Edisi 17 April 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU KLIWON, 17 APRIL 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

KY Duga Hakim Gayus Terima Suap Jakarta (Bali Post) -

Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas menduga ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten, Muhtadi Asnun, menerima lebih dari Rp 50 juta. Uang itu diduga sebagai tanda terima kasih atas putusannya membebaskan Gayus Halomoan Tambunan dari perkara dugaan pencucian uang dan penggelapan. Selain Muhtadi Asnun, KY juga terus menelusuri kemungkinan dua hakim anggota yang ikut menyidangkan perkara Gayus itu menerima suap. Untuk dugaan tindak pidana ini, KY telah meminta kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ‘’Kapolri sudah menyanggupi permintaan tersebut,’’ kata Busyro kepada war-

tawan di Jakarta, Jumat (16/ 4) kemarin. Selain memeriksa tiga hakim itu, jelasnya, KY juga telah meminta keterangan seorang panitera pengganti berinisial IK. Ia diketahui sempat menjemput dan mengantar Gayus ke rumah Muhtadi. Hal ini pun patut dicurigai, karena IK patut diduga menerima suap pula dari

Gayus. Untuk mengetahui kebenaran ini, Mabes Polri juga telah diminta untuk membantu melacak aliran dana dari Gayus kepada Muhtadi dan IK. ‘’Kami patut curiga kepada IK. Dia memilih peran yang tidak bisa diabaikan dalam menghubungi Gayus dan para hakim. Hal. 19 Majelis Kehormatan

Bali Post/dok

Busyro Muqoddas

Punia Upacara di Besakih

DANA PUNIA Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 206.510.800 Rp 208.510.800

SASARAN Hambat Investasi, 1.800 Perda Dibatalkan Jakarta (Bali Post) Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan lebih dari 1.800 peraturan daerah (perda) telah dibatalkan, karena dinilai menghambat masuknya investasi ke daerah. ‘’1.800 peraturan menghambat investasi itu tersebar rata di hampir seluruh daerah di Indonesia,’’ kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/4) kemarin. Peraturan daerah yang dibatalkan itu, jelas Mendagri, contohnya adalah melakukan pungutan ganda atau bertentangan dengan peraturan lebih tinggi di atasnya. Hal. 19 Ada Izin

KOTA

3

PILKADA yang kini telah memasuki masa kampanye, merupakan tahapan yang rawan akan terjadi gesekan. Pasalnya, tahapan ini akan terjadi pengerahan massa dan masingmasing kandidat akan menunjukkan kekuatan dukungan dengan menghadirkan massa pendukungnya ketika mendapat giliran kampanye terbuka. Karena menjadi tahapan yang paling rawan akan gesekan, maka semua komponen masyarakat termasuk pecalang diminta untuk ikut menjaga kondisi keamanan dan kondusivitas daerah. Terus, seberapa banyak polisi dikerahkan?

KABUPATEN

Bali Post/ade

PABRIK EKSTASI- Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menyita puluhan ribu pil ekstasi dan shabushabu pada pengungkapan pabrik ekstasi di kawasan Perumahan Pluit Timur, Jakarta Utara, Jumat (16/4) kemarin. Polisi berhasil mengamankan empat tersangka beserta barang bukti berupa 46.000 butir ekstasi, 29.000 butir lexotan, 17 kg ketamin, 250 butir tablet H-5, 385 gr shabu-shabu, 10 kg bahan baku siap cetak berikut alat produksinya, semuanya bernilai Rp 6.750.000.000.

Susno Lakukan Pembiaran Suap Jakarta (Bali Post) Pihak Sjahril Djohan mempertanyakan sikap Susno Duadji yang menyatakan sempat menolak penawaran Rp 500 juta, saat akan disuap terkait dalam penanganan kasus Gayus Halomoan Tambunan. Patut diduga Susno mengetahui transaksi itu, namun tidak langsung mengambil tindakan. Mantan Kabareskrim Polri itu pun

dapat dikenakan sangkaan pembiaran. ‘’Seorang jenderal bintang tiga mau disogok? Harusnya dia (Susno-red) mengambil tindakan yang pantas pada saat itu? Setidaknya penyuap itu harus ditangkap, bukan dibiarkan,’’ kata penasihat hukum Sjahril Djohan, Hotma Sitompul, Jumat (16/4) kemarin. Hotma juga membantah isi

berkas acara pemeriksaan (BAP) kliennya yang beredar di kalangan wartawan. Salinan BAP yang beredar itu tidak jelas sumber instansi yang mengeluarkannya. ‘’Dari mana kami tahu itu BAP asli atau palsu. BAP itu kan tidak boleh keluar. Tidak apa-apa beredar di kalangan media, tetapi masalahnya itu benar atau tidak BAP asli,’’ ujarnya. Ia juga enggan mengo-

mentarai isi BAP yang menyebutkan kliennya sempat menawarkan uang sejumlah Rp 500 juta pada mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji. Uang itu dituliskan dalam BAP diberikan dalam penanganan kasus Arwana yang saat itu ditangani penasihat hukum Haposan Hutagalung. Hal. 19 Berikan Uang

Bali Post/ant

Yusak Yaluwo

Jakarta (Bali Post) KPK langsung melakukan penahanan terhadap Bupati Boven Digoel, Papua, Yusak Yaluwo. Yang bersangkutan langsung dititipkan di LP Cipinang. Tindakan ini ditempuh setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan selama 19 jam, sejak ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (15/4) pukul 21.30 WIB. Penjemputan paksa yang langsung diikuti dengan pemeriksaan serta penahanan itu dilakukan KPK, karena tersangka dinilai tidak kooperatif. Pasalnya, tiga kali pemanggilan telah dilayangkan kepadanya, tetapi tidak per-

nah dipatuhi. ‘’Makanya kami perlu bertindak tegas,’’ kata Karo Humas KPK Johan Budi, Jumat (16/4) kemarin. Sebelum menjemput paksa, lanjutnya, tim penyidik KPK menerima informasi tersangka Yusak Yaluwo tengah menuju Jakarta. Tim pun disiapkan untuk menunggu pesawat yang ditumpangi Yusak bersama istrinya di Bandara Soekarno-Hatta. Begitu pesawatnya mendarat, aparat langsung menjemputnya dan membawanya ke kantor KPK. Johan menjelaskan, sebelumnya KPK memang telah penetapan status tersangka bagi Yusak Yaluwo. Hal. 19 Partai Demokrat

Susno Enggan Ungkap Markus Lainnya Jakarta (Bali Post) Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Susno Duadji enggan mengungkapkan adanya makelar kasus (markus) lainnya selain SJ. ‘’Kalau saya ungkap lagi ada yang marah pada saya. Sudah terlalu banyak tuduhan, nanti saya dibilang mencemarkan nama institusi lagi,’’ kata Susno di kediamannya, Jumat (16/4) kemarin. Ia mengakui banyaknya dukungan selama ini bukan terhadap dirinya tetapi dukungan terhadap melawan musuh bersama. Rakyat

sudah bosan dengan penegakan hukum yang sewenangwenang dengan ketidakadilan, manipulasi kebenaran, manipulasi keadilan, rekayasa kasus, dan korupsi. ‘’Rakyat sudah capek dengan kondisi tersebut,’’ katanya lagi. Menanggapi adanya BAP SJ yang menyebutkan bahwa dirinya menerima sejumlah uang dan rumah mewah, Susno mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu ditanggapi lagi. ‘’Ditanya masalah tersebut, saya pusing jawabnya. Saya bilang tulislah, mau enam, mau 12, mau 24 rumah

Jakarta (Bali Post) Penyidik Polri akan memanggil mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol. Susno Duadji untuk diperiksa sebagai saksi kasus Gayus pada Selasa, 20 April. ‘’Surat pemanggilan akan dilayangkan hari ini juga,’’ kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri Kombes Pol. Zaenuri Lubis di Jakarta, Jumat (16/4) kemarin. Menurutnya, keterangan Susno sangat dibutuhkan untuk penyidikan karena ada keterangan tersangka Sjahril Djohan yang perlu dicek silang kepada Susno. ‘’Tetapi, bisa saja nantinya ada pemeriksaan Pak Susno untuk para tersangka lain selain Sjahril Djohan,’’ ujarnya. Ia mengatakan, ada perbedaan mencolok antara keterangan Sjahril dan bukti yang ada di tangan penyidik, sehingga penyidik perlu meminta keterangan Susno untuk itu. Kasus Gayus bermula ketika staf Ditjen Pajak itu menjadi tersangka kasus pencucian uang Rp 25 miliar yang berada di rekeningnya. PN Tangerang memvonis bebas kepada Gayus dalam kasus tersebut. Polri lalu menemukan kejanggalan dalam penyidikan, sehingga Polri mengadakan penyidikan ulang dan menemukan adanya penyimpangan dalam pemberkasan. Polri membentuk tim penyidik baru dan menetapkan delapan tersangka, antara lain Gayus, Andi Kosasih, Sjahril Djohan, Haposan Hutagalung, Lambertus, AKP Sri, dan Kompol Arafat. Saat memeriksa Sjahril, polisi menemukan dugaan keterkaitan Susno dalam kasus itu. (kmb3/ant)

Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan 11 tugas kepada kepala daerah agar pembangunan berjalan baik. Satu dari sebelas tugas itu adalah perintah kepada kepala daerah untuk menahan godaan demi terciptanya pemerintahan yang baik. ‘’Jangan tergoda dengan godaan. Marilah kita jalankan good governance, pemerintahan yang baik,’’ kata Presiden dalam arahannya saat membuka Munas III Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Istana Negara, Jumat (16/4) kemarin. Presiden menyampaikan sebelas terkait kewajiban yang harus dilakukan pemerintahan daerah yakni gubernur, bupati dan wakil bupati. Pertama, ekonomi di tingkat provinsi harus tumbuh lebih baik dalam lima tahun mendatang. ‘’Kejar pertumbuhan di provinsi itu, jangan terlalu jauh di bawah pertumbuhan nasional, syukur-syukur di atas pertumbuhan nasional. Kalau pertumbuhan provinsi melampaui, otomatis pertumbuhan nasional terdongkrak,’’ ingat Presiden. Kedua, lapangan kerja harus makin banyak dan pengangguran harus berkurang. Ketiga, tetap peduli dan menjaga stabilitas harga di pasar. ‘’Jangan apatis, jangan tak peduli, jangan diam saja, tiba-tiba harga naik kelewat tajam,’’ Presiden mengingatkan. Tugas keempat, mengurangi kemiskinan dan mengawasi apakah ada perubahan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Kelima, memastikan bahwa pangan dan energi serta air cukup, terutama air minum karena dunia mengalami masalah dengan air minum. Keenam, pendidikan dan kesehatan harus terus ditingkatkan. ‘’Anggaran akan terus kita tambah secara nominal, oleh kaerna itu harus berhasil,’’ kata Presiden. Ketujuh, tidak mempersulit pelayanan publik. Berikan pelayanan kepada rakyat. ‘’Kita ini abdi rakyat, bukan abdi parpol,’’ tegas Presiden. Kedelapan, pastikan infrastruktur dasar makin lengkap, harus ada kemajuan tiap tahunnya, dan program PNPM Mandiri dilakukan dengan baik. Tugas kesembilan yaitu memastikan investasi terus berkembang. Kesepuluh, memelihara kelestarian lingkungan karena banyak kerusakan yang terjadi akibat kelalaian manusia. ‘’Kita tidak perlu melihat masa lalu tetapi ke depan. Galakkan penghijauan, kita bangun infrastruktur, kita dorong instalasi kehutanan, dan melakukan reforestasi,’’ kata Presiden. Hal. 19 Keputusan Lain

KPK Tangkap Bupati Boven Digoel Cirus dan Poltak Masih Menjabat

4

HASIL audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai rincian aliran dana deposito Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gianyar senilai Rp 4,4 miliar rupanya tidak menjelaskan secara rinci penggunaan dana tersebut. BPKP dalam melakukan audit hanya melakukan pemeriksaan secara global terhadap keberadaan dana deposito PDAM Gianyar. Ada apa di balik ini?

Susno Dipanggil 20 April

Kepala Daerah Harus Tahan Godaan

TERKAIT upacara Ida Batara Turun Kabeh di Pura Penataran Agung Besakih, Bali Post membuka dompet punia. Bagi krama Bali yang ingin mapunia dapat menghubungi Sekretariat Bali Post di Jalan Kepundung 67 A telepon (0361) 225764 atau Bagian Keuangan Bali TV di Jalan Keboiwa 63 A Denpasar (0361) 427372. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Ida Bagus Mertha, Griya Dalem Keniten Batuan Jumlah penerimaan hari ini Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya

NOMOR 233 TAHUN KE 62

saya dan mau punya rumah di mana-mana terserah,’’ ujarnya. Sama dengan masalah dengan rekening yang dijawab oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein bahwa transaksinya wajar semua. Ia menegaskan bahwa dirinya saat ini jangan pecah konsentrasi dulu, karena yang perlu disoal sekarang adalah mafia. ‘’Makanya saya tidak ikuti ‘tarian’ mereka,’’ ujarnya. Untuk itu, katanya, tidak perlu menanggapi terlalu ber-

lebihan masalah tersebut. ‘’Buat apa kita nanggapi, kalau memang saya terlibat tinggal ambil, saya kan ada di sini,’’ jelasnya. Ia menegaskan akan memenuhi panggilan penyidik Polri, tetapi tidak terkait dengan kode etik dan sebagainya. Kalau kode etik itu, permasalahannya belum diundangkan. ‘’Kalau disiplin oke, karena itu sudah menjadi peraturan pemerintah, dan kalau kode etik dengan peraturan Kapolri,’’ katanya. Hal.19 Harus Sesuai

Bali Post/dok

Susno Duadji

Jakarta (Bali Post) Jaksa Cirus Sinaga sampai saat ini masih menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, meski sudah dicopot dari jabatannya terkait penanganan perkara Gayus HP Tambunan. Demikian pula halnya dengan Poltak Manullang, sampai saat ini masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku — sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pra-Penuntutan (Dir Pratut) Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. ‘’Selama surat keputusan (pencopotan) belum diterima yang bersangkutan dan belum ditandatangani serta belum ada serah terima jabatan, berarti keduanya masih menjabat,’’ kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Jumat (16/ 4) kemarin. Sebelumnya, keduanya dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak cermat dalam menangani perkara pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Gayus HP Tambunan hingga divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Banten karena di dalam tuntutannya hanya pasal penggelapan. Seharusnya Gayus dikenai pula pasal pencucian dan tindak pidana korupsi (tipikor). Darmono menyatakan, meski dicopot dari jabatannya, keduanya masih bisa menangani perkara. ‘’Tetapi akan diperhatikan perkara apa saja yang pantas ditangani oleh keduanya itu,’’ katanya. Sementara itu, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan sikap Kejaksaan Agung yang tidak serius memberikan sanksi kepada keduanya itu. ‘’Jika pencopotan jabatannya masih menunggu serah terima, berarti itu hanya mutasi biasa dan dianggap tidak ada kesalahan. Seharusnya setelah keduanya dicopot, dipilih pelaksana hariannya,’’ kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman. Bahkan, katanya, keduanya juga harus dilarang menangani perkara seperti hakim ‘’nonpalu’’. ‘’Pasalnya kesalahan keduanya sangat fatal,’’ katanya. Kondisi demikian, katanya, menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung sampai saat ini tidak serius dalam reformasi birokrasi. ‘’Kejaksaan Agung ternyata belum berubah, sungguh sangat disayangkan.’’ (kmb/ant)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.