Edisi 18 Februari 2010 | Balipost.com

Page 1

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA

Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS PAING, 18 FEBRUARI 2010

20 HALAMAN SEJAK 1948

NOMOR 178 TAHUN KE 62 Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418

Pansus Century

LENSA

Fraksi Melunak Jakarta (Bali Post) Benar apa yang diperkirakan banyak orang, bahwa hasil kerja Pansus akan mentok pada menyalahkan pejabat di Bank Century. Walaupun sembilan fraksi di DPR menyepakati aliran dana bailout Bank Century bermasalah, namun pelanggaran yang terjadi dalam aliran dana tersebut lebih dititikberatkan pada kesalahan direksi Bank Century. Demikian terungkap dalam pembacaan pandangan sembilan fraksi tentang hasil investigasi aliran dana bailout Bank Century pada rapat Pansus Angket Century, Rabu (17/ 2) kemarin.

Bali Post/ade

DIJAGA - Terpidana kasus pencucian uang dan pemalsuan surat PT Asian Agri Vincentius, Amin Santoso (kanan), dijaga ketat sipir LP Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/2) kemarin. Sebelumnya Amin Santoso dikunjungi Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana. Amin merupakan terpidana kasus pencucian uang dan pemalsuan surat PT Asian Agri Vincentius.

Mayoritas fraksi mencatat terjadi rekening atas nama sama, adanya pemecahan transaksi melalui rekening fiktif, dan penggunaan identitas fiktif. Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Akhsanul Qosasih dalam pandangan fraksinya menyatakan hasil penelusuran F-PD menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran. Namun, F-PD memastikan pelanggaran itu tidak melibatkan partai politik, termasuk dugaan dana yang mengalir ke Tim Sukses SBYBoediono dan Partai

Demokrat. Kata dia, kaitan aliran dana dengan tim capres tidak relevan, pencairan dilakukan pemilik rekening, dan terjadi kesalahan transfer. Ada juga rekening fiktif, tetapi tidak ditemukan dana PMS masuk ke parpol dan tim sukses capres. Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pelanggaran yang terjadi dititikberatkan pada direksi Bank Century. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan fraksin-

ya sangat yakin semua fraksi menyatakan bahwa aliran dana Bank Century bermasalah. Posisinya 9:0. ‘’Semua aliran dana Century bermasalah,’’ ujarnya. Selain direksi Bank Century, F-PDI Perjuangan juga mengindikasikan pejabat Bank Indonesia dan LPS bertanggung jawab. Hendrawan mengakui penekanan Pansus memang pada Direksi Century. Kenapa tekanan pada direksi karena kejahatan dibangun dari dalam. ‘’Nanti akan semakin jelas kedepan-

nya seperti apa,’’ paparnya. Dalam pandangan fraksinya, PDI Perjuangan tidak menyebut secara spesifik adanya aliran dana yang mengalir ke tim sukses capres maupun parpol tertentu. Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar (FPG) menyatakan dari hasil investigasi ditemukan modus dan konspirasi berupa meminjam rekening orang lain, menggunakan deposito orang lain, penggunaan identitas palsu dalam penarikan tunai. Hal. 19 Modus Penyimpangan

Bali Post/sep

RAPAT PANSUS - Anggota Pansus Angket Bank Century Markus Melchias Mekeng, Ade Komarudin, Bambang Soesatyo berdiskusi mengenai data yang berhasil ditemukan tim investigasi Pansus pada rapat intern Pansus Angket Bank Century, di Gedung DPR/MPR, Rabu (17/2) kemarin.

Diduga Ada Pelanggaran

KY Segera Periksa Hakim Kasus Antasari

Ditarget 25 Pemilih MAKIN dekatnya pilkada Tabanan membuat banyak pihak sibuk. Termasuk pejabat dan PNS di Tabanan. Setelah sebelumnya heboh dengan pemberian tanda tangan dari guru dan PNS mendukung paket cabupcawabup, kali ini PNS malah ditarget oleh pimpinannya untuk mendapatkan 25 orang pemilih. Sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Tabanan mengakui ada instruksi dari atasan untuk mencari 25 dukungan bagi Eka-Jaya. ‘’Ya, memang ada instruksi dari atasan mencari 25 dukungan,’’ ujar salah satu PNS di Kerambitan. Namun, Kabag Humas Setda Tabanan I Wayan Sarba membantah adanya instruksi setiap PNS harus mendapatkan 25 orang pendukung bagi Eka-Jaya. Diakuinya, salah satu kandidat memang dekat dengan lingkungan birokrasi. Oleh karenanya ada sejumlah PNS atau pejabat yang bersimpati. Demikian pula dengan kehadiran sejumlah pejabat dalam kegiatan kandidat, itu murni karena keinginan sendiri. Kehadiran dalam kegiatan kandidat itu pun, hanya boleh di luar jam kerja. Ia juga menegaskan PNS maupun kepala SKPD tidak boleh menjadi tim sukses atau juru kampanye dalam pilkada. ‘’Tidak benar ada instruksi seperti itu. Bila ditemukan ada kehadiran seorang pejabat itu murni sebagai dukungan pribadi, bukan institusi,’’ ujarnya. Sarba juga menekankan, selama ini pelayanan publik tidak terganggu dengan makin meningkatnya tensi politik di Tabanan. Sebab, kegiatan politik memang tidak boleh mendomplengi birokrasi. (kmb14)

KOTA

2

SOROTAN atas buruknya pelayanan VoA terhadap wisatawan mancanegara di terminal kedatangan Bandara Ngurah Rai mengundang perhatian Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Kadiparda Bali Ida Bagus Kade Subhiksu melalui pesan singkatnya menyatakan, Gubernur Bali telah bersurat ke sejumlah kementerian terkait seperti Menteri Kebudayaan dan Pariwisata serta Menteri Hukum dan HAM. Termasuk ditembuskan ke Presiden SBY. Terus, mohon apa lagi?

OLAH RAGA

9

WAYNE Rooney menjadi pahlawan Manchester United (MU) pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (17/2) kemarin. Dua golnya mengantarkan The Red Devils unggul 3-2 atas AC Milan. Inilah kemenangan pertama MU sepanjang sejarah lawatan ke San Siro. Hasil ini memperbesar peluang United lolos ke babak perempatfinal. Dengan mencetak tiga gol pada laga tandang, tim arahan pelatih Sir Alex Ferguson itu tinggal bermain imbang 0-0 untuk melaju ke babak selanjutnya. Sebaliknya, Milan dituntut menang minimal 2-0.

Jakarta (Bali Post) Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas menyatakan sudah melayangkan surat kepada PN Jakarta Selatan untuk meminta salinan putusan majelis hakim yang memvonis mantan Ketua KPK Antasari Azhar selama 18 tahun. Salinan putusan itu diperlukan untuk dipelajari, karena diduga ada pelanggaran yang dilakukan majelis hakim dalam vonisnya tersebut. Salinan putusan itu, lanjutnya, juga dijadikan dasar untuk memanggil tiga hakim perkara tersebut yakni Herry Suwantoro (hakim ketua), Prasetyo Ibnu Asmoro dan Nugroho Setiadji (hakim anggota). Mereka akan dimintai klarifikasinya terkait dengan vonis yang ditetapkannya itu. ‘’Salinan putusan terdakwa Antasari dulu, baru kemudian mereka akan kami panggil,’’ kata Busyro kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/2) kemarin. Hal. 19 Enggan Berkomentar

KPK Bidik Miranda Goeltom Bali Post/ade

MANTAN DPR - Mantan anggota DPR-RI Fachri Andi Laluasa (kanan) dan Hilman Indra ditahan KPK. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proses alih fungsi hutan lindung di Sumatera Selatan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Lagi, KPK Tahan Tiga Mantan Anggota DPR Jakarta (Bali Post) Tiga mantan anggota Komisi IV DPR secara resmi ditahan KPK. Mereka merupakan tersangka kasus suap Rp 5 miliar terkait alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Ketiganya adalah Fachri Andi Laluasa, Azwar Chesputera dan Hilman Indra. Penahanan dilakukan tim penyidik setelah memeriksa mereka selama lebih dari tujuh jam. Penahanan terhadap para tersangka itu dilakukan di tempat berbeda. Langkah ini diambil agar mereka tidak bisa bersepakat merancang

kesaksian di pengadilan untuk lolos dari jerat hukum. Sebelum menjalani penahanan, tiga tersangka ini sempat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sekaligus melengkapi berkas administrasi pelimpahan kasusnya yang masuk ke tahap penuntutan. Ketiga tersangka ini pun keluar meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/2) kemarin, tidak bersamaan. Tetapi mereka sempat menyatakan pasrah dan siap menjalani proses hukum selanjutnya. Tersangka Azwar Chesputera yang keluar lebih dahulu, dititipkan sebagai tahanan KPK ke Rutan Polres Metro

Jakarta Utara. Selanjutnya, tersangka Fachri Andi Laluasa dibawa ke Rutan Polres Metro Jakarta Pusat dan Hilman Indra ke Rutan Polda Metro Jaya. Menurut Karo Humas KPK Johan Budi SP, tiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Masing-masing dijerat melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berkas pemeriksaan ketiga tersangka dipisahkan untuk memudahkan pemeriksaan di pengadilan. Dalam waktu dekat perkaranya segera dilimpahkan ke Pen-

gadilan Tipikor,’’ ujarnya. Para tersangka anggota Komisi Kehutanan DPR periode 2004-2009 ini kerap disebut sebagai Tim Gegana. Sebutan ini diberikan kepada mereka, karena ketiganya dikenal piawai melakukan lobi-lobi kepada pihak tertentu untuk mendapatkan dan memuluskan proyek yang menghasilkan uang. Tetapi aksi mereka harus berakhir, setelah tertangkapnya anggota DPR asal F-PPP Al Amin Nur Nasution saat menerima suap dari seorang pejabat Pemprov Sumsel. Hal. 19 Tim Gegana

Bank Mutiara Masih Tertutup

Polda Bali Siap Amankan Pansus Denpasar (Bali Post) Pansus Century akhirnya menemui Kapolda Bali dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (17/2) kemarin. Kunjungan Pansus ke kedua instansi penegak hukum itu untuk mencari ‘’dukungan’’ terkait rencana penyalinan dukumen dan penyanderaan pimpinan Bank Century (kini Bank Mutiara - red) Denpasar. Upaya ini dilakukan karena Bank Mutiara tak mau membuka rekening nasabah yang dinilai bermasalah dengan alasan rahasia bank. Di PN Denpasar, tim investigasi diterima Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nyoman Sutama. Se-

mentara di Polda langsung diterima Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Sutisna. Ketua Tim Gayus Lumbuun menejelaskan, Pansus akan mengambil langkah jika kerjanya dihalang-halangi. Salah satu langkah yang akan diambil yakni melaporkan pihak Bank Mutiara ke Polda Bali. ‘’Dari lima daerah yang kita datangi, hanya pihak Bank Mutiara Denpasar yang menutup diri. Bahkan, mereka tidak memberikan informasi. Jika kerja kita dihalang-halangi, kita akan lapor ke Polda Bali,’’ tegas politis PDI-P ini. Hal. 19 Sangat Penting

Bali Post/jay

TERIMA PANSUS - Kapolda Bali Irjen Pol. Drs. Sutisna saat menerima tim investigasi Pansus Century.

Jakarta (Bali Post) KPK tengah membidik Miranda Swaray Goeltom. Hal ini terkait dengan hasil pengembangan penyidikan kasus pemberian traveller cheque (cek perjalanan) terhadap puluhan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M. Jasin, Rabu (17/2) kemarin. Jasin mengungkapkan alasan tersebut, karena tak mungkin ada penerima kalau tidak ada pemberi. Berdasarkan ketentuan UU Antikorupsi, pemberi dan penerima suap bisa ditindak secara pidana. Untuk itu, KPK terus menyelidiki secara tuntas siapa penyandang serta pemberi dana dalam kasus tersebut. ‘’Namanya suap itu, ada si pemberi dan ada si penerima. KPK telah menetapkan empat tersangka penerima suap itu, karena adanya bukti yang kuat. Kini kami membidik pemberi suap,’’ ujarnya. Hal. 19 Alat Bukti


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.