Edisi 15 Juli 2010 | Balipost.com

Page 1

Bali Post

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS WAGE, 15 JULI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 318 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Soal TDL

Bar Red Room Diserang

Pemerintah Akui Salah Hitung

Satu Tewas

Jakarta (Bali Post) Pemerintah mengakui ada kesalahan dalam perhitungan struktur kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di beberapa pelanggan industri, melebihi ketentuan 10 persen. Hasil kajian ulang akan berbentuk peraturan baru, berkenaan hal itu akan keluar pekan ini pula. Menteri Perekonomian Hatta Radjasa menuturkan, sesuai kesepakatan pemerintah dengan DPR kenaikan TDL 2010 yang mulai berlaku 1 Juli lalu, pelanggan rumah tangga naik 10 persen, sementara sektor industri naik 15 persen. Namun, faktanya, beberapa sektor industri di Jawa-Bali mengalami kenaikan TDL antara 30-40 persen. ‘’Sekarang sedang dipelajari, kenapa ada kenaikan

sampai 40 persen. Tetapi ada pula yang turun 30 persen. Itu karena faktor multiguna dan daya maksimum. Jadi sekarang sedang dibahas agar dua komponen itu tidak membebani industri tertentu. Kita akan samakan persepsinya,’’ ujarnya di sela-sela rakor TDL, Rabu (14/7) kemarin. Rakor tersebut diikuti pula Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, dan Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral Darwin Zahedy Saleh. Rapat juga diikuti oleh jajaran direksi PLN dan jajaran eselon I masing-masing kementerian. MS Hidayat menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan aturan baru berkenaan perhitungan struktur kenaikan TDL sektor industri yang menanggung beban kenaikan hingga 80 persen. ‘’Dalam rapat tadi, para menteri minta pekan ini diumumkan aturan baru yang memperbaiki tarif

harga tersebut,’’ ujar Hidayat. Menurut Hidayat, struktur perhitungan TDL akan mengalami penurunan. Namun perubahan besaran tarif itu tidak akan kembali pada posisi sebelum keputusan kenaikan TDL pada 1 Juli. ‘’Sedang ada penghitungan dan perbaikan tarif dari struktur awal, nantinya apa yang salah dipersepsikan, antara beda persepsi usaha dan pemerintah akan dijernihkan sekarang,’’ tambahnya. Darwin Z. Saleh mengutarakan akan melakukan perhitungan kembali struktur kenaikan TDL 2010 sektor industri. Prinsipnya, pemerin-

tah menerima sejumlah masukan dari kalangan dunia usaha maupun pelanggan lainnya soal kebijakan TDL yang diberlakukan sejak awal bulan ini. ‘’Kami sedang meninjau dan mencoba melakukan exercise dan penghitungan, khususnya memfokuskan kepada pelanggan-pelanggan yang dalam realisasinya mengalami penaikan tagihan di atas 50 persen, 40 persen, atau 30 persen. Itu ditelaah bersama secara khusus, satu per satu. Pemerintah juga ingin fair atas masukan pengusaha dan melihat kembali di mana salah persepsinya,’’ paparnya.

Namun, menurutnya, pemerintah tidak akan merevisi Peraturan Menteri ESDM No.7/2010 tentang kenaikan TDL 2010 merata 10 persen, karena merupakan amanat UU APBN 2010 yang telah disepakati pemerintah bersama DPR. Padahal, selama ini justru deregulasi tarif listrik itulah yang menjadi pemicu reaksi penolakan keras dari dunia usaha. Misalnya untuk golongan industri II dengan daya 14 kilowatt sampai dengan 200 kilowatt, sebelum kenaikan TDL hanya Rp 440 per kWh. Hal. 19 Pelanggan Industri

FAKTA

Denpasar (Bali Post) Pertikaian atardua kelompok kembali terjadi di kawasan Kuta. Kini, sejumlah pemuda berbadan kekar melakukan penyerangan ke Bar Red Room, Jalan Diana Pura, Kuta, Badung, Rabu (14/7) dini hari kemarin. Akibatnya, satu satpam jaga Bagus Alit Edi Sastrawan tewas dengan banyak tusukan. Sementara satu satpam lagi yakni Yesaya Karmoi mengalami luka tusuk di punggung. Kuat dugaan, aksi penyerangan sejumlah pemuda ke TKP itu ada kaitannya dengan pertikaian dua kelompok yang terjadi di depan Diskotek Sky Garden, beberapa hari sebelumnya. Akan tetapi, aparat kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dengan memintai keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Tim gabungan Polsek Kuta dan Poltabes hingga kini masih bekerja guna mengungkap semuanya. Informasi di lapangan, penyerangan ini terjadi sekitar pukul 02.30 wita. Sebelum menyasar TKP, kuat dugaan mereka awalnya membidik Sky Garden. Namun, karena Sky Garden dijaga ketat oleh sejumlah anggota kepolisian dan TNI, maka penyerangan dialihkan ke Bar Red Room. Dikatakan, mereka yang bersenjata samurai, pedang, rantai dan lainnya langsung menuju TKP. Hal. 19 Kedua Korban

Bupati Ratna Golput

Anas-Yusuf Unggul Banyuwangi (Bali Post) Bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari memilih tidak menggunakan hak suaranya (golput) pada coblosan pemilihan umum kepala daerah setempat, Rabu (14/7) kemarin. Ratna yang terdaftar di TPS 1 Kelurahan Panderejo tidak hadir hingga batas akhir waktu pencoblosan pukul 13.00 WIB. Selain Ratna Ani Lestari, dua kerabatnya, yakni adik kandung dan bibinya yang juga terdaftar di TPS tersebut, tidak menggunakan hak suaranya. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 Panderejo, Joko Setiadi, mengatakan Bupati Ratna Ani Lestari terdaftar di nomor panggilan 269 dari total 437 jiwa yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut. ‘’Surat panggilan mencoblos kepada Ibu Ratna dan kerabatnya sudah dikirimkan dua hari menjelang coblosan, tetapi beliau sampai penutupan coblosan tidak hadir,’’ ucapnya. Hal. 19 Lakukan Gugatan

SASARAN

TARI-ARIEL-LUNA - Petugas TPS menunjukkan kartu suara yang ditempeli gambar Ariel, Luna Maya dan Cut Tari dalam Pilkada Banyuwangi, Rabu (14/7) kemarin.

Pilkada Banyuwangi

KPK Geledah Kemenkes Jakarta (Bali Post) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perusahaan rekanan kementerian tersebut, terkait dengan kasus pengadaan alat kesehatan untuk menangani wabah flu burung. ‘’Penggeledahan dilakukan sejak Selasa (13/7),’’ kata Juru Bicara KPK Johan Budi, Rabu (14/7) kemarin. Selain di kantor Kemenkes, kata Johan, penggeledahan dilakukan di dua perusahaan rekanan, yaitu PT PM dan PT ATU. Penggeledahan itu juga merupakan pengembangan dari kasus penyimpangan alat kesehatan pada periode 2006-2008. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan mantan Sekretaris Menteri Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Soetedjo Juwono sebagai tersangka sejak September 2009. Hal. 19 Flu Burung

KABUPATEN

Bali Post/dok

Irjen Pol. H. Sutisna Bali Post/udi

Kertas Suara Bergambar Ariel-Luna-Cut Tari Banyuwangi (Bali Post) Kejadian nyeleneh saat Pilkada Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan di TPS 3, Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi, Rabu (14/7) kemarin. Satu lembar kertas suara ditempeli gambar tiga artis yang sedang tersandung kasus video mesum, ArielLuna-Cut Tari. Gambar tiga artis tersebut diletakkan persis di tengah gambar pasangan cabup nomor urut 2, JalalYusuf Noeris. Kertas suara misterius itu ditemukan saat petugas TPS

menggelar penghitungan suara pukul 13.00 WIB. Setelah menghitung beberapa menit, petugas menemukan lembaran kartu yang aneh. Setelah diteliti, ternyata ditempeli tiga gambar artis yang diduga terlibat video porno. Dilihat kondisinya, tiga gambar artis itu sengaja ditempelkan oleh pemiliknya. Diduga, pelaku menempelnya saat memasuki bilik suara. ‘’Kemungkinan memang ingin membuat sensasi,’’ kata Endro, Ketua TPS 3. Meski dicoblos sesuai keten-

tuan, petugas TPS bersama para saksi cabup sepakat menyatakan kartu suara tersebut tidak sah. Setelah itu dibuatkan berita acara untuk tidak dihitung. Kejadian ini sempat menyedot perhatian warga yang mengikuti penghitungan suara. Gambar Ariel, Luna dan Cut Tari yang ditempelkan adalah potongan gambar berjajar yang digunting dari kertas koran. Hasil tempelannya juga tampak rapi. Gambar ini ditempel menggunakan lem kertas halus. Dilihat dari cara menem-

pelnya, kartu suara ini milik pemilih yang masih muda. Pemilih mencoblos tepat di tengah gambar ketiga artis ibu kota tersebut. Selain dinyatakan tidak sah, Endro juga melaporkan temuan itu ke Polres. Polisi pun langsung mengambil gambar kertas suara tersebut sebagai barang bukti. ‘’Kami takut disalahkan, akhirnya lapor saja,’’ pungkas Endro. Kejadian nyeleneh lainnya adalah sejumlah petugas di salah satu TPS menggunakan kostum pemain sepak bola. (udi)

Hakim Periksa PK SKPP Bibit-Chandra

4

KETUA Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Klungkung Ngakan Mintu menyatakan tengah membentuk tim evaluasi untuk memantau pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Klungkung. Terutama mengevaluasi para guru yang lolos sertifikasi tetapi diindikasikan malas mengajar dan tidak berprestasi. Dalam artian, penghargaan berupa sertifikasi tak serta merta meningkatkan kualitas diri sang guru.

Bali Post/ade

Bonaran Situmeang dan Anggodo Widjojo

Jakarta (Bali Post) Sidang permohonan peninjauan kembali (PK) pembatalan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah digelar di PN Jakarta Selatan, Rabu (14/7) kemarin. Hal ini merupakan wujud dari sikap Kejaksaan Agung selaku pemohon PK, yang tidak mau melimpahkan perkara rekayasa kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang ke pengadilan. Selain kejaksaan yang diwakilkan jaksa Rhein E. Singal itu, persidangan ini juga dihadiri Anggodo Widjojo selaku pihak terkait dengan masalah itu. Sebab, sebelumnya Anggodo mengajukan permo-

honon praperadilan atas dikeluarkannya SKPP Bibit-Chandra oleh kejaksaan. Melalui persidangan, baik pengadilan tingkat pertama dan banding mengabulkan permohonan Anggodo. Sebaliknya, SKPP itu tidak sah dan melawan hukum. Kejaksaan pun mengajukan PK. Dalam memori PK yang disampaikan di hadapan majelis hakim pemeriksa permohonan PK yang diketuai Prasetyo Ibnu Asmara itu, kejaksaan selaku pihak pemohon melalui jaksa Rhein E. Singal menyatakan SKPP itu harus diterbitkan pihaknya. Alasannya, kasus Bibit dan Chandra tidak cukup bukti untuk disidangkan. Hal. 19 Tahap Penuntutan

Soal Dugaan ’’Mark-up’’ Tanah RSI

Bupati Tabanan Serahkan Proses di Polda Bali TIDAK biasanya Bupati Tabanan Adi Wiryatama pelit informasi. Ia selalu terbuka, baik terkait kebijakannya maupun hal-hal lain menyangkut pembangunan di Tabanan. Namun kali ini tidak. Ia sama sekali tak mau menanggapi soal dugaan mark-up pembelian tanah untuk pembangunan rumah sakit internasional (RSI) di Nyitdah, Kediri, Tabanan. Ketika ditemui Rabu (14/7) kemarin, Adi Wiryatama menegaskan telah menyerahkan proses hukum kepada Polda Bali. ‘’Biarkanlah prosesnya berjalan, ya,’’ ucapnya singkat tanpa mau lagi melayani pertanyaan soal perannya dalam proyek tersebut. Tak hanya Bupati Adi Wiry-

atama, Ketua DPRD Tabanan yang juga Ketua DPC PDI-P Tabanan Ketut Suryadi juga enggan berkomentar. ‘’Kalau masalah itu, saya no comment ya,’’ katanya. Rupanya, aksi tutup mulut dalam kasus dugaan penggelembungan harga tanah RSI ini menjadi tren di Tabanan. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Tabanan Made Dirga juga memilih diam. Namun, tidak demikian halnya dengan elite partai di luar PDI-P. Ketua Fraksi Demokrat Made Yasa meminta aparat penegak hukum bertindak transparan dalam menangani kasus tersebut. ‘’Kasus seperti ini jangan ditutup-tutupi, harus transparan. Jika bukti dan faktanya terkumpul, usut segera,’’ ujarnya.

Hal senada disampaikan politisi Golkar yang juga anggota Komisi III DPRD Tabanan, Ketut Loka Antara. Ia meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas adanya dugaan mark-up lahan RSI. Ia menduga ada permainan yang sangat kotor di balik semua ini, dan telah menyebabkan kerugian negara. Tak Tahu Sejumlah anggota DPRD Tabanan periode 2004-2009 yang dihubungi Rabu kemarin membenarkan pembebasan tanah untuk pembangunan RSI Tabanan tahun 2004 atas persetujuan dewan. Namun, urusan teknis terkait dengan perencanaan rumah sakit, penganggaran dan pembebasan tanahnya semuan-

ya ditangani eksekutif. Anggota DPRD Tabanan periode 2004-2009 itu mengatakan tak tahu-menahu ada penggelembungan harga tanah, sehingga tercantum dalam APBD mencapai Rp 14 miliar. Dia tak mengetahui proses pembebasan tanahnya karena sepenuhnya ditangani eksekutif. Namun, dia membenarkan menyetujui rencana pembangunan rumah sakit internasional yang diawali pembebasan tanah di Nyitdah, Kediri. Namun bagaimana rencana detail pembangunan RSI termasuk penganggarannya sepenuhnya ditangani eksekutif. ‘’Ya, kami ikut menyetujui tetapi eksekusinya dilakukan di eksekutif,’’ katanya. Hal. 19 Berikan Rekomendasi

Bali Post/dok

Adi Wiryatama

Kapolda Bali:

Berangus Kelompok Preman di Kuta Denpasar (Bali Post) Kapolda Bali Irjen Pol. H. Sutisna mengeluarkan peringatan keras terhadap kelompok preman di Kuta yang dinilai meresahkan masyarakat. Jenderal bintang dua ini memerintahkan supaya kelompok preman diberangus. Peringatan keras Kapolda ini terkait dengan keberadaan kelompok preman di Kuta yang diduga melakukan penganiayaan. ‘’Saya sudah panggil Kapoltabes agar bersikap tegas menghadapi kelompok preman yang terbukti meresahkan warga,’’ tegasnya, Rabu (14/7) kemarin. Irjen Sutisna yang mantan staf ahli Kapolri ini juga memerintahkan anggota Polri agar tegas dalam melakukan sweeping. Terhadap preman yang mencoba melakukan perlawanan, Kapolda Bali memerintahkan agar ditangkap. ‘’Polri harus bertindak tegas terhadap preman agar tidak meluas ke mana-mana atau menghilangkan kesan polisi tidak ada tindakan apa pun,’’ tegasnya. Disinggung sikap polisi yang terkesan tak berdaya saat kasus penganiayaan depan di Sky Garden, Irjen Sutisna justru membantah keras jika petugas dikatakan tak mengambil sikap. Alasannya, tindakan polisi harus disesuaikan dengan situasi di lapangan. ‘’Bukan tak berdaya, tetapi lihat juga situasi seperti apa. Saya tegaskan, Polri akan tindak mereka,’’ katanya. (jep/jay)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.