HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
RABU PON, 14 JULI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Polda Bentuk Tim Penyidik
Soal Dugaan ”Mark-up’’ Lahan RSI
Disinyalir Ada ”Kongkalikong’’ Menjelang masa akhir jabatan Bupati Tabanan Adi Wiryatama, mulai terungkap dugaan penyimpangan proyek. Salah satunya lahan rumah sakit internasional (RSI) di Nyitdah, Tabanan. Bahkan, kasus dugaan mark-up ini sedang dalam penyelidikan Polda Bali.
ADALAH Dirreskrim Polda Bali Kombes Pol. Andi Takdir Rahmantiro yang mengungkap bahwa kasus pembebasan tanah rumah sakit internasional di Kediri, Tabanan kini sedang dalam proses penyelidikan (BP, 9/7). Diatensinya kasus ini oleh Polda Bali menyusul adanya pernyataan sejumlah anggota DPRD Tabanan. Mereka mempertanyakan tingginya harga tanah yang mencapai Rp 14 miliar. Sementara petani hanya menikmati harga Rp 4,2 miliar. Setelah kasus ini mendapat ‘’perhatian’’ Polda Bali, sejumlah pejabat di Tabanan pun mulai menghindar atau menyatakan lupa. Seperti
Wakil Bupati Tabanan IGG Putra Wirasana. Ia menyatakan tak tahu tentang besarnya transaksi tanah yang diduga ada penggelembungan harga. Wirasana berdalih dirinya hanya sebagai ketua tim survei lahan. Terkait pendanaan, Wirasana melempar permasalahan tersebut ke Bupati Adi Wiryatama. ‘’Saat itu, saya hanya bertugas sebagai ketua tim yang mensurvei lahan, termasuk mengecek harga tanah. Kalau masalah pendanaan, itu ada di tangan Pak Bupati (Adi Wiryatama),’’ kata Wirasana, Selasa (13/7) kemarin. Hal.19 Masalah Pendanaan
Ada Informasi AW Terlibat
Bali Post/yus
INTERNASIONAL - Salah satu bangunan RS Tabanan bertaraf internasional yang berlokasi di Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri.
Aktivis ICW Resmi Minta Perlindungan
LENSA
Bali Post/ant
BAWA HEROIN - Sejumlah petugas Bea Cukai menjaga Carolina SarmientoBautista, warga negara Filipina, ketika tiba di Bandara Ngurah Rai, Kamis (13/7) kemarin. Carolina ditangkap petugas di Bandara Ngurah Rai saat membawa heroin seberat 2.44 kg. (Beritanya di halaman 2)
Yusril Tunjukkan Bukti pada Polisi Terkait Jabatan Hendarman Jakarta (Bali Post) Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Izha Mahendra menunjukkan bukti terkait masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/7) kemarin. ‘’Saya sudah menunjukkan ke polisi yakni bukti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Keppres Nomor 187 Tahun 2004, Keppres Nomor 31 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 83 Tahun 2009,’’ kata Yusril seusai pemeriksaan. Yusril mengatakan bahwa ketiga keppres itu kelihatan sekali bahwa Hendarman sudah habis masa jabatannya sebagai Jaksa Agung sejak 20 Oktober 2009. ‘’Sejak itu hingga kini, Hendarman tidak pernah diangkat lagi oleh presiden dan tidak pernah mengucap sumpah jabatan sebagai Jaksa Agung,’’ katanya. Polisi memeriksa Yusril terkait tindakan pihak Kejaksaan Agung (Kejakgung) pada dirinya pada 1 Juli 2010 yang menggembok pagar kantor Kejaksaan Agung karena dianggap hendak melarikan diri. ‘’Mengenai materi pemeriksaan ini, saya diperiksa sebagai saksi pelapor dan saya akan minta perlindungan sama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),’’ kata Yusril menambahkan. Ia mengatakan bahwa yang dilaporkannya tidak tangung-tanggung yakni Hendarman Supandji yang mengaku sebagai Jaksa Agung RI yang sah. ‘’Mengapa saya baru melapor sekarang, karena kalau saya tidak dipanggil dan dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dan tidak dicekal oleh surat keputusan Kejaksaan Agung, saya tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk melapor kepada polisi,’’ katanya. (ant)
Jakarta (Bali Post) Aktivis ICW Tama S Langkun mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, Selasa (13/7) kemarin. Hal ini merupakan perwujudan dari maksudnya untuk meminta perlindungan kepada institusi itu. Langkah ini diambil, menyusul penyerangan serta penganiayaan oleh sejumlah orang tak dikenal terhadapnya. Kedatangan Tama bersama rekannya sesama aktivis ICW itu, disambut langsung Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Tama yang masih berjalan terpincang-pincang itu, langsung memasuki ruangan yang telah disediakan. Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, tak bisa diliput media. Usai pertemuan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menjelaskan, LPSK sudah menerima surat permohonan perlindungan saksi yang dilayangkan ICW bagi Tama serta empat rekannya. Mereka ini adalah tim yang melakukan investigasi atas rekening mencurigakan milik perwira tinggi (pati) Polri. Tetapi LPSK belum dapat menetapkan status perlindungan terhadap korban penganiayaan Tama serta empat rekannya itu. Hal.19 Berikan Perlindungan
2
PERUBAHAN cuaca yang cukup ekstrem kali ini ternyata berdampak buruk bagi sektor pertanian. Selain banyaknya muncul hama, tingkat produksi juga akan mengalami penurunan. Terkait itu, pemerintah mulai mengingatkan agar konsumsi beras dikurangi. Makanan pokok yang selama ini terpaku pada beras harus bisa dialihkan dengan mengonsumsi umbi-umbian, seperti ketela, serta sumber karbohidrat lainnya. Bagaimana dengan swasembada beras?
Jakarta (Bali Post) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (13/7) kemarin kembali menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji terhadap Mabes Polri terkait perpanjangan penahanan terhadap dirinya dalam kasus dugaan suap PT Arwana. ‘’Memutuskan, perpanjangan penahanan sah, maka permohonan praperadilan ditolak,’’ kata hakim tunggal praperadilan tersebut, Sudarwin, Selasa kemarin.
Bali Post/ant
RUMAH SAKIT - Aktivis ICW Tama Satrya Langkun yang menjadi korban penyerangan di dalam mobil saat meninggalkan RS Asri, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (13/7) kemarin. Setelah lima hari dirawat di rumah sakit, Tama diizinkan pulang dan bersama tim ICW melaporkan kasus tersebut ke Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK).
Hakim Setuju Putar Rekaman Bonaran-Anggodo
KABUPATEN
5
SEJUMLAH titik daerah aliran sungai (DAS) di Klungkung kini marak dengan pembangunan. Di antaranya DAS wilayah Lebah dan LC Pering, Semarapura Klod Kangin. Lurah setempat, Nengah Dana, tak menampik kondisi itu. Sayang, dia tak bisa berbuat banyak untuk menghentikannya. Action-nya tunggu korban?
JADI SAKSI - Kuasa hukum Anggodo Widjojo, Bonaran Situmeang, memberikan kesaksian saat sidang terdakwa Anggodo Widjojo, Selasa (13/7) kemarin.
Jakarta (Bali Post) Sidang perkara percobaan penyuapan yang menyeret Anggodo Widjojo sebagai terdakwa, makin seru. Setelah adanya permintaan JPU Suwardji untuk memutar rekaman percakapan antara Raja Bonaran Situmeang dan Anggodo Widjojo, pihak Anggodo pun meminta hal yang sama kepada majelis hakim, agar memutar rekaman percakapan antara Ary Muladi dan pimpinan KPK. Majelis hakim yang diketuai Tjokorda Rai Suamba pada sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa (13/7) kemarin, menyatakan mempertimbangkan permintaan pihak Anggodo itu. Tetapi untuk pemutaran rekaman saksi Bonaran Situmeang dan terdakwa Anggodo, majelis segera mengeluarkan peneta-
pan pemutaran rekaman itu. Dalam sidang dengan terdakwa Anggodo, JPU menghadirkan pengacara Anggodo, Bonaran Situmeang, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai. Dalam kesaksiannya, Bonaran mengaku pernah bertemu dengan pengacara Ary, Sugeng Teguh Santoso, di Tebet Indah Square (TIS) pertengahan 2009. Menurutnya, Sugeng meminta Bonaran menyampaikan ke Anggoro bahwa pihaknya meminta uang Rp 3 miliar. Uang itu untuk memuluskan rencana, agar Ary Muladi kembali pada berita acara pemeriksaan (BAP) pertama soal penyerahan uang kepada pimpinan KPK. Hal.19 Proses Hukum
Cut Tari dan Luna Maya Wajib Lapor Jakarta (Bali Post) Artis Cut Tari dan Luna Maya dikenakan wajib lapor oleh kepolisian terkait statusnya sebagai tersangka pemeran dalam video porno bersama Nazriel Irham alias Ariel. ‘’Kedua artis tersebut sebetulnya tanpa dikeluarkan pencekalan pun mereka sudah diberi tahu oleh penyidik, apalagi sudah jadi tersangka dan tidak ditahan,’’ kata Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Polri Kombes Pol. Marwoto Soeto, Selasa (13/7) kemarin. Marwoto mengatakan, Cut Tari dan Luna dilarang bepergian ke luar negeri atau ke luar dari kota Jakarta,
Denpasar (Bali Post) Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Gde Sugianyar mengatakan, tim khusus untuk penyelidikan kasus dugaan markup pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Internasional (RSI) Tabanan telah dibentuk dan siap diterjunkan ke lapangan. ‘’Dalam waktu dekat tim sudah harus diterjunkan ke lapangan,’’ kata Kombes Sugianyar didampingi Kasat IV/Tipikor Ditreskrim Polda Bali AKBP Komang Suwirya, Selasa (13/7) kemarin. Kata Sugianyar, tim langsung dikendalikan Kasat IV, dan dalam waktu dekat dipastikan sudah berada di lapangan. Suwirya mengaku akan mengendalikan tim yang sudah dibentuk dengan melakukan penyelidikan khusus terkait dugaan markup yang terjadi dalam proyek pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Desa Nyitdah, Kediri, Kabupaten Tabanan itu. Hal.19 RSI Tabanan
Lagi, PN Kalahkan Susno
Bali Post/ade
KOTA
NOMOR 317 TAHUN KE 62
namun kapan waktu wajib lapornya (hari apa saja) ke Mabes Polri tidak disebutkan. ‘’Kedua artis tersebut bila akan bepergian ke manamana harus lapor penyidik untuk pengawasannya,’’ kata Marwoto. Sebelumnya, Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan artis Luna Maya dan Cut Tari sebagai tersangka tetapi statusnya tidak ditahan. Polri sebelumnya juga sudah menetapkan Ariel sebagai tersangka dan telah menahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Mabes Polri sejak Selasa (22/6). (ant)
Bali Post/ist
Cut Tari dan Luna Maya
Sebelumnya juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 31 Mei 2010 memutuskan menolak permohonan praperadilan Susno Duadji terhadap Kapolri terkait dengan penangkapan dan penahanan terhadap dirinya. Kemudian Susno Duadji mengajukan kembali gugatan praperadilan terkait dengan perpanjangan penahanan tersebut. Mabes Polri mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan terhadap Susno, yang bernomor SP.Han/12.a/V/2010/ Pidkor&WCC tertanggal 30 Mei 2010. Hakim menyatakan alasan sahnya perpanjangan penahanan itu, karena Susno diperlukan untuk melengkapi penyidikan termasuk menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. ‘’Dengan demikian perpanjangan penahanan telah di-
gunakan dengan sebagaimana mestinya oleh penyidik,’’ katanya. Tim kuasa hukum Susno Duadji menyatakan kecewa dengan putusan tersebut. ‘’Kami kecewa dengan putusan itu, karena hakim sebelumnya sudah menyetujui keberatan yang kami ajukan, namun kenyataannya pada putusan berbeda,’’ kata anggota tim kuasa hukum Susno, Elvan Helmi Juni. Tim kuasa hukum Susno menilai perpanjangan penahanan terhadap pemohon itu tidak logis karena pemohon berada di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). ‘’Maka secara hukum pemohon berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab dari sebuah lembaga negara,’’ kata kuasa hukum Susno, Henry Yosodiningrat. (ant)
Uji Materi Kejaksaan
Tak Terkait Yusril Jakarta (Bali Post) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md mengatakan uji materi terhadap Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak akan mengganggu proses hukum Yusril Ihza Mahendra di Kejaksaan Agung, karena pihaknya tidak mengaitkannya. Usai pembukaan Konferensi ke-7 Hakim Konstitusi Asia di Istana Negara, Selasa (13/7) kemarin, Mahfud MD menegaskan MK tidak akan mengaitkan perkara uji materi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan kasus korupsi biaya akses sistem administrasi badan hukum. Dalam kasus ini, Yusril sebagai tersangka. Sebelumnya, Yusril yang juga mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengajukan permohonan judicial review terhadap UU No.16/2004 tentang Kejaksaan RI ke MK. MK, lanjutnya, menganggap perkara uji materi UU tentang Kejaksaan RI sebagai kasus biasa sehingga tidak memberi jadwal khusus untuk menangani perkara tersebut. ‘’Kami menganggap sebagai kasus biasa sehingga tidak perlu jadwal khusus, tetapi jadwalnya tetap mengikuti hukum acara 14 hari sesudah itu sidang-sidang terbuka,’’ kata Mahfud menjelaskan. Sesuai dengan prosedur biasa, Mahfud mengatakan Presiden dan Ketua DPR mendapat surat pemberitahuan dari MK tentang sidang uji materi UU Kejaksaan. Presiden dan DPR pasti mendapatkan pemberitahuan dari MK untuk setiap sidang uji materi karena merupakan pihak terkait dalam penyusunan suatu undang-undang. ‘’Harus, kalau tidak diberi tahu tidak sah persidangan itu. Presiden dan Ketua DPR harus diberi tahu karena UU itu dibuat oleh Presiden dan DPR sehingga kalau ada yang bersangkutan dengan UU kita beri tahukan pertama-tama Presiden dan Ketua DPR,’’ katanya. Jaksa Agung, lanjut Mahfud, tidak mendapatkan panggilan khusus dari MK untuk menghadiri persidangan. Menurutnya, Presiden yang mempunyai wewenang untuk menugaskan pejabat terkait menghadiri persidangan. ‘’Kami tidak ke Kejaksaan Agung, tetapi ke Presiden. Bahwa nanti Presiden menugaskan Jaksa Agung itu terserah, jadi bisa Jaksa Agung, bisa Menteri Kehakiman, terserah Presiden,’’ ujarnya. Mahkamah Konstitusi, katanya, mulai Rabu (14/7) ini menggelar sidang uji materi UU Kejaksaan RI. (ant)