HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
JUMAT KLIWON, 11 JUNI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 285 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Piala Dunia Digelar Malam Ini
Dingin dan Meriah Cape Town Jumat (11/6) malam ini Piala Dunia 2010 mulai digelar. Pembukaannya dipusatkan di Stadion Soccer City, Johannesburg. Stadion yang berbentuk belanga ini akan menjadi tempat paling bersejarah dalam dunia sepak bola di Benua Afrika. Sederet penyanyi top internasional akan memeriahkan pesta empat tahunan ini. Pada penyelenggaraan ke-19 ini, 32 tim yang terbagi dalam 8 grup akan ambil bagian sebelum memburu
tiket ke perdelapanfinal. Partai puncak pertandingan juga akan digelar di stadion itu. Namun, Biro Cuaca Afrika Selatan mengingatkan udara dingin akan menyelimuti kota Johannesburg. ‘’Cuaca akan dingin,’’ kata Lulama Menze dari biro itu memprediksi cuaca saat pembukaan Piala Dunia. Ini menjadi pesta pembuka terdingin dalam tiga dekade terakhir, kala tuan rumah Afrika Selatan menjamu Meksiko di Soccer City.
JADWAL PERTANDINGAN
Jumat (11/6) Afrika Selatan vs Meksiko, 22.00 wita Sabtu (12/6) Uruguay vs Prancis, 02.30 wita
Pertanian Lemah
Struktur Ekonomi Bali akan Hancur Denpasar (Bali Post) Struktur perekonomian Bali yang tak didukung dengan pertanian yang kuat akan hancur. Gejala ini ditunjukkan Bali sangat tergantung pada daerah lain dalam menyediakan berbagai koBali Post/027 Jeffrey Kairupan moditi pertanian. Tercatat 60 - 70 persen pasar di daerah ini diisi komoditi pertanian dari luar Bali. Ini sangat ironis jika melihat hampir 80 persen masyarakat Bali bekerja di sektor pertanian. Hal itu disampaikan Pemimpin Bank Indonesia Denpasar Jeffrey Kairupan, Kamis (10/ 6) kemarin. Banyaknya bangunan vila, dari segi ekonomi, sangat positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali. Di sisi lain, kehadiran vila yang banyak dimiliki orang Jakarta ini justru merusak struktur ekonomi Bali. ‘’Transaksi keuangan oleh pemilik vila ini bukan di Bali, tetapi lewat perbankan di Jakarta. Ini artinya, uang yang dihasilkan dari usaha vila ini juga larinya ke Jakarta. Agak rumit menghitungnya, tetapi itu kami sudah coba lakukan,’’ paparnya. Melihat angka statistik BI di mana pertumbuhan sektor pertanian hanya 0,12 persen (hingga April), Jeffrey khawatir akan kehancuran struktur ekonomi Bali. Hal. 19 Bali Kerepotan
LENSA
Kasus Gayus
Cyrus dan Presiden Tidak Setuju Jaksa Poltak Tersangka Masuk Anggaran Khusus Jakarta (Bali Post) Tim penyidik independen Polri menetapkan dua jaksa peneliti kasus pajak Gayus Halomoan Tambunan, Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang, sebagai tersangka. Penetapan status hukum ini dilakukan setelah adanya persetujuan dari Jaksa Agung Hendarman Supandji. Demikian kata Kabareskrim Polri Komjen Pol. Ito Sumardi, Kamis (10/6) kemarin. Dijelaskan Ito, setelah penetapan status tersebut, tim penyidik telah melayangkan surat panggilan bagi Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang. Pemanggilan tersebut untuk memeriksanya sebagai tersangka. Namun, diakuinya, keduanya memang sempat menolak datang untuk memberikan
Jakarta (Bali Post) Usulan pembangunan proyek atau alokasi anggaran berdasarkan aspirasi masyarakat dapat diwujudkan oleh anggota DPR maupun DPD melalui mekanisme anggaran yang telah ada saat ini, bukan anggaran tersendiri. Sehingga tidak terjadi kontroversi dan silang pendapat. Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kamis (10/6) kemarin, saat membuka sidang kabinet menanggapi polemik dana aspirasi yang kini sedang menjadi perdebatan. Jika itu yang dimaksudkan maka anggota DPR dan DPD sangat bisa memberikan usulan khusus kepada pemerintah tentang sisi-sisi penting bagi daerah yang memerlukan kebijakan seperti itu, meski ada DPRD. Ia menambahkan, anggota DPR maupun DPD sangat bisa mengajukan usulan khusus. ‘’Masukkan dalam sistem, dalam tatanan, ada musrenbang, ada proses lainnya yang sudah kita jalankan, dan berjalan,” tegasnya. Bila langkah itu ditempuh maka anggota DPR atau DPD bisa melakukan pengawasan. “Bila masuk ke situ tinggal saudara-saudara dari DPR
dan DPD ikut dalam pengawasan apakah anggaran yang dialokasikan itu digunakan dengan baik,” katanya. Yudhoyono memaparkan, bila diletakkan dalam konteks ini ada jalan keluar tidak perlu berlarut-larut dan bisa dirumuskan sesuai tatanan sistem dan masuk dalam proses anggaran dan nanti dibahas bersama. Presiden mengaku menanggapi polemik ini karena sudah beberapa hari terakhir ini menerima berbagai masukan dan pertanyaan dari masyarakat melalui pesan pendek per telepon seluler. Hal. 19 Pro-Rakyat
Hesham dan Rafat Ali Diancam Hukuman Mati Bali Post/sep
GOLKAR - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri) didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI Setya Novanto menanggapi pernyataan Presiden soal dana aspirasi.
Terkait SKPP Bibit-Chandra
Bali Post/afp
2
KEMISKINAN merupakan permasalahan serius yang wajib dientaskan secara sinergis dan terintegrasi oleh Pemprov Bali dan pemkab/pemkot se-Bali. Berdasarkan data terakhir BPS (tahun 2009), Provinsi Bali ‘’mengoleksi’’ 181.170 orang penduduk miskin atau setara 5,13 persen dari total jumlah penduduk Bali yang diperkirakan mencapai 3,5 juta orang. Apa saja dilakukan pemerintah dewasa ini?
5
TEMUAN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2009 yang berindikasi kerugian daerah Rp 997,94 juta. Selain itu, masih ada sederet temuan lainnya. Untuk itu, seluruh pimpinan SKPD dikumpulkan guna membahas temuan tersebut Kamis (10/6) kemarin di ruang rapat lantai III kantor Bupati Tabanan dan kali ini tidak boleh diwakilkan.
Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung (Kejakgung) lebih memilih mengajukan peninjauan kembali (PK) perkara dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chamdra M. Hamzah daripada mengeluarkan deponering. PK diajukan karena terjadi kekhilafan dan kekeliruan atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menolak banding Kejaksaan Agung. ‘’Saya akan lakukan PK atas keputusan pengadilan tinggi itu. Ini kare-
na ada kekhilafan dan kekeliruan yang nyata,’’ kata Jaksa Agung Hendarman Supandji usai bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (10/6) kemarin. Sebelum mendapat restu atas langkah yang diambil kejaksaan ini, Hendarman mengungkapkan kepada Presiden tentang empat pilihan yang dimiliki Kejaksaan untuk melawan putusan PT Jakarta itu yaitu mengajukan kasasi, peninjauan kembali, deponering, atau maju ke pengadilan. Sejumlah alasan pun dike-
Bibit-Chandra Siap ’’Melawan’’ Jakarta (Bali Post) Pimpinan KPK langsung menggelar rapat terkait sikap Jaksa Agung Hendarman Supandji yang takkan mengajukan deponering (mengesampingkan perkara demi hukum) atas kasus dua Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. ‘’Kami sedang rapat,’’ kata Wakil Ketua KPK Mohammad Jasin, Kamis (10/6) kemarin. Menurutnya, rapat ini memang berkaitan erat dengan sikap kejaksaan yang akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menolak Surat Perintah Penghentian Penuntutan (SKPP) atas kasus Bibit-Chandra. Beberapa jam usai rapat, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto pun menggelar jumpa pers. Menurut Bibit, dirinya merasa diungkitnya kasus ini terkait erat dengan kasus dugaan suap pemenangan Miranda Swary Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang banyak melibatkan anggota DPR. Tetapi, dirinya takkan gentar dan tetap mengembangkan kasus suap itu, meski dijegal pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini berlanjut. Hal. 19 Kasus Anggodo
keterangan kepada tim penyidik. Upaya persuasif akan terus diusahakan sampai mereka datang untuk menjalani pemeriksaan. ‘’Ya, untuk saat ini (tersangka) hanya dua (yakni Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang). Tetapi kasus ini masih dalam pengembangan. Jadi masih banyak kemungkinan yang juga berkembang,’’ kata mantan Kapolda Riau tersebut. Saat ditanya pasal yang disangkakan kepada tersangka Cyrus Sinaga dan Poltak Manulang, Kabareskrim enggan menjelaskan secara rinci. Justru ia malah meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada tim penyidik independen Polri. ‘’Tanya penyidik. Hal. 19 Keterangan Saksi
Kasus Century
Kejaksaan Agung Pilih PK
PECAH - Kaca belakang dua mobil pecah akibat badai hujan es di kota Montbeliard, Prancis Timur. Lebih dari 1.000 mobil penyok. Selain memecahkan kaca mobil yang sedang melintas di jalan, badai tersebut juga merusak atap rumah warga.
KABUPATEN
Bali Post/rtr
LAGA PERTAMA - Tim Afsel sedang mempersiapkan diri menjelang laga pertamanya melawan Meksiko di Stadion Soccer City, Johannesburg, Jumat malam ini.
Dana Aspirasi
FAKTA
KOTA
Johannesburg diprediksi akan diselimuti mendung dengan cuaca 16 derajat Celsius di siang hari dan malam hari kemungkinan turun 3 derajat. Piala Dunia digelar di sembilan kota dan Johannesburg menyumbang dua stadion, Soccer City dan Ellis Park. Kota-kota itu tersebar dari yang bercuaca kering, di wilayah ketinggian seperti Johaneeburg atau pun di pesisir pantai di Durban dengan suhu 27 derajat C di siang hari. Ini pasti cocok untuk duel antara Jerman vs Australia, Senin dini hari mendatang. Hal. 19 Diselimuti Kabut
mukakan Hendarman. Pertama, alasan Kejaksaan tetap mempertahankan SKPP dengan tidak menempuh upaya hukum kasasi. Karena berdasarkan putusan Pasal 45 a Ayat 2 UU No. 5/2004 tentang MA, menyebutkan putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Begitu juga dengan surat edaran MA, bahwa kasus yang tidak dapat diajukan kasasi adalah praperadilan seperti yang dilakukan Anggodo Widjojo dalam perkara ini. Hal. 19 Tak Punya Sikap
BP/dok
Hendarman Supandji
Langkah Hendarman Tak Masuk Akal Jakarta (Bali Post) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD merasa tidak masuk akal apa yang ditempuh Jaksa Agung dengan mengajukan PK atas penolakan banding SKPP Bibit-Chandra. Jika hal itu dilakukan, pasti takkan berhasil di pengadilan. ‘’Sulit bagi saya untuk menebak-nebak niat Kejaksaan Agung itu. Apakah itu mau mengulur-ulur waktu atau mau memposisikan kasus itu dalam bingkai hukum yang sebenarnya,’’ tutur Mahfud. Langkah yang diambil Jaksa Agung itu, lanjutnya, sulit ditebak dan dicerna akal sehat. Tetapi biarlah masyarakat yang menilai sendiri atas kebijakan yang diambil Hendarman Supandji. Sejarah telah membuktikan bahwa siapa pun yang berniat tak baik dalam penegakan hukum dan HAM akan menerima akibatnya sendiri. ‘’Lihat sajalah. Tuhan akan bekerja sesuai dengan hukum-Nya sendiri,’’ tegasnya mengingatkan.
Bentuk Penundaan Mantan anggota Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah (Tim Delapan) Anies Baswedan menjelaskan, upaya Kejaksaan Agung untuk penijauan kembali (PK) atas putusan pengadilan tentang penghentian kasus kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu hanya bentuk penundaan munculnya sejumlah masalah. ‘’Kami sudah menduga, itu hanya akan menunda masalah,’’ kata Anies. Anies menjelaskan, alasan sosiologis yang digunakan kejaksaan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) tidak tepat. Menurutnya, penerbitan SKPP harusnya menggunakan alasan kekurangan alat bukti. ‘’Sejak awal Tim Delapan mengatakan perkara ini tidak cukup bukti,’’ kata Anies. Hal. 19 Alasan Hukum
Jakarta (Bali Post) Persidangan in absensia (tanpa dihadiri terdakwa) bagi mantan pemegang saham pengendali Bank Century, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi, akhirnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/6) kemarin. Kedua terdakwa yang merupakan warga negara asing sekaligus buronan itu pun diancam hukuman mati. Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Marsudin Nainggolan itu, terlihat kursi para terdakwa kosong. Begitu pula dengan kursi di barisan tim penasihat hukum. Sama sekali tak ada satu pun pengacara
Hesham-Rafat. Kursi yang terisi, hanya yang ada di jajaran majelis hakim, tim JPU serta pengunjung. Dalam dakwaan JPU Victor Antonius menyebutkan terdakwa Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Untuk tindak pidana korupsi, mereka lakukan dengan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi. Perbuatannya itu telah merugikan keuangan negara Rp 3,115 triliun dan aset sebesar itu telah mereka larikan dan simpan di luar negeri. Hal. 19 Pencucian Uang