HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU WAGE, 16 JANUARI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
NOMOR 146 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
’’Bhakti Pakelem’’ di Silayukti
Ribuan Umat ’’Ngaturang Ayah’’
Bali Post/eka
BHAKTI PAKELEM - Ribuan umat Hindu mengikuti prosesi upacara Bhakti Pakelem di Segara Silayukti, Padangbai, Karangasem, Jumat (15/1) kemarin.
Cegah Diistimewakan, KPK Awasi Anggodo Jakarta (Bali Post) KPK berjanji untuk mengawasi Anggodo Widjojo selama di dalam LP Cipinang. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya perlakuan istimewa bagi tersangka kasus dugaan percobaan penyuapan dan merintangi pemeriksaan kasus korupsi. ‘’Dia (Anggodo-red) itu tahanan KPK, jadi kami monitor selama di penjara,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi, Jumat (15/1) kemarin. Diungkapkan, KPK telah membentuk tim pengawasan khusus bagi Anggodo. Meski tim itu tidak bekerja 24 jam,
KPK tetap berusaha memantau dan memastikan takkan adanya perlakuan khusus terhadap Anggodo maupun tersangka lain yang statusnya sebagai tahanan titipan dari KPK. Dalam kasus Anggodo ini, lanjut Johan, pimpinan serta deputi penindakan KPK pernah menjalani pemeriksaan oleh tim penyelidik KPK. Mereka adalah Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Bibit Samad Riyanto dan Candra M. Hamzah serta Deputi Penindakan KPK Ade Raharja. Hal. 19 Tidak Tertutup
Kader Militan PDI-P Siap Melawan Tabanan (Bali Post) -
Sejumlah kader senior PDI Perjuangan Tabanan merapatkan barisan guna menghadang rekomendasi DPP PDI Perjuangan jilid II yang ‘’menggulingkan’’ I Wayan Sukaja. Rekomendasi jilid II ini memaketkan Ni Putu Eka Wiryastuti dengan Komang Gede Sanjaya alias Eka-Jaya, sebagai pasangan cabupcawabup PDI Perjuangan. Sebelumnya pada rekomendasi jilid I, DPP memaketkan Sukaja-Eka Wiryastuti. Rekomendasi baru ini dituangkan dalam surat DPP PDI Perjuangan No. 317/IN/ DPP/I/2010, perihal pencambutan surat DPP No.3075/IN/ DPP/XII/2009. Dalam rekomendasi itu juga disebutkan, kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan ini, akan diberikan sanksi organisasi.
Rekomendasi ditandatangani Ketua DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dan Sekjen Pramono Anung. Surat itu juga ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui. Terhadap keluarnya rekomendasi baru itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Tabanan Made Sudana langsung
Bali Post/rtr
GERHANA MATAHARI - Gerhana matahari annular (cincin) tampak sebagai gerhana matahari parsial (sebagian) dari Planetarium & Observatorium, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (15/1) kemarin.
KABUPATEN
menggelar rapat, Jumat (15/ 1) kemarin, guna melakukan perlawanan. Sebab, keputusan itu dianggap hanya mengakomodasi keinginan kekuasaan seseorang dan menganiaya hak-hak Sukaja selaku kader militan PDI Perjuangan. ‘’Sukaja justru digulingkan dengan paket bau kencur, yang baru muncul langsung dicalonkan sebagai pimpinan
daerah,’’ jelas Sudana. Sudana mengatakan SK DPP tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan jelas. Selaku kader partai, Sudana mempertanyakan SK tersebut yang hanya menyebutkan demi kepentingan partai secara umum. Ia mempertanyakan apa maksud kalimat tersebut. Dengan nada tinggi, Sudana menyebutkan dalam mengeluarkan rekomendasi hendaknya dilihat dari sejumlah faktor seperti perjalanan dan perjuangan di dalam partai, akseptabilitas, dan integritas moralnya. Hal. 19 Diserahkan Mandat
Boediono Pernah Sampaikan agar Robert Ditangkap
2
PEMBANGUNAN halte (tempat tunggu angkutan umum) di sejumlah titik di Denpasar mengundang pertanyaan sejumlah kalangan. Pasalnya, halte yang sudah ada sebelumnya tidak berfungsi dengan baik alias mubazir. Bahkan, sering kali keberadaan halte di Denpasar hanya untuk para pedagang kaki lima. Selain itu, keberadaan angkutan umum di kota berwawasan budaya ini sudah terkesan mati suri.
4
EKSPLOITASI penggunaan air bawah tanah (ABT), khususnya di Kabupaten Klungkung, tak terbendung. Bahkan, sejumlah pengeboran ABT ditengarai tak mengantongi izin. Hal itu tak lepas dari pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sebagai pemilik kewenangan izin ABT, masih lemah dan tidak efektif. Untuk itu, Kabupaten Klungkung menginginkan agar Pemprov Bali menyerahkan kewenangan perizinan ABT ke kabupaten.
bahwa ‘’Kramaning wong Bali ayua kita ngencakang wali (jangan sekali-sekali orang/penduduk Bali melupakan atau tak menggelar upacara wali). Di dalam Lontar Jaya Kasunu disebutkan, kalau berani melupakan atau tak menggelar wali upacara, maka dunia atau jagat Bali khususnya bakal terkena karubuhan (tak aman, bencana alam dan dilanda wabah penyakit), serta pemimpin atau raja tak berusia panjang. Sebaliknya, jika taat menggelar wali maka seluruh jagat akan menemukan kerahayuan, labdakarya (apa yang dikerjakan) bakal memperolah hasil yang baik. Upacara pakelem catur niri digelar di pantai di depan Pura Segara Padangbai. Upacara ini
di-puput Ida Pedanda Gde Jelantik Dangin dari Geria Buda Alangkajeng, Nongan, Rendang dan Ida Pedanda Gde Putra Tembau dari Geria Gede Desa Aan, Klungkung. Selain krama Bali dari Karangasem, Buleleng, Tabanan, Bangli, Denpasar, Badung dan kabupaten lainnya di Bali, upacara ini juga dihadiri Gubernur Bali Mangku Pastika dan Nyonya Ayu Pastika, Bupati Karangasem I Wayan Geredeg dan Nyonya Ni Ketut Sujani, Wabup Bangli I Made Gianyar, Wakil Wali Kota Denpasar Jayanegara, Manggala Puri Gede Karangasem AAB Ngurah Agung, S.H. Hal. 19 Tarian Sakral
Sukaja ’’Digulingkan’’ Golkar-Demokrat Paketkan Dua ’’M’’ Paket Bau Kencur
LENSA
KOTA
RIBUAN umat Hindu, Jumat (15/1) kemarin ngaturang ayah pada upacara bhakti pakelem di Segara Silayukti, Padangbai, Karangasem. Tak hanya krama Bali, puluhan wisatawan asing dari Prancis dan Australia juga mengikuti upacara yang bertujuan untuk mengharmoniskan alam semesta beserta isinya. Upacara Catur Niri ini dilaksanakan, kata Jro Gde Batur Alitan, menyusul munculnya fenomena alam di berbagai belahan dunia. Dengan upacara ini, diharapkan jagat bisa terhindar dari marabahaya. Sebab, dalam berbagai purana atau lontar seperti dalam Lontar Swamandala, Usana Bali dan Jaya Kasunu disebutkan
Boediono
Balikpapan (Bali Post) Mantan Gubernur BI yang sekarang Wapres, Boediono, mengatakan dirinya pernah menyampaikan kepada Wapres (saat itu) Jusuf Kalla agar Robert Tantular segera ditangkap terkait dengan kasus Bank Century. ‘’Saya tidak pernah ragu untuk mendukung penindakan terhadap Robert Tantular dan siapa pun yang terkait dengan masalah penyelewengan di Bank Century,’’ kata Wapres Boediono, Jumat (15/1) malam kemarin. Hal tersebut dikemukakan Boediono di sela melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Pernyataan itu dikemukakan menyusul pernyataan mantan Wapres Jusuf Kalla di depan Pansus, bahwa Boediono tak melaporkan Robert ke polisi walaupun saat itu telah di suruh Jusuf Kalla. Bali Post/dok
Secara kronologi Boediono mengatakan bahwa pada 20 November 2009 pada saat diadakan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang masih belum merupakan rapat resmi, dirinya menyampaikan kepada Menkeu Sri Mulyani untuk mencekal Robert Tantular dan pengurus lainnya di Bank Century. Selain itu, kata Wapres, dirinya juga minta aparat untuk menyiapkan kasus hukumnya yang selanjutnya diadakan penuntutan. ‘’Itu masih merupakan instruksi ke dalam,’’ kata Boediono. Bahkan dalam rapat tersebut, katanya, dirinya yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI menyatakan bahwa Robert Tantular harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan terhadap Bank Century. Hal. 19 Kasus Hukum
Soal Susno Duadji
Dua Tim Polri Beda Pendapat Jakarta (Bali Post) Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadivpropam) Irjen Pol. Oegroseno mengatakan tim pemeriksa tetap mengajukan sidang disiplin dan kode etik terhadap Komjen Pol. Susno Duadji terkait dugaan pelanggarannya menjadi saksi terdakwa Antasari Azhar. ‘’Pokoknya kita ajukan (sidang) disiplin dan kode etik,’’ kata Oegroseno, Jumat (15/1) kemarin. Ia menilai Susno terindikasi melakukan pelanggaran. Sementara itu, Ketua Tim
Klarifikasi Persoalan Susno sekaligus Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Irjen Pol. Saleh Saaf menyatakan Susno tidak melanggar disiplin dan kode etik Polri berdasarkan hasil klarifikasi. Ia menjelaskan pihaknya sudah mengklarifikasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada Susno untuk mencari tahu duduk masalah dan mencari penyebab merebaknya persoalan jenderal bintang tiga itu pada media massa. ‘’Kalau bukti awal sudah tidak
ada maka tidak perlu diteruskan. Tidak ada lagi proses buat Pak Susno,’’ ujarnya. Oegroseno menuturkan tim pemeriksa dugaan pelanggaran Susno akan mengajukan kepada Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri terkait pengajuan sidang disiplin dan kode etik bagi jenderal bintang tiga itu. Tim pemeriksa dugaan pelanggaran Susno terdiri atas Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) serta Divisi Profesi dan Pen-
gamanan (Divpropam) Polri. Kadivpropam menyatakan tim pemeriksa sudah meminta keterangan dari sejumlah saksi terkait kehadiran Susno menjadi saksi pada persidangan Antasari Azhar. Namun, ia enggan menyebutkannya. Oegroseno juga mengungkapkan berdasarkan pemeriksaan sementara, tim pemeriksa sudah menemukan bentuk dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan Susno. (kmb3)
Tabanan (Bali Post) Setelah DPP PDI Perjuangan mengeluarkan paket jilid II atas nama Eka-Jaya, kini kubu koalisi Partai Golkar dan Demokrat muncul paket A.A. Ngurah Mahendra - Putu Oka Mahendra (Dua M). Wakil Ketua DPD II Golkar Tabanan I Ketut Loka Antara, Jumat (15/1) kemarin mengatakan SK rekomendasi Golkar sudah jatuh ke tangan A.A. Ngurah Mahendra, sedangkan dari Demokrat dipegang oleh Oka
Mahendra yang merupakan Bendahara Demokrat Tabanan. Paket ini, katanya, tinggal menunggu administrasi dari induk partai. Oka Mahendra ketika dihubungi mengatakan sudah mendapatkan mandat mendampingi A.A. Ngurah Mahendra, sehingga paketnya menjadi Mahendra-Mahendra. Calon perseorangan hanya diisi satu paket yakni I Ketut Suprapta - I Nyoman Suanda atau dikenal dengan paket Susu. (kmb14)
DAK Pendidikan Menyimpang Jakarta (Bali Post) Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pendidikan kini dibidik KPK. Pasalnya, KPK banyak menemukan penyelewengan dalam pemanfaatan dana saat pelaksanaannya. Demikian kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin, Jumat (15/1) kemarin. Penyimpangan yang terjadi tersebut, antara lain dalam pembayaran jasa konsultan dan IMB. Modusnya, di tiap sekolah penerima DAK bidang pendidikan dalam suatu kabupaten, ternyata diharuskan membayar sebesar Rp 3,3 juta untuk biaya konsultan, perencana dan pengawas. Dana itu dipotong langsung, saat anggaran itu
dikucurkan ke tiap sekolah. ‘’Memang nilainya tidak besar, hanya Rp 3,3 juta. Tetapi kalau dikalikan 138 sekolah yang mendapatkan DAK di suatu kabupaten, jumlahnya bisa mencapai Rp 455,4 juta. Itu baru satu kabupaten. Kalikan saja dengan kabupaten yang ada di Indonesia,’’ jelas Jasin. KPK, imbuhnya, juga menemukan keterlambatan pencairan yang menyebabkan tersendatnya proses rehabilitasi. Selain itu, ada temuan lain yakni kurang tertibnya pencatatan aset yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan berbagai potensi konflik kepentingan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. (kmb3)