HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 16 AGUSTUS 1948 PERINTIS: K. NADHA
Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU WAGE, 20 FEBRUARI 2010
20 HALAMAN SEJAK 1948
Online :http://www.balipost.co.id http://www.balipost.com E-mail: balipost@indo.net.id HARGA LANGGANAN Rp. 60.000 ECERAN Rp 3.000
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0361) 225764 Facsimile: 227418
Banjir di Bandung Terparah dalam 20 Tahun
Adi Wiryatama Diusulkan Dipecat GONJANG-GANJING PDI Perjuangan di Tabanan sebagai akibat turunnya rekomendasi jilid II yang mendepak I Wayan Sukaja, ternyata belum berakhir. Setelah ada usulan melengserkan empat kader yang tak pro-paket Eka-Jaya, kini muncul gerakan baru. Sejumlah kader senior di PDI Perjuangan Tabanan mengusulkan agar N. Adi Wiryatama dipecat dari jabatan strategis di tubuh PDI Perjuangan. Wiryatama dituding menjadi penyebab perpecahan PDI Perjuangan di Tabanan. Jumat (19/2) kemarin, sejumlah kader PDI Perjuangan Tabanan menemui Ketua DPD PDI Perjuangan Bali A.A. Ngurah Oka Ratmadi, S.H. Mereka membawa usulan agar memecat N. Adi Wiryatama dan memberhentikan yang bersangkutan dalam kepengurusan DPD. Alasannya, yang bersangkutan dipandang sebagai penyebab segala macam kekisruhan politik dan perpecahan PDI Perjuangan di Tabanan. Usulan pemecatan itu disampaikan Made Arimbawa, S.H., mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Made Sudana, S.H., mantan Ketua DPC PDI Perjungan Tabanan. Selain itu ada 13 nama kader PDI Perjuangan Tabanan yang ikut menandatangani pernyataan usulan pemecatan tersebut. Di antaranya Drs. Made Kusyadi, Wayan Kawi S., Drh. Yudiana Atmaja, Wayan Gunadi, B.A., Ni Ketut Tantri, S.St., Wayan Suparta, S.H., Ir. Wayan Wardhita, Semadi Yoga, Nyoman Nada Ambara, S.Sos., Nudi Wartana, IGM Kartika, Sugina dan Made Suarsana. Mereka juga meminta agar Eka Wiryastuti dikeluarkan dan ditarik pencalonannya sebagai calon bupati karena masih belum cukup kemampuan didudukkan sebagai calon bupati. ‘’Kalau dipaksakan dipastikan hanya sebagai boneka dan dapat menimbulkan instabilitas di Tabanan,’’ kata Arimbawa. Hal. 19 Dari Bawah
Bali Post/ant
BANJIR MELUAS - Air menggenangi kawasan pemukiman warga di Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/2) kemarin. Banjir akibat luapan Sungai Citarum tersebut meluas hingga merendam ribuan rumah di tiga kecamatan.
Kasus Century
SBY Takkan Dilibatkan Jakarta (Bali Post) -
Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyebut nama Boediono dan Sri Mulyani sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam pencairan dana bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun dalam pandangan akhir fraksinya. Namun, fraksi-fraksi di Pansus memastikan tidak akan menuntut pertanggungjawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ‘’Jadi itu karena konsekuensi jabatan. Responsibility melekat pada jabatan. Dan, itu juga sebabnya kita sebutkan nama orang ini. Saya kenal baik dan tahu Pak Boediono dan Sri Mulyani dalam banyak hal. Tetapi dalam kasus Century apa boleh buat. Along the way kita temukan pelanggaran. Ini faktual,’’ kata anggota Pansus Angket Century dari F-PKS Andi Rahmat dalam diskusi dialektika demokra-
si bertema ‘’Menimbang Risiko Politik Putusan Pansus Century’’ di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Jumat (19/2) kemarin. Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Menkeu Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai pejabat yang bertanggung jawab atas pengucuran dana bailout yang diketahui bermasalah. Mereka akan dimintai pertanggungjawa-
bannya dalam banyak hal. Kendati demikian, Andi mengatakan fraksinya tidak langsung menuduh bahwa dua nama itu telah bersalah melakukan pelanggaran pidana. Keputusan Pansus, menurut Andi, membuat ketidakpastian suatu persoalan menjadi pasti. Karena itu, ia meminta semua pihak tidak perlu khawatir terhadap implikasi hasil keputusan Pansus terhadap
posisi sebagai Wakil Presiden dan Sri Mulyani sebagai Menkeu. Andi memastikan temuan fraksinya terhadap modus penyimpangan maupun pelanggaran pidana dalam kasus bailout Century ini juga akan disampaikan ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) sebagai bahan dan bukti penyidikan bagi lembaga antikorupsi itu. Hal. 19 Nama Boediono
Bali Post/ant
SHABU - Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang kembali menggagalkan masuknya shabu-shabu ke Indonesia seberat 9,56 kg senilai Rp 20 miliar yang dibawa oleh warga negara Iran berinisial MTV alias Mehdi Krous Bach (27), yang dikemas di beberapa pajangan yang terbuat dari batu marmer lewat Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (19/2) kemarin. Kali ini merupakan penangkapan terbesar di antara 40 WN Iran penyelundup shabu-shabu yang akhirakhir ini telah tertangkap.
2
PEMKAB Badung dituding bandel memaksakan operator seluler di Badung menggunakan menara yang dibangun PT BTS. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Juni 2009 menyarankan kepada Pemkab Badung memberikan kesempatan berusaha yang sama kepada operator seluler di Badung. Ternyata saran tak digubris dan Pemkab Badung tetap bandel. Terus, apa langkah selanjutnya?
Bali Post/rtr
HANCUR - Gedung pajak milik pemeritah AS hancur setelah ditabrak pesawat kecil. Dalam insiden itu merenggut dua nyawa dan 13 lainnya mengalami cedera.
Pesawat Tabrak Gedung Pajak Sebelumnya Pilot Bakar Rumah Austin Seorang insinyur perangkat lunak juga seorang pilot yang sangat kesal terhadap pemerintah AS, menabrakkan pesawatnya menuju kantor pajak yang saat itu dipadati 200 karyawan. Insiden tersebut merenggut nyawanya dan seorang karyawan, sementara 13 orang lainnya mengalami cedera. Gedung
milik pemerintah tersebut kemudian berubah menjadi bola api raksasa. Petugas mengatakan insiden ini murni bertujuan menyerang institusi pemerintah dan tak ada sangkut-pautnya dengan aksi teroris internasional. Pihak Palang Merah mengatakan istri pelaku A. Joseph Stack III rencananya akan mengontak media dan men-
jawab pertanyaan, Sabtu hari ini. Sebelum beraksi, suaminya bahkan membakar rumah mereka dan memposting hujatan-hujatan kasar sebelum melakukan aksi bunuh diri. Pelaku menerbangkan pesawat berkapasitas empat tempat duduk, bermesin tunggal jenis PA-28 dari bandara di Georgetown, sekitar 30 mil dari Austin. Ia terbang di lan-
git Austin sebelum menukik tajam menargetkan gedung dengan kaca-kaca warna hitam sebelum pukul 10.00, Jumat (19/2) kemarin. Api langsung berkobar hebat dari gedung, kaca jendela meledak dan karyawan yang ketakutan tunggang-langgang keluar menyelamatkan diri. Hal. 19 Satu Pelaku
66 Pasien DB Dirawat di RS Sanglah
Di Gianyar Berstatus KLB PASIEN demam berdarah (DB) kini menyesaki sebagian besar rumah sakit pemerintah di Bali. Di RS Sanglah saja Jumat (19/2) kemarin masih dirawat 66 orang, di mana tujuh di antaranya pasien baru. Beberapa waktu sebelumnya pasien DB yang dirawat di RS Sanglah mencapai angka 80-90 orang. Kasi Yanmed Rawat Jalan RS Sanglah dr. Ken Wirasandhi, MARS. Jumat (19/2) kemarin menyatakan berdasarkan kurva perkembangan DB, kasus DB diramalkan akan menurun di akhir Februari dan mengalami peningkatan kembali pada bulan Maret hingga mencapai puncaknya di bulan Mei. Meski kasus DB yang dira-
Bandung (Bali Post) Banjir yang melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat ini merupakan banjir terparah dalam kurun waktu lebih dari dua dekade setelah banjir besar terjadi tahun 1986. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Bandung Obar Sobarna, Jumat (19/2) kemarin terkait banjir besar yang melanda kawasan Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot dan Banjaran. ‘’Dari ketinggian permukaan air yang mencapai empat meter, luasan wilayah dan korban banjir mengalami kenaikan,’’ ujarnya saat mendampingi kunjungan Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla. Ketinggian permukaan air di wilayah Baleendah, Banjaran dan Dayeuhkolot mencapai empat meter hingga menutupi atap rumah warga. ‘’Ketinggian air di wilayah Baleendah yang berada di bantaran Sungai Citarum biasanya mencapai dua meter dan terjadi di beberapa desa saja,’’ ujarnya. Sejak tiga minggu terakhir warga Baleendah, Dayeuhkolot dan Bojongsoang terkena banjir namun Kamis (18/2) malam lalu wilayah lainnya seperti Banjaran, Rancaekek, Soreang dan dua kecamatan lainnya mengalami hal serupa akibat meluapnya Sungai Citarum. (ant)
Ari Muladi Sudutkan Pengacara Anggodo Jakarta (Bali Post) Pemeriksaan kasus dugaan percobaan penyuapan dan menghalangi penyidikan KPK atas tersangka Anggodo Widjojo terus menyeret nama Bonaran Situmeang. Penasihat hukum Anggodo itu ternyata sempat menawari imbalan Rp 500 juta kepada Ari Muladi, agar mau mengubah berita acara pemeriksaan (BAP) soal rekayasa usahanya untuk menyuap pejabat KPK. Namun, iming-iming itu ditolaknya. Ari merasa tidak bisa membohongi dirinya yang memang tidak pernah bertemu dan menyuap pejabat institusi pemberantasan korupsi itu. ‘’Imbalan Rp 500 juta itu ditawari (Bonaran Situmeang) melalui pengacara saya (Sugeng Teguh Santoso - red),’’ kata Ari Muladi usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/2) kemarin. Ari Muladi harus menjalani kembali pemeriksaan lanjutan untuk melengkapi berkas tersangka Anggodo Widjojo. Ia dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan percobaan penyuapan terhadap pimpinan KPK dan penghalangan penyidikan kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) Dephut. Hal. 19 Orang Dekat
KPK Ancam Pejabat Penerima ’’Fee’’ BPD
LENSA
KOTA
NOMOR 181 TAHUN KE 62
wat di RS Sanglah cukup banyak, namun belum bisa dinyatakan KLB karena RS Sanglah menerima kasus dari berbagai daerah. ‘’Kasus KLB berarti jika pasien yang diterima dua kali lebih banyak daripada biasanya. Jika banyak menerima pasien dari Gianyar itu berarti KLB-nya di Gianyar,’’ ujar Ken. Meningkatnya kasus infeksi tropis seperti demam berdarah cukup memengaruhi tingkat hunian RS Sanglah, sehingga terjadi antrian untuk menunggu kamar di lorong IRD RS Sanglah. Seperti yang terjadi Jumat (19/ 2) kemarin sekitar lima pasien terpaksa dengan sabar menunggu di lorong untuk mendapatkan kamar.
Kabid Pelayanan Medik RS Sanglah dr. Lanang Suartana mengatakan untuk mengatasi antrean kamar, RS Sanglah telah menambah tempat tidur sebanyak 24 buah yang ditempatkan di Ruang Angsoka. Selain itu RS Sanglah juga meminjam tempat tidur lipat sebanyak 25 buah dari Dinkes Bali untuk cadangan jika terjadi kekurangan tempat tidur. Meningkat Sementara itu, jumlah pasien DB di RS Sanjiwani, Gianyar, Jumat kemarin, terdapat 18 orang. Untuk tahun 2010 sebanyak 142 pasien dirawat di RS pemerintah itu. ‘’Ini hanya pasien yang dirawat di Sanjiwani
saja,’’ ungkap Dirut RS Sanjiwani dr. Pande Wirbuana di tengah mendampingi Wabup Dewa Made Sutanaya mengecek sekaligus mengunjungi pasien DB di Sal Ayodya RS Sanjiwani. Terkait keluhan warga tak adanya fogging, Kadis Kesehatan Gianyar dr. IGN Suwastika menyatakan hal itu sama sekali tidak diketahuinya. Ia mengakui jumlah pasien DB mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya. Kasus DB tahun 2010 ini merupakan tingkat yang paling tinggi. Sehingga Gianyar dalam kasus DB sudah memasuki predikat Kasus Luar Biasa (KLB). (kmb24/kmb16)
Bali Post/dok
LORONG - Sejumlah pasien harus menunggu di lorong untuk mendapat kamar di RS Sanglah, beberapa waktu lalu.
Jakarta (Bali Post) KPK mengancam mempidanakan pejabat daerah maupun pusat yang tidak mengindahkan larangan untuk tidak menerima fee dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) setempat. Pasalnya, institusi pemberantasan korupsi ini sudah menetapkan fee tersebut masuk dalam kategori gratifikasi (hadiah) yang dapat dipidana. ‘’Status hukumnya sudah jelas, fee itu termasuk gratifikasi. Kami tidak bluffing. Jika memang tidak diindahkan larangan itu, terpaksa KPK menaikkan temuan itu ke tahap penindakan,’’ kata Wakil Ketua KPK M. Jasin, Jumat (19/2) kemarin. Untuk saat ini, KPK masih mentoleransi kasus tersebut dengan memasukkannya ke dalam bidang pencegahan. Bagi pejabat daerah yang pernah menerima fee dari BPD setempat sudah diimbau untuk segera mengembalikan ke kas daerah. Jika imbauan ini tidak diindahkan, KPK segera mengambil tindakan tegas terhadap pejabat penerima fee itu. Tindakan serupa juga akan dilakukan terhadap pejabat pusat yang menerima aliran dana tersebut. Tidak ada ketentuan yang membolehkan pejabat negara menerima fee. Dana yang telah diterima itu pun harus segera dikembalikan. ‘’Kami serius menyoroti masalah fee ini, karena telah berlangsung cukup lama dan menyeluruh. Ini sudah menjadi masalah besar dan menyangkut masalah nasional,’’ ungkap Jasin. (kmb3)