TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SELASA UMANIS, 18 JANUARI 2011
12 INSTRUKSI PRESIDEN 1. Meminta kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat dan menuntaskan kasus hukum Gayus Tambunan. 2. Tingkatkan sinergi di antara penegak hukum dengan melibatkan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. KPK lebih dilibatkan dan tetap didorong untuk melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani oleh Polri. 3. Lakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan. 4. Penegakan hukum harus dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu. 5. Tingkatkan efektivitas penegakan hukum, pembuktian terbalik dapat di lakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita. 6. Amankan dan mengembalikan uang dan aset-aset negara, perlu dilaku kan perampasan uang yang diduga hasil korupsi kasus Gayus Tambunan. Hal.19 Satu Bulan
20 HALAMAN NOMOR 150 TAHUN KE 63 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Faksimile: 227418
Terkait Kasus Gayus
Presiden Yudhoyono:
Warga AS Masuk DPO
Percepat Tuntaskan Kasus Gayus
Jakarta (Bali Post) Seorang warga negara Amerika Serikat (AS), Jhon Jerome Grice (39), masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) di Badan Reserse dan Kriminal Polri. Jhon terkait kasus dugaan paspor palsu yang digunakan terdakwa Gayus HP Tambunan pelesiran ke luar negeri. ‘’Polri saat ini menyiapkan Daftar Pencarian Orang terhadap Jhon Jerome yang diduga terlibat pembuatan paspor Gayus,’’ kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri Kombes Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (17/1) kemarin. ‘’Polri melakukan kerja sama internasional untuk mengejar Jhon yang diperkirakan berada di salah satu negara di Asia,’’ ujarnya. ‘’Jhon berada di Indonesia sejak 2007 yang menurut keterangan para tersangka dan saksi yang diperiksa menyatakan aktivitasnya sebagai konsultan bisnis,’’ kata Boy. Kabag Penum mengatakan, Jhon memiliki peran penting yang menerima uang pembayaran dari Gayus sebesar 100.000 dolar AS. ‘’Jhon menerima uang dari Gayus di salah satu hotel di wilayah Jakarta Utara. Pada Juli 2010 Jhon langsung meninggalkan Indonesia,’’ katanya. Hal.19 Pakar Teknologi
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan jajaran Kepolisian, Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat penuntasan kasus hukum Gayus Tambunan. Termasuk kasus-kasus yang timbul selama Gayus menjalani proses persidangan dan penahanan. ‘’Tekad pemerintah menuntaskan penindakan hukum bagi mereka yang bersalah dalam kasus hukum Gayus Tambunan,’’ kata Presiden usai rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta,
Senin (17/1) sore kemarin. Kepala Negara menyatakan ada tiga sasaran untuk penuntasan kasus hukum tersebut yaitu benar-benar hukum ditegakkan dan sanksi diberikan pada yang bersalah. Sasaran lainnya, menurut Kepala Negara, perlu dilakukannya penataan organisasi, posisi dan jabatan di sejumlah lembaga di mana penyimpangan terjadi, bahkan tempat kejahatan itu sendiri terjadi. ‘’Sasaran ketiga, dengan kasus ini kita bisa mengetahui banyak titik lemah dan lubang hukum yang harus ditutup. Hal.19 Penegak Hukum
Bali Post/dok
Yudhoyono
FAKTA Derita Kanker Paru-paru
Menkes Endang Tetap Kerja Jakarta (Bali Post) Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih menegaskan, penyakit yang dideritanya tidak akan mengganggu aktivitasnya sebagai seorang menteri. ‘’Saya tetap berobat ke rumah sakit. Sekarang masih terus dalam pengobatan, tetapi ini tidak mengBali Post/dok ganggu aktivitas,’’ Endang Sedyaningsih kata Menkes ketika menggelar jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (17/1) kemarin. Menkes juga menyatakan tidak ada kelonggaran yang diberikan dalam menjalankan tugas kementerian, meskipun ia menderita kanker yang menyerang paru-parunya itu. Hal.19 Masih Sehat
OLAHRAGA Lorenzo Liburan di Bali Denpasar (Bali Post) Belum dimulainya musim balap 2011 dimanfaatkan Juara Dunia MotoGP Jorge Lorenzo untuk berlibur. Bali dipilihnya sebagai lokasi liburan selama sembilan hari sebelum berangkat ke Malaysia untuk melakukan latihan di Sirkuit Sepang, 28 Januari mendatang. Saat ditanya tentang Valentino Rossi, Lorenzo tetap memandang dia sebagai seorang legenda balap. Hal ini diungkapkannya ketika bertemu dengan wartawan saat Meet and Greet Jorge Lorenzo di Bali Safari and Marina Park, Senin (17/1) kemarin. Hal.19 Sangat Menarik
Bali Post/ant
TOKOH AGAMA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono dan tiga orang menteri koordinator menerima sejumlah tokoh dan pemuka lintas agama di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) kemarin. Mereka itu di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama K.H. Said Aqil Siradj, rohaniawan Frans Magnis Suseno, Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya, Ketua PGI Andreas Yewangoe, Ketua KWI Mgr. D. Situmorang, Ketua Parisada Hindu Dharma I Made Gde Erata, dan Presidium Matakin WS Budi Tanu Wibowo.
Pertemuan Presiden - Tokoh Agama
Diharapkan Tenteramkan Rakyat Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap pertemuan antara pemerintah dan para tokoh lintas agama dapat menenteramkan rakyat Indonesia. Dalam pengantarnya pada pertemuan dengan tokoh lintas agama di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1) malam kemarin, Presiden kembali mengingatkan pentingnya persatuan dan kerja keras untuk membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa maju pada abad ke-21. ‘’Semoga umat di belakang tokoh agama dan rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini juga tenteram karena melihat terjalin komunikasi, meski kritis tetapi penuh tanggung jawab di antara pemuka lintas agama dan kami jajaran pemerintah yang sedang mengemban tugas,’’ tutur Presiden. Presiden menyampaikan pengantar yang masih bisa diliput oleh media massa pada pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono beserta seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu II itu. Se-
dangkan acara dialog inti yang mengemukakan pandangan para tokoh lintas agama dan masukan mereka ke pemerintah tidak bisa diliput oleh media massa. Para wartawan diminta meninggalkan ruangan utama Istana Negara ketika Presiden mengakhiri pengantarnya dan selanjutnya mempersilakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk mengemukakan pandangannya. Para wartawan baru diizinkan masuk kembali pada akhir acara untuk mendengarkan kesimpulan acara dialog tersebut.
Dari pemuka agama hadir antara lain Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, tokoh Katolik Franz Magnis Suseno, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya, serta tokoh Konghucu Budi Tanoewibowo. Dalam pengantarnya, Presiden menyampaikan pemahamannya terhadap peran para tokoh agama yang mengemban misi membimbing masingmasing umatnya sambil memberikan contoh hidup yang terbaik bagi bangsa dan negara.
Wakil Kepala Daerah dari PNS
Tak Langgar Konstitusi
Bali Post/eka
Jorge Lorenzo
Jakarta (Bali Post) Pemerintah akan mengajukan draf RUU Pemilukada yang berisi tentang usulan agar wakil kepala daerah diambil dari birokrasi atau pegawai negeri sipil (PNS). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemilihan kepala daerah dengan wakil kepala daerah yang tidak satu paket, tidak bertentangan dengan konstitusi karena pasal 18 ayat
4 UUD 1945 hanya mengamanatkan pemilihan kepala daerah saja yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan. ‘’Ya... karena sebenarnya UUD tidak menyebut wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Itu aturan UU saja. Itu juga yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004. Waktu kita ubah UU No.32 muncul pemikiran, apa ini (jabatan wakil kepala daerah) akan jadi jabatan
politik terus atau tidak perlu jadi jabatan politik terus,’’ kata Gamawan usai rapat kerja dengan Komite I DPD-RI, di Jakarta, Senin (17/1) kemarin. Gamawan menjelaskan, PNS yang berhak menjabat wakil kepala daerah adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah terpilih melalui mekanisme pemilukada. Hal.19 Dibahas Bersama
Rp 10 Miliar Tunjangan Guru Disunat
Kejati Bali Didorong Lakukan Pengusutan Jakarta (Bali Post) Anggota Komisi X DPR Gede Pasek Suardika mendorong Kejati Bali untuk segera mengusut pemotongan dana tunjangan sertifikasi guru yang jumlahnya mencapai Rp 10 miliar. ‘’Kejaksaan harus segera turun tangan, jangan sampai hak guru ini dipotong dengan berbagai alasan,’’ katanya usai mengikuti Raker Komisi X DPR dengan Mendiknas Muhammad Nuh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/1) kemarin. Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat ini, modus pemotongan adalah dari enam bulan yang menjadi hak guru, satu bu-
lan dipotong. Mengutip pernyataan dari Kanwil Diknas Bali, kata Pasek, pemotongan itu atas izin pusat. ‘’Sudah terang benderang. Raker ini kan resmi, dan Kementerian Pendidikan Nasional menegaskan tidak ada kebijakan seperti itu,’’ papar Pasek. Ia khawatir praktik semacam ini terjadi juga di daerah lain di Indonesia. Maka, kalau di Bali saja begitu besar jumlah dana tunjangan sertifikasi yang disunat, bagaimana jika dikalikan dengan 33 provinsi, di mana masing-masing provinsi tentu berbeda-beda jumlah gurunya. Mengutip pernyataan Mendiknas Muhammad Nuh,
Pasek menegaskan, dana tunjangan profesi atau sertifikasi sesuai alokasinya sudah diserahkan ke daerah (transfer) dan juga dana dekonsentrasi. Artinya pusat tidak ikut-ikutan. Jika seperti itu komentar Mendiknas, katanya, maka dana tunjangan sertifikasi guru sudah seluruhnya di daerah. ‘’Jika ini terjadi, ini namanya penyimpangan,’’ paparnya. Pasek minta Irjen Kemendiknas memeriksa praktik dan modus pemotongan semacam ini, karena sangat merugikan para guru. ‘’Yakinlah para guru tidak akan menyuarakan hal ini karena konsekuensinya berat,’’
katanya. Pasek mempertanyakan alasan pihak Kanwil Diknas Bali menyebutkan dana itu akan ditutupi pada anggaran tahun ini. ‘’Tidak mungkin anggaran 2009 akan ditutupi dengan anggaran 2011,’’ jelasnya. Ia juga mendapatkan laporan mengenai pemotongan dana sertifikasi bagi guru agama. Menurutnya, dana sertifikasi guru agama dianggap sebagai sumbangan sukarela untuk membangun tembok. Tanpa menjelaskan tembok apa, Pasek memastikan, praktik semacam ini mengandung unsur intimidasi, karena guru-guru yang ditanya tidak
akan ada yang berani ngomong. ‘’Pastilah tidak ada yang berani ngomong. Tetapi ini kita dapatkan dari hasil reses selama ini,’’ kata Pasek. Di tempat yang sama, Dirjen PMPTK Kemendiknas Baidhowi memastikan tidak ada pemotongan oleh pusat, karena uangnya saja tidak ada di pusat. Yang pasti, kata Baidhowi, tunjangan profesi itu dibayar terhitung sejak guru lulus sertifikasi dan dana untuk itu dialokasikan untuk setahun. Memang ada beberapa daerah yang kasusnya terlambat membayar dan akan dibayarkan tahun ini, sehingga tahun ini ada yang kurang. (010)
‘’Saya pahami peran itu telah dilaksanakan, sementara saya beserta wakil presiden dan pemerintah yang saya pimpin sesuai mandat yang diberikan rakyat bekerja sekuat tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas umum dan pembangunan,’’ tuturnya. Presiden pun mengingatkan, untuk mengerjakan tugastugas tersebut sama sekali tidak ada jalan mudah. Namun, pemerintah tetap gigih bekerja memajukan bangsa dan negara. Untuk itu, Presiden meminta agar pertemuan pemerintah dengan para tokoh lintas agama dijadikan ajang dialog bagi sesama anak bangsa yang sama-sama bertanggung jawab terhadap masa depan negara. ‘’Mari kita laksanakan silaturahmi ini dalam suasana yang konstruktif, saling men-
erima dan saling memberi. Komitmen kita sama, kita ingin bangsa kita makin maju dan sejahtera,’’ ujarnya. Dialog dan komunikasi, menurut Presiden, sangat penting untuk mengurangi mispersepsi dengan cara saling mendengar. Presiden dalam pengantarnya sempat menjelaskan ihwal pertemuan itu yang bermula dari pesan pendek dikirimkan Din Syamsuddin kepada dirinya pada 14 Januari 2011 yang menginginkan suatu dialog dan pertemuan dari hati ke hati. Pesan pendek itu kemudian disambut positif oleh Presiden Yudhoyono yang menggelar acara dialog dengan para tokoh lintas agama yang dihadiri tidak hanya oleh para pemuka yang berkumpul di Ma’arif Institute yang melancarkan kritik terhadap pemerintah. (ant)