ tempat rapat pleno penetapan pemenang pilkada Tabanan, Minggu (9/5) kemarin.
Golkar Melunak Jakarta (Bali Post) Terbentuknya Sekretariat Bersama (Sekber) Partai-partai Koalisi diperkirakan ikut berpengaruh terhadap kebijakan Partai Golkar. Apalagi dengan penunjukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Harian Sekber tersebut. Sudah pasti Golkar akan mempertahankan koalisi bersama pemerintah dan Partai Demokrat serta parpol koalisi lainnya. ‘’Tetapi bukan berarti jabatan ketua harian tersebut akan dipegang Aburizal. Bisa saja akan dilepas Aburizal. Kalau reaksi masyarakat keras atas penunjukan itu, pasti akan dilepas Aburizal,’’ kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung, Minggu (9/5) kemarin. Sikap seperti itu, jelas Akbar, karena Golkar tidak ingin lagi ditinggal konstituennya. Apalagi kalau ternyata berimplikasi negatif terhadap Golkar, bisa saja posisi Ketua Harian Sekber Partai-partai Koalisi dilepas. ‘’Dari formatnya, memang ada perubahan sikap. Konsep dasarnya tidak berubah. Meski berkoalisi dalam pemerintahan dan Partai Demokrat, Golkar tetap memposisikan diri sebagai partner kerja yang kritis,’’ jelas mantan Ketua DPR ini. Namun, dengan ditunjuknya Ical itu, Golkar bisa memberikan masukan kepada pemerintah sebelum pemerintah mengambil kebijakan. Terutama bagi masalah yang menyangkut kepentingan rakyat. Partai Golkar bisa lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah soal kebijakan yang akan diambil pemerintah. ‘’Kini peran Golkar lebih diakui pemerintah,’’ imbuh Akbar. (kmb4)
KOTA
3
MARK ULYSEAS (53), warga India salah seorang aktor dalam film kontroversial “Cowboys in Paradise” (film gigolo) memilih meninggalkan Pulau Dewata setelah usai menjalani pemeriksaan di Markas Polda bali. Warga negara India yang telah cukup lama menetap di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar itu, selama ini dikenal sebagai penulis masalah kebudayaan yang cukup banyak diterbitkan oleh madia massa dalam dan luar negeri.
KABUPATEN
4
PEMBANGUNAN vila di pesisir pantai di Buleleng bukan hanya terjadi di wilayah Kecamatan Banjar, Kecamatan Seririt, dan Kubutambahan. Wilayah pesisir di Kecamatan Gerokgak pun kini sudah gencar dimasuki investor untuk membangun vila. Akibatnya, sejumlah kelompok nelayan di daerah setempat tersingkir karena sebagian besar pantai sudah dipenuhi proyek.
Tabanan (Bali Post) Panwaslu Tabanan segera melakukan klarifikasi atas dua laporan dugaan money politics di Kecamatan Kerambitan, yakni laporan dari I Wayan Wijana, warga Desa Blumbang Kecamatan Kerambitan dan IB Dirga asal Banjar Tengah Kecamatan Kerambitan. Klarifikasi itu akan dilakukan Senin (10/5) hari ini. Ketua Panwaslu Kabupaten Tabanan I Made Rumada, Minggu (9/5) kemarin mengatakan, laporan dugaan money politics yang terjadi di Kecamatan Kerambitan baru ditanganinya Senin hari ini, karena pihaknya baru saja menangani kasus di TPS 05 Banjar Temacun, Desa Mekarsari, Kecamatan Baturiti. Hal.19 Harus Diulang
Hakim Gayus Sempat Minta Rp 100 Juta
Bali Post/ant
MEDAN GEMPA - Pengunjung sebuah hypermarket di Medan berhamburan, menyusul gempa yang terjadi di kota itu Minggu (9/5) kemarin. Pusat gempa di Meulaboh, Aceh, juga dirasakan di Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumut.
Gempa 7,2 SR di Aceh
Peringatan Tsunami Meulaboh Dicabut Jakarta (Bali Post) Pusat pengamatan tsunami Pacific Tsunami Warning Centre (PTWC) Amerika Serikat menghentikan peringatan tsunami terkait gempa berkekuatan 7,2 SR yang melanda Meulaboh, Aceh, Minggu (9/5) siang kemarin sekitar pukul 12.59 WIB. Per-
ingatan ancaman tsunami itu dicabut sekitar 1 jam 25 menit setelah terjadinya gempa yang berpusat di 66 km barat daya Meulaboh. Menurut laman pusat pengamatan tsunami itu, ancaman tsunami Meulaboh sudah berakhir karena berdasarkan pengamatan level permukaan
laut mengindikasikan gelombang tsunami yang signifikan tidak terjadi. Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter (SR) terjadi di kawasan Meulaboh, Aceh Barat. Analis Data Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan Buha M.
Simanjuntak mengatakan, gempa itu terjadi di 3,61 Lintang Utara dan 95,84 Bujur Timur. Dengan kekuatan 7,2 SR itu, pihaknya menilai gempa tersebut berpotensi tsunami. Selain itu, gempa yang dikategorikan cukup besar itu berpeluang untuk terjadi kembali. (ant)
Jelang Pemilu Filipina, Lima Tewas Manila Lima orang tewas ditembak di Filipina, Minggu (9/5) kemarin, pada saat ketegangan politik merebak sehari menjelang pemilu nasional, kata para penjabat. Polisi menembak tewas tiga pria dan melukai tiga lainnya dalam bentrokan senjata di pulau tengah Panay, kata juru bicara kepolisian nasional Inspektur Kepala Leonardo Espina. Tersangka diduga adalah orang-orang bersenjata sewaan yang bekerja untuk kandidat wali kota setempat. Sebelumnya, diduga gerilya-
wan komunis di Panay telah menyita lima mesin penghitung suara dan membakar alat-alat itu, menurut juru bicara komisi pemilu James Jimenez. Dua orang lainnya tewas ketika pasukan keamanan melawan tembakan kubu kandidat di luar pulau selatan Mindanao, kata para perwira militer di daerah itu. Dua pengawal wali kota Ruel Paras tewas dalam bentrokan senjata dengan para pengawal pesaingnya, mantan wali kota Jovil Mamaril, menurut laporan radio. Walau kekerasan mere-
bak di mana-mana dan petugas buru-buru memperbaiki masalah pada komputer, panitia pemilihan presiden Filipina dan pemilihan kepala daerah pertama menggunakan mesin otomatis pada pekan ini, Minggu kemarin, mengatakan semuanya akan berjalan dan menjadi sebuah kesuksesan dalam demokrasi rapuh negeri tetangga Indonesia ini. Oposisi Senator Benigno Aquino III, putra dari ikon prodemokrasi, berada di puncak survei sebelum pemilihan menggunakan sembilan tahapan menuju kursi pres-
iden. Kemunculannya merefleksikan hasrat warga akan kevakuman moral di negeri yang selama bertahun-tahun diselimuti oleh korupsi, kemiskinan dan kekerasan. Pesaing terdekat Aquino di antaranya mantan Presiden Joseph Estrada dan Senator Manuel Villar (politisi terkaya Filipina). Suasana 90 hari kampanye meriah berakhir Sabtu lalu, semua kandidat berjanji membawa negeri Asia Tenggara tersebut kembali menuju stabilitas, baik bidang perekonomian maupun keamanan. (ton/ap)
Demo Tandingan Massa Gita
Pilkada Bangli
132 TPS Direkomendasi Pemilihan Ulang Sesalkan Panwaslu Diintimidasi Bangli (Bali Post) Ketidakpuasan atas pelaksanaan pilkada Bangli, khususnya di Kecamatan Kintamani, kubu Brahma-Wijaya kembali menurunkan ribuan massa. Aksi yang dinamakan ‘’Aliansi Peduli Rakyat Bangli’’ Minggu (9/5) kemarin, menyasar Panwaslu Bangli. Dua anggota Panwaslu Bangli Dewa Ketut Bukian, S.E., M.Pd. dan I Gede Wiratmaja Karang, S.Ag. menjadi korban caci maki ribuan massa yang menilai Panwas bekerja tidak becus. Beberapa kali massa pendukung Brahma-Wijaya melempari dua anggota Panwas dengan botol air mineral saat memberikan penjelasan hasil pemeriksaan Panwaslu. Hal.19 Pengawasan Ketat
Senin Ini, Pemilihan Ulang di Temacun
Bali Post/puj
DEMO - Ribuan massa Brahma-Wijaya, Minggu (9/ 5) kemarin, kembali menggelar demo mendatangi Panwaslu dan KPUD Bangli.
Bangli (Bali Post) Merasa dilecehkan, pendukung paket Gita (GianyarSedana Arta) di Kecamatan Kintamani mulai bergerak. Gerakan ini menyusul adanya informasi bahwa Panwaslu Bangli diintimidasi massa Bahwama-Wijaya, sehingga keluar rekomendasi pilkada ulang di 132 TPS di Kintamani. Pada pukul 17.00 wita Minggu (9/7) sore kemarin, ribuan pendukung Gita secara spontan berkumpul di Kintamani dan langsung ‘’menyerbu’’ kantor KPUD Bangli. Kehadiran pendukung Gita yang mayoritas tokoh masyarakat Kintamani itu ingin meminta penjelasan KPUD Bangli. Hal.19 Calon Terpilih
Bali Post/puj
MASSA GITA - Giliran ribuan massa Gita, Minggu sore kemarn hari melakukan demo di KPUD Bangli.
Jakarta (Bali Post) Tudingan terhadap Muhtadi Asnun telah menerima suap Rp 50 juta dari Gayus Halomoan Tambunan, terbukti benar adanya. Bahkan, ketua majelis hakim perkara penggelapan pajak itu sempat menawar dan meminta Rp 100 juta. Tetapi, tawaran itu tidak dipenuhi Gayus. Akhirnya disepakati hanya Rp 50 juta. Bukti adanya transaksi suap ini terekam dalam pesan singkat ponsel Muhtadi dan Gayus. Hal itu pun tercatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat tim penyidik Mabes Polri. Demikian dikatakan penasihat hukum Muhtadi Asnun, Alamsyah Hanafiah, usai menjenguk kliennya di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta, Minggu (9/5) kemarin. Diungkapkan Alamsyah, dalam BAP memang tercatat permintaan uang tersebut. Hal ini berawal dengan adanya penawaran Gayus melalui pesan singkat kepada Asnun. ‘’Awalnya Gayus menawarkan uang 50 juta untuk sangu umroh, namun dijawab Pak Asnun untuk ditambah Rp 50 juta lagi. Namun, pemberiannya tidak pernah terwujud,’’ ujarnya. Sebelum menawarkan suap itu, lanjut Alamsyah, Gayus mengetahui Asnun ingin pergi ibadah ke Saudi Arabia. Atas informasi ini, Gayus berinisiatif memberikan uang. Tetapi pemberian uang itu bukan dua jam menjelang Gayus divonis bebas. ‘’Itu tidak benar dan tidak ada dalam BAP. Tidak ada anggota majelis hakim yang menerima uang dari Gayus. Hanya Pak Asnun yang terima uang,’’ imbuhnya. Alamsyah membenarkan bahwa kini kliennya berada satu sel dengan Muhammad Misbakhun, politisi PKS yang ditetapkan sebagai tersangka kasus L/C fiktif Bank Century. Hal ini cukup melegakan, karena sebelumnya memang Asnun sudah minta ditahan dengan Misbhakun. Hal ini mengingat sebagai hakim, sudah banyak orang yang diadili dan dijatuhi vonis olehnya. Jika disatukan dengan pelaku kriminal lainnya, bisa membahayakan keselamatan jiwanya. Pak Muhtadi Asnun takkan meminta penangguhan penahanan kepada tim penyidik. Peluangnya tipis untuk dikabulkan. ‘’Tetapi kami meminta berkas perkaranya segera dilimpahkan ke pengadilan, agar proses hukumnya cepat tuntas,’’ tutur Alamsyah. Sebelumnya, Muhtadi Asnun resmi ditahan di Rutan Mabes Polri pada Sabtu (8/5) lalu. Kepada Komisi Yudisial (KY), tersangka Asnun memang mengaku telah menerima uang dari Gayus sebesar Rp 50 juta. Namun, Asnun sempat mencabut pernyataan itu. Tetapi, KY meneruskan hasil pemeriksaannya ini kepada Mabes Polri untuk ditindaklanjuti untuk tindak pidananya. (kmb3)