HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
KAMIS WAGE, 10 JUNI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 284 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Timwas Kecewa
OPSI Soal Bibit-Chandra
Hendarman Tunggu Petunjuk Presiden Jakarta (Bali Post) Jaksa Agung Hendarman Supandji menegaskan, kejaksaan akan melaporkan terlebih dahulu sikapnya terkait putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah kepada Presiden Yudhoyono. Namun, kata Hendarman, Rabu (9/6) kemarin, Kejaksaan Agung masih belum bisa menyampaikan sikapnya tersebut sebelum melapor kepada Presiden Yudhoyono terlebih dahulu. ‘’Setelah ada petunjuk atau pengarahan (dari Presiden SBY) baru saya sampaikan,’’ kata Hendarman. Hal. 19 Status Hukum
LENSA Bali Post/sep
CENTURY - Pimpinan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri saat dengar pendapat dengan Tim Pengawas Kasus Century DPR-RI, Rabu (9/6) kemarin. Dalam rapat kerja itu, jajaran penegak hukum menyimpulkan sementara bahwa tak ada tindak pidana korupsi dalam kasus Century karena tak ada kerugian negara yang ditimbulkan.
Kesimpulan Sementara KPK, Polri dan Kejakgung
Kasus Century Tak Ada Korupsi Bali Post/ade
PERANGKAT DESA - Ribuan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (9/6) kemarin. Mereka yang datang dari berbagai daerah di Indonesia memperjuangkan nasib perangkat desa agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
SASARAN Kasus Gayus
Pengusutan Mafia Pajak Berlanjut Jakarta (Bali Post) Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri mengatakan, pengusutan kasus mafia pajak sedang berjalan di Mabes Polri sebagai kelanjutan pengusutan dugaan korupsi dan pencucian uang Rp 28 miliar yang melibatkan Gayus Tambunan. ‘’Kasus yang melibatkan Gayus sudah hampir selesai dan kini sedang berproses kasus mafia pajak,’’ kata Kapolri usai menjadi pembicara seminar di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Rabu (9/6) kemarin. Menurut Kapolri, penyidik Polri terus mengusut terjadinya tindak pidana umum dalam kasus mafia pajak. “Kita berharap agar hukum menjadi panglima dalam mengusut kasus ini,” kata mantan Kapolda Sumatera Utara itu. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Edward Aritonang mengatakan, penyidik Polri sedang menyusun agenda untuk memeriksa dua jaksa yang diduga terlibat kasus korupsi saat menangani kasus pencucian uang Rp 25 miliar milik Gayus Tambunan. ‘’Sudah ada agenda yang disusun untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap dua jaksa, namun teknisnya masih dibahas oleh tim penyidik,’’ katanya, Rabu kemarin. Dua jaksa itu adalah Cirus Sinaga dan Poltak Manulang. Aritonang menegaskan, penyidik Polri telah mendapatkan izin dari Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap Cirus dan Poltak. Tindakan kepolisian yang dimaksud Polri adalah memeriksa, menggeledah, menyita, menangkap dan menahan. Hal. 19 Sembilan Tersangka
KOTA
2
KUALITAS kebersihan Kota Denpasar tahun ini ternyata masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, trofi Adipura yang menjadi ikon kebersihan sebuah kota, tahun ini tidak lagi bisa dipertahankan oleh Pemkot Denpasar. Trofi Adipura di tahun 2009 tidak bisa dipertahankan alias gagal. Apa mesti dilakukan Pemkot?
KABUPATEN
Jakarta (Bali Post) Hasil penyelidikan sementara KPK terhadap kasus bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun belum menunjukkan adanya indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) oleh pejabat negara. Selain KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian juga menyimpulkan yang sama; belum menemukan adanya indikasi korupsi atas kasus tersebut. Demikian diungkapkan Wakil Ketua KPK M. Jasin dalam rapat dengan Tim Pengawas (Timwas) Kasus Bank Century, Rabu (9/6) kemarin. Dalam rapat di Gedung DPR, Timwas Century DPR mempertemukan tiga lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung (Kejakgung), Polri dan KPK. Namun, ketiga lembaga ini dalam laporannya menyatakan belum menemukan tindak pidana korupsi oleh pejabat negara karena tidak ditemukan adanya kerugian negara. Menurut Jasin, tidak semua pelanggaran itu pasti mengarah ke pidana korup-
impangan, termasuk mengubah CAR untuk mendapat dana talangan yang menurutnya tidak masuk kategori untuk memperkaya diri dari pihak tertentu. Di tempat sama, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan sepakat dengan kesimpulan sementara KPK yang menyatakan bahwa belum ada unsur tindak pidana korupsi dalam kasus bailout Century. ‘’Belum ada tindak pidana, dalam hal kerugian
negara saya sepakat,’’ kata Hendarman. Bahkan, Hendarman menegaskan bila KPK memanggil mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun mantan Gubernur BI Boediono sekalipun hasil pemeriksaannya akan tetap sama. Karena kerugian negaranya belum ada. ‘’Kecuali di dalam pengucuran ada feedback, ada tindakan penyuapan. Hal. 19 Adanya Penyimpangan
Benigno Aquino
Presiden Baru Filipina Manila Benigno Aquino akhirnya resmi menjadi Presiden Filipina yang baru, setelah memastikan kemenangannya dalam pilpres. Benigno Aquino secara resmi masuk kantor pada 30 Juni mendatang. Ia berhasil mengalahkan lawan-lawan politiknya setelah kampanye persuasifnya berhasil menarik perhatian rakyat Filipina. Pria yang masih membujang ini mengumpulkan lebih dari 15,2 juta suara atau hampir 42 persen dari total keseluruhan suara. Hasil tersebut merupakan perhitungan resmi yang dikeluarkan oleh Parlemen Filipina. Sementara mantan Presiden Joseph Estrada berada di belakang Benigno Aquino dengan meraih 9,5 juta suara.
Pihak Parlemen Filipina juga sudah meratifikasi hasil ini dan mengumumkan Benigno Aquino sebagai Presiden ke-15 Filipina. Inagurasi anak mantan Presiden Corazon Aquino ini dijadwalkan akan berlangsung akhir bulan. Usai pengumuman parlemen, Rabu (9/6) kemarin, seluruh pendukung Aquino tampak bersorak menandakan kemenangannya secara resmi sebagai presiden Filipina. Pemimpin mayoritas Senat Filipina Juan Miguel Zubiri menyatakan secara resmi Benigno Aquino sebagai Presiden Filipina. Sementara para anggota Kongres Filipina secara aklamasi mengakui kemenangan Aquino dalam pemilu. (ton/ap)
Bali Post/dok
Wayan Candra
Bupati menekankan, belum terlaksananya program kerja APBD 2010 merupakan kesalahan yang harus diperbaiki pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Bupati minta pimpinan SKPD bekerja lebih serius. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya sangat buruk terhadap pembangunan Klungkung ke depan. Lambannya kinerja pimpinan SKPD, tak hanya mengundang kekecewaan Bupati.
Usul Golkar Tak Relevan Jakarta (Bali Post) Usulan Fraksi Partai Golkar (F-PG) tentang dana pembangunan desa sebesar Rp 1 miliar sebagai pengganti dana aspirasi jika tidak lolos dalam APBN 2011, dinilai tidak relevan. Program itu dinilai berbahaya dan bisa menjerumuskan aparat desa ke penjara. Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, Rabu (9/6) kemarin menegaskan, sebelum ada itu perlu ditanyakan apakah aparaturnya siap apa tidak. Mekanisme pertanggungjawabannya seperti apa. ‘’Jangan-jangan banyak aparat desa yang dipenjara karena tidak bisa mengelola proyek,’’ katanya. Oleh karena itu, sebelum mengusulkan dana desa seharusnya F-PG memikirkan dulu untuk menyiapkan struktural di tingkat desa, sehingga mereka sanggup melaksanakan tender senilai Rp 1 miliar jika dana tersebut disetujui. Harusnya revisi RUU Pedesaan diselesaikan dulu, baru usulan dana desa ini dilontarkan. Kalau tidak, ini menjadi bom waktu yang bisa menjebak aparat desa sendiri. Sementara itu, Sekretaris F-PG Ade Komaruddin meminta semua fraksi dan pihak yang selama ini menolak usulan dana aspirasi untuk lebih menyimak dan mendalami substansi usulan tersebut. Di era otonomi dan desentralisasi seperti sekarang, seharusnya semua upaya penguatan daerah termasuk memperbanyak belanja yang ditransfer ke daerah didukung oleh semua pihak. Usulan dana aspirasi sebenarnya bertujuan untuk mempercepat pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur di daerah yang selama ini sangat sulit dimasukkan dalam APBN. Anggaran ini merupakan anggaran negara yang bersumber dari APBN dan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan daerah pemilihan melalui masing-masing anggota DPR dan dana tersebut ditransfer ke APBD, bukan dibawa secara tunai oleh anggota Dewan. Anggota Komisi XI dari Frasi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Laurens Bahang Dama membantah jika polemik dana aspirasi akan dibahas DPR dan pemerintah di tingkat rapat panitia kerja (panja) DPR. Wakil Ketua F-PAN Taufan Tiro juga menegaskan bahwa pihaknya siap walkout dari rapat panja jika usulan dana aspirasi tersebut masuk dalam agenda panja RAPBN 2011. (kmb4)
Terkait Rekening Rp 95 M Bali Post/rtr
MENANG - Benigno Aquino angkat tangan setelah dinyakan menang dalam pemilu Filipina.
SKPD Lamban, Rawan Pangan Mengancam BUPATI Klungkung Wayan Candra mengeluhkan kinerja jajaran pejabat di Pemkab Klungkung. Ia menilai kinerja mereka lamban. Alasannya, belum terlaksananya program kerja yang dirancang pada APBD Induk 2010 hingga menjelang awal semester II. Terbukti belum proses tender, padahal pengesahan APBD telah dipercepat.
Dana Desa Rp 1 M
ICW Laporkan BG ke KPK
Klungkung
4
PENETAPAN jadwal coblos ulang di 12 TPS bermasalah pada 26 Juni mendatang diantisipasi warga dan Panwaslu Bangli. Bahkan, sejumlah banjar di Kintamani yang akan melangsungkan pemungutan suara ulang dikabarkan mulai meningkatkan kewaspadaan terjadinya money politics dari calon yang ingin menang. Bahkan, Panwaslu Bangli telah menyiagakan petugasnya hingga tingkat banjar untuk melakukan pengawasan selama 24 jam penuh.
si. Bisa saja mengarah pada pidana perbankan, money laundering, atau pidana umum. ‘’Pidana korupsi yang tidak melibatkan penyelenggara negara, atau yang melibatkan penyelenggara negara hingga kini belum disimpulkan,’’ ujarnya. Namun, ia menolak anggapan bahwa langkah KPK bertentangan dengan rekomendasi DPR. Menurutnya, hasil penyelidikan tidak menunjukkan terjadi peny-
SEJUMLAH anggota Tim Pengawas (Timwas) mengaku terkejut dan kecewa dengan hasil penyelidikan dari ketiga lembaga penegak hukum ini. Bahkan, anggota Timwas Bambang Soesatyo mengatakan siap bila harus membandingkan alat bukti. ‘’Saya terkejut pernyataan pimpinan KPK hingga saat ini belum ditemukan indikasi tindak pidana korupsi,’’ ujarnya, Rabu (9/6) kemarin. Kesimpulan itu, menurutnya, tidak masuk akal. Sebab, dari hasil rekomendasi DPR soal kasus Century sudah sangat jelas menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran. ‘’Kami dari Golkar menantang ketiga lembaga ini untuk gelar perkara,’’ tantangnya. Anggota Timwas asal Fraksi PDI Perjuangan Gayus Lumbuun juga mengaku kecewa. Padahal, menurutnya, hampir seluruh ahli yang dihadirkan oleh Pansus Angket Kasus Bank Century menyatakan telah terjadi kerugian pada keuangan negara. Hal. 19 Mendapat Tekanan
Juga memunculkan kesan miring sejumlah kalangan di Klungkung. Ada yang menengarai lambannya kinerja pimpinan SKPD dipengaruhi kecilnya dana yang dikelola sehingga tak memberi penghasilan sampingan. Namun, tudingan itu dibantah Sekda Klungkung Ketut Janapria. Menurutnya, lambannya pelaksanaan program karena pejabat harus mengikuti banyak kegiatan seremonial. Ditemui Rabu (9/ 6) kemarin, ia mengatakan, kegiatan seremonial itu sangat wajib diikuti pimpinan SKPD. Diakui, lambannya kinerja pimpinan SKPD berkorelasi langsung dengan produktivitas untuk menggali potensi sumber daya alam yang dimiliki. Klungkung memil-
iki potensi kelautan, pariwisata, pertanian dan lainnya. Namun, belum tergarap maksimal sehingga belum membuat Klungkung mampu membangun daerah secara mandiri. Potensi pertanian, utamanya beras hanya mampu diproduksi 21.441 ton/tahun. Sehingga Klungkung kesulitan memenuhi ketersediaan pangan. Mengingat kebutuhan yang harus dipenuhi 23.265 ton, sehingga Klungkung kekurangan ketersediaan beras 1.825 ton. Namun, Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (KKPP) Ida Kade Arga meyakinkan Klungkung tidak bisa dikatakan rawan pangan. Hal. 19 Nusa Penida
Jakarta (Bali Post) Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat untuk Reformasi Polri melaporkan perwira tinggi Polri berinisial BG karena diduga memiliki jumlah kekayaan yang tidak wajar atau mencurigakan senilai Rp 95 miliar. ‘’Kami mendesak KPK untuk mengusut asal harta yang bersangkutan,’’ kata Koordinator ICW Danang Widoyoko, Rabu (9/6) kemarin. Danang menyebut kekayaan BG tidak wajar karena tidak sesuai dengan data KPK yang termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Data itu menyebutkan, laporan terakhir BG tertanggal 10 Maret 2009. Dalam laporan itu, jumlah harta BG sebesar Rp 4,68 miliar. ‘’Yang menjadi pertanyaan, dari mana dia mendapatkan selisih harta itu,’’ kata Danang. Sementara itu, peneliti pada ICW Tama S. Langkun menyatakan, sebagian dari selisih harta itu didapatkan sebelum laporan ke KPK tertanggal 10 Maret 2009. ‘’Artinya penambahan kekayaan itu tidak dilaporkan secara benar ke KPK,’’ kata Tama. Tama berharap KPK akan mengusut kasus itu. Pengusutan itu sebaiknya difokuskan pada waktu perolehan tambahan harta untuk membuktikan apakah BG tidak melaporkan tambahan harta itu ke KPK. Menurutnya, saat ini KPK sudah membentuk tim untuk mengusut kasus itu. Sebelumnya, Polri sudah mengusut 15 rekening mencurigakan milik sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk BG, berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam kesimpulannya, Polri menyatakan uang senilai Rp 95 miliar milik BG berasal dari kegiatan legal dan tidak melanggar hukum. Namun, ICW bersikeras pengusutan terhadap rekening BG seharusnya tidak dilakukan oleh Polri karena sangat mungkin terjadi konflik kepentingan. (ant)