Edisi 13 April 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA UMANIS, 13 APRIL 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

”Nyanyian’’Susno Berhenti di Toilet

Susno Ditangkap Dilepas Pukul 23.45 Wita

KEBERANIAN mantan Kabareskrim Susno Duadji mengungkap makelar kasus (markus) di tubuh Polri patut diapresiasi. Walaupun banyak pihak belum mengetahui persis, apa motivasi dari Susno Duadji untuk membongkar kasus markus yang mencoreng institusi Polri, tempat dia dibesarkan. ‘’Nyanyian’’ Susno berawal dari pengungkapan kasus mafia pajak. Ketika itu dia mengungkap ada kejanggalan dalam kasus Gayus Tambunan yang diputus bebas oleh pengadilan. Bahkan uang Rp 25 miliar yang ada dalam rekeningnya telah dibagi-bagi. Pernyataan ini akhirnya membuat aparat kepolisian dan kejaksaan ‘’panik’’. Mereka pun melakukan penyelidikan. Halhasil, sejumlah oknum polisi dan jaksa terlibat. Mereka langsung dinonaktifkan. Tak cukup dengan pengungkapan kasus Gayus, Susno kembali mengungkap ada markus yang lebih besar lagi. Susno di hadapan anggota DPR menyatakan kasus ini telah melibatkan oknum aparat di kepolisian. Selain itu juga melibatkan mantan pegawai di Deplu. Lagi-lagi nyanyian Susno mendapat respons. Polisi akhirnya menangkap Bahasyim. Mantan pejabat di instansi perpajakan itu terbukti memiliki rekening Rp 66 miliar. Semuanya telah diblokir. Selain rekening, dia juga memiliki 16 harta tak bergerak berupa tanah dan rumah. Semua harta itu atas nama anak-anak dan istrinya. Setelah Bahasyim ditangkap, lagi-lagi Susno menyatakan ketidakpuasannya. Ia menginformasikan ada yang lebih kakap lagi. Tentang inisialnya, masih dirahasiakan. Namun belum sempat terungkap siapa yang dimaksud Susno, sang jenderal bintang tiga itu akhirnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan terjadi perang mulut antara Susno dan Propam di tangga menuju toilet. (ira) Susno Duadji BP/dok

Jakarta (Bali Post) Susno Duadji, Senin (12/4) sore kemarin ditangkap Divpropam. Penangkapan mantan Kabareskrim Polri itu dilakukan puluhan anggota Propam. Susno disergap ketika berada di tangga menuju toilet terminal II Bandara Soekarno-Hatta.

Punia Upacara di Besakih TERKAIT upacara Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih, Bali Post membuka dompet punia. Bagi krama Bali yang ingin mapunia dapat menghubungi Sekretariat Bali Post di Jalan Kepundung 67 A telepon (0361) 225764 atau Bagian Keuangan Bali TV di Jalan Keboiwa 63 A Denpasar (0361) 427372. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

DANA PUNIA ADI Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp 30.000 Rp 30.000 Rp 204.995.800 Rp205.025.800

DANA PUNIA ULUN DANU BATUR RK & AND AA Ngrh Darmaja (Diamanta Collection) ADI Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.200.000 200.000 20.000 1.420.000 49.360.000 50.780.000

SBY Izinkan Pemeriksaan dan Penahanan Misbakhun Jakarta (Bali Post) Anggota DPR-RI Muchammad Misbakhun segera diperiksa dalam kasus L/C fiktif Bank Century. Hal ini menyusul keluarnya izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memeriksa dan menahan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Senin (12/4) kemarin mengatakan Presiden Yudhoyono menandatangani surat izin itu pada Senin 12 April 2010. Surat izin itu segera dikirimkan kepada Kapolri Bambang Hendarso Danuri. Surat permohonan izin Misbakhun itu diterima oleh Presiden dari Kapolri pada 9 April 2010. Sesuai surat dari Kapolri kepada Presiden itu, Dipo menjelaskan, Misbakhun diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat disangkakan melanggar pasal 264 ayat 1e UHP dan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. Hal.19 Pihak Kepolisian

Menteri KIB II Lakukan Transaksi Mencurigakan Jakarta (Bali Post) Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi mencurigakan dalam rekening sejumlah anggota DPR dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Transaksi mencurigakan tersebut berdasarkan penelusuran yang dilakukan lembaga ini sejak akhir tahun lalu. Selain menteri dan anggota Dewan, ternyata ditemukan pula transaksi mencurigakan terhadap puluhan rekening milik pejabat setingkat dirjen di sejumlah kementerian. ‘’Masih kami teliti secara seksama dan segera diserahkan kepada institusi hukum untuk ditindaklanjuti,’’ kata Kepala PPATK Yunus Husein, Senin (12/4) kemarin. Yunus enggan membeberkan secara rinci identitas para pejabat tersebut. Begitu pula dengan nilai dari tansaksi yang mencurigakan itu. ‘’Pokoknya ada. Siapa saja orangnya, tidak bisa kami publikasikan. Biar aparat penegak hukum yang menindaklanjutinya. Data ini segera kami serahkan kepada kepolisian, kejaksaan dan KPK,’’ imbuhnya. Hal.19 Sejumlah Rekening

KOTA

3

KASUS pemerkosaan siswi SD kembali terjadi di Kota Denpasar. Setelah salah seorang siswi SD yang lokasinya di Monang Maning, Denpasar, kini giliran siswi SD berinisial UI (9) menjadi korban pemerkosaan. Bocah ingusan yang sekolah di salah satu SD di Denpasar Timur ini diculik serta diperkosa orang tak di kenal, Senin (12/4) kemarin. Kenapa polisi belum menangkap pelakunya?

KABUPATEN SERANGAN hama tikus di Kecamatan Kediri ternyata makin parah. Tikus telah menghancurkan puluhan hektar padi yang membuat petani menangis karena gagal panen. Selain diserang tikus, padi petani juga diserang tungro. Musim ini bukan serangan kali pertama melainkan musim ketiga, sehingga kerugian yang diderita petani sangat besar.

4

Ketika itu, jenderal polisi bintang tiga itu tengah menunggu penerbangan yang akan membawanya ke Singapura untuk keperluan berobat. Sebelum digiring ke mobil untuk dibawa ke Mabes Polri, terjadi perdebatan alot antara Susno dan Propam. Beberapa kali Susno dihalang-halangi ketika hendak keluar dari tangga toilet. Bahkan polisi harus melakukan penjagaan berlapis untuk mencegah Susno keluar dari tangga toilet. Perwira tinggi (pati) Polri ini tiba di gedung Mabes Polri pukul 18.30 WIB, satu jam setelah ditangkap. Saat tiba di sana, Susno terlihat melambaikan tangan sambil mengumbar senyum. Jenderal yang dikenal mbalelo ini digiring ke dalam ruangan Kadiv Propam Polri. Penasihat Susno, Evran Helmi, mengaku dilarang untuk mendampingi kliennya dalam pemeriksaan tersebut. Kepala Pusat Pembinaan Internal (Kapuspaminal) Polri Kombes Pol. Budi Waseso menyatakan penangkapan Susno Duadji karena yang bersangkutan tak memilki izin untuk pergi ke luar negeri. ‘’Perlu ada surat izin dari Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri atas rencana kepergiannya ke Singapura itu. Meski tidak lagi memegang jabatan, dia harus tetap meminta izin kepada atasannya,’’ ujarnya. Dihubungi terpisah, Kepala Humas Ditjen Imigrasi Marolan Baringbing mengatakan, Susno Duadji masih mempunyai hak untuk bepergian ke luar negeri. Pasalnya, hingga saat ini pihak Imigrasi belum me-

nerima surat p e r minta a n pencegahan bagi Susno ke luar negeri dari pihak kepolisian. Tak Perlu Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Edward Aritonang mengatakan bahwa Polri tidak perlu surat untuk menangkap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Susno Duadji, karena Susno tertangkap tangan. ‘’Kalau menunggu surat, Pak Susno tidak bisa dicegah ke luar negeri sehingga langsung ditangkap tanpa perlu surat,’’ kata Aritonang, Senin malam kemarin. Menurutnya, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) melakukan hal itu untuk mencegah agar Susno tidak pergi ke luar negeri karena tidak punya izin pimpinan. ‘’Tugas Provost untuk menegakkan disiplin internal Polri sehingga Susno harus dicegah ke luar negeri,’’ katanya. Hal.19 Sudah Dilepas

Terekam Bicara dengan Anggodo

Dicekal, Nunun Lolos ke LN

Presiden Pecat Ketut dan Myra Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara resmi memecat dua anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Mereka adalah I Ketut Sudiharsa dan Myra Diarsih. Hal ini menyusul keluarnya surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39.P/2010 tertanggal 5 April 2010. Anggota LPSK Lies Sulistiani, Senin (12/4) kemarin menjelaskan, pemecatan ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi majelis kehormatan yang dibentuk lembaga tersebut. Dari persidan-

gan itu, Ketut dan Myra terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik sebagai komisioner. Beberapa kali diberi kesempatan, keduanya tidak menggunakannya, sehingga rekomendasi pemberhentian itu langsung dikirimkan kepada Presiden. ‘’Kami sudah menerima (keppres) itu pada Rabu (7/4) lalu,’’ imbuh Lies. Sebelumnya, berdasarkan hasil persidangan majelis kehormatan LPSK yang diketuai Akil Mochtar, memutuskan Ketut Sudiharsa dan Myra Diarsih terbukti

bersalah dan melanggar kode etik. Mereka diduga telah melanggar Pasal 24 e UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sanksinya adalah pemberhentian secara tidak hormat sebagai anggota lembaga ini. Pemeriksaan Ketut dan Myra sendiri berawal dari rekaman pembicaraan antara Ketut dan pengusaha Anggodo Widjojo yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 3 November 2009. Atas dasar tesebut, LPSK membentuk tim etik yang terdiri atas lima orang, tiga di antaranya dari luar

KPK Tetapkan Buron

LPSK dan dua dari dalam. Selama dalam pemeriksaan keduanya dinonaktifkan. Tim etik tersebut menyimpulkan Ketut dan Myra melakukan pelanggaran etik, karena telah membantu Angggodo Widjojo untuk memberikan perlindungan bagi tersangka kasus suap yakni Anggoro Widjojo, kakak kandung Anggodo. Anggoro sendiri adalah tersangka korupsi yang disidik KPK dan buron ke Singapura. Atas tindakannya ini, Ketut dan Myra dianggap mencemarkan nama baik LPSK. (kmb3)

DPR Boikot Menkeu

Bali Post/sep

RAKER -Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI dengan agenda pembahasan RAPBN-Perubahan 2010 (RAPBN-P), Senin (12/4) kemarin.

Jakarta (Bali Post) Rapat kerja antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan anggota Komisi XI DPR di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Senin (12/4) kemarin, batal karena sejumlah anggota melakukan boikot. Sebelum Sri Mulyani memaparkan penjelasan, mayoritas anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi XI melakukan interupsi hingga akhirnya memutuskan memboikot rapat kerja tersebut. Batalnya raker Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani karena diboikot sejumlah fraksi, mengundang perhatian Presiden. Hal.19 Ada Undangan

Diskusi ”Bali Post’’ (2-Habis)

Revitalisasi Pasar Tradisional SERBUAN pasar modern di Denpasar menjadi ancaman bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, pasar modern dari swalayan, supermarket dan hypermarket dan minimarket kini ‘’menyedot’’ rezeki sehingga pedagang pasar tradisional hanya bisa bertahan tanpa ada perkembangan. Terkait dengan ancaman ini, A.A. Ngurah Yuliartha dari PD Pasar Denpasar mengungkapkan kebijakan Pemkot Denpasar melalui PD Pasar Denpasar sudah melakukan terobosan yang cukup signifikan. Program yang telah digulirkan PD Pasar untuk mempertahankan pasar tradisional, yakni

menata pasar secara keseluruhan. Mulai dari penataan tempat, sirkulasi air limbah, serta kenyaman pasar. Revitalisasi pasar tradisional ini, kata Yuliartha, telah merambah Pasar Kreneng, Pasar Badung. Bukan hanya itu, pasar tradisional milik desa pakraman juga telah dibantu Pemkot Denpasar untuk menata kondisi pasar agar lebih nyaman dan bersih. Masing-masing pasar yang direvitalisasi diberikan dana bergulir Rp 250 juta. Penataan pasar tradisional ini menjadi sangat strategis bagi kelangsungan hidup pasar tradisional. Hal.19 Tidak Pernah

NOMOR 229 TAHUN KE 62

BP/dok

A.A. Ngurah Yuliartha

I Nyoman Mudita

Jakarta (Bali Post) KPK tengah menyiapkan rencana untuk meminta pendapat pembanding (second opinion) terhadap kesehatan Nunun Nurbaeti Daradjatun. Hal itu dilakukan setelah istri mantan Wakapolri Komjen Pol. Adang Daradjatun itu tiga kali tidak memenuhi panggilan majelis hakim Pengadilan Tipikor untuk diperiksa keterangannya terkait perkara suap Rp 24 miliar terhadap puluhan anggota Komisi IX DPR periode 19992004. Namun sebelum hal itu dilaksanakan, ternyata Nunun sudah pergi ke luar negeri (LN) sejak 25 Maret 2010. Padahal, sehari sebelumnya KPK sudah meminta permohonan pencegahan ke luar negeri bagi pengusaha tersebut. Nunun diketahui meninggalkan Indonesia menuju Singapura. Ia beralasan untuk berobat di RS Mount Elisabeth, karena perlu menyembuhkan penyakit yang diklaimnya lupa beratnya itu. ‘’Kami belum mengetahui keberadaan Nunun Nurbaeti yang kini disinyalir sudah berada di Singapura. KPK segera mengecek informasi tentang hal itu. Meski begitu, KPK tetap mempersiapkan tim dokter pembanding untuk meminta pendapat berbeda atas klaim sakitnya yang dikatakan sebagai lupa berat itu,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi SP. Menurut Johan, jika dari hasil pemeriksaan pembanding nanti diketahui bahwa kondisi kesehatan Nunun berbeda dari keterangan sakit yang disampaikannya kepada majelis hakim itu, KPK akan melakukan panggilan paksa terhadap perempuan yang mendistribusikan cek perjalanan bagi sejumlah anggota DPR, usai terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi senior gubernur BI tersebut. Sementara itu, Humas Ditjen Imigrasi Maroloan Baringbing mengatakan, KPK mengirimkan surat permohonan larangan bepergian ke luar negeri atas nama Nunun Nurbaeti satu bulan setelah istri Adang Daradjatun ini berada di Singapura. Meski telah ditindaklanjuti Imigrasi, dapat dikatakan permohonan pencegahan bagi Nunun itu sudah terlambat. Hal.19 Majelis Hakim


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.